tugas makalah hukum

1. i
MAKALAH SENGKETA INTERNASIONAL
Nama: Muhamad Aminudin
NPM: 1510201007
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
2015

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang
diberikan-Nya sehingga tugas yang berjudul “Makalah Sengketa Internasional” ini
dapat saya selesaikan. Makalah ini saya buat sebagai kewajiban untuk memenuhi
tugas.
Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terimakasih yang dalam
kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan ide dan pikiran mereka
demi terwujudnya makalah ini. Akhirnya saran dan kritik pembaca yang dimaksud
untuk mewujudkan kesempurnaan makalah ini penulis sangat hargai.
Magelang, 14 Juni 2016
Penulis

3. iii
DAFTAR ISI
Halaman Depan.................................................................................................i
Kata Pengantar ................................................................................................. ii
Daftar Isi...........................................................................................................iii
BAB I: Pendahuluan
Latar Belakang..........................................................................................1
Rumusan Masalah.....................................................................................1
Tujuan.......................................................................................................2
BAB II.Landasan Teori....................................................................................3
BAB III.Pembahasan
Penyelesaian Sengketa Secara Damai ......................................................4
BAB IV.Penutup
Kesimpulan...............................................................................................6
Saran .........................................................................................................6
Daftar Pustaka ....................................................................................................

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara
dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya
terjalin dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara
mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber
potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam,
kerusakan lingkungan, perdagangan, dan sebagainya. Dengan demikian, Hukum
Internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.
Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya telah menjadi perhatian yang cukup
penting di masyarakat intenasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini
ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan
prinsip perdamaian dan keamanan internasional.
Peran yang dimainkan Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa
internasional adalah memberikan cara para pihak yang bersengketa menyelesaikan
sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, Hukum
Internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara
damai dan perang (militer).
Maka dari itu dalam makalah ini saya akan membahas mengenai cara
penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara keseluruhan dan lebih jelas
sesuai dengan informasi dan literatur-literatur yang kami dapatkan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka muncul rumusan
masalah, yaitu:
1. Pengertian sengketa internasional?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional?

5. 2
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari pada pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui apa
yang dimaksud dengan sengketa internasional dan cara-cara dalam penyelesaian
sengketa internasional.

6. 3
BAB II
LANDASAN TEORI
Penyelesaian sengketa internasional tidak hanya meliputi sengketa antar
negara, tetapi juga sengketa antar satu negara dengan individu atau badan hukum
dan organisasi kesatuan bukan negara yang terjadi dalam lingkungan peraturan
internasional, seperti yang dikemukakan oleh George Ellien, "Proses dua
konferensi yang diadakan itu, mempunyai nilai sejarah untuk perkembangan
Hukum Internasional di era modern ini, telah diperkenalkan dan dikembangkan
sesuai dengan keberadaan beberapa prinsip Hukum Internasional dalam masalah
peperangan".
Mahkamah Internasional Permanen dalam sengketa Mavrommatis Palestine
Concessions (Preliminary Objection) (1924) mendefinisikan pengertian sengketa
sebagai : disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or interest
between two person.
Mahkamah Internasional mengungkapkan pendapat hukumnya (advisory
opinion) dalam kasus Interpretation of Peace Treaties (1950, ICJ Rep.65) bahwa
untuk menyatakan ada tidakny suatu sengketa internasional harus ditentukan secara
objektif.
Menurut mahkamah, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua
negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau
tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.

7. 4
BAB III
PEMBAHASAN
A. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai
1. Sengketa Hukum dan Sengketa Politik
Dalam studi Hukum Internasional publik, dikenal dua macam sengketa
internasional, yaitu sengketa hukum (legal or judicial disputes) dan sengketa politik
(political or nonjusticiable disputes). Hal yang menjadi ukuran suatu sengketa
dipandang sebagai sengketa hukum yaitu jika sengketa tersebut bisa atau dapat
diserahkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Internasional, namun pandangan
demikian sulit diterima. Sengketa-sengketa internasional secara teoritis pada
pokoknya selalu dapat diserahkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Internasional.
Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan
yurisdiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa.
a) Pendapat Friedmann
Pendapat pertama adalah pendapat yang dikemukakan oleh golongan sarjana
Hukum Internasional Amerika Serikat dengan pemukanya Profesor Wolfgang
Friedmann. Meunurut beliau, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian
tersebut, namun pembedaannya dapat terlihat pada konsepsi sengketanya. Konsepsi
sengketa hukum memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu
diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum
yang ada atau yang sudah pasti.
b. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya memengaruhi
kepentingan vital negara, seperti integritas, wilayah, kehormatan atau
kepentingan lainnya dari suatu negara.
c. Sengketa hukum adalah sengketa yang diterapkan oleh Hukum
Internasional yang ada, cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang
sesuai dengan keadilan antar negara dengan perkembangan progresif
hubungan internasional.

8. 5
d. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan
hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki
suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.
b) Pendapat Walddock
Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli Hukum Internasional
dari Inggris yang membentuk suatu kelompok studi mengenai penyelesaian
sengketa tahun 1963. Kelompok studi yang diketuai oleh Sir Humprey Waldock ini
menerbitkan laporannya yang sampai sekarang masih dipakai sebagai sumber
penting untuk studi tentang penyelesaian sengketa internasional.
Menurut kelompok studi ini penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa
hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan,
jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa
tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para
pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam Hukum Internasional,
misalya soal pelucutan senjata maka sengketa tersebut adalah sengketa politik.
c) Pendapat Jalan Tengah (Oppenheim-Kelsen)
Pendapat ketiga adalah golongan yang penulis sebut sebagai pendapat jalan
tengah. Mereka adalah sekelompok sarjana yang merupakan gabungan sarjana
Eropa (seperti De Visscer, Geamanu,Opepenheim) dan Amerika Serikat (seperti
Hans Kelsen). Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta
tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari pembedaan antara sengketa politik
dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan
hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat.
Mungkin saja dalam sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum terkandung
kepentingan politis yang tinggi dari negara yang bersangkutan, begitu pula
sebaliknya. Terhadap sengketa yang memiliki sifat politisi, prinsip-prinsip atau
aturan Hukum Internasional boleh jadi dapat diterapkan. Hubungan internasional
hal seperti itu seringkali terjadi, misalnya saja pelanggaran hak-hak istimewa
diplomatik, khususnya sewaktu berlangsungnya perang dingin antara blok barat
(Amerika Serikat dan sekutunya) dan blok timur (Uni Soviet dan sekutunya)

9. 6
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam mengatasi sengketa internasional sebaiknya diselesaikan dengan
cara perdamaian bukan peperangan, karena untuk mengatasi sengketa dari
berbagai negara sudah ada yang mengatur dan terdapat undang-undang yang
berlaku secara universal. Dengan adanya sengketa antar negara Pengadilan
Internasional berhak memutuskan atau menyelesaikan berdasarkan hukum yang
ada.
B. Saran
Untuk mengatasi sengketa antar negara melalui Pengadilan Internasional
sebaiknya didampingi oleh negara lain yang tidak bersangkutan yang bertujuan
untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan negara tersebut harus netral atau tidak
memihak kepada salah satu negara.

10. 7
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.2015.Pengertian sengketa Internasional. dilihat di laman
http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-sengketa-
internasional-dan.html.pada tanggal 25 Desember 2015.
Papahan, Ombar.2013.Sengketa Hubungan Internasional, dilihat di laman
http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/06/sengketa-
hubungan-internasional.html.tanggal 25 Desember 2015.