Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
DISUSUN OLEH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
MATERI:
1. BUM DESA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNANNYA
2. PERKEMBANGAN REGISTRASI BUM DESA DAN BUM DESA BERASAMA
3. SIMULASI PENDAFTARAN
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
DISUSUN OLEH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
MATERI:
1. BUM DESA BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNANNYA
2. PERKEMBANGAN REGISTRASI BUM DESA DAN BUM DESA BERASAMA
3. SIMULASI PENDAFTARAN
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
Tetap sekelumitan tetapi lebih detail tentang panduan ringkas penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut Permendagri 86 Tahun 2017.
Renja Perangkat Daerah, Renja PD, SKPD, Permendagri 86 Tahun 2017, RPJMD, Renstra PD, Renstra SKPD, Panduan,
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. PENDAHULUAN
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
atau perolehan Hak lainnya yang sah.
Ruang lingkup Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian
kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian aset Desa.
3. TUJUAN PENGELOLAAN ASET
DESA
Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.
Pasal 77
(1) Pengelolaan Kekayaan milik Desa dilaksanakan
berdasarkan asas Kepentingan Umum, Fungsional,
Kepastian Hukum, Keterbukaan, Efisiensi, Efektivitas,
Akuntabilitas dan Kepastian Nilai Ekonomi;
(2) Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat desa serta meningkatkan
Pendapatan Desa;
4. PERMASALAHAN
Permasalahan dalam pengelolaan Aset Desa
antara lain:
1. Sebagian besar Pemerintah Desa tidak memiliki
Buku Inventaris Aset Desa yang di Up Date
secara berkala;
2. Sebagaian besar Pemerintah Desa belum
melakukan Inventarisasi Aset;
3. Banyak aset desa khususnya yang berupa tanah
dikuasai oleh pihak yang tidak berhak (oknum);
4. Sebagian besar Tanah Kas Desa belum
disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa;
5. PERMASALAHAN (Lanjutan…..)
6. TKD yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah
belum dikembalikan kepada Pemerintah Desa;
7. Masih rendahnya kesadaran perangkat desa
tentang arti pentingnya pengelolaan aset desa
yang baik dan benar;
8. Aset Desa khususnya tanah belum dapat
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
peningkatan PADes;
6. KEBIJAKAN
Kebijakan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
dalam rangka penertiban pengelolaan Aset Desa:
1. Melakukan revisi Permendagri 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;
2. Membuat Surat Edaran kepada Seluruh Bupati untuk
membantu dan memfasilitasi pelaksanaan
Inventarisasi dan Penataan Aset Desa;
3. Menyiapkan alat bantu berupa Aplikasi untuk
mempermudah pelaksanaan penatausahaan aset
Desa (SIPADES).
7. INVENTARISASI
Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil
pendataan Aset Desa, dengan tujuan:
1. Tersedianya data Aset Desa secara baik
dalam mewujudkan tertib administrasi dan
tertib fisik;
2. Mempermudah pelaksanaan pengelolaan
Aset Desa.
8. KETENTUAN UMUM
INVENTARISASI ASET DESA
Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-
kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun adalah sensus barang, dan
yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan
konstruksi dalam pengerjaan adalah opname fisik.
Jika diperlukan, dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk
Tim Inventarisasi pada masing-masing Desa dan dapat dibantu
oleh aparat Kecamatan dan Kabupaten.
Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Aset Desa atas Tanah
dan/atau Bangunan milik pihak lain, Pemerintah Desa
menyerahkan tanah dan/atau bangunan dimaksud kepada pihak
lain tersebut.
9. KETENTUAN UMUM
INVENTARISASI ASET DESA
Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Aset Desa, apabila Aset
Desa yang diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan
Pemerintah Desa, maka dibuat Berita Acara Inventarisasi antara
Pemerintah Desa dengan pihak yang menguasai barang dimaksud.
Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi
harus menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data
Aset Desa dalam daftar barang dan hasil inventarisasi.
Penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi Aset Desa adalah
Kepala Desa.
10. TUJUAN & SASARAN
INVENTARISASI ASET DESA
TUJUAN
Agar semua Aset Desa dapat terdata dengan baik dalam
upaya mewujudkan tertib administrasi.
Mempermudah pelaksanaan pengelolaan Aset Desa.
SASARAN
Seluruh Aset Desa merupakan sasaran inventarisasi yaitu
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa), atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. DOKUMEN SUMBER
INVENTARISASI ASET DESA
Daftar Aset Desa;
Buku Induk Inventaris Desa;
Kartu Identitas Barang (KIB, Tanah, Kendaraan
bermotor dll)
Daftar Inventaris Ruangan (DIR)
Daftar Barang Lainnya (DBL)
Laporan Barang Semesteran dan Tahunan
Dokumen kepemilikan Aset Desa
Dokumen pengelolaan dan penatausahaan Aset Desa
Dokumen lainnya yang dianggap perlu
12. PRODUK KELUARAN
INVENTARISASI ASET DESA
Blanko label sementara dan permanen
Kertas Kerja Inventarisasi
Daftar Barang Hasil Inventarisasi
Baik dan Rusak Ringan
Rusak Berat
Tidak Diketemukan/hilang
Berlebih
Surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan
inventarisasi Aset Desa
Surat Penetapan Hasil Inventarisasi (SPHI)
Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa
Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi
13. PROSEDUR DAN TAHAPAN
INVENTARISASI ASET DESA
pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382
JAKARTA 10112
Tel. 021-721823
Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:
PT Jaya PlastiikIndah
Jl. Kemiri 34 Jakarta
Fax. 021-447692
ORDER PEMBELIAN
NO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA
SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.750
2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475
3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940
4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
Catatan :
• Agar pesanan diantar sebelum tanggal 14-08-94.
• Pembayaranpaling lambat 2 (dua) hari setelah
delivery.
• Bilaada yang kurang jelas haraphubungi sdr.
Mamat (bag. Pembelian).
Hormat Kami,
(Ny. Setiawati Lubis)
Kabag. Pembelian
pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382
JAKARTA 10112
Tel. 021-721823
Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:
PT Jaya PlastiikIndah
Jl. Kemiri 34 Jakarta
Fax. 021-447692
ORDER PEMBELIAN
NO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA
SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.750
2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475
3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940
4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
2. PELAKSANAAN
3. PELAPORAN
4. TINDAK LANJUT
1. PERSIAPAN
14. TAHAP PERSIAPAN
INVENTARISASI ASET DESA
Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi di
bawah koordinasi Kepala Desa, dan dapat dibantu oleh Aparat
Kecamatan dan Kabupaten.
Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi.
Mengumpulkan dokumen sumber.
Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi, antara lain:
Menyiapkan denah lokasi.
Memberi nomor/nama ruangan dan penanggungjawab ruangan pada
denah lokasi.
Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan
ditempelkan pada Aset Desa yang bersangkutan.
Menyiapkan data awal.
Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi beserta tata cara pengisiannya.
15. Pembentukan
Tim
Pembentukan Tim
TAHAP PERSIAPAN
INVENTARISASI ASET DESA
Penyusun program
dan rencana kerja
dan anggaran
Penyiapan
data awal
Perekaman
data awal
Penyiapan Kertas
Kerja Inventarisasi
pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382
JAKARTA 10112
Tel. 021-721823
Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:
PT Jaya PlastiikIndah
Jl. Kemiri 34 Jakarta
Fax. 021-447692
ORDER PEMBELIAN
NO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA
SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.750
2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475
3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940
4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
Catatan :
• Agar pesanan diantar sebelum
tanggal 14-08-94.
• Pembayaranpaling lambat 2 (dua)
hari setelahdelivery.
• Bilaada yang kurang jelas harap
hubungi sdr. Mamat (bag.
