SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
1
PERATURAN DESA ( PERDES )
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
2
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
DESA PANGGUNGHARJO
PERATURAN DESA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,
Menimbang : a. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik
desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan asset milik desa perlu dilakukan
pengaturan mengenai pengelolaan aset desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa
Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
yang baru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43
3
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 )
5. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014
Nomor 113);
6. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Desa sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah
Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 4).
4
Pasal 1
Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset
Desa.
7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk
merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa
dan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di
Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
5
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan
Desa.
14. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan
kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati.
16. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa
dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa
selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa.
18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari
buku data inventaris desa dengan keputusan Lurah Desa untuk
membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam pengguasaannya.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang
dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan
penggantiannya dalam bentuk barang.
21. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa
dalam BUMDesa.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
6
24. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan
keadaan objektif aset Desa.
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada
data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis
tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
27. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka
pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
28. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau
Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaataannya untuk kas desa,
bengkok/Lungguh dan Pengarem arem;
29. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
30. Bengkok/Lungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan
untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Perangkat Desa;
31. Pengarem arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk
pensiunan Lurah Desa dan Perangkat Desa;
Pasal 2
Jenis aset desa terdiri atas:
a. Kekayaan asli desa yang diperoleh bukan dari hasil usaha desa yang
meliputi tanah desa;
b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa yang
meliputi tanah kas desa yang diperoleh atas hasil usaha desa, bangunan
milik desa, barang milik desa dan aset desa lainnya;
c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
sejenis yang meliputi tanah kas desa, bangunan dan/atau barang milik
desa serta asset desa lainnya;
d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan
undang-undang yang meliputi bangunan dan/atau asset desa lainnya yang
berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat dari berakhirnya
perjanjian sewa-menyewa tanah desa;
e. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa; dan
f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
Pasal 3
7
Ruang lingkup pengelolaan aset desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini
meliputi :
a. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
sejenis;
c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan
undang-undang;
d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa; dan
e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola
Pasal 4
Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian
nilai.
Pasal 5
(1) Lurah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
(2) Lurah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan
tanggungjawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset
desa;
d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah
desa;
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa
selain aset desa yang bersifat strategis sesuai batas kewenangan; dan
8
g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau
bangunan.
(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dan f, berupa tanah kas desa yang bukan merupakan kekayaan
asli desa, bangunan milik desa dan kendaraan bermotor.
(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lurah Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
Perangkat Desa.
(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
a. Carik Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
(6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b, berasal dari Lurah Urusan.
Pasal 6
(1) Carik Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
c. mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset desa yang telah di
setujui oleh Lurah Desa;
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
(2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5)
huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa kepada
Lurah Desa;
c. melakukan inventarisasi aset desa;
d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 7
(1) Aset desa yang berupa tanah kas desa yang bukan merupakan Kekayaan
Asli Desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
9
(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
(3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk
mendapatkan pinjaman.
Pasal 8
Pengelolaan aset Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan;
f. pemeliharaan;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pelaporan;
k. penilaian;
Paragraf Kesatu
Perencanaan
Pasal 9
(1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
(2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan
ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset
desa yang ada.
Paragraf Kedua
Pengadaan
Pasal 10
10
(1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2) Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf Ketiga
Penggunaan
Pasal 11
(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan
Lurah Desa.
Paragraf Keempat
Pemanfaatan
Pasal 12
(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d,
dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:
a. sewa,
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
(3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dalam Peraturan Desa.
Pasal 13
(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat:
11
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
Pasal 14
(1) Pemanfaatan asset desa berupa sewa sebagaimana yang diatur dalam
pasal 13 ayat (2) tidak berlaku atas bangunan dan/atau asset desa
lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat dari
berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah desa;
(2) Jangka waktu sewa atas atas aset desa berupa bangunan dan/atau
asset desa lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai
