Ada tiga isu utama permasalahan perbatasan di Kalimantan Utara menurut dokumen tersebut, yaitu kurangnya sarana prasarana, susahnya akses menuju perbatasan, dan masuknya barang dan orang ilegal. Dokumen itu juga menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dokumen Final terdiri dari Pendahuluan, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K, Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K, Rencana Alokasi Ruang, Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program.
Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Dikelurarkan oleh Kemnterian PUPR Bidang Cipta Karya. Pedoman ini juga mencantumkan muatan dari Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Dokumen Final terdiri dari Pendahuluan, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WP3K, Deskripsi Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya WP3K, Rencana Alokasi Ruang, Peraturan Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program.
Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Dikelurarkan oleh Kemnterian PUPR Bidang Cipta Karya. Pedoman ini juga mencantumkan muatan dari Permen PUPR No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
salah satu aspek perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah rencana zonasi. rencana zonasi itu sendiri merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaFitri Indra Wardhono
Aktifitas perekonomian perkotaan mempunyai kontribusi
signifikan terhadap aktifitas perekonomian nasional. Kotribusi
tersebut dapat ditunjukkan pada pertumbuhan kontribusi melalui
perubahan kurun waktu. Pada tahun 1980-an kontribusi aktifitas
perekonomian hanya sebesar 61,1%. Sedangkan di akhir tahun
perhitungan (tahun 2008), kontribusi aktifitas perekonomian
perkotaan sudah mencapai 78,1% atau hampir mencapai 80%
dari seluruh aktifitas perekonomian nasional.
Arah kebijakan ini melihat bahwa dimensi perkotaan perlu
dimanfaatkan potensinya untuk berbagai bidang pembangunan
(misalnya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi).
Namun tidak berarti upaya pembangunan hanya fokus ke
pembangunan perkotaan, karena pembangunan perdesaan tetap
harus diperhatikan untuk menjaga hubungan desa-kota yang
seimbang.
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptxSampe Purba
Presentasi singkat ini mengcapture isue isue terkaut dengan pemindahan ibu kota suatu negara. Ibu kota adalah Center of Gravity, yang memiliki dimensi Kesejahteraan, Pertahanan, Iptek dan Hukum.
Pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan orang dan infrastruktur.
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaDidi Sadili
salah satu aspek perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah rencana zonasi. rencana zonasi itu sendiri merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir
Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota PendukungnyaFitri Indra Wardhono
Aktifitas perekonomian perkotaan mempunyai kontribusi
signifikan terhadap aktifitas perekonomian nasional. Kotribusi
tersebut dapat ditunjukkan pada pertumbuhan kontribusi melalui
perubahan kurun waktu. Pada tahun 1980-an kontribusi aktifitas
perekonomian hanya sebesar 61,1%. Sedangkan di akhir tahun
perhitungan (tahun 2008), kontribusi aktifitas perekonomian
perkotaan sudah mencapai 78,1% atau hampir mencapai 80%
dari seluruh aktifitas perekonomian nasional.
Arah kebijakan ini melihat bahwa dimensi perkotaan perlu
dimanfaatkan potensinya untuk berbagai bidang pembangunan
(misalnya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi).
Namun tidak berarti upaya pembangunan hanya fokus ke
pembangunan perkotaan, karena pembangunan perdesaan tetap
harus diperhatikan untuk menjaga hubungan desa-kota yang
seimbang.
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptxSampe Purba
Presentasi singkat ini mengcapture isue isue terkaut dengan pemindahan ibu kota suatu negara. Ibu kota adalah Center of Gravity, yang memiliki dimensi Kesejahteraan, Pertahanan, Iptek dan Hukum.
Pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan orang dan infrastruktur.
On September 25, 2020, AirQualityAsia in cooperation with Green Economy Caucus (GEC), House of Representatives, Indonesia organized a webinar on the theme “Raising Awareness towards Pollution and Its Impacts to Human Health.”
Read more: https://www.airqualityasia.org/news/raising-awareness-towards-pollution.html
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Kuliah umum Menteru Pembangunan Daerah Tertinggal di Fakultas Peternakan UGM, Jumat, 20 September 2013.
Judul : Strategi dan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor Minerba untuk wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat, 13 Mei 2015
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
3. ✓ Dibentuk pada tgl
25 Okotober
2012, merupakan
Provinsi terbaru di
Indoensia (ke 34),
cakupan wilayah
75.467,70 KM2.
