Kebijakan Umum dalan pengelolaan Aset Desa

1. KEBIJAKAN
PENGELOLAAN ASET DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
Bekasi, Februari – Maret 2023
Analias Kebijakan Ahli Muda
Amrinsyah Darwis, SE

2. CURRICULUM
VITAE
CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE

3. UU No. 6
Tahun 2014
• tentang
Desa
PP No. 11
Tahun 2019
jo. PP 43
Tahun 2014
• tentang
Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014
Permendagri No.
1 Tahun 2016
• tentang
Pengelolaan
Aset Desa
DASAR HUKUM
UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;
PP 11 Tahun 2020 tentang BUMDesa;
PP 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. Aset adalah sumber ekonomi yang
diharapkan dapat memberikan manfaat
usaha di kemudian hari. Aset adalah semua
hak yang dapat digunakan dalam
operasional suatu entitas, seperti tanah,
gedung atau bangunan, peralatan dan mesin
sertaasetlainnya.

5. MenurutJenisnya,aset dibadakan menjadi2 yaitu:
1. Aset Tetap (Fixed Asset) yaitu aset yang memiliki umur yang
panjang atau permanen karena memiliki bentuk fisik serta
dimiliki dan digunakan oleh suatu entitas dan tidak untuk dijual
sebagai bagian dari operasional. Contoh: Tanah, Peralatan dan
Mesin,Gedung danbangunan,AsetTetaplainnya.
2. Aset Lancar (Current Asset) adalah uang kas atau aktiva
lainnya (persediaan, piutang) yang diharapkan dapat
dikonversi menjadi uang kas dalam jangka waktu kurang dari
satu tahun. Contoh dari asset lancar yaitu kas dan setara kas
(tabungan di bank), investasi jangka pendek, piutang,
persediaan,danbebandibayardimuka.

6. 1. Asas Kepentingan Umum, maksudnya dalam
pengelolaan aset desa harus mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif dan selektif;
2. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan
dan pemecahan masalah-masalah di bidang
pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh
Kepala desa dan Perangkat Desa sesuai fungsi,
wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
3. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan aset
desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum
dan peraturan perundang-undangan;
ASAS PENGELOLAAN ASET DESA
(UU 6/2014 Pasal 77 Ayat (1) )

7. 4. Asas Keterbukaan, yaitu bahwa dalam
pengelolaan aset desa harus terbuka kepada
masyarakat, artinya masyarakat diberikan
akses untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam
penyelenggaraan pengelolaan aset desa;
5. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan aset desa
diarahkan agar aset desa digunakan sesuai
batasan-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan desa secara optimal;
Lanjutan Asas….

8. 6. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan
dalam pengelolaan aset desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan aset
desa harus didukung oleh adanya ketepatan
jumlah dan nilai aset dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dan pemindahtanganan aset
desa serta penyusunan Neraca/Laporan
Keuangan Pemerintah Desa.
Lanjutan Asas….

9. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
membina dan mengawasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
Pasal 112 ayat (1)
Penjelasan Pasal 112 ayat (1)
Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri DalamNegeri yang melakukan
pembinaanumum penyelenggaraanPemerintahan Desa.Pemerintah
Daerah Provinsidalam hal ini adalah GubernursebagaiwakilPemerintah
Pusat.

10. Aset Desa adalah barang milik Desa
yang berasal dari kekayaan asli milik
Desa, dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) atau
perolehan Hak lainnya yang sah.
PENGERTIAN ASET
DESA

11. KEKAYAAN ASLI DESA
tanah kas desa; pasar desa; pasar hewan; tambatan perahu; bangunan
desa; pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; pelelangan hasil pertanian;
hutan milik desa; mata air milik desa; pemandian umum; dan lain-lain
kekayaan asli desa.
JENIS ASET DESA
a. Kekayaan asli Desa;
b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
sejenis;
d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
e. Hasil kerja sama Desa; dan
f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
BERSIFAT STARTEGIS
A
S
E
T
D
E
S
A
L
A
I
N
N
Y
A

12. 1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa
dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. {Pasal 76 Ayat (3)}
2) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
{Pasal 76 Ayat (4)}
3) Kekayaan Milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dikembalkan kepada Desa, kecuali yang sudah dugunakan untuk fasilitas Umum. {Pasal
76 Ayat (5)}
4) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan
ditatausahakan secara tertib. {Pasal 76 Ayat (6)}
5) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum,
fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan
kepastian nilai ekonomi. {Pasal 77 Ayat (1)}
6) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf
hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. {Pasal 77 Ayat (2)}
7) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh
kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan
kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. {Pasal 77 Ayat (3)}
8) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi Aset Desa {Pasal 116
Ayat (4)}
AMANAT UU 6/2014 TENTANG DESA

13. Kepala Desa sebagai PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET Desa
BERWENANG DAN BERKEWAJIBAN atas
pengelolaan Aset Desa:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
b. menetapkan pembantu pengelola dan
petugas/pengurus Aset Desa;
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan Aset Desa;
d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset
Desa;
e. mengajukan usul pengadaan,
pemindahtanganan dan atau penghapusan
Aset Desa yang bersifat strategis melalui
musyawarah Desa;
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan
penghapusan Aset Desa sesuai batas
kewenangan; dan
g. menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain
tanah dan/atau bangunan.
DAPAT MENGUASAKAN SEBAGIAN KEKUASAANNYA KEPADA PERANGKAT DESA
(SEKDES & UNSUR PERANGKAT DESA)

14. Sekretaris Desa selaku pembantu
pengelola Aset Desa, berwenang dan
bertanggungjawab:
a.meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
b.meneliti rencana kebutuhan
pemeliharan Aset Desa;
c.mengatur penggunaan, pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan
Aset Desa yang telah di setujui oleh
Kepala Desa;
d.melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan inventarisasi Aset
Desa;dan
e.melakukan pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan Aset
Desa.

15. Petugas/pengurus Aset Desa,
bertugas dan bertanggungjawab:
a.mengajukan rencana kebutuhan Aset
Desa;
b.mengajukan permohonan penetapan
penggunaan Aset Desa yang
diperoleh dari beban APBDesa dan
perolehan lainnya yang sah kepada
Kepala Desa;
c.melakukan inventarisasi Aset Desa;
d.mengamankan dan memelihara Aset
Desa yang dikelolanya; dan
e.menyusun dan menyampaikan
laporan Aset Desa

16. 1.Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desa.
2.Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan
bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara
tertib.
3.Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan
keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4.Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah
desa.
5.Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan
untuk mendapatkan pinjaman
KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN ASET DESA
(PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 PASAL 6)

17. PENGELOLAAN ASET DESA
Rangkaian kegiatan
mulai dari Perencanaan,
Pengadaan,
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pengamanan,
Pemeliharaan,
Penghapusan,
Pemindahtanganan,
Penatausahaan,
Pelaporan, Penilaian,
Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian aset
Desa.
Perencanaa
n
Pengadaan
Penggunaa
n
Pemanfaata
n
Pengamanan
Pemeliharaan
Penghapusa
n
Pemindahta
nganan
Penatausaha
an
Pelaporan
Penilaian
Pembinaan
Pengawasan
Pengendalian

18. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara
sistematis untuk merumuskan berbagai rincian
kebutuhan barang milik desa.
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa
yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa
secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak
mengubah status kepemilikan.

19. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan
mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum,
dan administratif..
Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar
semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset
Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala
desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna
Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
pengguasaannya.
Pemindahtanganan adalah pengalihan
kepemilikan aset Desa

20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan
pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa
informasi terkait dengan keadaan objektif aset
Desa.
Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran
yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan
relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu
untuk memperoleh nilai aset Desa.

21. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang
digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam
rangka pengelolaan aset desa untuk memperoleh hasil
yang baik.
Pengawasan adalah usaha dan tindakan dalam rangka
untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan
Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan menurut ketentuan
dan tujuan yang hendak dicapai
Pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan dalam
proses pengelolaan aset desa yang disertai tindakan
pelurusan atau mengambil tindakan - tindakan perbaikan
dalam hal pengelolaan aset desa jika diperlukan.

22. Sewa
Penyerahan hak
penggunaan atau
pemakaian barang
kepada pihak ketiga
dalam hubungannya
dengan sewa
menyewa dengan
ketentuan pihak
ketiga tersebut harus
memberikan imbalan
dalam jangka waktu
tertentu.
(3 TAHUN)
Pinjam pakai
Pinjam pakai
dilakukan oleh
Pemerintah Desa
dengan dengan
Pemerintah Desa
lainnya serta
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa.
Pinjam pakai aset
desa dapat dilakukan
kecuali terhadap
tanah, bangunan dan
aset bergerak berupa
kendaraan bermotor.
(7 HARI)
Kerjasama
Pemanfaatan
Kerjasama
pemanfaatan aset
desa berupa tanah
dan/atau bangunan
dengan pihak lain
dilakukan atas
dasar
mengoptimalkan
daya guna dan
hasil guna aset
desa serta
meningkatkan
pendapatan desa
(15 TAHUN)
Bangun guna serah atau
Bangun serah guna.
Pemanfaatan aset desa
berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara
mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah
disepakati untuk
selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta
bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya
jangka waktu perjanjian.
(20 TAHUN)
PEMANFAATAN ASET DESA
(PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 PASAL 11)

23. Pemindahtanganan
Aset Desa berupa
Tanah melalui Tukar
menukar
Untuk Kepentingan
Umum
Bukan untuk
Kepentingan Umum
selain untuk
kepentingan umum
dan bukan untuk
kepentingan umum
Keputusan akhir di
MDN
Keputusan akhir di
Gubernur
Keputusan akhir di
Bup/Wal
(Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 32)

24. TUKAR
MENUKAR
TANAH KAS
DESA
UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM
Pasal 33 s/d 37
BUKAN UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM
Pasal 38 s/d 41
SELAIN UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM DAN
BUKAN UNTUK
KEPENTINGAN
UMUM
Pasal 42
24 jenis berdasarkan
UU No.2/2012
PP No.19/2021
• Kepentingan nasional
yang lebih penting dan
strategis deperti
(kawasan industri dan
perumahan)
• Memperhatikan rencana
tata ruang wilayah
(RTRW)
Tanah Kas Desa yang
terhimpit tanah lainnya
atau sebaliknya

25. (PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016
PASAL 45)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Pengelolaan Aset Desa diatur
dalam Peraturan
Bupati/Walikota.

26. PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET DESA
1. Sebagian besar Pemerintah Desa tidak memiliki Buku Inventaris Aset
Desa yang di Up Date secara berkala dan belum melakukan Inventarisasi
Aset Desa;
2. Masih ada dokumen/data yang belum diserahterimakan kepada Pejabat
terbaru;
3. Masih ada Pemerintah Desa yang belum memasukan hasil pemanfaatan
Aset Desa ke dalam Rekening Kas Desa;
4. Aset Desa khususnya tanah belum dapat memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap peningkatan PADes;
5. Banyak Aset Desa khususnya tanah dikuasai oleh pihak yang tidak
berhak (oknum);
6. Sebagian besar Tanah milik Pemerintah Desa belum disertipikatkan atas
nama Pemerintah Desa;
7. Tanah Kas Desa yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah belum
dikembalikan kepada Pemerintah Desa;
8. Belum terselesaikan administrasi ruislag tanah (masa lampau);
9. Masih rendahnya kesadaran perangkat desa tentang arti pentingnya
pengelolaan aset desa.

27. Surat Deputi Kepala BPKP Nomor S-709/D3/03/2021
Tanggal 27 September 2021 Kepada Dirjen Bina
Pemdes Hal Atensi Hasil Pengawasan Atas Evaluasi
Tata Kelola Aset Desa.
Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) terhadap peran Kabupaten/Kota
dalam Pengelolaan Aset Desa pada 70
Kabupaten/Kota, 282 Desa di 33 Provinsi diperoleh
data sbb:

28. EVALUASI BPKP RI
TERHADAP KAB/KOTA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA
% HASIL EVALUASI
51.43
%.
Pemerintah Kab/Kota belum menerbitkan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Aset Desa.
22,86 %
Pemerintah Kab/Kota belum menerbitkan Peraturan
Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang Jasa.
94,29 %
Pemerintah Kab/Kota belum menerbitkan Pedoman Teknis Tata
Cara Inventarisasi Aset Desa.
71,43 %
Pemerintah Kab/Kota belum melaksanakan pembinaan
Pengelolaan Aset Desa (sosialisasi, bimtek, pelatihan).
60 %
Pemerintah Kab/Kota belum melakukan monitoring
Pengelolaan Aset Desa.

29. EVALUASI BPKP RI
TERHADAP PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA
% HASIL EVALUASI
85,46 %. Pemerintah Desa belum melaksanakan Inventarisasi.
84,78 %
Pemerintah Desa belum menyampaikan laporan Aset Desa
secara berkala.
90,43 %
Pemerintah Desa belum menetapkan kebijakan pengelolaan
aset desa.
56,03 %
Pemerintah Desa belum menetapkan pembantu pengelola
pengurus aset desa.
62,41 %
Pemerintah Desa belum melaksanakan Musdes pembahasan
usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan
aset desa yg bersifat strategis.
65,25 % regulasi pengadaan belum sesuai dg yang direncanakan.

30.  Melakukan revisi Permendagri 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
 Membuat surat Edaran Dirjen a.n. Mendagri dan meminta laporan kepada Gubernur
seluruh Indonesia Nomor 143/5618/BPD Tanggal 19 Oktober 2022 menyampaikan
laporan Percepatan Sertifikasi dan Pengamanan Aset Desa.
 Membuat Surat Edaran Dirjen a.n. Mendagri dan meminta kepada Seluruh
Bupati/Walikota seluruh Indonesia menyampaikan laporan Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa dengan surat Nomor:
• Nomor 143/1348/BPD tanggal 22 Maret 2021; dan
• Nomor 143/5546/BPD tanggal 22 November 2021.
 Menyiapkan alat bantu berupa Aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan
penatausahaan aset Desa (SIPADES).
 Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan BPKP untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada Pemerintah Desa tentang arti pentingnya pengelolaan Aset Desa
yang baik dan benar.
KEBIJAKAN DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI
DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGELOLAAN ASET DESA

31. TOTAL NILAI LAPORAN HASIL INVENTARISASI
NO Junis Aset Nilai (Rp)
1 Tanah 56.195.186.497.836,00
2 Peralatan dan Mesin 5.278.482.651.266,00
3 Gedung dan Bangunan 17.109.001.877.668,00
4
Jalan, Jembatan, Irigasi dan
Jaringan
30.250.841.983.195,00
5 Aset Tetap Lainnya 1.649.694.295.668,00
Jumlah ---------------------------------------- 110.483.207.305.633,00