Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
Dokumen tersebut merangkum evaluasi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan kerangka logis, kriteria pengusulan, dan penetapan WBK/WBBM dibandingkan Peraturan sebelumnya. Juga dijelaskan mekanisme penilaian internal dan pen
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Secara ringkas, SPIP adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai pemerintah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum dalam pencapaian tujuan pemerintahan. SPIP terdiri dari 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegi
KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH INDONESIA (KKPIP)
Kerangka Konseptual Pengawasan lntern Pemerintah atau KKPIP adalah kerangka kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh AAIPI
Sifat KKPIPI secara teoritis bermakna bahwa KKPIPI dibangun dan dikembangkan berdasarkan teori dan konsep pengawasan intern yang telah teruji
Dengan adanya kerangka yang bersifat teoritis dan konseptual, maka perbedaan pemahaman tersebut dapat diminimalisir, sehingga standar, kode etik dan telaahan sejawat serta penjabarannya dapat dilaksanakan secara lebih efektif
I. WAJIB MENJADI ACUAN
1. Prinsip–Prinsip Dasar Pengawasan Intern;
2. Definisi Pengawasan Intern;
3. Standar Pengawasan Intern meliputi:
• Standar Audit Kinerja,
• Standar Audit Investigatif,
• Standar Reviu,
• Standar Pemantauan,
• Standar Evaluasi,
• Standar Pengawalan/pendampingan,
• Standar Pengawasan Lainnya; dan
4. Kode Etik.
II. REKOMENDASI UNTUK MENJADI ACUAN
1. Panduan Implementasi
2. Panduan Tambahan.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perund
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
Dokumen tersebut merangkum evaluasi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan kerangka logis, kriteria pengusulan, dan penetapan WBK/WBBM dibandingkan Peraturan sebelumnya. Juga dijelaskan mekanisme penilaian internal dan pen
PENGENALAN MATERI SPIP (SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH) DI UPT. KESMAS...Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Indonesia. SPIP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengendalian internal yang efektif guna mencapai tujuan pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur SPIP sesuai peraturan pemerintah yang meliputi lingkungan pen
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Secara ringkas, SPIP adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai pemerintah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum dalam pencapaian tujuan pemerintahan. SPIP terdiri dari 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegi
KERANGKA KONSEPTUAL PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH INDONESIA (KKPIP)
Kerangka Konseptual Pengawasan lntern Pemerintah atau KKPIP adalah kerangka kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh AAIPI
Sifat KKPIPI secara teoritis bermakna bahwa KKPIPI dibangun dan dikembangkan berdasarkan teori dan konsep pengawasan intern yang telah teruji
Dengan adanya kerangka yang bersifat teoritis dan konseptual, maka perbedaan pemahaman tersebut dapat diminimalisir, sehingga standar, kode etik dan telaahan sejawat serta penjabarannya dapat dilaksanakan secara lebih efektif
I. WAJIB MENJADI ACUAN
1. Prinsip–Prinsip Dasar Pengawasan Intern;
2. Definisi Pengawasan Intern;
3. Standar Pengawasan Intern meliputi:
• Standar Audit Kinerja,
• Standar Audit Investigatif,
• Standar Reviu,
• Standar Pemantauan,
• Standar Evaluasi,
• Standar Pengawalan/pendampingan,
• Standar Pengawasan Lainnya; dan
4. Kode Etik.
II. REKOMENDASI UNTUK MENJADI ACUAN
1. Panduan Implementasi
2. Panduan Tambahan.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perund
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Instrumen audit digunakan untuk mengumpulkan data dan bukti selama proses audit. Dokumen ini menjelaskan bagaimana mempersiapkan instrumen audit dengan mempertimbangkan kriteria, metode pengumpulan data, dan jenis data yang dikumpulkan seperti data primer dan sekunder. Instrumen umum meliputi panduan wawancara, checklist, dan panduan observasi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
Dokumen tersebut membahas strategi dan terobosan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan peraturan daerah terkait dan kondisi pasar otomotif di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup proses manajemen risiko dan struktur pengelolaannya.
