SlideShare a Scribd company logo
PENGELOLAAN ASET
DESA
T O P I K
Ketentuan
Umum
Pengelolaan
Aset Desa
Desa Jaman
Now
10 Kegiatan
Pengelolaan
Aset Desa
Pengelolaan
Aset Berbasis
Aplikasi
DESA JAMAN NOW
Serba Serbi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
ASET DESA
Barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli milik Desa,
dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa)
atau perolehan Hak lainnya
yang sah.
ASET DAN
KEKAYAAN DESA
7.
KEKAYAAN ASLI DESA
Tanah kas Desa (tanah
bengkok), pasar Desa, pasar
hewan, tambatan perahu,
bangunan Desa, pelelangan
ikan, pelelangan hasil
pertanian, hutan milik Desa,
mata air milik Desa,
pemandian umum, dan lain-
lain kekayaan asli desa.
ASET DESA
• Kekayaan asli desa;
• Kekayaan milik desa yang
dibeli atau diperoleh atas
beban APBDesa;
• Kekayaan desa yang
diperoleh dari hibah dan
sumbangan atau yang
sejenis;
• Kekayaan desa yang
diperoleh sebagai
pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau
diperoleh berdasarkan
ketentuan peraturan
undang-undang;
• Hasil kerja sama desa; dan
• Kekayaan desa yang berasal
dari perolehan lain yang sah.
PEJABAT PENGELOLA
Pemega
ng
kekuasa
an
pengelol
aan
asset
Kades
Pembant
u
Pengelol
a Aset
Desa
Sekdes
Petugas
/
Penguru
s Aset
Desa
memban
tu tugas
Perangk
at Desa
KEPALA
DESA
• menetapkan kebijakan
pengelolaan aset desa;
• menetapkan pembantu
pengelola dan petugas/pengurus
aset desa;
• menetapkan penggunaan,
pemanfaatan atau
pemindahtanganan aset desa;
• menetapkan kebijakan
pengamanan aset desa;
• mengajukan usul pengadaan,
pemindahtanganan dan atau
penghapusan aset desa yang
bersifat strategis melalui
musyawarah desa;
• menyetujui usul
pemindahtanganan dan
penghapusan aset desa sesuai
WEWEN
ANG
&
TANGG
UNG
JAWAB
SEKRETA
RIS DESA
• meneliti rencana kebutuhan
aset desa;
• meneliti rencana kebutuhan
pemeliharan aset desa ;
• mengatur penggunaan,
pemanfaatan, penghapusan
dan pemindahtanganan
aset desa yang telah di
setujui oleh Kepala Desa;
• melakukan koordinasi
dalam pelaksanaan
inventarisasi aset desa;dan
• melakukan pengawasan dan
pengendalian atas
pengelolaan aset desa.
WEWEN
ANG
&
TANGG
UNG
JAWAB
PENGURU
S DESA
1. mengajukan rencana
kebutuhan aset desa;
2. mengajukan permohonan
penetapan penggunaan
aset desa yang diperoleh
dari beban APBDesa dan
perolehan lainnya yang
sah kepada Kepala Desa;
3. melakukan inventarisasi
aset desa;
4. mengamankan dan
memelihara aset desa yang
dikelolanya; dan
5. menyusun dan
WEWEN
ANG
&
TANGG
UNG
JAWAB
KETENTUAN UMUM
PENGELOLAAN
1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan
atas nama Pemerintah Desa.
2. Aset desa yang berupa kendaraan bermotor
diregistrasi dan identifikasi atas nama
Pemerintah Desa.
3. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi
dengan bukti status kepemilikan dan
ditatausahakan secara tertib.
4. Aset desa dapat diasuransikan sesuai
kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada
pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan
kepada pemerintah desa.
10 KEGIATAN
PENGELOLAAN ASET
10
Kegiatan
Pengelolaa
n Aset Desa
Perencanaan
Pengadaan
Penggunaan
Pemanfaata
n
Pengamana
n
Pemelihara
an
Penghapus
an
Pemindah-
tanganan
Penatausaha
an
Penilaian
PERENCANAAN
KEBUTUHAN ASET
DESA
HARUS DI
TUANGKAN DALAM
RPJMDES DAN
RKPDES SERTA
DITETAPKAN
1. P e r e n c a n a a n
PENGADAAN BARANG
DI DESA
DILAKSANAKAN SESUAI
KETENTUAN TENTANG
PENGADAAN
BARANG/JASA
