Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional, termasuk pengertian, asas-asas, subjek, sumber, dan proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional. Juga dibahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional.

1. HUKUM
INTERNASIONAL
MEITA PURNAMASARI A, M.Pd

2. PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL
Menurut Mochtar Kusumaatmadja :
Keseluruhan Kaidah dan Asas-asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :
1. Negara dengan negara
2. Negara dan subjek hukum bukan negara atau subjek hukum bukan
negara satu sama lain

3. ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIOANAL
1. Asas teritorial
2. Asas kebangsaan
3. Asas kepentingan umum

4. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
Subjek hukum intenasional adalah orang,negara,
badan atau organisasi tertentu yang dapat
melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama
sendiri atau pihak lain yang dapat menimbulkan
hak dan kewajiban dalam bidang internasional.

5. • Negara merupakan pelaku utama
dalam hukum internasionalNegara
• Karena Paus telah menjadi kepala
gereja di seluruh gereja yang adaTakhta Suci Vatikan
• Dalam konvensi Jenewa PMI bertugas
menolong seluruh korban perang
PMI (Palang Merah
Internasional)
• Organisasi Internasional mengepalai
seluruh organisasi yang ada
Organisasi
Internasional
• Individu merupaka n subjek di dalam
negaraIndividu
• Pemberontak memiliki kepentingannya
sendiriPemberontak

6. SUMBER SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Dalam arti formil adalah sumber darimana kita
mendapatkan/menemukan ketentuan-ketentuan Hukum
Internasional. Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional
adalah sebagai berikut :
a. Traktat
b. Kebiasaan-kebiasaan Internasional
c. Asas-asas Hukum Internasional
d. Keputusan hakim
e. Pendapat para ahli hukum yang terkemuka
Dalam arti materil adalah sumber hukum yang membahas
dasar berlakunya hukum suatu negara:
a. Aliran naturalis, adalah aliran yang berasal dari Tuhan dan hukum
alam dan derajatnya lebih tinggi daripada hukum nasional
b. aliran positivisme, adalah aliran yang berdasarkan atas persetujuan
bersama dari negara-negara yang harus disepakati. (asas Pacta
Sunt Servanda)

7. PROSES RATIFIKASI HUKUM
INTERNASIONAL MENJADI HUKUM
NASIONAL
• perjanjian yang bersifat
penting dari Pemerintah ke
DPR , DPR membuat
undang-undang
Traktat
• keputusan perjanjian yang
tidak dilalui ratifikasi yang
bersifat sederhana
menghasilkan keputusan
presiden.
Agreement

8. DENGAN UNDANG-UNDANG, APABILA BERKENAAN :
A. MASALAH POLITIK,PERDAMAIAN, PERTAHANAN
DAN KEAMANAN NEGARA
B. PERUBAHAN WILAYAH ATAU PENETAPAN BATAS
WILAYAH
C. KEDAULATAN NEGARA
D. HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
E. PEMBENTUKAN KAIDAH HUKUM BARU
F. PINJAMAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI

9. DENGAN KEPRES BERKENAAN ;
A. PERJANJIAN INDUK YANG MENYANGKUT
KERJASAMA DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
B. EKONOMI DAN TEKNIK
C. PERDAGANGAN
D. KEBUDAYAAN
E. PELAYARAN NIAGA
F. KERJA SAMA PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
G. KERJA SAMA PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL
H. PERJANJIAN-PERJANJIAN LAIN YANG BERSIFAT
TEKNIS.

10. PROSES RATIFIKASI HUKUM NASIONAL
MENJADI HUKUM INTERNASIONAL
 Aliran monoisme
Aliran yang menyatakan bahwa adanya persamaan
antara hukum internasional dan hukum nasional.
 Aliran dualisme
Aliran yang menyatakan bahwa hukum internasional
dan hukum nasional merupakan dua sistem yang
terpisah, dilihat dari :
1) Perbedaan sumber hukum
2) Perbedaan subjek hukum
3) Perbedaan mengenai kekuatan hukum

11. SENGKETA INTERNASIONAL
Sengketa internasional
merupakan perselisihan
antara subjek hukum
internasional

12. SEBAB-SEBAB SENGKETA INTERNASIONAL
a. Dari segi politis
b. Dari suatu wilayah teritorial
c. Sebab pengembangan senjata
nuklir atau senjata biologi
d. Permasalahan terorisme
e. Ketidakpuasan terhadap rezim yang
berkuasa
f. Adanya hegemoni (pengaruh
kekuatan ) Amerika

13. PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA INTERNASIONAL
 Konvensi The Hague 1899 dan 1907 tentang
Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa
internasional dan Piagam PBB secara umum ada
dua cara penyelesaian sengketa internasional :
 a. Penyelesaian secara damai. Cara-cara
penyelesaian meliputi : arbitrase (arbitration),
penyelesaian yudisial (judicial settlement),
negosiasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi,
konsiliasi, penyelidikan (inquiry), penyelesaian di
bawah naungan PBB
 b. Bila penyelesaian secara damai gagal
dilakukan, maka penyelesaian dilakukan dengan
paksa atau kekerasan

14. CARA PENYELESAIAN DENGAN KEKERASAN
DIANTARANYA : PERANG DAN TINDAKAN
BERSENJATA NON-PERANG, RETORSI,
TINDAKAN-TINDAKAN PEMBALASAN, BLOCKADE
SECARA DAMAI DAN INTERVENSI.

15. MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH SALAH SATU
BADAN PERLENGKAPAN PBB YANG ANGGOTANYA
TERDIRI DARI AHLI HUKUM TERKEMUKA, YAKNI 15
ORANG HAKIM YANG DIPILIH DARI 15 NEGARA
DENGAN MASA JABATAN 9 TAHUN.
TUGAS MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH
MEMBERI NASIHAT TENTANG PERSOALAN HUKUM
KEPADA MAJELIS UMUM DAN DEWAN KEAMANAN,
JUGA MEMERIKSA PERSELISIHAN ATAU SENGKETA
ANTARA NEGARA ANGGOTA PBB YANG DISERAHKAN
KEPADA MAHKAMAH INTERNASIONAL

16. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL
MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL
 a. Permohonan diajukan ( permohonan dapat diajukan oleh
negara yang bersengketa, atau dapat diajukan oleh salah satu
pihak dengan syarat negara lawan memberikan
persetujuannya atau jika sepihak dapat selanjutnya
memberitahukan permohonan itu kepada negara lawan
sengketa)
 b. Diadakan pemeriksaan perkara yang dilakukan dapat
melalui pemeriksaan naskah ataupun pemeriksaan lisan
 c. Keputusan MI berdasarkan keputusan suara mayoritas
hakim. Apabila jumlah suara sama maka keputusan ditentukan
oleh Presiden Mahkamah Internasional. Keputusan MI bersifat
mengikat, final dan tanpa banding maka negara ybs wajib
memenuhi keputusan tsb.

17. KEPUTUSAN MI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
 Piagam PBB dalam Pasal 94 menyebutkan :
 a. Tiap-tiap negara anggota PBB harus
melaksanakan keputusan MI dalam sengketa
 b. Jika negara yang bersengketa tidak
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang
dibebankan oleh MI kepadanya, negara pihak lain
dapat mengajukan persoalannya kepada Dewan
keamanan. Kalau perlu,dapat membuat
rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan
tindakan-tindakan yang akan diambil supaya
keputusan tersebut dilaksanakan

18. PRINSIP HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI
Non-
intervensi
Persamaan
derajat di
depan
hukum
Hak
menentukan
nasib sendiri
Tidak
adanya
kekerasan