Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum, pengertian, tujuan, dan permasalahan pengelolaan aset desa serta kebijakan Kemendagri untuk meningkatkan pengelolaan aset desa.

1. MENGENAL PENGELOLAAN ASET DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. D A S A R H U K U M
 UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 PP. No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun
2014 tentang Desa Jo PP. No. 47/2015;
 Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa;

3. PENGERTIAN
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
Ruang lingkup Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan
mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian aset Desa.

4. TUJUAN PENGELOLAAN ASET DESA
Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Pasal 77
(1) Pengelolaan Kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas
Kepentingan Umum, Fungsional, Kepastian Hukum, Keterbukaan,
Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas dan Kepastian Nilai Ekonomi;
(2) Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan
Pendapatan Desa;

5. PENGELOLAAN ASET DESA
merupakan rangkaian
kegiatan mulai dari
Perencanaan, Pengadaan,
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pengamanan,
Pemeliharaan,
Penghapusan,
Pemindahtanganan,
Penatausahaan,
Pelaporan, Penilaian,
Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian aset
Desa.
Perencanaa
n
Pengadaan
Penggunaa
n
Pemanfaata
n
Pengamanan
Pemeliharaan
Penghapusa
n
Pemindaht
anganan
Penatausahaa
n
Pelaporan
Penilaia
n
Pembinaan
Pengawasan
Pengendalia
n

6. PERMASALAHAN
Permasalahan dalam pengelolaan Aset Desa antara lain:
1. Sebagian besar Pemerintah Desa tidak memiliki Buku
Inventaris Aset Desa yang di Up Date secara berkala;
2. Sebagaian besar Pemerintah Desa belum melakukan
Inventarisasi Aset;
3. Banyak aset desa khususnya yang berupa tanah dikuasai
oleh pihak yang tidak berhak (oknum);
4. Sebagian besar Tanah Kas Desa belum disertipikatkan
atas nama Pemerintah Desa;

7. 6. TKD yang telah diambil oleh Pemerintah daerah belum
dikembalikan kepada Pemerintah Desa;
7. Masih rendahnya kesadaran perangkat desa tentang
arti pentingnya pengelolaan aset desa;
8. Aset Desa khususnya tanah belum dapat memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PADes;

8. Peraturan/Ketentuan yang mengatur Aset Desa sebalum
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, antara lain:
1. Permendagri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan
Pengawasannya,
Pasal 9;
(1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok,
Titisata, pangonan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang
dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa, dilarang untuk
dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk
kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan
dengan Keputusan Desa.
Permendagri yang mengatur Tentang Aset Desa

9. (2) Pengesahan keputusan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya
Kepala daerah Tingkat II, jika Desa yang bersangkutan telah
memperoleh:
a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang
dilepaskan;
b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk
membeli tanah lain yang senilai;
c. Ijin tertulis dari Gubernur Tingkat I.

10. 2. Permendagri Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa
Pasal 15;
(1) Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak
diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan
kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan
umum;
(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan
memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP).

11. (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk
membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa
setempat;
(4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan
mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

12. KEBIJAKAN
Kebijakan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
dalam rangka penertiban pengelolaan Aset Desa:
1. Melakukan revisi Permendagri 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;
2. Membuat Surat Edaran kepada Seluruh Bupati untuk
membantu dan memfasilitasi pelaksanaan Inventarisasi
dan Penataan Aset Desa;
3. Menyiapkan alat bantu berupa Aplikasi untuk
mempermudah pelaksanaan penatausahaan aset Desa
(SIPADES).