Download as PDF, PPTX
More Related Content
Similar to 3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
- 1. Manajemen PPPK BKD KabupatenPemalang PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan
- 2. Prioritas Kerja 2019-2024 SimplifikasiRegulasi Penyederhanaan Birokrasi Transformasi Ekonomi Pembangunan Sumber Daya Manusia 2 3 4 5 Pembangunan Infrastruktur 1
- 4. DEFINISI UU No. 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS dan PPPK yang diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 5. Aparatur Sipil Negara Tugasdan Fungsi 1. Pelaksana Kebijakan Publik 2. Pelayan Publik 3. Perekat dan Pemersatu Bangsa 1. Melaksanakan Kebijakan Publik yang dibuat oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Memberikan Pelayanan pubik yang profesionl dan berkualitas 3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI Tugas Fungsi UU No. 5 tahun 2014 Ps. 10 dan Ps 11
- 6. Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja Konsep Dasar PPPK Tidak memiliki pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, tidak ada promosi dan mutasi Pegawai Honorer yang berubah status Direkrut untuk mengisi formasi tertentu Mempunyai NIPPPK yang berfungsi sebagai register Melaksanakan tugas pemerintahan dikhususkan untuk pelayanan dasar
- 7. Manajemen PPPK 7. Disiplin 8.Perlindungan 9. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja 1. Penetapan Kebutuhan 3. Penilaian Kinerja 5. Pengembangan Kompetensi 2. Pengadaan. 4. Penggajian dan Tunjangan 6. Pemberian Penghargaan
- 8. Manajemen PPPK dilakukan berdasarkanperjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. ❑Penilaian Kinerja Gaji dan tunjangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ❑Penggajian dan Tunjangan Contents ❑ Pengadaan a. Perencanaan; b. pengumumanlowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan ❑ Pengembangan Kompetensi Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jp dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. ❑Penetapan Kebutuhan Contents Penghargaan dapat berupa tanda kehormatan; kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. ❑Pemberian Penghargaan
- 9. Manajemen PPPK Disiplin. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja. Perlindungan. Pemutusan HubunganPerjanjian Kerja dengan hormat, Pemutusan Hubungan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat ❑Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: jaminan hari tua; jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum. ❑Perlindungan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin., dan PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. ❑Disiplin
- 10. Manajemen PPPK • CUTITAHUNAN • PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. • PPPK yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan. • CUTI BERSAMA • Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS. • CUTI SAKIT • Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. • CUTI MELAHIRKAN • Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, berhak atas cuti melahirkan. • CUTI The Power of PowerPoint | thepopp.com 10
- 12. Regulasi • Perpres 38tahun 2020 Tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK • Permenpanrb No. 71 tahun 2020 Tentang pemberian kuasa pengangkatan PPPK • PP No. 49 tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK • Permenpanrb No. 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerrja PPPK • Perpres 98 tahun 2020 Tentang gaji dan tunjangan PPPK • PP No. 11 tahun 2017 jo. PP No. 17 tahun 2020 Tentanag Manajemen PNS • UU No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 13.