✓ Jumlah
Penduduk saat
pertama
terbentuk (2013)
adalah 595.000
Jiwa
4. Membangun Kaltim Untuk Semua
Wilayah geografis yang terletak di
sepanjang garis perbatasan antara
Negara Republik Indonesia (Kab.
Nunukan, Malinau,) dengan Negara
Malaysia (Negara Bagian Sabah dan
Serawak) dengan bentangan garis batas
sepanjang + 1.020 km
Luas wilayah perbatasan keseluruhan
yang meliputi Malinau dan Nunukan
mencapai 56.427 km2 atau 74,8% dari
luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara
(UU No 20/2012)
5. KAWASAN PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA KAB.NUNUKAN
(KECAMATAN-KECAMATAN PERBATASAN)
N
O
KECAMATAN
KETERANGAN
PERBATASAN
LUAS WILAYAH
JUMLAH
DESA
JUMLAH
PENDUDUK
1 Sebatik Darat & laut ( Sabah, Malaysia) 51,07 km2 4 desa 4.646 jiwa
2 Sebatik Barat Darat (Sabah, Malaysia) 93,27 km2 4 desa 7.837 jiwa
3 Sebatik Timur Laut (Sabah, Malaysia) 39,17 km2 4 desa 12.524 jiwa
4 Sebatik Utara Darat & Laut (Sabah, Malaysia) 15,39 km2 3 desa 5.648 jiwa
5 Sebatik Tengah Darat (Sabah, Malaysia) 47,71 km2 4 desa 7.337 jiwa
6 Nunukan Laut (Sabah, Malaysia) 564,50 km2 5 desa/kel 62.538 jiwa
7 Nunukan Selatan Laut (Sabah, Malaysia) 181,77 km2 4 kel 20.527 jiwa
8 Lumbis Ogong Darat (Sabah, Malaysia) 3.357,01 km2 49 desa 5.235 jiwa
9 Krayan Darat (Sarawak, Malaysia 1.834,74 km2 65 desa 13.856 jiwa
10 Krayan Selatan Darat (Sarawak, Malaysia) 1.757,66 km2 24 desa 2.045 jiwa
11 Tulin Onsoi Darat (Sabah, Malaysia) 1.513,36 km2 12 desa 8.836 jiwa
12 Seimanggaris Darat & Laut (Sabah, Malaysia) 850, 48 km2 4 desa 9.173 jiwa
6. KAWASAN PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA KAB. MALINAU
(KECAMATAN-KECAMATAN PERBATASAN)
NO KECAMATAN
KETERANGAN
PERBATASAN
LUAS
WILAYAH
JUMLAH
DESA
JUMLAH
PENDUDUK
1
Kayan
Hulu
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
735,4 km2 5 desa 3.139 jiwa
2 Kayan Hilir
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
12.920,19
km2
5 desa 1.849 jiwa
3
Kayan
Selatan
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
3.183,59
km2
5 desa 2.032 jiwa
4 Pujungan
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
6.539,39
km2
9 desa 2.229 jiwa
5
Bahau
Hulu
Darat
(Sarawak,
Malaysia)
3.098,98
km2
6 desa 1.584 jiwa
SARANA TRANSPORTASI MASYARAKAT MENUJU
PERBATASAN MALINAU
8. 1. KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
PERMASALAHAN :
Kondisi geografis dan
topografis wilayah
perbatasan sebagian
besar berada di
pegunungan dan hulu.
Belum adanya akses
jalur Darat penghubung
antar kecamatan
dengan ibukota
kabupaten
Sebagian Besar
Kecamatan Perbatasan
Kalimantan Utara hanya
bias ditempuh
menggunakan Pesawat
Perintis
Dan sebagaian Daerah
perbatasan lainnya
hanya bisa di lewati
mengunakan perahu
long Boat dengan jarak
tempuh 7-24 jam
perjalanan
Kurangnya Tenaga
Pengajar (Guru)
9. 2. KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
PERMASALAHAN :
Distribusi Tenaga
Kesehatan kurang merata
yang ada di kecamatan
perbatasan seperti belum
adanya dokter spesialis
Kurangnya obat-obatan
yang di jadikan stok
perawat maupun bidan,
dikarenakan kurang
lancarnya pendistribusian
dari kabupaten akibat
susahnya transportasi ke
daerah perbatasan.