akibat dari berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah desa
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan dapat diperpanjang;
(3) Pemanfaatan aset desa berupa sewa atas bangunan dan/atau asset desa
lainnya yang berdiri diatas tanah desa sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Gubernur.
Pasal 15
(1) Lurah Desa menetapkan besaran sewa melalui keputusan Lurah Desa
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian sewa-
menyewa;
(2) Besaran sewa aset desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
merupakan hasil perkalian dari Tarif Pokok Sewa dan Faktor Penyesuai
Sewa
Pasal 16
(1) Besaran tarif pokok sewa atas aset desa yang berupa tanah desa
ditentukan dengan menggunakan formula penghitungan sebagai berikut
3.33% x LT x NT
Dimana :
LT : Luas Tanah
12
NT : Nilai Tanah
(2) Luas Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
merupakan luas tanah sesuai gambar dalam meter persegi
(3) Nilai Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
merupakan nilai wajar dari tanah yang jika tidak dinyatakan lain sama
dengan Nilai Jual Obyek Pajak pada tahun berkenaan yang dinyatakan
dalam satuan rupiah per meter persegi
Pasal 17
(1) Besaran tarif pokok sewa atas aset desa yang berupa bangunan milik
desa ditentukan dengan menggunakan formula penghitungan sebagai
berikut :
(3.3% x LT x NT) + (6.64% x LB x HSB x NSB)
Dimana :
LT : Luas Tanah
NT : Nilai Tanah
LB : Luas Bangunan
HSB : Harga Satuan Bangunan
NSB : Nilai Sisa Bangunan
(2) Luas Tanah sebagaimanana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
merupakan luas tanah sesuai gambar dalam meter persegi
(3) Nilai Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
merupakan nilai wajar dari tanah yang jika tidak dinyatakan lain sama
dengan Nilai Jual Obyek Pajak tahun terakhir yang dinyakatan dalam
satuan rupiah per meter persegi
(4) Luas bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah
merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
(5) Harga Satuan Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe
dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan hasil penilaian;
(6) Nilai Sisa Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
merupakan Nilai Sisa Bangunan dalam persentase setelah
diperhitungkan penyusutan
Pasal 18
13
(1) Dalam hal penyusutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17
ayat (6) tidak dinyatakan lain, besaran penyusutan ditetapkan sebagai
berikut :
a. untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
b. untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per
tahun; dan
c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
(2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar
80% (delapan puluh persen).
(3) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi
nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi
bangunan dengan perhitungan :
a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan
awal, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100%
(seratus persen);
b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan
yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai
dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
c. untuk kondisi rusak berat :
i. untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat
struktur maupun non struktur, sebesar 55% (lima puluh lima
persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
ii. untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang
bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh
lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
Pasal 19
Faktor penyesuai sewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)
meliputi :
a. jenis kegiatan usaha penyewa
b. bentuk kelembagaan penyewa
c. periodesitas penyewa
d. pemenuhan tanggung jawab social penyewa
Pasal 20
Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19
huruf a dikelompokan atas :
14
a. kegiatan bisnis yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi
semata-mata mencari keuntungan, antara lain, perdagangan, jasa dan
industri;
b. kegiatan non bisnis yang diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik
imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata
mencari keuntungan, antara lain pelayanan kepentingan umum yang
memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan,
penyelenggaraan pendidikan serta kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria
non bisnis; dan
c. kegiatan social yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik
imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi
mencari keuntungan, antara lain pelayanan kepentingan umum yang tidak
memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan, kegiatan
social, kegiatan keagamaan, kegiatan kemanusiaan, kegiatan penunjang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kegiatan lainnya yang
memenuhi kriteria sosial
Pasal 21
Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19
huruf b dikelompokan sebagai berikut :
a. Kategori I, meliputi :
i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
ii. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
iii. Badan Hukum yang dimiliki oleh Negara
b. Kategori II meliputi :
i. Yayasan;
ii. Koperasi; dan
iii. Lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal
c. Kategori III meliputi :
i. Perorangan;
ii. Kelompok Masyarakat;
iii. Lembaga Sosial, Kemanusiaan, Keagamaan; dan
iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Pasal 22
(1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha
bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
(2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha
non bisnis ditetapkan sebagai berikut :
15
a. Kategori I sebesar 40% (lima puluh persen);
b. Kategori II sebesar 30% (empat puluh persen); dan
c. Kategori III sebesar 20% (tiga puluh persen).
(3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha
sosial ditetapkan sebagai berikut :
a. Kategori I sebesar 10 % (sepuluh persen);
b. Kategori II sebesar 5 % (lima persen); dan
c. Kategori III sebesar 2.5 % (dua setengah persen).
Pasal 23
Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan sebagai berikut :
a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
16
Pasal 24
(1) Pemenuhan kewajiban sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf d hanya berlaku bagi penyewa yang mempunyai bentuk
kelembagaan kategori I dan kategori II yang melakukan jenis kegiatan
usaha bisnis maupun non bisnis;
(2) Besaran penyesuaian sewa untuk pemenuhan kewajiban social penyewa
ditetapkan sebanyak-banyaknya senilai dengan kontribusi sosial yang di
berikan oleh penyewa melalui pemerintah desa;
(3) Besaran penyesuaian sewa diberikan berdasarkan surat permohonan
penyesuaian dari penyewa;
Pasal 25
(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah,
bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan
dapat diperpanjang.
(4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
sekurang –kurangnya memuat :
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
c. jangka waktu pinjam pakai;
d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu peminjaman;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
Pasal 26
(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf c, berupa bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan
b. meningkatkan pendapatan desa.
(2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa bangunan dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
