(Kelas XI SMA) Bab 5 PKn

2. Pengertian
SISTEM HUKUM
DAN PERADILAN
INTERNASIONAL
Sistem Hk.
Internasional
Hk. Internasional
Hukum
Internasional
Asal Mula
Arti Modern
Asas-asas
Sumber Hukum
Subjek Hukum
Hub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional
Proses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. Nasional
Peradilan Internasional

3. 1.Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
a. Sistem Hukum Internasional
Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum
yang berlaku untuk komunitas internasional (semua negara-
negara di dunia) yang harus dipatuhi dan diataati oleh
setiap negara.
Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan
yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota
yang melintasi batas-batas negara.
Kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut,
adakalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam
proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal
meratifikasinya.

4. b. Pengertian Hukum Internasional
Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yang
mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
1. J.G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum
(body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan
karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
2. Wirjono Prodjodikoro, Hukum internasional, adalah hukum yang
mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai
negara.
3. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah
keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara
antara :
 negara dan negara
 negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain.

5. c. Asal Mula Hukum Internasional
Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional
sejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius Gentium (hukum
antar bangsa).
Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius
Inter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaula
negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau
orang-orang asing.
Kemudian berkembang menjadi
Volkernrecht (bahasa Jerman), Droit des
Gens (bahasa Prancis) dan Law of Nations
atau International Law (Bahasa Inggis).

6. Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman
tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam
2 (dua) hal, yaitu :
 Hukum perdata Internasional, yaitu hukum
internasional yang mengatur hubungan hukum
antar warga negara suatu negara dan warga
negara dari negara lain (hukum antar bangsa).
 Hukum Publik Internasional, yaitu hukum
internasional yang mengatur negara yang satu dan
negara yang lain dalam hubungan internasional
(hukum antar negara).
Lanjutan ………….

7. d. Hukum Internasional Dalam Arti Modern
Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenal
sekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969.
Hukum Tertulis :
 Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanya
berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara.
 Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang
dikenal dengan nama Vienna Convention on the
Law of Treaties.
 Perjanjian Internasional tertulis tunduk pada
ketentuan hukum kebiasaan internasional dan
yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.

8. Lanjutan ………….
Hukum Tidak Tertulis :
 Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidak
tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar negara.
 Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain,
ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan
organisasi-organisasi internasional.
 Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not in
Written Form), contohnya adalah Prancis (1973) mengadakan
percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes dari
negara lain bahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamah
Internasional di Den Haag.
 Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan
sejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat menuduh,
memprotes dan mengadakan tuntutan.

9. e. Asas-asas Hukum Internasional
Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara
harus memperhatikan asas-asas hukum internasional :
1. Asas Teritorial
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Kepentingan
Umum
Asas lain sebagai berikut :
1. Pacta sunt servanda
2. Egality rights
3. Reciprositas
4. Courtesy
5. Right sig stantibus

10. f. Sumber Hukum Internasional
Mochtar Kusumaatmadja, membedakan sumber hukum
dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.
SUMBER
HUKUM INTERNASIONAL
DALAM ARTI MATERIAL :
Adalah sumber hukum
yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu
negara.
DALAM ARTI FORMAL :
Adalah sumber dari mana kita
mendapatkan atau menemukan
ketentuan-ketentuan hukum
internasional.

11. Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam
Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut :
1. Perjanjian Internasional (Traktat = Treaty),
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti
dalam praktek umum dan diterima sbg hukum,
3. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-
bangsa beradab,
4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran
para ahli hukum internasional dari berbagai
negara sebagai alat tambahan untuk menentukan
hukum, dan
5. Pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka.
Lanjutan ………….

12. g. Subjek Hukum Internasional
1. Negara
2. Tahta Suci
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang Perseorangan
6. Pemberontak dan Pihak
dalam SengketaHukum
Internasional
Subjek

13. h. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum
Nasional
Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang
memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara
hukum internasional dengan hukum nasional :
1. Aliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan Georges
Scelle), bahwa antara hukum internasional dan hukum
nasional merupakan satu kesatuan, disebabkan :
 Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah
yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama,
yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu
negara.
 Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat.

