2.  Standar Kompetensi :
Menganalisis Sistem Hukum dan peradilan
Internasional
 Kompetensi Dasar :
1. Mendeskripsikan system hukum dan
peradilan Internasional
2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa
internasional dan cara penyelesaian oleh
mahkamah internasional.
3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional

3. A. Makna Hukum Internasional
 Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Hukum
Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas
yang mengatur hubungan atau persoalan yang
melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara,
dan Negara dengan subyek hukum internasional
bukan Negara, atau antar subyek hukum internasional
bukan Negara satu sama lain.

4. Hukum Internasional digolongkan menjadi
 Hukum Internasional Publik atau hukum antar
negara, adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur
hubungan atau persoalan yang bersifat pidana
 Hukum Perdata Internasional adalah hukum antar
bangsa, yang mengatur masalah perdata lintas Negara
(perkawinan antar warga Negara suatu Negara dengan
warga Negara lain).

5.  Wiryono Prodjodikoro, Hukum Internasional adalah
hukum yang mengatur perhubungan hukum antara
berbagai bangsa di berbagai Negara.
 J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional adalah
sekumpulan hukum (body of low) yang sebagian besar
terdiri dari asas-asas dank arena itu biasanya ditaati
dalam hubungan antar Negara.

6. B. Asas – asas hukum Internasional
Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970,
ada tujuh asas, yaitu :
1. Setiap Negara tidak melakukan ancaman agresi
terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan Negara
lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap Negara
tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer
dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan
dengan piagam PBB.
2. Setiap Negara harus menyelesaikan masalah
internasional dengan cara damai, Dalam asas ini setiap
Negara harus mencari solusi damai, menghendalikan
diri dari tindakan yang dapat membahayakan
perdamaian internasional.

7. 3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri
Negara lain, Dalam asas ini menekankan setip Negara
memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya,
ekonomi, social dan system budaya tanpa intervensi pihak
lain.
4. Negara wajib menjalin kerjasama dengan Negara lain
berdasar pada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan
untuk menciptakan perdamaian dan keamanan
internasional di bidang Hak asasi manusia, politik,
ekonomi, social budaya, tekhnik, perdagangan.
5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri,
kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu Negara
ditentukan oleh rakyat.

8. 6. Asas persamaan kedaulatan dari Negara, Setiap Negara
memiliki persamaan kedaulatan secara umum sebagai
berikut :
a. Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum).
b. Memilikimhak penuh terhadap kedaulatan
c. Setiap Negara menghormati kepribadian Negara lain.
d. Teritorial dan kemerdekanan politi suatu Negara
adalah
tidak dapat diganggu gugat.
e. Setap Negara bebas untuk membangun system politik,
soaial, ekonomi dan sejarah bangsanya.
f. Setiap Negara wajib untuk hidup damai dengan Negara
lain.
7. Setiap Negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi
kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai
dengan ketentuan hukum internasional.

9. B. Subyek Hukum Internasional
 Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan
kewajiban hukum dalam pergaulan internasional.
 Menurut Starke, subyek internasional termasuk
Negara, tahta suci, Palang merah Internasional,
Organisasi internasional, Orang perseorangan
(individu), Pemberontak dan pihak-pihak yang
bersengketa.

10.  Palang Merah Internasional, berkedudukan di jenewa
dan menjadi subyek hukum internasional dalam arti
terbatas, karena misi kemanusiaan yang diembannya.
 Organisasi Internasional, PBB, ILO memiliki hak dan
kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi
internasional, sehingga menjadi subyek hukum
internasional.

11.  Orang persorangan (Individu), dapat menjadi subyek
internasional dalam arti terbatas, sebab telah diatur
dalam perdamaian Persailes 1919 yang memungkinkan
orang perseorangan dapat mengajukan perkara ke
hadapat Mahkamah Arbitrase Internasional.
 Pemberontak dan pihak yang bersengketa, dalam
keadaan tertentu pemberontak dapat memperoleh
kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa
dan mendapat pengakuan sebagai gerakan
pembebasan dalam memuntut hak kemerdekaannya.
Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization) atau
Gerakan Pembebasan Palestina.

12.  Negara, negara sudah diakui sebagi subyek hukum
internasional sejak adanya hukum international,
bahkan hukum international itu disebut sebagai
hukum antarnegara.
 Tahta Suci (Vatikan) Roma Italia, Paus bukan saja
kepoala gereja tetapi memiliki kekuasaan duniawi,
Tahta Suci menjadi subyek hukum Internasional
dalam arti penuh karena itu satusnya setara dengan
Negara dan memiliki perwakilan diplomatic
diberbagai Negara termasuk di Indonesia.

13. C. Sumber-Sumber Hukum
Internasional
 Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh
Mahkamah Internasional dalam memutuskan
masalah-masalah hubungan internasional.
Sumber hukum internasional dibedakan
menjadi :
 sumber hukum dalam arti materil adalah sumber
hukum internasional yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu Negara.

14.  sumber hukum dalam arti formal adalah
sumber dari mana untuk mendapatkan atau
menemukan ketentuan-ketentuan hukum
internasional

15. Sumber hukum internasional
formal terdapat dalam pasal 38
Piagam Mahkamah Internasional
Permanen 1920, sebagai berikut :
 1. Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian
yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-
bangsa dan mengakibatkan hukum baru.