17
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang
diperlukan terhadap bangunan tersebut;
b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan
atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama
pemanfaatan;
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban,
antara lain:
a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil
Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama
pemanfaatan; dan
c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan
ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek kerjasama pemanfaatan;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. penyelesaian perselisihan;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
Pasal 27
(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain
dilaksanakan dengan pertimbangan :
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas tersebut.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu
pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
18
(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan,
menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek
bangun guna serah atau bangun serah guna.
(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya
yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat
perjanjian, dan konsultan pelaksana.
Pasal 28
(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama
20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan
evaluasi oleh Tim yang dibentuk Lurah Desa dan difasilitasi oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna
diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 26.
(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan
surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek bangun guna serah;
c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
d. penyelesaiaan perselisihan;
e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari
pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus
dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama
Pemerintah Desa.
Pasal 29
(5) Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati
(6) Pemanfaatan melalui bangun guna serah atau bangun serah guna atas
aset desa yang merupakan Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud
19
dalam Pasal 27 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari
Gubernur.
Pasal 30
Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 13, Pasal 25, pasal 26 dan Pasal 27
merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
Paragraf Kelima
Pengamanan
Pasal 31
(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e,
wajib dilakukan oleh Lurah Desa dan Perangkat Desa.
(2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan
penyimpanan dokumen kepemilikan;
b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan
jumlah barang dan hilangnya barang;
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara
pemagaran dan pemasangan tanda batas;
d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status
kepemilikan.
(3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada APBDesa.
Paragraf Keenam
Pemeliharaan
Pasal 32
(1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f,
wajib dilakukan oleh Lurah Desa dan Perangkat Desa.
(2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.
20
Paragraf Ketujuh
Penghapusan
Pasal 33
(1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g
merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data
inventaris desa.
(2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain :
a. beralih kepemilikan;
b. pemusnahan; atau
c. sebab lain.
(3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, antara lain :
a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan
sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris
aset milik desa.
(4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dengan ketentuan :
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak
memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan
keputusan Lurah Desa tentang Pemusnahan.
(5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain :
a. hilang;
b. kecurian; dan
c. terbakar;
Pasal 34
(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 33
tidak perlu mendapat persetujuan Bupati/Walikota.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu
dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
Pasal 35
21
Dikecualikan dari ketentuan pasal 34, penghapusan aset desa yang
merupakan Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan
Keputusan Lurah Desa setelah mendapat ijin tertulis dari Gubernur
Paragraf Kedelapan
Pemindahtanganan
Pasal 36
(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf h, meliputi :
a. tukar menukar;
b. penjualan;
c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa yang bukan merupakan
Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
a hanya dapat dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
(3) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan melalui Peraturan Desa.
Pasal 37
Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b,
apabila :
a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Aset desa berupa tanaman dan tumbuhan yang dikelola oleh
Pemerintahan Desa;
c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat
dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain
berupa tanaman dan tumbuhan, barang mebelair dan barang elektronika
seperti tetapi tidak terbatas pada meja, kursi, komputer, mesin tik serta
tanaman dan tumbuhan;
e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain
kendaraan bermotor, peralatan mesin;
f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti
penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Lurah Desa tentang
22
Penjualan;
g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan
dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;
Pasal 38
(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa).
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah
dan/atau bangunan milik desa yang bukan merupakan Kekayaan Asli
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
Paragraf Kesembilan
Penatausahaan
Pasal 39
(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur
pada Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan
diberi kodefikasi.
(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Lurah
Desa tentang pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.
Paragraf Kesepuluh
Penilaian
Pasal 40
Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
Pasal 42
Format Keputusan Lurah Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita
Acara dan Keputusan Lurah Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta
23
Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 43
Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa,
pembiayaan dibebankan pada APBDesa.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses
sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa
ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
24
Pasal 46
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.
Ditetapkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 01 September 2016
LURAH DESA,
ttd
WAHYUDI ANGGORO HADI
Diumumkan di Panggungharjo
Pada tanggal 01 September 2016
CARIK DESA,
ttd
YULI TRISNIATI
LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2016 NOMOR 10
NO.REG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON,
KABUPATEN BANTUL : ( / 2016

