1. .Dampak Negara yang Tidak Mematuhi Keputusan MAI
Bila ada negara yang tidak mematuhi keputusan MAI akan dikenakan sanksi :
a)Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara
tertentu)terhadap warga negaranya
b)Pengalihan investasi atau penanaman modal asing
c)Pemutusan hubungan diplomatic
d)Pengurangan bantuan ekonomi
e)Pengurangan tingkat kerja sama
f)Embargo ekonomi
g)Kesepakatan organisasi regional atau internasional
Bila suatu negara dianggap telah melanggar kesepakatan (konvensi)
internasional,organisasi regional atau internasional dapat menetapkan sanksi
sebagai reaksi atas pelanggaran tersebut.Sanksi tersebut berdampak negatif bagi
negara yang dikenai, yaitu :
a)Memperbesar jumlah pengangguran
b)Memperlemah daya beli masyarakat
c)Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin
d)Memperkecil income/pendapatan nasional
e)Pendistribusian kemakmurannya tidak merata
f)Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat
g)Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing
5.ContohSikap yang Menghargai PutusanMahkamahInternasional
a)Beberapa bukti untuk memperkuat hukum internasional
1.Organ-organ pemerintah negara, khususnya yang dalam tugas
dankewenangannya berhubungan dengan masalah luar negeri atau
internasional,tetap menghormati prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum
internasional
2.Persengketaan-persengketaan antara subjek-subjek hukum internasional,misalnya
antara dua atau lebih negara, khususnya yangmengandungaspek-aspek hukum, meskipun
tidak selalu diselesaikan dengan cara damai denganmelakukan berbagai alternatif
penyelesaian sengketa
3.Kaidah-kaidah hukum internasional dalam kenyataannya ternyata banyak diterima
dan diadopsimenjadibagian darihukum nasionalnegara-negara
b)Mengefektifkan hukum internasional
1.Melalui pembentukan organisasi-organisasi internasional
2.Melengkapi perjanjian-perjanjian internasional multilateral dengan organ-organ
pelaksanaannya
3.Mencantumkan klausa penyelesaian sengketa.
Contoh Sikap Negara Yang Mematuhi Keputusan Mahkamah Internasional
Negara-negara yang selalu mematuhi keputusan dari Mahkamah
Internasional mempunyai beberapa sikap berbeda dari negara lain, yaitu:
1. Sikap tidak mau mencampuri urusan dalam negeri setiap negara.

2. 2. Sikap mau mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa-bangsa.
3. Sikap mau bekerja sama secara internasional dalam memecahkan persoalan
ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan.
4. Sikap mau menyelesaikan persengketaan secara damai.
5. Sikap menghargai dan menjunjung tinggi prinsip - prinsip Mahkamah
Internasional.
Latar Belakang Masalah
Mahkamah internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan di Den Haag,
Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi sejak tahun 1946
sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen.
Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, dua merangkap ketua dan wakil ketua,
masa jabatan 9 tahun. Anggotanya direkrut dari warga Negara anggota yang dinilai cakap di
bidang hukum internasional. Lima berasal dari Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB
seperti Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris dan Prancis.
Piagam PBB bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta menyelesaikan
konflik antar bangsa. Piagam PBB juga secara khusus mengarahkan Majelis Umum untuk
mendorong perkembangan yang berkelanjutan dan kodifikasi hokum internasinal. Untuk
menjalankan tugas ini, Majelis Umum menciptakan dua organ turunan, yaitu Komisi Hukum
Internasional (1947) dan Komisi Hukum Perdagangan International (1966). Selama bertahun-
tahun, Komisi Hukum Internasional mempersiapkan draf traktat untuk mengodifikasi dan
memodernisasi sejumlah topic dalam Hukum Internasional, termasuk hukum laut, hubungan
diplomatic, hukuman konsular, hukum traktat antar bangsa.
Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga
Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di
sidang di pengadilan militer amun banyak yang dibebaskan.
Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi
Amerika menyapu warga desa denga senjata otomatis dan menewaskan 500 orang.
Pra pelakunya telah disidang dan dihukum.
Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang
meninggal akibat Bom Atom.
Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler,
Mahkamah Internasional telah mengadili dan menhukum pelaku.

3. Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat
Indonesia hilang. Pengadilan internasional telah dijalankan dan menghukum para
penjahatnya.
Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan
Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar 700.000 warga Bosnia dan Kroasia.
Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di
Den Haag,Belanda.
Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara
500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah
Rwanda. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan
hanya menyeret 29 penjahat perangnya.
Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan
Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia
adalah pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut.
Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. Dan
sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik
Tomor Lorosae /Timor Leste.