PENGADAAN TANAH
DITETAPKAN DALAM
DOKUMEN
2 . P e n g a d a a n
3 . P e n g g u n a a n
1.Penggunaan aset Desa ditetapkan
dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
2.Status penggunaan aset Desa
ditetapkan setiap tahun dengan
Keputusan Kepala Desa.
PEMANFAATAN
ASET DESA
4 . P e m a n f a a t a n
• Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak
dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
• Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:
• sewa,
• pinjam pakai;
• kerjasama pemanfaatan; dan
• bangun guna serah atau bangun serah guna.
• Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
• Tanah Bengkok yang akan dikelola dengan mekanisme
pemanfaatan dan/atau yang akan dialihfungsikan harus
diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa melalui
Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset
desa.
5 . P e n g a m a n a n
• Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa.
• Pengamanan aset desa , meliputi :
• administrasi antara lain pembukuan,
inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan
dokumen kepemilikan;
• fisik untuk mencegah terjadinya penurunan
fungsi barang, penurunan jumlah barang dan
hilangnya barang;
• pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan
dilakukan dengan cara pemagaran dan
pemasangan tanda batas;
• selain tanah dan bangunan, dilakukan dengan
cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
• pengamanan hukum antara lain dengan
6 . P e m e l i h a r a a n
• Pemeliharaan aset Desa
sebagaimana, wajib
dilakukan oleh Kepala Desa
dan Perangkat Desa.
• Biaya pemeliharaan aset
desa dibebankan pada
APBDesa.
7 . P e n g h a p u s a n
• Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan
aset desa dari buku data inventaris desa.
• Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena
terjadinya : beralih kepemilikan; pemusnahan; atau sebab lain.
• Pihak pihak yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan secara
langsung menghilangkan aset wajib mengganti kerugian tersebut;
• Kerugian diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
• Penghapusan terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa
• Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah
Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
• Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
• Uang pengganti merupakan pendapatan desa yang penggunaannya
diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
• Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam
rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik
desa yang digabung.
PEMINDAHTA
NGANAN
Pemindahtangana
n Aset Desa
terdiri dari :
Tukar
menukar Penjualan
Penyertaan
Modal
pemerintah
Desa
8. P e m i n d a h t a n g a n a
n
ENATAUSAHAAN
Aset desa yang sudah
ditetapkan
penggunaannya harus
diinventarisir dalam
buku inventaris aset
desa dan diberi
kodefikasi.
Kodefikasi berupa
pelabelan dengan
format dan buku
inventaris aset
9 . P e n a t a u s a h a a n
PENILAIAN
Pemerintah Daerah Kabupaten
bersama Pemerintah Desa
melakukan inventarisasi dan
penilaian aset Desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penilaian aset desa dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan
berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Penilai Pemerintah
atau Penilai Publik.
10. P e n i l a i a n
PENGELOLAAN ASET
DESA
BERBASIS APLIKASI
Sistem Pengelolaan Aset Desa - SIPADES