More Related Content

What's hot

Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaari saridjo
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-2-lanjutan1
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-2-lanjutan1Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-2-lanjutan1
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-2-lanjutan1agus raharjo
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
 
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianPerdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianari saridjo
 
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasiPengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasiYudhi Aldriand
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa JARI Indonesia Borneo Barat
 
Bumdes adart
Bumdes adartBumdes adart
Bumdes adartNinuk Hp
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okPemdes Seboro Sadang
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdesPemdes Seboro Sadang
 
03. lampiran perdes ad pendirian bum desa final
03. lampiran perdes   ad pendirian bum desa final03. lampiran perdes   ad pendirian bum desa final
03. lampiran perdes ad pendirian bum desa finalArun677146
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilPedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilAditya Prima
 

What's hot (19)

Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desaPerdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
Perdes no 13 th 2017 ttg batas wilayah desa
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-2-lanjutan1
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-2-lanjutan1Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-2-lanjutan1
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-2-lanjutan1
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanianPerdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
Perdes no. 012 th 2014 pengairan pertanian
 
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasiPengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
Pengelolaan tanah kas desa di kabupaten bekasi
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa Permendagri nomor 1 tahun 2016  tentang pengelolaan aset desa
Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Bumdes adart
Bumdes adartBumdes adart
Bumdes adart
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
Ad bum des seboro
Ad bum des seboroAd bum des seboro
Ad bum des seboro
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
Perdes 2 2016 bumdesa ok
Perdes  2 2016 bumdesa okPerdes  2 2016 bumdesa ok
Perdes 2 2016 bumdesa ok
 
Anggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdesAnggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdes
 
03. lampiran perdes ad pendirian bum desa final
03. lampiran perdes   ad pendirian bum desa final03. lampiran perdes   ad pendirian bum desa final
03. lampiran perdes ad pendirian bum desa final
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecilPedoman pokmas 2014 cetak kecil
Pedoman pokmas 2014 cetak kecil
 
Art bum des seboro
Art bum des  seboroArt bum des  seboro
Art bum des seboro
 

Similar to Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa

Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desaPeraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desaPemdes Wonoyoso
 
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desaPeraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desaPajeg Lempung
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPajeg Lempung
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxPerdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxWahyuSantosa18
 
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptxChenAusavapatPiniwat
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batuloheAsdar Kajank
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaEka Saputra
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxHelmiAhmad9
 