Laporan hasil validasi iak RSUD dr. Abdul Aziz 2020RSUDdrABDULAZIZ
Laporan ini memberikan ringkasan tentang validasi data indikator mutu klinis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz untuk periode Januari-Maret 2020. Laporan ini menganalisis hasil validasi sembilan indikator mutu dan merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan pencapaian indikator mutu di rumah sakit.
Pemerintah berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan efisien melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. SPIP dirancang untuk mengintegrasikan pengawasan internal di seluruh lingkungan pemerintah guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
Pedoman ini membahas penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian SPIP. Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan, sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Penegakan integritas dilakukan dengan menyusun kode etik sebagai pedoman perilaku dan menerapkannya secara konsisten."
Pedoman ini memberikan panduan bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan peran APIP yang efektif. APIP dituntut untuk memberikan jaminan kualitas dan berperan sebagai pendorong bagi instansi pemerintah dalam membangun pengendalian intern secara efektif dan efisien serta berperan sebagai pendamping dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan peran APIP meliputi tahap pers
Dokumen ini membahas pengendalian dokumen di Puskesmas Muara Aman. Mencakup pengertian dokumen dan pengendalian dokumen, tujuan pengendalian dokumen, kebijakan pengendalian dokumen, dan langkah-langkah pengendalian dokumen meliputi penomoran, penerbitan, revisi, penarikan, dan peninjauan ulang dokumen. Pengendalian dokumen bertujuan mengatur tata cara pengelolaan dokumen sesuai persyar
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Zainul Ulum
Dokumen tersebut membahas manajemen resiko pemerintah provinsi Jawa Tengah, termasuk identifikasi, analisis, dan pengendalian resiko. Langkah-langkah manajemen resiko mencakup mengenali tujuan organisasi, mengidentifikasi resiko, menganalisis kemungkinan dan dampak resiko, serta merencanakan tindakan pengendalian.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Instrumen audit digunakan untuk mengumpulkan data dan bukti selama proses audit. Dokumen ini menjelaskan bagaimana mempersiapkan instrumen audit dengan mempertimbangkan kriteria, metode pengumpulan data, dan jenis data yang dikumpulkan seperti data primer dan sekunder. Instrumen umum meliputi panduan wawancara, checklist, dan panduan observasi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kementerian dan lembaga.
2. Dokumen tersebut menjelaskan pentingnya memasukkan indikator kinerja SPIP dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan lima k
Dokumen tersebut membahas strategi dan terobosan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan peraturan daerah terkait dan kondisi pasar otomotif di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup proses manajemen risiko dan struktur pengelolaannya.
Laporan hasil validasi iak RSUD dr. Abdul Aziz 2020RSUDdrABDULAZIZ
Laporan ini memberikan ringkasan tentang validasi data indikator mutu klinis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz untuk periode Januari-Maret 2020. Laporan ini menganalisis hasil validasi sembilan indikator mutu dan merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan pencapaian indikator mutu di rumah sakit.
Pemerintah berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan efisien melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. SPIP dirancang untuk mengintegrasikan pengawasan internal di seluruh lingkungan pemerintah guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
Pedoman ini membahas penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian SPIP. Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan, sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk. Penegakan integritas dilakukan dengan menyusun kode etik sebagai pedoman perilaku dan menerapkannya secara konsisten."