14. 2. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-
gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-
nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena :
 Perbedaan Sumber Hukum, HN bersumber pada hukum
kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI
berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak
bersama negara-negara dlm masyarakat internasional.
 Perbedaan Mengenai Subjek, subjek HN adalah
individu-individu yg terdapat dlm suatu negara, sedang-
kan subjek HI adalah negara-negara internasional
 Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HN mempunyai
kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika
dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat
mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

15. h. Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi
Hukum Nasional
Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian
internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip
persamaan, saling menguntungkan dan
memperhatikan hukum nasional atau hukum
internasional yang berlaku.
Harus didahului dengan konsultasi dan
koordinasi dengan menteri luar negeri,
dan posisi pemerintah harus dituangkan
dalam suatu pedoman delegasi.

16. Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional
Negara
A
Negara
B,C,D
dst.Penjajakan
Perundingan
Perumusan naskah Penerimaan
Penandatanganan
Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat
merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan
merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara
definitif.

17. Pengesahan perjanjian internasional mrp tahap
penting dalam proses pembuatan perjanjian
internasional, karena suatu negara telah menyatakan
diri untuk terikat secara definitif.
Tentang pengesahan
perjanjian internasional,
dapat dibedakan antara
pengesahan dengan undang-
undang dan pengesahan
dengan keputusan presiden.

18. PENGESAHAN
PERJANJIAN
INTERNASIONAL
DENGAN UNDANG-
UNDANG
DENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN
Apabila berkenaan dengan :
a. Masalah politik, perdamaian,
pertahanan, dan keamanan negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan
batas wilayah;
c. Kedaulatan negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan
hidup;
e. Pembentukkan kaidah hukum baru;
f. Pinjaman atau hibah luar negeri.
Pengesahan perjanjian internasional
dilakukan berdasarkan materi perjanjian
dan bukan berdasarkan bentuk atau
nama perjanjian.
Jenis-jenis perjanjian yang
pengesahannya melalui keputusan
presiden pada umumnya memiliki
materi yang bersifat prosedural dan
memerlukan penerapan dalam
waktu singkat tanpa mempengaruhi
peraturan perundang-undangan
nasional, di antaranya adalah
perjanjian induk yang menyangkut
kerjasama di bidang Iptek, ekonomi
dan teknik, perdagangan,
kebudayaan, pelayaran niaga,
kerjasama penghindaran pajak
berganda, dll.

19. Suatu perjanjian internasional dapat berakhir bila :
1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg
ditetapkan dalam perjanjian;
2. Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;
3. Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian;
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar
ketentuan dalam perjanjian;
5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan
perjanjian lama;
6. Munculnya norma-norma baru dalam hukum
internasional;
7. Hilangnya objek perjanjian
8. Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.

20. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.
Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk
mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah
perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan
mengandung materi :
1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi
haluan politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan
wilayah, atau penetapan tapal batas.
2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat
mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasma
ekonomi, atau pinjaman uang.
3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem
perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti
soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.

21. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan
hal-hal berikut :
Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2
1. Rumuskan kembali pemahaman tentang proses ratifikasi
hukum Internasional menjadi hukum nasional !
2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam pelakasanaan
perundingan suatu perjanjian internasional terlebih dahulu
dilakukan oleh delegasi yang dipimpin serorang menteri !
3. Berikan penjelasan makna “penandatangan” suatu
perjanjian internasional !
4. Berikan penjelasan, mengapa suatu ratifikasi (pengesahan)
perjanjian internasional ada yang dengan Undang-Undang
dan ada yang cukup dengan Keputusan Presiden !
5. Berikan penjelasan bagaimana ratifikasi suatu perjanjian
internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 !

22.  Komponen-komponen Lembaga
Peradilan Internasional
1) Mahkamah
Internasion
al (The
Internation
al Court of
Justice)
 Komposisi terdiri dari 15 orang
Hakim dan masa jabatan 9 tahun.
Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari
negara anggota tetap DK PBB)
 Berfungsi, menyelesaikan kasus –
kasus persengketaan internasional
yang subjeknya negara.
 Yurisdiksi adalah kewenangan MI
untuk memu-tuskan perkara-
perkara pertikaian dan memberi
opini yang bersifat nasihat.
i. Peradilan Internasional

23. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu
perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian
internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan
internasional) sebagai sumber hukum.
Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan
keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.
Di samping pengadilan Mahkamah Internasional,
terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.
Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan
hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu
berdasarkan peraturan hukum.