Masih minimnya alat-alat
bantu kesehatan yang
digunakan di puskesmas
maupun postu
PUSKESMAS DI BINTER, KEC. LUMBIS OGONG
PUSKESMAS DI LONG ALANGO, BAHAU
HULU
10. 3. KURANGNYA FASILITAS AIR MINUM DAN SANITASI DIPERBATASAN
PERMASALAHAN :
Hampir 50 %
masyarakat perbatasan
belum menggunakan
Air dengan system
pengairan Pipanisasi
Pemukiman masyarakat
perbatasan mayoritas
berada sepanjang
pinggiran sungai
Belum adanya
pengelolaan air bersih
secara modern di
kawasan perbatasan
dimana melimpahnya
sumber daya air yang
tersedia
11. 11
4. Rendahnya kualitas dan daya
saing Sumber daya Manusia dalam
menghadapi persaingan Global
5. Pertumbuhan ekonomi
masih bersumber pada
kegiatan yang rentan terhadap
keberlanjutan ekonomi dan
lingkungan
12. 12
6. Belum Optimalnya pemanfaatan
sumberdaya pertanian, perkebunan dan
kelautan dalam rangka menuju hilirIsasi
industri unuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, keberlanjutan serta pendukung
ketanahan pangan
7. Rendahnya aksesbilitas,
konektivitas antar wilayah dan
keterbatasan ketersediaan
infrastruktur mengakibatkan
ketertinggalan
13. 13
8. Kesenjangan wilayah dan
ketidakmerataan ruang kegiatan
ekonomi yang berpotensi
mengakibatkan kemiskinan dan
pengangguran
9. Terdapatnya kegiatan ilegal
lintas batas yang
mengakibatkan potensi
kebocoran ekonomi dan
permasalahan social, belum
tersedianya sarana ekonomi
pasar
14. 14
10. Masih terbatasnya ketersediaan
energi, telekomunikasi, pengaman
perbatasan dan bandara udara serta
pelabuhan
15. 11. SUSAHNYA AKSES MENUJU KECAMATAN PERBATASAN
mayoritas masyarakat perbatasan menggunakan pesawat sebagai
transportasi utama
Salah satu maskapai yang melayani penerbangan di kawasan
perbatasan Kalimantan Utara
16. PEREDARAN NARKOBA TKI ILEGAL PEMBAJAKAN HUMAN TRAFFICKING
ADA 12. Pintu Masuknya Narkoba, Teroris, TKI Ilegal, Miras,
dan Perdagangan Manusia ISUE UTAMA PERBATASAN
18. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
LISTRIK (PLTA S.Kayan,
S.Mentarang dan S. Sebakung)
NAME
CAPACI
TY
LOCATIO
N
COMPANY
HYDROELE
CTRIC
POWER
PLANT
6.080
MW
Kayan
river
PT. Kayan
Hidro
Energi
50 MW
Kayan
river
PT. Kayan
Hidro
Energi
3430
MW
Mentara
ng river
PT
Kalimanta
n
Electricity
500 MW
Sembaku
ng river
PT.
Hanergy
Power
Total
Capacity 1.060 MW
19. PEMBANGUNAN PELABUHAN
DAN DERMAGA SUNGAI
DIKECAMATAN PERBATASAN
Dermaga sungai yang digunakan di kec.
Tulin Onsoi, Kec. Sei Manggaris dan Lumbis
Ogong
21. SARANA KESEHATAN DI PERBATASAN YANG TELAH
DIBANGUN OLEH PEMERINTAH
RS PRATAMA DI KEC. KRAYAN
RS PRATAMA DI KEC. KAYAN
SELATAN
Untuk saat Ini 2 (dua) RS
Pratama yang telah
dibangun belum
digunakan karena belum
memiliki alat kesehatan
(ALKES) dan Tenaga
Kesehatan/Medis.
22. PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN
DAN PERIKANAN KAWASAN
PERBATASAN
1. PEMBANGUNAN SENTRA INDUSTRI PERIKANAN
TERPADU MANSAPA (MARINE TECHNOPARK) di Kec.
