Bumdes

1. KEBIJAKAN
PENGELOLAAN ASET DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAANASET DESA)

2. CURRICULUM
VITAE
CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE

3. UU No. 6 Tahun
2014 tentang
Desa.
UU No. 2 Tahun
2012 tentang
Pengadaan
Tanah Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum
PP No. 43
Tahun 2014
jo. PP 11
Tahun 2019
Permendagri
No. 1 Tahun
2016 tentang
Pengelolaan
Aset Desa.
Permendagri
No. 20 Tahun
2018 tentang
Pengelolaan
Keuangan Desa
DASAR HUKUM PENGELOLAAN
ASET DESA
PP 11 Tahun 2020 tentang BUMDesa;
PP 19 Tahun 2021 Jo PP 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum

4. Aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat
memberikan manfaat usaha dikemudian hari yaitu
semua hak yang dapat digunakan dalam operasional
suatu entitas, seperti tanah, peralatan dan mesin,
gedungataubangunansertaasetlainnya.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa)atauperolehanHaklainnyayangsah.

5. 1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa
dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. {Pasal 76 Ayat (3)}
2) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
{Pasal 76 Ayat (4)}
3) Kekayaan Milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dikembalkan kepada Desa, kecuali yang sudah dugunakan untuk fasilitas Umum. {Pasal 76
Ayat (5)}
4) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan
secara tertib. {Pasal 76 Ayat (6)}
5) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum,
fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian
nilai ekonomi. {Pasal 77 Ayat (1)}
6) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. {Pasal 77 Ayat (2)}
7) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh kepala
desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan
milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. {Pasal 77 Ayat (3)}
8) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi Aset Desa
{Pasal 116 Ayat (4)}
AMANAT UU 6/2014 TENTANG DESA

6. SIKLUS PENGELOLAAN ASET DESA
Rangkaian kegiatan
mulai dari Perencanaan,
Pengadaan,
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pengamanan,
Pemeliharaan,
Penghapusan,
Pemindahtanganan,
Penatausahaan,
Pelaporan, Penilaian,
Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian.
Perencanaa
n
Pengadaan
Penggunaa
n
Pemanfaatan
Pengamanan
Pemeliharaan
Penghapusa
n
Pemindahta
nganan
Penatausaha
an
Pelaporan
Penilaian
Pembinaan
Pengawasan
Pengendalian

7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis
untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang
milik desa.
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan
tugas dan fungsi
Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak
langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

8. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan
aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif..
Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset
Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari
buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk
membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam pengguasaannya.
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset
Desa

9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa
informasi terkait dengan keadaan objektif aset
Desa.
Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran
yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan
relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu
untuk memperoleh nilai aset Desa.

10. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang
digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam
rangka pengelolaan aset desa untuk memperoleh hasil
yang baik.
Pengawasan adalah usaha dan tindakan dalam rangka
untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan
Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan menurut ketentuan
dan tujuan yang hendak dicapai
Pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan dalam
proses pengelolaan aset desa yang disertai tindakan
pelurusan atau mengambil tindakan - tindakan perbaikan
dalam hal pengelolaan aset desa jika diperlukan.

11. Sewa
Penyerahan hak
penggunaan atau
pemakaian barang
kepada pihak ketiga
dalam hubungannya
dengan sewa
menyewa dengan
ketentuan pihak
ketiga tersebut harus
memberikan imbalan
dalam jangka waktu
tertentu.
(3 TAHUN)
Pinjam pakai
Pinjam pakai
dilakukan oleh
Pemerintah Desa
dengan dengan
Pemerintah Desa
lainnya serta
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa.
Pinjam pakai aset
desa dapat dilakukan
kecuali terhadap
tanah, bangunan dan
aset bergerak berupa
kendaraan bermotor.
(7 HARI)
Kerjasama
Pemanfaatan
Kerjasama
pemanfaatan aset
desa berupa tanah
dan/atau bangunan
dengan pihak lain
dilakukan atas
dasar
mengoptimalkan
daya guna dan
hasil guna aset
desa serta
meningkatkan
pendapatan desa
(15 TAHUN)
Bangun guna serah atau
Bangun serah guna.
Pemanfaatan aset desa
berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara
mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah
disepakati untuk
selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta
bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya
jangka waktu perjanjian.
(20 TAHUN)
PEMANFAATAN ASET DESA
(PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 PASAL 11)

12. Pemindahtanganan
Aset Desa berupa
Tanah melalui Tukar
menukar
Untuk Kepentingan
Umum
Bukan untuk
Kepentingan Umum
selain untuk
kepentingan umum
dan bukan untuk
kepentingan umum
Keputusan akhir di
MDN
Keputusan akhir di
Gubernur
Keputusan akhir di
Bup/Wal
(Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 32)