More Related Content

What's hot

Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
Formasi Org
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
ari saridjo
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
TV Desa
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
suryokoco suryoputro
 
Permendagri 47 tahun 2021.pptx
Permendagri 47 tahun 2021.pptxPermendagri 47 tahun 2021.pptx
Permendagri 47 tahun 2021.pptx
abdul800639
 
Strategi peningkatan pad
Strategi peningkatan padStrategi peningkatan pad
Strategi peningkatan pad
Zulfikri Armada
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
SuwantoSribhawono
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
dpmdbusel
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDYudhi Aldriand
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Nene Mulyana
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Rusman R. Manik
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Rizki Rizki Afdhal
 
Materi organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desaMateri organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desa
Lestari Nuri
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
boenkredho
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
TV Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Ardi Susanto
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
Adelfios Andyka Fatra
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Dadang Solihin
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desaari_sukomanah
 

What's hot (20)

Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
 
Permendagri 47 tahun 2021.pptx
Permendagri 47 tahun 2021.pptxPermendagri 47 tahun 2021.pptx
Permendagri 47 tahun 2021.pptx
 
Strategi peningkatan pad
Strategi peningkatan padStrategi peningkatan pad
Strategi peningkatan pad
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPD
 
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakatMateri pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
Materi pembinaan kades, prangkat dan lembaga kemasyarakat
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Materi organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desaMateri organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desa
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
014. memajukan bumdes melalui kenitraan dan pemberdayaan masyarakat
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 

Similar to Pengelolan Aset Desa.pptx

persentasi desa.pptx
persentasi desa.pptxpersentasi desa.pptx
persentasi desa.pptx
ronipaser
 
PENGELOLAAN ASET DESA.pptx
PENGELOLAAN ASET DESA.pptxPENGELOLAAN ASET DESA.pptx
PENGELOLAAN ASET DESA.pptx
ssuserb0239d
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
ari saridjo
 
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
ChenAusavapatPiniwat
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
ari saridjo
 
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaPerdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Zainur ArsZen Zen
 
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptxKASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
OryzaSativa76
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESASutardjo ( Mang Ojo )
 
Keuangan Desa Permendagri 113.pdf
Keuangan Desa Permendagri 113.pdfKeuangan Desa Permendagri 113.pdf
Keuangan Desa Permendagri 113.pdf
HengkyUyee
 
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
ulfaharahap1
 
Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_
desa karangkemiri
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Inspektorat
 
Bimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxBimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptx
ErickShefra
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxPerdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
WahyuSantosa18
 
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxPengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
arielhudaya66
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
kodri .
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Pajeg Lempung
 
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desaPeraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
Pajeg Lempung
 

Similar to Pengelolan Aset Desa.pptx (20)

persentasi desa.pptx
persentasi desa.pptxpersentasi desa.pptx
persentasi desa.pptx
 
PENGELOLAAN ASET DESA.pptx
PENGELOLAAN ASET DESA.pptxPENGELOLAAN ASET DESA.pptx
PENGELOLAAN ASET DESA.pptx
 
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desaPerdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
Perdes no. 14 th 2017 ttg pengelolaan aset desa
 
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
 
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desaPerdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
Perdes no. 15 tahun 2017 ttg sewa tanah kas desa
 
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaPerdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
 
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptxKASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Keuangan Desa Permendagri 113.pdf
Keuangan Desa Permendagri 113.pdfKeuangan Desa Permendagri 113.pdf
Keuangan Desa Permendagri 113.pdf
 
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
 
Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_Permen no.1 th_2016_
Permen no.1 th_2016_
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
 
Bimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxBimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptx
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxPerdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
 
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptxPengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
PengelolaanKeuanganDesa_Permendagri20_2018.ppt.pptx
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
 
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desaPeraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
 

More from Budi953659

pengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
pengenalan manajemen data dan informasi.pedesapengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
pengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
Budi953659
 
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
Budi953659
 
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptxKemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Budi953659
 
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan PembangunanMateri Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Budi953659
 
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptxSOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
Budi953659
 
Modul 2 Hukum Pidana.pptx
Modul 2 Hukum Pidana.pptxModul 2 Hukum Pidana.pptx
Modul 2 Hukum Pidana.pptx
Budi953659
 
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
Budi953659
 
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptxPPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
Budi953659
 
FORUM_ANAK_tata.ppt
FORUM_ANAK_tata.pptFORUM_ANAK_tata.ppt
FORUM_ANAK_tata.ppt
Budi953659
 
Evaluasi RB COI Dit UI.ppt
Evaluasi RB COI  Dit UI.pptEvaluasi RB COI  Dit UI.ppt
Evaluasi RB COI Dit UI.ppt
Budi953659
 
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptxAPP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
Budi953659
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
Budi953659
 
stunting.ppt
stunting.pptstunting.ppt
stunting.ppt
Budi953659
 

More from Budi953659 (13)

pengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
pengenalan manajemen data dan informasi.pedesapengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
pengenalan manajemen data dan informasi.pedesa
 
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
02.ppt siskeudes 2.0.6 keuangan desa indonesia
 
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptxKemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
Kemendesa_Paparan_PengenalanDRP_Rev2.pptx
 
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan PembangunanMateri Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Materi Responsif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
 
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptxSOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
SOSIALISASI & UPDATE REALISASI KEGIATAN.pptx
 