24. Komposisi adalah 18
orang hakim yang masa
jabatannya 9 tahun.
Dipilih berdasarkan 2/3
suara Majelis Negara
Pihak.
4 Jenis
Kejahatan
(Pasal 5-8
Statuta
Mahkamah)
Yurisdiksi adalah
kewenangan untuk
menegakkan aturan
hukum internasional
terhadap pelaku
kejahatan berat.
 Kejahatan Genosida
 Kejahatan terhadap
kemanusiaan
 Kejahatan perang
 Kejahatan agresi

25. 3)Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The
International Criminal Tribunals/ICT)
Berwenang mengadili
para tersangka
kejahatan berat
internasional yang
bersifat tidak
permanen, artinya
setelah selesai
mengadili, peradilan
dibubarkan
Contoh :
• International Criminal
Tribunal for Former
Yugoslavia
• Special Court for
cambodia

26. Sengketa internasional dan faktor penyebabnya
SENGKETA
INTERNASIONAL
DAN MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Peran
Mahkamah
Internasional
Penyelesaian
Sengketa
Prosedur
Penyelesaian
Keputusan
Sengketa
Menjaga
Perdamaian Dunia
Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Menghargai Keputusan Mahkamah Internasional

27. 1. Penyebab Timbulnya Sengketa
Internasional oleh Mahkamah Internasional
a. Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya
Sengketa internasional adalah sengketa atau
perselisihan yang terjadi antar negara baik yang
berupa masalah :
 Wilayah,
 Warganegara,
 Hak Asasi Manusia,
 Terorisme, dll.
Faktor politis atau
perbatasan wilayah, mrp
faktor potensial timbulnya
ketegangan dan sengketa
internasional yg dapat
memicu terjadi perang
terbuka.

28. 1. Segi Politis (Adanya Pakta
Pertahanan atau Pakta
Perdamaian)
2. Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial
3. Pengembangan Senjata Nuklir
atau Senjata Biologi
4. Permasalahan Terorisme
5. Ketidakpuasan Terhadap Rezim
Yang Berkuasa.
6. Adanya Hegemoni (pengaruh
kekuatan) Amerika.
Beberapa
Faktor
Penyebab :

29. b. Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan
Sengketa Internasional
Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional
melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan
istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk
menyelesaikan persengkataan internasional dengan
menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.
Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi
mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh
lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase
dilakukan melalui prosedur ad hoc.

30. Lanjutan ………….
 Wewenang ratione personae, yaitu
siapa-siapa saja yang dapat menga-
jukan perkara ke mahkamah, dan
 Wewenang ratione materiae, yaitu
mengenai jenis sengketa-sengketa
yang dapat diajukan.
Mahkamah
Internasional
Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu
hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya
dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb.
 Berdasarkan Ketentuan Konvensional
 Klausula Opsional

31. Lanjutan ………….
Mahkamah
Internasional
Fungsi konsultatif, yaitu
memberikan pendapat-pendapat
yang tidak mengikat atau apa yang
disebut advisory opinion :
1. Natur Yuridik Pendapat Hukum
(Advisory Opinion)
2. Permintaan Pendapat
Mahkamah Internasional :
 Badan yang dapat meminta
pendapat mahkamah
 Pemberian pendapat oleh
mahkamah

32. Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan
upaya-upaya penyelesaian Internasional.
1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh
pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh
lembaga berwenang.
2. Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang
bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan
yang akan diselesaikan, melalui :
 Penetapan ihwal persengketaan,
 Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan
 Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam
menentukan kasus.
 Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui
otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang
bersangkutan dalam compromis.
3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh
pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.

33. c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui
Mahkamah Internasional
Telah Terjadi
Pelanggaran
HAM
Ada Pengaduan
Dari Negara
Yang Dirugikan
Komisi Tinggi
HAM PBB/
Lembaga HAM
Internasional
Pemeriksaan Dan
Penyeledikan
Proses
Peradilan s.d.
Pemberian
Sanksi
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Negara-Negara
Anggota/Buka
n
PBB
Terjadi
Sengketa/
Konflik
AB
C
D E

34. Lanjutan ………….
Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian
sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional.
 Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan
sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan
kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil
menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya
secara defenitif.
 Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu
pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak
mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta
mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung
tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di
mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk
mengambil keputusan.

35. Lanjutan ………….
d. Kep Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan
Sengketa Internasional
Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo
ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara
ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :
 Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai
pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis
mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak
yang bersengketa.
 Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah
yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian
yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari
penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu,
perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.
 Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah
yang mengikat negara-negara yang bersengketa.