Nunukan Selatan dan merupak program pemerintah
Kab.Nunukan
(DED telah dilaksanakan)
2. PEMBANGUNAN TECHNOPARK
PERTANIAN ORGANIK (Agro Technopark)
di Kec.Krayan dan Krayan Selatan dan
merupakan program pemerintah
Kab.Nunukan
(DED telah dilaksanakan)
3. Percetakan Sawah di Kabupaten Malinau
(berdasarkan hasil SID DED kawasan pusat
pertanian sejahtera yang telahdilaksanakan
Kecamatan Kayan Hulu, Sungai Boh, Kayan
Hilir dan Selatan dan merupakan program pemerintah
Kabupaten Malinau
24. MANFAAT PEMBANGUNAN
KAWASAN MARINE TECHNOPARK MANSAPA
SEKTOR
Penyerapan
Tenaga
Kerja
(Orang)
Manfaat Ekonomi Sektor Kelautan dan
Perikanan di Kawasan Marine Technopark
Pendapatan yang
diterima Masyarakat
(Rp/tahun)
Omzet Penjualan
Hasil Perikanan
(Rp/tahun)
Budidaya
Rumput Laut 29.272 76.329.667.200 77.278.080.000
Ikan 3.018 22.682.471.933 57.997.200.557
Perikanan Tangkap 2.063 90.017.767.200 99.024.000.000
Industri Pengolahan RL 260 112.545.819.542 187.200.000.000
Kawasan Marine
Technopark
15.011 56.950.000.000
Total 49.624 301.575.725.875 421.499.280.557
25. 2. PEMBANGUNAN TECHNOPARK PERTANIAN ORGANIK
(Agro Technopark) DI KRAYAN DAN KRAYAN SELATAN
MEWUJUDKAN “AGROBISNIS” YANG BERDAYA SAING DI
WILAYAH PERBATASAN NKRI.
26. • POSISI GEOGRAFIS : > 1000 m dpl, “terisolir” di kawasan “Heart of Borneo”
• CURAH HUJAN : relatif merata, tanpa Bulan Kering
• SUHU : minimum 18.8 oC, maksimum 28.8 oC, kelembaban udara 84.6%
• INPUT PERTANIAN : lokal, alami
• SUMBERDAYA GENETIK : Padi adan, Kerbau, Ayam, Ikan Pelian dan Organisme lokal lainnya.
KARAKERISTIK PERTANIAN SPESIFIK LOKAL
Organik
Padi
“Adan”
32. LABANG – TAU LUMBIS
PANJANG 30,8 KM
HUTAN BELUM DIBUKA
20,75 KM
LONG MIDANG
– TAU LUMBIS –
LABANG
MALINAU – LONG
BAWAN PANJANG
227,6KM HUTAN
BELUM DIBUKA
34,08KM
LONG NAWANG –
LONG PUJUNGAN
PANJANG RUAS 122,3
KM HUTAN BLM
TEMBUS 52,3KM
LONG KEMUAT –
LANGAP PANJANG
118KM HUTAN
BELUM DIBUKA 62
KM
MENSALONG – TAU
LUMBIS HUTAN
BELUM DIBUKA
105,4KM
LONG PUJUNGAN –
LONG KEMUAT
PANJANG 42KM,
HUTAN BELUM
DIBUKA 25 KM
Konektifitas Pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan
Utara
33. PEMBANGUNAN JALAN MALINAU - BINUANG
(KRAYAN SELATAN) DI KABUPATEN MALINAU
DAN KABUPATEN NUNUKAN
ADA 62 titik penyeberangan disepanjang ruas
jalan Malinau-binuang dengan bentang sungai
antara 20 sd 100 meter, baru terbangun 2 buah
jembatan dalam bentuk Rangka + Girder, dan 7
buah dalam bentuk Girder
37. PEMBANGUNAN TOKO INDONESIA
Rencana Pembangunan
Toko Indonesia di Provinsi
Kalimantan Utara yaitu
Kecamatan :
1. Krayan
2. Sebatik
3. Lumbis Ogong
4. Seimanggaris
5. Bahau Hulu
6. Pujungan
7. Kayan Hulu
8. Kayan Hilir
9. Kayan Selatan
38. 1. Tahun 2017 pemerintah
provinsi kalimantan utara
akan melakukan 3 kajian
lokasi yang akan
direncanakan sebagai PLBN
yaitu labang, long nawang
dan long midang
2. Untuk PLBN labang dan long
midang akan diusulkan
menjadi pusat perdagangan
perbatasan
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS
NEGARA (PLBN) LONG NAWANG, LABANG DAN LONG
MIDANG