Undang-undang ini mengatur tentang pengaturan dan pengendalian narkotika di Indonesia. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika. Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Rencana kebutuhan tah
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang replik dan duplik dalam proses persidangan perdata di pengadilan. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Kedua tanggapan ini bersifat opsional dan bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak.
Undang-undang ini mengatur tentang pengaturan dan pengendalian narkotika di Indonesia. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika. Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Rencana kebutuhan tah
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Hukum acara perdata - Replik dan Duplik (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang replik dan duplik dalam proses persidangan perdata di pengadilan. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Kedua tanggapan ini bersifat opsional dan bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sengketa internasional, penyebab-penyebabnya, dan cara penyelesaiannya. Sengketa internasional adalah perbedaan pendapat atau pertengkaran antar negara yang dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Penyebabnya meliputi perebutan wilayah, sumber daya, ideologi, dan intervensi. Cara penyelesaiannya dapat dilak
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Dokumen ini membahas definisi hak cipta dan hak terkait, lingkup keberlakuan undang-undang ini, serta ketentuan umum tentang hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Juga dibahas mengenai jenis-jenis perjanjian internasional beserta proses pembentukannya."
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannyasallsawulan
Sengketa Internasional (international dispute) adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar PengadilanSepi saepulloh sanam
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dengan pilihan penyelesaian secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan gugatan hanya dapat diajukan ke pengadilan jika upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
Dokumen tersebut membahas tentang kejahatan terhadap harta benda yang mencakup pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, penadahan, dan perusakan barang serta unsur-unsur dan bentuk-bentuk kejahatan tersebut beserta ancaman hukumannya.
Makalah ini membahas tentang hubungan antara hukum dan lembaga sosial dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dengan sanksi, sedangkan lembaga sosial adalah himpunan norma yang memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti perkawinan, pendidikan, dan agama. Makalah ini menjelaskan bahwa lembaga sosial terbentuk dari proses pelembagaan dan internalisasi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian sengketa internasional, penyebab-penyebabnya, dan cara penyelesaiannya. Sengketa internasional adalah perbedaan pendapat atau pertengkaran antar negara yang dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Penyebabnya meliputi perebutan wilayah, sumber daya, ideologi, dan intervensi. Cara penyelesaiannya dapat dilak
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Dokumen ini membahas definisi hak cipta dan hak terkait, lingkup keberlakuan undang-undang ini, serta ketentuan umum tentang hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Juga dibahas mengenai jenis-jenis perjanjian internasional beserta proses pembentukannya."
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannyasallsawulan
Sengketa Internasional (international dispute) adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Dan Di Luar PengadilanSepi saepulloh sanam
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dengan pilihan penyelesaian secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan gugatan hanya dapat diajukan ke pengadilan jika upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
Dokumen tersebut membahas tentang kejahatan terhadap harta benda yang mencakup pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, penadahan, dan perusakan barang serta unsur-unsur dan bentuk-bentuk kejahatan tersebut beserta ancaman hukumannya.
Makalah ini membahas tentang hubungan antara hukum dan lembaga sosial dalam masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dengan sanksi, sedangkan lembaga sosial adalah himpunan norma yang memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti perkawinan, pendidikan, dan agama. Makalah ini menjelaskan bahwa lembaga sosial terbentuk dari proses pelembagaan dan internalisasi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. http://pkndisma.blogspot.com/2013/01/mahkamah-internasional-mahkamah-pidana.html
Lembaga peradilan internasional yang
berwenang mengadili para tersangka
kejahatan berat internasional yang bersifat
tidak permanen atau sementara (ad hoc)
dalam arti setelah selesai mengadili maka
peradilan ini dibubarkan.
Lembaga peradilan internasional yang
berwenang mengadili para tersangka
kejahatan berat internasional yang bersifat
tidak permanen atau sementara (ad hoc)
dalam arti setelah selesai mengadili maka
peradilan ini dibubarkan.
4. http://pkndisma.blogspot.com/2013/01/mahkamah-internasional-mahkamah-pidana.html
Perbedaan antara Panel Khusus Pidana
Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional ini
terletak pada komposisi penuntut dan hakim ad hoc-
nya. Panel Khusus Pidana Internasional komposisi
penuntut dan hakim ad hoc-nya sepenuhnya
ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan
internasional. Sedangkan pada Panel Spesial
Pidana Interansional komposisi penuntut dan
hakim ad hoc-nya merupakan gabungan antara
peradilan nasional dan internasional.
Perbedaan antara Panel Khusus Pidana
Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional ini
terletak pada komposisi penuntut dan hakim ad hoc-
nya. Panel Khusus Pidana Internasional komposisi
penuntut dan hakim ad hoc-nya sepenuhnya
ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan
internasional. Sedangkan pada Panel Spesial
Pidana Interansional komposisi penuntut dan
hakim ad hoc-nya merupakan gabungan antara
peradilan nasional dan internasional.