Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
Â
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
Â
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Â
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Â
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Â
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
4. ASET DESA
Barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli milik Desa,
dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa)
atau perolehan Hak lainnya
yang sah.
5. ASET DAN
KEKAYAAN DESA
7.
KEKAYAAN ASLI DESA
Tanah kas Desa (tanah
bengkok), pasar Desa, pasar
hewan, tambatan perahu,
bangunan Desa, pelelangan
ikan, pelelangan hasil
pertanian, hutan milik Desa,
mata air milik Desa,
pemandian umum, dan lain-
lain kekayaan asli desa.
ASET DESA
• Kekayaan asli desa;
• Kekayaan milik desa yang
dibeli atau diperoleh atas
beban APBDesa;
• Kekayaan desa yang
diperoleh dari hibah dan
sumbangan atau yang
sejenis;
• Kekayaan desa yang
diperoleh sebagai
pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau
diperoleh berdasarkan
ketentuan peraturan
undang-undang;
• Hasil kerja sama desa; dan
• Kekayaan desa yang berasal
dari perolehan lain yang sah.
7. KEPALA
DESA
• menetapkan kebijakan
pengelolaan aset desa;
• menetapkan pembantu
pengelola dan petugas/pengurus
aset desa;
• menetapkan penggunaan,
pemanfaatan atau
pemindahtanganan aset desa;
• menetapkan kebijakan
pengamanan aset desa;
• mengajukan usul pengadaan,
pemindahtanganan dan atau
penghapusan aset desa yang
bersifat strategis melalui
musyawarah desa;
• menyetujui usul
pemindahtanganan dan
penghapusan aset desa sesuai
WEWEN
ANG
&
TANGG
UNG
JAWAB
8. SEKRETA
RIS DESA
• meneliti rencana kebutuhan
aset desa;
• meneliti rencana kebutuhan
pemeliharan aset desa ;
• mengatur penggunaan,
pemanfaatan, penghapusan
dan pemindahtanganan
aset desa yang telah di
setujui oleh Kepala Desa;
• melakukan koordinasi
dalam pelaksanaan
inventarisasi aset desa;dan
• melakukan pengawasan dan
pengendalian atas
pengelolaan aset desa.
WEWEN
ANG
&
TANGG
UNG
JAWAB
9. PENGURU
S DESA
1. mengajukan rencana
kebutuhan aset desa;
2. mengajukan permohonan
penetapan penggunaan
aset desa yang diperoleh
dari beban APBDesa dan
perolehan lainnya yang
sah kepada Kepala Desa;
3. melakukan inventarisasi
aset desa;
4. mengamankan dan
memelihara aset desa yang
dikelolanya; dan
5. menyusun dan
WEWEN
ANG
&
TANGG
UNG
JAWAB
10. KETENTUAN UMUM
PENGELOLAAN
1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan
atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa yang berupa kendaraan bermotor
diregistrasi dan identifikasi atas nama
Pemerintah Desa.
3. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi
dengan bukti status kepemilikan dan
ditatausahakan secara tertib.
4. Aset desa dapat diasuransikan sesuai
kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada
pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan
kepada pemerintah desa.
15. 3 . P e n g g u n a a n
1.Penggunaan aset Desa ditetapkan
dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
2.Status penggunaan aset Desa
ditetapkan setiap tahun dengan
Keputusan Kepala Desa.
16. PEMANFAATAN
ASET DESA
4 . P e m a n f a a t a n
• Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak
dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
• Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:
• sewa,
• pinjam pakai;
• kerjasama pemanfaatan; dan
• bangun guna serah atau bangun serah guna.
• Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
• Tanah Bengkok yang akan dikelola dengan mekanisme
pemanfaatan dan/atau yang akan dialihfungsikan harus
diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa melalui
Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset
desa.
17. 5 . P e n g a m a n a n
• Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa.
• Pengamanan aset desa , meliputi :
• administrasi antara lain pembukuan,
inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan
dokumen kepemilikan;
• fisik untuk mencegah terjadinya penurunan
fungsi barang, penurunan jumlah barang dan
hilangnya barang;
• pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan
dilakukan dengan cara pemagaran dan
pemasangan tanda batas;
• selain tanah dan bangunan, dilakukan dengan
cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
• pengamanan hukum antara lain dengan
18. 6 . P e m e l i h a r a a n
• Pemeliharaan aset Desa
sebagaimana, wajib
dilakukan oleh Kepala Desa
dan Perangkat Desa.
• Biaya pemeliharaan aset
desa dibebankan pada
APBDesa.
19. 7 . P e n g h a p u s a n
• Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan
aset desa dari buku data inventaris desa.
• Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena
terjadinya : beralih kepemilikan; pemusnahan; atau sebab lain.
• Pihak pihak yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan secara
langsung menghilangkan aset wajib mengganti kerugian tersebut;
• Kerugian diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
• Penghapusan terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa
• Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah
Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
• Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
• Uang pengganti merupakan pendapatan desa yang penggunaannya
diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
• Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam
rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik
desa yang digabung.
21. ENATAUSAHAAN
Aset desa yang sudah
ditetapkan
penggunaannya harus
diinventarisir dalam
buku inventaris aset
desa dan diberi
kodefikasi.
Kodefikasi berupa
pelabelan dengan
format dan buku
inventaris aset
9 . P e n a t a u s a h a a n
22. PENILAIAN
Pemerintah Daerah Kabupaten
bersama Pemerintah Desa
melakukan inventarisasi dan
penilaian aset Desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penilaian aset desa dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan
berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Penilai Pemerintah
atau Penilai Publik.
10. P e n i l a i a n