Pedoman ini memberikan panduan bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan peran APIP yang efektif. APIP dituntut untuk memberikan jaminan kualitas dan berperan sebagai pendorong bagi instansi pemerintah dalam membangun pengendalian intern secara efektif dan efisien serta berperan sebagai pendamping dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan peran APIP meliputi tahap pers
Dokumen ini membahas pengendalian dokumen di Puskesmas Muara Aman. Mencakup pengertian dokumen dan pengendalian dokumen, tujuan pengendalian dokumen, kebijakan pengendalian dokumen, dan langkah-langkah pengendalian dokumen meliputi penomoran, penerbitan, revisi, penarikan, dan peninjauan ulang dokumen. Pengendalian dokumen bertujuan mengatur tata cara pengelolaan dokumen sesuai persyar
Teknis penyusunan laporan perjadis dan audit perjalanan dinasapotek agam farma
Dokumen tersebut membahas tentang perjalanan dinas, mulai dari pengertian, landasan hukum, pedoman Mendagri, peraturan daerah, penganggaran, pertanggungjawaban, tujuan audit, serta ketentuan perjalanan dinas luar negeri seperti dokumen yang dibutuhkan dan laporan hasil perjalanan.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip menuju birokrasi 4.0Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Fleksibilitas Kerja
2. Efesiensi Pelayanan
3. Akurasi Pelayanan
4. Percepatan Pelayanan
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Manfaat dan Tujuan SPIP
kegiatan yg efektif & efisien
Efektif bila telah ditangani sesuai dgn rencana dan hasilnya telah sesuai dgn tujuan & sasaran yang telah ditetapkan.
Efisien bila mampu menghasilkan pelayanan prima dgn sumber daya yang sesuai standar.
Keandalan pelaporan keuangan
Informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.
Agar keputusan yg diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi yg disajikan harus andal
Pengamanan aset negara
Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat (Pajak & PNBP) yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
Pengamanan aset negara merupakan isu yang mendapat perhatian dari pemerintah & masyarakat.
Ketaatan terhadap peraturan perundang2an
Setiap kegiatan & transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.
Krn itu setiap pelaksanaan kegiatan & transaksi harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan UU yang berlaku.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)Zainul Ulum
Dokumen tersebut membahas manajemen resiko pemerintah provinsi Jawa Tengah, termasuk identifikasi, analisis, dan pengendalian resiko. Langkah-langkah manajemen resiko mencakup mengenali tujuan organisasi, mengidentifikasi resiko, menganalisis kemungkinan dan dampak resiko, serta merencanakan tindakan pengendalian.
Menteri Perhubungan membahas prioritas peningkatan pelayanan dan kesejahteraan di Kementerian Perhubungan melalui perubahan mindset pegawai, peningkatan kesejahteraan, pemimpin sebagai teladan, pemimpin mengetahui masalah detail, serta peningkatan pelayanan dengan berbagai upaya seperti penerbitan 25 peraturan tentang standar pelayanan dan penyederhanaan perizinan.
Ringkasan laporan 3 tahun Jokowi-Jusuf KallaDr. Zar Rdj
Laporan ini membahas empat aspek utama pemerataan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir, yaitu pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas, pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif, pembangunan kewilayahan, serta pembangunan politik hukum dan kebudayaan.
Ada tiga isu utama permasalahan perbatasan di Kalimantan Utara menurut dokumen tersebut, yaitu kurangnya sarana prasarana, susahnya akses menuju perbatasan, dan masuknya barang dan orang ilegal. Dokumen itu juga menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
This document discusses the application of electronic human resource management (E-HRM) systems in a hospital in Turkey. It describes how the hospital implemented an E-HRM system using Oracle modules to digitize HR processes like workforce planning, job analysis, and attendance tracking. This allowed them to more easily calculate staffing needs, monitor absenteeism, and provide training online. The E-HRM system provided benefits like real-time staff location tracking in emergencies, electronic time-off scheduling for doctors, and paperless performance reviews. Overall, the case study shows how E-HRM improved efficiency and coordination of HR activities at the hospital.
