Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang ancaman non-militer yang meliputi ancaman di bidang ideologi dan politik; (2) Ancaman ideologi dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri seperti masuknya ideologi asing atau munculnya paham radikal; (3) Ancaman politik dapat berupa intimidasi dari luar atau sikap apatis terhadap pemerintah dari d
4. Pengertian Ancaman Non-Militer
• Ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai
dapat membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
• Disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi
6. Ancaman di Bidang Ideologi
• Pengertian
Segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional
suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran, baik berasal
dari dalam maupun dalam negeri.
• Akibatnya, dapat memicu disintegrasi nasional serta menjadi
ancaman bagi kepribadian bangsa yang sesungguhnya.
7. Ancaman di Bidang Ideologi
a. Ancaman Ideologi dari luar
• Masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa,
seperti liberalisme, komunis, dan zionis.
b. Ancaman Ideologi dari dalam
• Munculnya paham-paham radikal dan ekstrem
• Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia
• Provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok
masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA
8. Ancaman di Bidang Politik
• Pengertian :
Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang.
Hal ini membuktikan bahwa kekuatan politik dapat menumbangkan
suatu sistem pemerintahan bahkan menghancurkan suatu negara.
• Bentuk :
1. Ancaman politik dari luar
• Intimidasi
• Provokasi
• Blokade politik
9. Ancaman di Bidang Politik
2. Ancaman politik dari dalam
• Sikap apatis terhadap pemerintah
• Sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu Negara
• Permainan kotor para politisi dan pejabat Negara
• Gerakan separatisme
11. Strategi dalam Mengatasi Ancaman Non-
Militer
Pengertian :
Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lain-lain.
12. Strategi menghadapi ancaman Nir-Militer di Bidang Ideologi dihadapi
dengan konsep pertahanan berlapis
Kementrian atau lembaga pemerintahan non-kementrian yang
membidangi ideologi
Unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri dan politik
dalam negeri
Unsur pemerintahan yang membidangi informasi
Unsur pemerintahan yang membidangi
pendidikan
Unsur pemerintahan yang membidangi agama
Lapisan Militer
Bidang
Ideologi
1
2
3
4
5
6
13. Strategi Mengatasi Ancaman Ideologi
• Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif ditumbuhkembangkan secara
konsisten
• Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan
nilai instrumentalnya
• Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila
harus terus dikembangkan dan ditanamkan
• Sikap yang wajar dari anggota masyarakat dan pemerintah terhadap adanya
keanekaragaman.
• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia
harus dihayati dan diamalkan secara nyata
• Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan
fisik material dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari
tumbuhnya materialisme dan sekulerisme.
• Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik
14. Strategi dalam menghadapi ancaman di bidang Politik dilakukan
melalui dua pendekatan
Bidang
Politik
Pendekatan ke Dalam
Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara
Penguatan lembaga legislatif
Penguatan kekuatan politik nasional
Pendekatan ke Luar
Peningkatan kondisi dalam negeri (Internal)
Meningkatkan kerjasama dengan negara lain ( Regional)
Penguatan ASEAN plus Enam (Supraregional)
Memperjuangkan kepentingan nasional melalui organisasi global
15. Strategi Mengatasi Ancaman Politik
• Mengembangkan demokrasi politik
• Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik
• Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan
fungsi dan perannya secara baik dan benar
• Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa
• Menegakkan supremasi hukum
• Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional