Sistem perencanaan pembangunan desa melalui pendataan SDGs dan Indeks Desa Membangun,usulan dari bawah yg sudah terdata dan dari desa yang sudah di identifikasi,jadi pembangunan dapat ditentukan dari pendataan kondisi ekonomi,sarana prasarana,kesehatan ,pendidikan,soaial budaya,masyarakat diwilayah desa,sehingga pemerintah pusat,daerah dapat menentukan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh desa,dan desa dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran ,waktu,manfaat dan tidak mubazir
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Sistem perencanaan pembangunan desa melalui pendataan SDGs dan Indeks Desa Membangun,usulan dari bawah yg sudah terdata dan dari desa yang sudah di identifikasi,jadi pembangunan dapat ditentukan dari pendataan kondisi ekonomi,sarana prasarana,kesehatan ,pendidikan,soaial budaya,masyarakat diwilayah desa,sehingga pemerintah pusat,daerah dapat menentukan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh desa,dan desa dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran ,waktu,manfaat dan tidak mubazir
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan salah satu yang dapat mendampingi desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Dengan adanya KPMD di desa, diharapkan desa dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Pemimpin Mempersiapkan Pelaksanaan UU Desagunawankusumo
Desa sebagai salah satu susunan pemerintahan suatu daerah perlu adanya organisasi yang baik agar keteraturan desa dapat berjalan dengan baik. Jika keteraturan ini dapat berlanjut seterusnya maka proses bembangunan yang merata akan dapat terwujud juga.
Esensi dari kegiatan pemberdayaan adalah kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. Oleh : Eka Saputra, SP.
Pendamping Desa Kec. Setia Janji
2. Kader adalah orang yang dibentuk untuk
mengorganisir masyarakat/organisasi untuk mencapai
visi dan misinya.
Kader Desa adalah Orang yang dibentuk untuk
mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak
menuju cita-cita bersama.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan NKRI (UU No 6 2014).
4. Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Pendampingan Desa.
Pasal 4 :”Pendampingan Desa dilaksanakan oleh
pendamping yang terdiri atas : a. Tenaga Pendamping
Profesional, b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan/atau c. Pihak Ketiga.
5. • RPJMDes
• RKPDes
• APBDes
Perencanaan
•Bid. Peny.
Pem. Desa
•Bid. Pembang.
Desa
•Bid. Pembin.
Masy. Desa
•Bid. Pemberda
Masy. Desa
Pelaksanaan
•Pengawasan
Kerja
•LPJ Sm 1 & 2
•Musyawarah
Desa
Pemantauan
Dan
Pelaporan
6. RPJMDes adalah rancangan yang memuat visi dan
misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa,
serta rencana kegiatan selama 6 tahun kedepan atau 1
periode jabatan Kepala Desa.
Meliputi : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, c.
Bidang Pembinaan Kemasyarakat Desa, dan d. Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Ditetapkan dengan Perdes paling lama 3 bulan sejak
Kepala Desa dilantik.
7. RKPDes adalah Penjabaran dari RPJMDes dan
merupakan rencana pembangunan selama 1 tahun.
Ditetapkan melalui Perdes dan disusun oleh
pemerintahan Desa pada bulan Juli s/d September
tahun berjalan.
RKPDes merupakan dasar untuk menyusun APBDes
yang ditetapkan paling lambat 31 Des.
8. Persiapan Pelaksanaaan
• Penetapan TPK
• Penyusunan Rencana Kerja
• Sosialisasi Kegiatan
• Pembekalan Pelaksana Kegiatan
• Penyiapan Dokumen admin
• Pengadaan Tenaga Kerja
• Pengadaan Bahan/material
Pelaksanaan Kegiatan
• Rapat Kerja TPK
• Pemeriksaan Pelaksanaan kegiatan
Infrastruktur desa
• Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
• Pengelolaan pengaduan &
Penyelesaian masalah
• Penyusunan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan
• Musy. Pertanggungjawaban hasil
pelaksanaan kegiatan
• Pelestarian & Pemanfaatan hasil
kegiatan
Pemantauan & Pengawasan
• Secara Partisipatif oleh seluruh
masyarakat desa
• Secara struktural oleh Pemerintah
Kabupaten
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diikuti
oleh BPD, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati
hal-hal yang bersifat strategis.
Meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerjasama
desa, rencana investasi yg masuk desa, pembentukan
BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa dan
kejadian luar biasa.
10.
11.
12.
13. Pertanyaan Masalah:
1. Apakah ada masalah dilingkungan kita? Kalau ada apa saja masalah
yang terjadi dilingkungan kita?
2. Apakah ada masyarakat kita yang kesulitan dalam masalah
ekonomi? Kalau ada siapa saja dan apa pekerjaannya?
3. Apakah masih ada masyarakat yang tinggal dirumah tidak layak
huni? Kalau ada siapa saja dan bagaimana bentuk rumahnya?
4. Apakah masih ada masyarakat yang belum memiliki listrik sendiri?
Kalau ada siapa saja?
5. Apakah ada masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas
kesehatan? Siapa saja dan selama ini kemana mereka berobat?
6. Apakah ada masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan
dasar? Apakah ada masyarakat yang putus sekolah?
7. Apakah sistem sanitasi seperti drainase, MCK, Kebutuhan air sudah
memadai? Kalau belum jelaskan sesuai kebutuhan.
14. Pertanyaan Potensi:
1. Apakah ada potensi SDA yang dapat dikembangkan
oleh masyarakat? Contohnya pertanian, perkebunan,
tambang dll?
2. Bagaimana SDM yang ada di Dusun? Sumber
penghasilan terbesar, profesi yang ditekuni, jenjang
pendidikan rata-rata dll?
3. Adakah fasilitas umum seperti Pasar, Posyandu,
Sekolah, Balai latihan kerja, Rumah ibadah dll?
4. Apakah ada sumber-sumber ekonomi seperti
Koperasi, UKM, BUMDes, Bank, KUR dll?
5. Apakah ada potensi lokal yang bisa dikembangkan
misalnya situs wisata, sejarah, seni dan budaya, religi
dll?
15. Pertanyaan solusi:
1. Dari pertanyaan tentang masalah dan potensi akan
dapat diperoleh jawaban mengenai solusi yang
diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah
tersebut berupa rencana program yang akan dibuat
kedepan dan diusulkan ke pemerintahan desa
sebagai dasar pembuatan RPJMDes.
2. Catat semua usulan dan buat skala prioritas dengan
mengedepankan prinsip kepentingan bersama.