Dokumen tersebut membahas konsep pengembangan profesi auditor dengan fokus pada:
1) Standar audit dan peningkatan kompetensi auditor
2) Isu-isu terkait reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan kondisi sebaran jumlah serta anggaran auditor
3) Program kerja untuk penguatan kelembagaan APIP dan pengembangan serta peningkatan kapasitas SDM auditor
Konsep pengembangan kualitas SDM aparatur meliputi 3 aspek utama yaitu intelektual kapital, sosial kapital, dan kapital lembut. Ketiga aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan dan berkelanjutan agar aparatur birokrasi semakin siap menghadapi perubahan.
This document discusses 35 principles for using feedback to drive personal and professional change. Some key principles discussed include: accepting feedback and being open to changing behaviors based on that feedback; focusing on specific issues to work on and changing supporting strategies and systems; and observing others with desired skills to help develop those skills yourself. Lasting change often requires changing core beliefs and implementing new supporting systems and structures.
Presentasi menjelaskan tentang pengembangan sistem penggajian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kinerja, meliputi penjelasan tentang posisi kerja, gaji pokok, tunjangan kinerja, sasaran kinerja pegawai, sistem pengembangan karir ASN, serta insentif dan fasilitas untuk meningkatkan kinerja ASN.
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian internal yang meliputi 8 (delapan) komponen pengendalian internal yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan, (6) lingkungan pengendalian, (7) penilaian risiko, dan (8) kegiatan pengendalian. Dokumen ini juga menjelaskan proses identifikasi risiko dan analisis risiko yang per
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merancang aktualisasi sistem manajemen inventarisasi alat-alat di poli umum Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
2. Terdapat 7 kegiatan utama yang dirancang meliputi koordinasi, pembuatan SOP, pendataan alat, pelaporan hasil pendataan.
3. Tujuan rancangan ini adalah meningkatkan pengelolaan inventaris alat di rumah sakit se
LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dilaporkan secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada kegiatan organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dokumen ini juga membahas standar internal auditor dan unsur-unsurnya seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunik
1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui penyimpangan dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul bertugas melakukan pengawasan dengan program strategis sesuai visi meningkatkan mutu SDM dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya.
Dokumen ini membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan workshop kapasitas membangun DPRD Kabupaten Yahukimo. Dokumen ini menjelaskan pentingnya sistem pengendalian intern untuk menjamin pencapaian tujuan secara efisien dan efektif serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dokumen ini juga menyoroti perlunya penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah dan evaluasi kinerja pembangunan yang lebih
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Deputi Rehabilitasi BNNDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran monitoring dan evaluasi (M&E) dalam pengembangan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. M&E diperlukan untuk mengukur kinerja program, mengidentifikasi masalah, dan memastikan pencapaian tujuan. Dokumen ini menjelaskan kerangka M&E yang diadopsi oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN yang terdiri dari 10 langkah untuk membangun sistem berbasis hasil.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
Disertasi ini membahas pengaruh integritas, kompetensi, dan leadership terhadap efektivitas kerja auditor Inspektorat Jenderal Kemenhub dengan memediasi perilaku kerja inovatif. Penelitian menggunakan metode kuantitatif pada 156 auditor dan menganalisis data menggunakan SEM-PLS. Hasilnya menunjukkan bahwa integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh positif terhadap efektivitas kerja secara langsung dan tidak lang
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
Teks tersebut membahas tentang pengertian dan tujuan dari konferensi internasional. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
- Konferensi internasional bertujuan untuk membahas isu-isu global dan mencari solusi bersama.
- Para peserta konferensi terdiri dari perwakilan negara-negara dan organisasi internasional.