13. TUKAR
MENUKAR
TANAH KAS
DESA
UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM
Pasal 33 s/d 37
BUKAN UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM
Pasal 38 s/d 41
SELAIN UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM DAN
BUKAN UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM
Pasal 42
24 jenis berdasarkan
UU No.2/2012
PP No.19/2021
• Kepentingan nasional
yang lebih penting dan
strategis deperti
(kawasan industri dan
perumahan)
• Memperhatikan rencana
tata ruang wilayah
(RTRW)
Tanah Kas Desa yang
terhimpit tanah lainnya
atau sebaliknya

14. Kepala Desa sebagai PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET Desa
BERWENANG DAN BERKEWAJIBAN atas
pengelolaan Aset Desa:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
b. menetapkan pembantu pengelola dan
petugas/pengurus Aset Desa;
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan Aset Desa;
d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset
Desa;
e. mengajukan usul pengadaan,
pemindahtanganan dan atau penghapusan
Aset Desa yang bersifat strategis melalui
musyawarah Desa;
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan
penghapusan Aset Desa sesuai batas
kewenangan; dan
g. menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain
tanah dan/atau bangunan.
DAPAT MENGUASAKAN SEBAGIAN KEKUASAANNYA KEPADA PERANGKAT DESA
(SEKDES & UNSUR PERANGKAT DESA)

15. Sekretaris Desa selaku pembantu
pengelola Aset Desa, berwenang dan
bertanggungjawab:
a.meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
b.meneliti rencana kebutuhan
pemeliharan Aset Desa;
c.mengatur penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan
Aset Desa yang telah di setujui oleh
Kepala Desa;
d.melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan inventarisasi Aset
Desa;dan
e.melakukan pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan Aset
Desa.

16. Petugas/pengurus Aset Desa,
bertugas dan bertanggungjawab:
a.mengajukan rencana kebutuhan Aset
Desa;
b.mengajukan permohonan Penetapan
Status Penggunaan Aset Desa yang
diperoleh dari beban APBDesa dan
perolehan lainnya yang sah kepada
Kepala Desa;
c.melakukan inventarisasi Aset Desa;
d.mengamankan dan memelihara Aset
Desa yang dikelolanya; dan
e.menyusun dan menyampaikan
laporan Aset Desa.

17. PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET DESA
1. Sebagian besar Pemerintah Desa tidak memiliki Buku Inventaris Aset yang di
Up Date secara berkala dan belum melakukan Inventarisasi;
2. Masih ada dokumen/data yang belum diserahterimakan dari pejabat lama
kepada Pejabat yang baru;
3. Masih ada Pemerintah Desa yang belum memasukan hasil pemanfaatan Aset
Desa ke dalam Rekening Kas Desa/APBDesa;
4. Aset Desa khususnya tanah belum dapat memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap peningkatan PADesa;
5. Banyak Aset Desa khususnya tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak
(oknum);
6. Sebagian besar tanah milik Pemerintah Desa belum disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desa;
7. Tanah Kas Desa yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah belum
dikembalikan kepada Pemerintah Desa;
8. Belum terselesaikanya administrasi ruislag/tukar menukar tanah desa (masa
lampau);
9. Masih rendahnya kesadaran perangkat desa tentang arti pentingnya
pengelolaan aset desa.

18.  Melakukan revisi Permendagri 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 Membuat surat Edaran Dirjen a.n. Mendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia
Nomor 143/5618/BPD Tanggal 19 Oktober 2022 untuk membantu Percepatan
Sertifikasi dan Pengamanan Aset Desa.
 Membuat Surat Edaran Dirjen a.n. Mendagri kepada Seluruh Bupati/Walikota seluruh
Indonesia untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan dlm Pelaksanaan
Inventarisasi Aset Desa melalui surat Nomor:
• Nomor 143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021;
• Nomor 143/5546/BPD tanggal 22 November 2021; dan
• Nomor 100.3.2.3/21496/BPD tanggal 29 Mei 2023
 Menyiapkan alat bantu untuk mempermudah pencatatan/penatausahaan aset berupa
Aplikasi SIPADES. (saat ini SIPADES Versi 2.0)
 Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan BPKP untuk terus menerus melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa tentang arti pentingnya
pengelolaan Aset Desa yang baik dan benar.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGELOLAAN ASET DESA

19. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang telah
dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri
berasal dari 85 Laporan Pemerintah Daerah
(83 Kabupaten dan 2 Kota) pada 22 Provinsi
dari 10.331 Desa atau 13,7% dari jumlah
desa di Indonesia yang saat ini berjumlah
75.265 Desa dengan nilai Aset Desa sebesar
Rp124.823.190.403.964,00 dengan rincian
sebagai berikut:

20. TOTAL NILAI LAPORAN HASIL INVENTARISASI
NO Junis Aset Nilai (Rp)
1 Tanah 60.511.751.808.475,00
2 Peralatan dan Mesin 6.257.726.226.109,00
3 Gedung dan Bangunan 20.757.827.881.715,00
4
Jalan, Jembatan Irigasi dan
Jaringan
34.481.431.670.489,00
5 Aset Tetap Lainnya 2.814.452.817.176,00
Jumlah ------------------------------ 124.823.190.403.964,00
DATA LAPORAN PER