Pembelian).
Hormat Kami,
(Ny. Setiawati Lubis)
Kabag. Pembelian
pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382
JAKARTA 10112
Tel. 021-721823
Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:
PT Jaya PlastiikIndah
Jl. Kemiri 34 Jakarta
Fax. 021-447692
ORDER PEMBELIAN
NO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA
SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.750
2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475
3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940
4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
Penyiapan
blanko label
sementara
Pemetaan
• Menyiapkan denah lokasi.
• Memberi nomor/nama
ruangan dan penanggung-
jawab ruangan pada denah
lokasi.
Pengumpulan
dokumen sumber
16. TAHAP PELAKSANAAN
INVENTARISASI ASET DESA
Tahap pendataan
Menghitung jumlah barang.
Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat).
Menempelkan label registrasi sementara pada Aset Desa yang telah dihitung.
Mencatat hasil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja Inventarisasi.
Tahap identifikasi
Pemberian nilai Aset Desa sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan
dan kodefikasi barang.
Pemisahan barang-barang berdasarkan kategori kondisi:
Barang Baik dan Rusak Ringan
Barang Rusak Berat /tidak dapat dipakai lagi
Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil
inventarisasi dengan data awal/dokumen sumber:
Barang yang tidak diketemukan/hilang
Barang yang berlebih.
17. TAHAP PENDATAAN
pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382
JAKARTA 10112
Tel. 021-721823
Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:
PT Jaya PlastiikIndah
Jl. Kemiri 34 Jakarta
Fax. 021-447692
ORDER PEMBELIAN
NO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA
SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.750
2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475
3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940
4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
Catatan :
• Agar pesanan diantar sebelum
tanggal 14-08-94.
• Pembayaranpaling lambat 2 (dua)
hari setelahdelivery.
• Bilaada yang kurang jelas harap
hubungi sdr. Mamat (bag.
Pembelian).
Hormat Kami,
(Ny. Setiawati Lubis)
Kabag. Pembelian
pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382
JAKARTA 10112
Tel. 021-721823
Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:
PT Jaya PlastiikIndah
Jl. Kemiri 34 Jakarta
Fax. 021-447692
ORDER PEMBELIAN
NO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA
SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.750
2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475
3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940
4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
TAHAPAN PELAKSANAAN
INVENTARISASI ASET DESA
TAHAP IDENTIFIKASI
Meneliti Kondisi
Barang
Menghitung
jumlah barang
Menempelkan
label registrasi
sementara
Mencatat hasil
inventarisasi
pada Kertas
Kerja
Pemberian
nilai Aset
Desa (sesuai
SAP)
Pengelompokan dan
Pemberian kode
barang
Pemisahan barang
baik/ rusak ringan/
rusak berat
Meneliti kelengkapan/
eksistensi barang (hilang atau
berlebih)
18. TAHAP PELAPORAN
INVENTARISASI BMD PADA UPKPB
Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) yang telah
diinventarisasi berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi,
dengan kriteria :
Barang Baik dan Rusak Ringan
Barang Rusak Berat/tidak dapat dipakai lagi
Barang yang tidak diketemukan/hilang
Barang yang berlebih.
Membuat surat pernyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi.
Menyusun laporan hasil inventarisasi BMD.
Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMD beserta
DBHI dan surat pernyataan kepada penanggung jawab UPKPB.
Menyampaikan laporan hasil inventarisasi beserta kelengkapannya
kepada Bupati.
19. TAHAP TINDAK LANJUT
INVENTARISASI ASET DESA
Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada
Buku Inventaris Aset Desa, Kartu Identitas Barang (KIB) dan
Daftar Inventaris Ruangan (DIR).
Memperbaharui DIR dan DBL sesuai dengan hasil
inventarisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa atau
pejabat yang dikuasakan.
Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing
barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi.
Untuk barang yang hilang/tidak diketemukan agar
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tindak lanjut melalui Kebijakan Kepala Desa.