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkatPerdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkatPemdes Seboro Sadang
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...swanggie
 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulPemdes Wonoyoso
 
Pengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxPengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxBudi953659
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptxKASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptxOryzaSativa76
 
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptxKEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptxkantorkarangraharja
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPemdes Seboro Sadang
 

Similar to Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa (20)

Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desaPeraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
Peraturan bupati kebumen nomor 90 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desaPeraturan menteri tentang pemerintah desa
Peraturan menteri tentang pemerintah desa
 
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desaPeraturan mentri tentang pemerintah desa
Peraturan mentri tentang pemerintah desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxPerdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
 
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
2. Pembukuan BMD_FIX 1112072022.pptx
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkatPerdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
Perdes 7 kedudukan dan keu kades perangkat
 
13 raperda desa 24 feb 2015
13 raperda desa 24 feb 201513 raperda desa 24 feb 2015
13 raperda desa 24 feb 2015
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
 
Pengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxPengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptx
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptxKASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
KASUBAG PEMDES - ASET DESA.pptx
 
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptxKEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
KEBIJAKAN UMUM DAN INVENTARISASI.pptx
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
 

Recently uploaded

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa

  • 1. 1 PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
  • 2. 2 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KECAMATAN SEWON DESA PANGGUNGHARJO PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, LURAH DESA PANGGUNGHARJO, Menimbang : a. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan asset milik desa perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang baru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43
  • 3. 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA BAB I KETENTUAN UMUM Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 ) 5. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113); 6. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 4).
  • 4. 4 Pasal 1 Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. 6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. 7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. 8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. 10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. 11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
  • 5. 5 13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa. 14. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 16. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. 17. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Lurah Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya. 19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa. 20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang. 21. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 22. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa. 23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • 6. 6 24. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. 25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa. 26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. 27. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. 28. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaataannya untuk kas desa, bengkok/Lungguh dan Pengarem arem; 29. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 30. Bengkok/Lungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Perangkat Desa; 31. Pengarem arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah Desa dan Perangkat Desa; Pasal 2 Jenis aset desa terdiri atas: a. Kekayaan asli desa yang diperoleh bukan dari hasil usaha desa yang meliputi tanah desa; b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa yang meliputi tanah kas desa yang diperoleh atas hasil usaha desa, bangunan milik desa, barang milik desa dan aset desa lainnya; c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis yang meliputi tanah kas desa, bangunan dan/atau barang milik desa serta asset desa lainnya; d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang meliputi bangunan dan/atau asset desa lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah desa; e. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa; dan f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Pasal 3
  • 7. 7 Ruang lingkup pengelolaan aset desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi : a. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa; dan e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. BAB II PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pengelola Pasal 4 Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pasal 5 (1) Lurah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. (2) Lurah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa selain aset desa yang bersifat strategis sesuai batas kewenangan; dan
  • 8. 8 g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f, berupa tanah kas desa yang bukan merupakan kekayaan asli desa, bangunan milik desa dan kendaraan bermotor. (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari: a. Carik Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa. (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Lurah Urusan. Pasal 6 (1) Carik Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab: a. meneliti rencana kebutuhan aset desa; b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c. mengatur penggunaan dan pemanfaatan aset desa yang telah di setujui oleh Lurah Desa; d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab: a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa kepada Lurah Desa; c. melakukan inventarisasi aset desa; d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 7 (1) Aset desa yang berupa tanah kas desa yang bukan merupakan Kekayaan Asli Desa disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