16. 2. Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai
hukum, jadi tidak semua kebiasaan internasional
menjadi sumber hukum. Syaratnya adalah kebiasaan
itu harus bersifat umum dan diterima sebagai hukum.
3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa
beradab, adalah asas hukum yang mendasari system
hukum modern. Sistem hukum modern, adalah
system hukum positif yang didasarkan pada lembaga
hukum barat yang berdasarkan sebagaian besar pada
asas hukum Romawi.

17. 4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum
Internasional,adalah sumber hukum tambahan (subsider),
artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah
hukum internasional mengenai suatu persoalan yang
didasarkan pada sumber hukum primer atau utama yaitu
Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas
hukum umum.
Yang disebut dengan keputusan hakim, adalah keputusan
pengadilan dalam arti luas yang meliputi segala macam
peradilan internasional dan nasional, termasuk mahkamah
arbitrase. Ajaran para ahli hukum internasional itu tidak
bersifat mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu
kaidah hukum.

18. D. Lembaga Peradilan Internasional
1. Mahkamah Internasional
Mahkamah internasional adalah lembaga kehakiman
PBB berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan
pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi
sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah
Internasional Permanen.
Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, dua
merangkap ketua dan wakil ketua, masa jabatan 9 tahun.
Anggotanya direkrut dari warga Negara anggota yang
dinilai cakap di bidang hukum internasional. Lima
berasal dari Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB
seperti Cina, Rusia, Amerika serikat, Inggris dan Prancis.

19. Fungsi Mahkamah Internasional:
Adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional
yang subyeknya adalah Negara.
Ada 3 kategori Negara, yaitu :
• Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke
Mahkamah Internasional.
• Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja
Mahkamah intyernasional. Dan yang bukan wilayah kerja
Mahkamah Internasional boleh mengajukan kasusnya ke
Mahkamah internasional dengan syarat yang ditentukan dewan
keamanan PBB.
• Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional,
harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan
Mahjkamah internasional dan Piagam PBB.

20. 2. Mahkamah Pidana Internasional
 Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum
internasional dan memastikan pelaku kejahatan
internasional. Terdiri dari 18 hakim dengan masa
jabatan 9 tahun dan ahli dibidang hukum pidana
internasional. Yuridiksi atau kewenangan yang
dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional adalah
memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat
oleh warga Negara dari Negara yang telah meratifikasi
Statuta Mahkamah.

21. 3. Panel Khusus dan Spesial Pidana
internasional
 Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang
mengadili para tersangka kejahatan berat internasional
yang bersifat tidak permanen atau sementara (ad hoc)
dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini
dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan darai Panel khusus
dan special pidana internasional ini, adalah menyangkut
tindak kejahatan perang dan genosida (pembersihan etnis)
tanpa melihat apakah Negara dari si pelaku itu telah
meratifikasi atau belum terhadap statute panel khusus dan
special pidana internasional ini. Contoh Special Court for
East Timor dan Indonesia membentuk Peradilan HAM
dengan UU No. 26 tahun 2000.

22. D. Sebab-sebab terjadinya
Sengketa Internasional
 Sengketa internasional (International despute), adalah
perselisihan yang terjadi antara Negara dengan
Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara
dengan lembaga internasional yang menjadi subyek
hukum internasional.

23. Sebab-sebab sengketa
internasional
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya
dalam mperjanjiann internasional.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian
internasional
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau
keamanan regional dan internasional.
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain.
6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa.

24. E. Cara penyelesaian Sengketa
internasional
Ada dua cara penyelesaian segketa internasional, yaitu secara
damai dan paksa, kekerasan atau perang. Penyelesaian secara
damai, meliputi :
 Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara
menyerahkannya kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang
dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun
keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex
aequo et bono).
Prosedur penyelesaiannya, adalah :
1. Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua
arbitrator, satu boleh berasal dari warga negaranya sendiri.
2. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua
dari pengadilan Arbitrase tersebut.
3. Putusan melalui suara terbanyak.

25.  Penyelesaian Yudisial, adalah penyelesaian sengketa
internasional melalui suatu pengadilan internasional
dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.
 Negosiasi, tidak seformal arbitrase dan Yudisial.
Terlebih dahulu dilakukan konsultasi dan komunikasi
agar negosiasi dapat berjalan semestinya.
 Jasa-jasa baik atau mediasi, yaitu cara penyelesaian
sengketa internasional dimana Negara mediator
bersahabat dengan para pihak yang bersengketa, dan
membantu penyelesaian sengketanya secara damai.
Contoh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian
konplik Indonesia Belanda tahu 1947. Dalam
penyelesaina dengan Jasa baik pihak ketiga
menawarkan penyelesaian

26.  Mediasi, pihak mediator berperan lebih aktif dan
mengarahkan pihak yang bersengketa agar penyelesaian
dapat tercapai.
 Konsiliasi, dalam arti luas adalah penyelesaian sengketa
denga bantuan Negara-negara lain atau badan-badan
penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak
berpihak. Konsiliasi dalam arti sempit, adalah suatu
penyelesaian sengketa internasional melalui komisi atau
komite dengan membuat laporan atau ussul penyelesaian
kepada pihak sengketa dan tidak mengikat.
 Penyelidikan, adalah biasanya dipakai dalam perselisioshan
batas wilayah suatu Negara dengan menggunakan fakta-
fakta untuk memperlancar perundingan.
Penyelesian PBB, Dididrikan pada tanggal 24 Oktober 1945
sebagai pengganti dari LBB (liga Bangsa-Bangsa), tujuan
PBB adalah menyelesaikan sengketa internasional secara
damai dan menghindari ancaman perang.