Modul 2 Hukum Pidana.pptx
Modul 2 Hukum Pidana.pptxModul 2 Hukum Pidana.pptx
Modul 2 Hukum Pidana.pptx
 
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
2. PB.2. Skema Sertifikasi TPP.pptx
 
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptxPPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
PPT Seri 1_SDGs 1,2,3 (Webinar BPI VOL 6 Sesi 1).pptx
 
FORUM_ANAK_tata.ppt
FORUM_ANAK_tata.pptFORUM_ANAK_tata.ppt
FORUM_ANAK_tata.ppt
 
Evaluasi RB COI Dit UI.ppt
Evaluasi RB COI  Dit UI.pptEvaluasi RB COI  Dit UI.ppt
Evaluasi RB COI Dit UI.ppt
 
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptxAPP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
APP Desa 2023 Edit Dir-2.pptx
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
 
stunting.ppt
stunting.pptstunting.ppt
stunting.ppt
 

Recently uploaded

ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 

Recently uploaded (20)

ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 

Pengelolan Aset Desa.pptx

  • 2. T O P I K Ketentuan Umum Pengelolaan Aset Desa Desa Jaman Now 10 Kegiatan Pengelolaan Aset Desa Pengelolaan Aset Berbasis Aplikasi
  • 3. DESA JAMAN NOW Serba Serbi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  • 4. ASET DESA Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
  • 5. ASET DAN KEKAYAAN DESA 7. KEKAYAAN ASLI DESA Tanah kas Desa (tanah bengkok), pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan lain- lain kekayaan asli desa. ASET DESA • Kekayaan asli desa; • Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; • Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; • Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; • Hasil kerja sama desa; dan • Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
  • 7. KEPALA DESA • menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; • menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; • menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; • menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; • mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; • menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai WEWEN ANG & TANGG UNG JAWAB
  • 8. SEKRETA RIS DESA • meneliti rencana kebutuhan aset desa; • meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; • mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; • melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan • melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. WEWEN ANG & TANGG UNG JAWAB
  • 9. PENGURU S DESA 1. mengajukan rencana kebutuhan aset desa; 2. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; 3. melakukan inventarisasi aset desa; 4. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan 5. menyusun dan WEWEN ANG & TANGG UNG JAWAB
  • 10. KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN 1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. 2. Aset desa yang berupa kendaraan bermotor diregistrasi dan identifikasi atas nama Pemerintah Desa. 3. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. 4. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
  • 13. PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET DESA HARUS DI TUANGKAN DALAM RPJMDES DAN RKPDES SERTA DITETAPKAN 1. P e r e n c a n a a n
  • 14. PENGADAAN BARANG DI DESA DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN TANAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN 2 . P e n g a d a a n
  • 15. 3 . P e n g g u n a a n 1.Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2.Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
  • 16. PEMANFAATAN ASET DESA 4 . P e m a n f a a t a n • Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa: • sewa, • pinjam pakai; • kerjasama pemanfaatan; dan • bangun guna serah atau bangun serah guna. • Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. • Tanah Bengkok yang akan dikelola dengan mekanisme pemanfaatan dan/atau yang akan dialihfungsikan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.
  • 17. 5 . P e n g a m a n a n • Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. • Pengamanan aset desa , meliputi : • administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; • fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; • pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; • selain tanah dan bangunan, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan • pengamanan hukum antara lain dengan
  • 18. 6 . P e m e l i h a r a a n • Pemeliharaan aset Desa sebagaimana, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. • Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.
  • 19. 7 . P e n g h a p u s a n • Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. • Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya : beralih kepemilikan; pemusnahan; atau sebab lain. • Pihak pihak yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan secara langsung menghilangkan aset wajib mengganti kerugian tersebut; • Kerugian diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Penghapusan terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa • Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah. • Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa. • Uang pengganti merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa. • Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.
  • 20. PEMINDAHTA NGANAN Pemindahtangana n Aset Desa terdiri dari : Tukar menukar Penjualan Penyertaan Modal pemerintah Desa 8. P e m i n d a h t a n g a n a n
  • 21. ENATAUSAHAAN Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi berupa pelabelan dengan format dan buku inventaris aset 9 . P e n a t a u s a h a a n
  • 22. PENILAIAN Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. 10. P e n i l a i a n
  • 23. PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI Sistem Pengelolaan Aset Desa - SIPADES