  • 9. 9 (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Pasal 8 Pengelolaan aset Desa meliputi: a. perencanaan; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan; f. pemeliharaan; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; j. pelaporan; k. penilaian; Paragraf Kesatu Perencanaan Pasal 9 (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Paragraf Kedua Pengadaan Pasal 10
  • 10. 10 (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. (2) Pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf Ketiga Penggunaan Pasal 11 (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Lurah Desa. Paragraf Keempat Pemanfaatan Pasal 12 (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. sewa, b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; dan d. bangun guna serah atau bangun serah guna. (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pasal 13 (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa. (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang- kurangnya memuat:
  • 11. 11 a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek perjanjian sewa; c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g. persyaratan lain yang di anggap perlu. Pasal 14 (1) Pemanfaatan asset desa berupa sewa sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat (2) tidak berlaku atas bangunan dan/atau asset desa lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah desa; (2) Jangka waktu sewa atas atas aset desa berupa bangunan dan/atau asset desa lainnya yang berdiri diatas tanah desa yang diperoleh sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang; (3) Pemanfaatan aset desa berupa sewa atas bangunan dan/atau asset desa lainnya yang berdiri diatas tanah desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Gubernur. Pasal 15 (1) Lurah Desa menetapkan besaran sewa melalui keputusan Lurah Desa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian sewa- menyewa; (2) Besaran sewa aset desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil perkalian dari Tarif Pokok Sewa dan Faktor Penyesuai Sewa Pasal 16 (1) Besaran tarif pokok sewa atas aset desa yang berupa tanah desa ditentukan dengan menggunakan formula penghitungan sebagai berikut 3.33% x LT x NT Dimana : LT : Luas Tanah
  • 12. 12 NT : Nilai Tanah (2) Luas Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan luas tanah sesuai gambar dalam meter persegi (3) Nilai Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan nilai wajar dari tanah yang jika tidak dinyatakan lain sama dengan Nilai Jual Obyek Pajak pada tahun berkenaan yang dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi Pasal 17 (1) Besaran tarif pokok sewa atas aset desa yang berupa bangunan milik desa ditentukan dengan menggunakan formula penghitungan sebagai berikut : (3.3% x LT x NT) + (6.64% x LB x HSB x NSB) Dimana : LT : Luas Tanah NT : Nilai Tanah LB : Luas Bangunan HSB : Harga Satuan Bangunan NSB : Nilai Sisa Bangunan (2) Luas Tanah sebagaimanana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan luas tanah sesuai gambar dalam meter persegi (3) Nilai Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan nilai wajar dari tanah yang jika tidak dinyatakan lain sama dengan Nilai Jual Obyek Pajak tahun terakhir yang dinyakatan dalam satuan rupiah per meter persegi (4) Luas bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. (5) Harga Satuan Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan hasil penilaian; (6) Nilai Sisa Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan Nilai Sisa Bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan Pasal 18
  • 13. 13 (1) Dalam hal penyusutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) tidak dinyatakan lain, besaran penyusutan ditetapkan sebagai berikut : a. untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun; b. untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun; dan c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen). (3) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan : a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen); b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan yang bersifat non struktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan c. untuk kondisi rusak berat : i. untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan ii. untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Pasal 19 Faktor penyesuai sewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) meliputi : a. jenis kegiatan usaha penyewa b. bentuk kelembagaan penyewa c. periodesitas penyewa d. pemenuhan tanggung jawab social penyewa Pasal 20 Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf a dikelompokan atas :
  • 14. 14 a. kegiatan bisnis yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain, perdagangan, jasa dan industri; b. kegiatan non bisnis yang diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, penyelenggaraan pendidikan serta kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis; dan c. kegiatan social yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan kemanusiaan, kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial Pasal 21 Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf b dikelompokan sebagai berikut : a. Kategori I, meliputi : i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi; ii. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan iii. Badan Hukum yang dimiliki oleh Negara b. Kategori II meliputi : i. Yayasan; ii. Koperasi; dan iii. Lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal c. Kategori III meliputi : i. Perorangan; ii. Kelompok Masyarakat; iii. Lembaga Sosial, Kemanusiaan, Keagamaan; dan iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Pasal 22 (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen). (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut :
  • 15. 15 a. Kategori I sebesar 40% (lima puluh persen); b. Kategori II sebesar 30% (empat puluh persen); dan c. Kategori III sebesar 20% (tiga puluh persen). (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut : a. Kategori I sebesar 10 % (sepuluh persen); b. Kategori II sebesar 5 % (lima persen); dan c. Kategori III sebesar 2.5 % (dua setengah persen). Pasal 23 Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditetapkan sebagai berikut : a. per tahun sebesar 100% (seratus persen); b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