- Hasil konferensi berupa kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang dibahas
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen sumber daya manusia aparatur negara di Indonesia, khususnya manajemen talenta. Terdapat penjelasan mengenai penyelenggaraan manajemen talenta mulai dari identifikasi jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, strategi akuisisi, hingga penetapan kelompok rencana suksesi baik di tingkat nasional maupun instansi. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan manajemen talenta aparatur neg
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
This document discusses strategies for transforming human capital in state-owned enterprises (BUMN) in Indonesia to increase their competitiveness globally and develop them as talent factories. It notes challenges like Indonesia's rankings in talent competitiveness and readiness being below neighboring countries. It proposes transforming BUMN's human capital systems through clustered business units, shared values, and developing talent pools and succession plans. The transformation aims to make BUMN engines of economic growth, social welfare providers, and job and talent suppliers. It emphasizes the CEO's role in prioritizing human capital and allowing experimentation.
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas strategi dan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi melalui pembangunan Zona Integritas di tingkat unit kerja prioritas. Beberapa poin pentingnya adalah merumuskan sasaran dan indikator pembangunan Zona Integritas, menetapkan unit-unit kerja contoh, serta langkah-langkah pemantauan dan evaluasi capaian reformasi birokrasi
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Value-based internal auditing focuses on providing forward-looking insights and actively seeking innovation to improve the organization. It emphasizes strategic positioning of internal audit, developing stakeholder relationships, maintaining a multi-disciplinary team, taking a risk-based approach, and continuously improving internal audit practices. Key elements include acting as an agent of change, using technology like audit management software, and reporting performance metrics in a balanced scorecard.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. Pengendalian Terpasang
Apakan pengendalian-pengendalian dirancang
dengan baik?
Apakah mereka bekerja efektif?
Adakah celah disana?
3
4. Rancangan Pengendalian
Memperbaiki kehematan, efisiensi dan efektivitas
tugas pemerintahan,
Melindungi aktiva dan sumber daya,
Meyakinkan keandalan dan dapat dipercayanya
pelaporan keuangan,
Meyakinkan kepatuhan pada kebijakan, hukum
dan peraturan.
4
6. KEGIATAN PENGENDALIAN
a. Pemilihan subunsur Kegiatan Pengendalian
yang relevan dengan penyebab peristiwa risiko
b. Analisis Efektivitas Kegiatan Pengendalian
c. Susun/perbaiki KSOP untuk kegiatan
Pengendalian
6
8. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk
dan waktu yang tepat (pasal 41, PP 60Tahun 2008).
Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif (pasal 42 ayat
1, PP 60).
8
10. SI yang mendukung keputusan strategis
dan terintegrasi dengan kegiatan Operasi
Feedbac k
Pimpinan
PihakYang
Berkepentingan
Internal
Eksternal
Sistem
Informasi
10
11. 1. Informasi dari sumber internal & e
ksternal didapat & disampaikan kp
d pimpinan IP sebagai bagian dari
pelaporan IP.
2. Informasi terkait sudah diidentifika
si, diperoleh dan didistribusikan kp
d pihak yang berhak dengan rincin
yang memadai, bentuk dan waktu
yang tepat.
11
14. 1. Pimpinan IP hrs memastikan terjali
nnya komunikasi internal yang efek
tif.
2. Pimpinan IP hrs memastikan bahw
a sudah terjalin komunikasi ekstern
al yang efektif yang memiliki damp
ak signifikan thd program, proyek,
operasi dan kegiatan lain.
14
17. Tujuan Pemantauan
1. Menyediakan informasi apakah SPIP berjalan
secara efektif dalam periode tertentu.
2. Mengidentifikasi kelemahan SPIP
3. Mengkomunikasikan kelemahan SPIP secara
tepat waktu kepada para pihak terkait untuk
perbaikan
17
19. •Tujuan: untuk mengevaluasi pengendalian
secara periodik dan tidak menyatu dengan
kegiatan sehari-hari organisasi
•Semakin efektif pemantauan berkelanjutan,
semakin rendah dilakukannya evaluasi terpisah
•Frekuensinya disesuaikan dengan risiko
Dapat menggunakan teknik pemantauan berkelanjutan, spt:
•Membuat rekonsiliasi
•Saling uji
• Dan Lainnya
19