36. e. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga
Perdamaian Dunia
Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan
hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya)
dalam menjaga perdamaian dunia :
1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara
damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959.
2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan
perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.
3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang
mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan
Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO
menempatkan pasukannya guna meneggakkan
hukum internasional yang telah disepakati.

37. f. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Berdasarkan Persamaan Derajat
Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida-
sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku
secara universal :
1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang
bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan
politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya
yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri
suatu negara.
3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa.
4. Persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,
kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
6. Itikad baik dalam hubungan internasional.
7. Keadilan dan hukum internasional.

38. 2. Menghargai Keputusan Internasional
No
Pihak-Pihak
Yang Terlibat
Uraian Kasus atau Kejadian Keterangan
1. Amerika
Serikat di
Filipina, Indo
China &
Jepang
 Tahun 1906, tentara Amerika telah
melakukan kejahatan perang dengan
membunuh warga Filipina (moro
massacre).
 Tahun 1968, peristiwa yang lebih
dikenal dengan My Lai Massacre,
sebuah kompi Amerika menyapu
warga desa dengan senjata otomatis
hingga menewaskan sekitar 500
korban.
 Pada tahun 1945, lebih dari 40.000
rakyat Jepang yang tidak berdosa
telah terpanggang dengan
dijatuhkannya bom atom di Hirosima
dan Nagasaki (Jepang).
Para pelaku ke-
jahatan perang
telah diajukan ke
pengadilan mili-
ter, namun tidak
lama kemudian
banyak yang di-
bebaskan. (Mah-
kamah interna-
sional belum
dapat berbuat
banyak).

39. 2. Jerman &
Jepang dalam
aksinya di
Eropa dan Asia.
 Periode antara tahun 1933 s.d. 1939
Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler
telah melakukan pembasmian terhadap
lawan politik maupun orang-orang
Yahudi serta penyerbuan terhadap
negara Austria, Polandia dan
Cekoslowakia dengan cara-cara yang
sangat biadab (holocaust).
 Pasukan Jepang baik di Indonesia,
Korea maupun di China yang sangat
kejam selama pendudukan. Di
Indonesia, selama pendudukan Jepang
Tidak kurang dari 10.000 rakyat hilang
dan tidak pernah kembali selama
berlangsungnya romusha tersebut.
Sebelum Perang
Dunia II, kolonia-
lisme Barat de-
ngan jutaan kor-
ban tidak tersen-
tuh. Baru setelah
sekutu membuka
Pengadilan Nu-
remberg (1945-
1946) untuk Nazi
dan Jepang, di-
mulailah proses
pelembagaan
untuk kejahatan
perang melalui
empat Konvensi
Geneva tahun
1949.

40. 3 Serbia di
Kroasia dan
Bosnia
Herzegovina
(Yugoslavia)
 Kurun waktu antara tahun 1992-1995,
pasukan Serbia telah melakukan
pemmbersihan etnik (etnic cleansing)
terutama terhadap warga sipil muslim
Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerah
lain serta di Kroasia yang ingin
melepaskan diri dari Serbia setelah
bubarnya negara federasi Yugoslavia.
Tidak kurang 700.000 warga sipil telah
disiksa dan dibunuh dengan kejam.
Beberapa nama yang harus
bertanggungjawab atas perbuatan
kejahatan perang tersebut antara lain :
Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco
Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic,
Mladic, dan lain-lain.
Tahun 1994 pe-
ngadilan terhadap
para penjahat pe-
rag telah terbukti
di Den Haag
(Belanda).
Proses
pengadilan terus
berlangsung,
namun hasilnya
belum sesuai
harapan. Banyak
yang masih gagal
ditangkap.

41. 4 Pemerintah
Rwanda
terhadap etnis
Hutu dan Tutsi
 Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994,
tidak kurang 500.000 etnis Hutu dan
Tutsi telah terbunuh. Pemerintah
Rwanda bertanggung-jawab atas kasus
terbunuhnya kedua etnis tersebut.
PBB menggelar
pengadilan keja-
hatan perang
yang digelar di
Arusha (Tan-
zania), namun
hanya mampu
menyerat 29
orang yang
diadilli.
Catatan :
Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk
penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin
menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah
langkah untuk membentuk ICC (International Criminal Court) yang permanen. Namun,
banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada
suksesnya, apalagi model ICC.