  • 16. 16 Pasal 24 (1) Pemenuhan kewajiban sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d hanya berlaku bagi penyewa yang mempunyai bentuk kelembagaan kategori I dan kategori II yang melakukan jenis kegiatan usaha bisnis maupun non bisnis; (2) Besaran penyesuaian sewa untuk pemenuhan kewajiban social penyewa ditetapkan sebanyak-banyaknya senilai dengan kontribusi sosial yang di berikan oleh penyewa melalui pemerintah desa; (3) Besaran penyesuaian sewa diberikan berdasarkan surat permohonan penyesuaian dari penyewa; Pasal 25 (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat : a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; c. jangka waktu pinjam pakai; d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; e. hak dan kewajiban para pihak; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g. persyaratan lain yang di anggap perlu. Pasal 26 (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan b. meningkatkan pendapatan desa. (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  • 17. 17 a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap bangunan tersebut; b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan; (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain: a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa; b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat: a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek kerjasama pemanfaatan; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban para pihak; e. penyelesaian perselisihan; f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. Pasal 27 (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan : a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain : a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
  • 18. 18 (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna. (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana. Pasal 28 (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Lurah Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26. (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek bangun guna serah; c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian; d. penyelesaiaan perselisihan; e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan f. persyaratan lain yang di anggap perlu; g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa. Pasal 29 (5) Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati (6) Pemanfaatan melalui bangun guna serah atau bangun serah guna atas aset desa yang merupakan Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud
  • 19. 19 dalam Pasal 27 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Gubernur. Pasal 30 Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 13, Pasal 25, pasal 26 dan Pasal 27 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa. Paragraf Kelima Pengamanan Pasal 31 (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib dilakukan oleh Lurah Desa dan Perangkat Desa. (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi : a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa. Paragraf Keenam Pemeliharaan Pasal 32 (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, wajib dilakukan oleh Lurah Desa dan Perangkat Desa. (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.
  • 20. 20 Paragraf Ketujuh Penghapusan Pasal 33 (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain : a. beralih kepemilikan; b. pemusnahan; atau c. sebab lain. (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain : a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain; b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa. (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan : a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Lurah Desa tentang Pemusnahan. (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain : a. hilang; b. kecurian; dan c. terbakar; Pasal 34 (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati/Walikota. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa. Pasal 35
  • 21. 21 Dikecualikan dari ketentuan pasal 34, penghapusan aset desa yang merupakan Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah mendapat ijin tertulis dari Gubernur Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan Pasal 36 (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, meliputi : a. tukar menukar; b. penjualan; c. penyertaan modal Pemerintah Desa. (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa yang bukan merupakan Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. (3) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Desa. Pasal 37 Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, apabila : a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Aset desa berupa tanaman dan tumbuhan yang dikelola oleh Pemerintahan Desa; c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang; d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain berupa tanaman dan tumbuhan, barang mebelair dan barang elektronika seperti tetapi tidak terbatas pada meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman dan tumbuhan; e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin; f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Lurah Desa tentang
  • 22. 22 Penjualan; g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa; Pasal 38 (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa yang bukan merupakan Kekayaan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Paragraf Kesembilan Penatausahaan Pasal 39 (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Lurah Desa tentang pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. Paragraf Kesepuluh Penilaian Pasal 40 Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Pasal 42 Format Keputusan Lurah Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Lurah Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta
  • 23. 23 Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 43 Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
  • 24. 24 Pasal 46 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo. Ditetapkan di Desa Panggungharjo Pada tanggal 01 September 2016 LURAH DESA, ttd WAHYUDI ANGGORO HADI Diumumkan di Panggungharjo Pada tanggal 01 September 2016 CARIK DESA, ttd YULI TRISNIATI LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2016 NOMOR 10 NO.REG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL : ( / 2016