Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan, dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr. Zar Rdj
Standar menggunakan istilah-istilah, sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam Daftar Istilah. Unuk dapat memahami dan menerapkan Standar secara benar, perlu dipertimbangkan makna khusus istilah pada Daftar Istilah. Lebih lanjut, Standar menggunakan istilah ‘harus’ untuk persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, dan istilah ‘semestinya’, untuk kesesuaian yang sangat dianjurkan (kecuali apabila berdasarkan pertimbangan profesional, keadaan yang ada membenarkan perlunya deviasi).
Standar terdiri dari dua kelompok utama: Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Atribut mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal.
Standar Kinerja mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal. Standar Atribut dan Standar Kinerja diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal.
Standar Implementasi merinci Standar Atribut dan Standar Kinerja dengan menyajikan persyaratan tertentu untuk setiap jenis jasa audit internal, yaitu dengan kode (A) untuk asurans/Assurance, dan kode (C) untuk konsultansi/Consulting.
Jasa assurance (asurans) merupakan kegiatan penilaian bukti obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subyek lainnya. Sifat dan ruang lingkup suatu penugasan asurans ditentukan oleh auditor. Pada umumnya, terdapat tiga pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan jasa asurans, yaitu (1) seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung dengan entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya – disebut pemilik proses; (2) seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian/assessment – disebut auditor internal; (3) seorang atau sekelompok orang yang memanfaaatkan hasil penilaian/assessment – disebut pengguna.
Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan, dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr. Zar Rdj
Standar menggunakan istilah-istilah, sebagaimana didefinisikan secara khusus dalam Daftar Istilah. Unuk dapat memahami dan menerapkan Standar secara benar, perlu dipertimbangkan makna khusus istilah pada Daftar Istilah. Lebih lanjut, Standar menggunakan istilah ‘harus’ untuk persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, dan istilah ‘semestinya’, untuk kesesuaian yang sangat dianjurkan (kecuali apabila berdasarkan pertimbangan profesional, keadaan yang ada membenarkan perlunya deviasi).
Standar terdiri dari dua kelompok utama: Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Atribut mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal.
Standar Kinerja mengatur sifat audit internal dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa audit internal. Standar Atribut dan Standar Kinerja diterapkan pada seluruh jenis jasa audit internal.
Standar Implementasi merinci Standar Atribut dan Standar Kinerja dengan menyajikan persyaratan tertentu untuk setiap jenis jasa audit internal, yaitu dengan kode (A) untuk asurans/Assurance, dan kode (C) untuk konsultansi/Consulting.
Jasa assurance (asurans) merupakan kegiatan penilaian bukti obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subyek lainnya. Sifat dan ruang lingkup suatu penugasan asurans ditentukan oleh auditor. Pada umumnya, terdapat tiga pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan jasa asurans, yaitu (1) seorang atau sekelompok orang yang terlibat secara langsung dengan entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan lainnya – disebut pemilik proses; (2) seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian/assessment – disebut auditor internal; (3) seorang atau sekelompok orang yang memanfaaatkan hasil penilaian/assessment – disebut pengguna.
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Pengukuran adalah: “The assignment of numerals to represent properties of material systems other than numbers”, yang berarti penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat.
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Pengukuran adalah: “The assignment of numerals to represent properties of material systems other than numbers”, yang berarti penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat.
Kode etik profesi akuntan menuju era global20ianpratama
Kemajuan ilmu pengetehauan teknologi, khususnya Teknologi sistem informasi dan komunikasi telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju pernyataan sistem ekonomi global, peyatuan sitem ekonomi global ini semakin mendorongnya tumbuhnya perusahaan- perusahaan multi nasional yang ber operasi melampui batas- batas suatu negara kesatuan aktivitas perekonomian ini terlihat jelas pada bursa saham perdaganagan valuta asing.
Dua Persoalaan Di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung kearah kesatuan ekonomi global yaitu:
a. Setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya.
Profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi.
Kode etik profesi akuntan menuju era global20ianpratama
Kemajuan ilmu pengetehauan teknologi, khususnya Teknologi sistem informasi dan komunikasi telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju pernyataan sistem ekonomi global, peyatuan sitem ekonomi global ini semakin mendorongnya tumbuhnya perusahaan- perusahaan multi nasional yang ber operasi melampui batas- batas suatu negara kesatuan aktivitas perekonomian ini terlihat jelas pada bursa saham perdaganagan valuta asing.
Dua Persoalaan Di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung kearah kesatuan ekonomi global yaitu:
a. Setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya.
Profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. IAI dalam Fakta
• IAI didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1957
• IAI adalah anggota dan pendiri organisasi profesi akuntan dunia-International
Federation of Accountants (IFAC) dan organisasi profesi akuntan regional-ASEAN
Federation of Accountants (AFA).
• IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia, baik yang
berpraktik sebagai akuntan publik, akuntan sektor publik, sektor privat, akuntan
pendidik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya.
• IAI bertanggungjawab menegakkan kode etik profesi, menyusun standar akuntansi,
melaksanakan ujian sertifikasi, dan menjalankan pendidikan profesional berkelanjutan.
• IAI memiliki perwakilan wilayah di 33 Provinsi
2
3. Pemikiran para Founding Fathers:
23 Desember 1957
Tudjuan Pendirian IAI
(Pasal 3 Akta Pendirian IAI):
1.Membimbing perkembangan
akuntansi serta
mempertinggi mutu
pendidikan akuntan
2.Mempertinggi mutu
pekerdjaan akuntan
4. a. Memperhatikan dan bilamana mungkin turut serta setjara
aktip dalam pendidikan dan penyelenggaraan udjian
akuntan dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan
jang diberi oleh jang berwajib.
b. Menjelenggarakan perpustakaan dan penerbitan-penerbitan
c. Menjelenggarakan Hari dan Kongres Akuntan.
d. Menetapkan aturan-aturan untuk melakukan perdjaan
akuntan ekstern dan intern jang akan ditentukan dalam
peraturan tersendiri jang selandjutnya disebut “Peraturan
Pekerdjaan Akuntan”.
e. Menjelenggarakan Pengadilan Akuntan dan
memungkinkan peradilan mengenai perselisihan-
perselisihan menurut ketentuan-ketentuan jang akan
ditetapkan dalam peraturan tersendiri jang selandjutnya
disebut “Peraturan Disiplin Anggota”.
f. Usaha-usaha lain jang tidak bertentangan dengan hukum.
Untuk mentjapai tudjuan-tudjuan dalam pasal 3 maka
diadakan usaha-usaha:
Pemikiran para Founding Fathers:
23 Desember 1957
5. “Menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek
akuntansi manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan
tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan
internasional.”
VISI IAI
MISI IAI
a. memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan
manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggungjawab, dan
lingkungan hidup;
b. mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan
akuntansi bagi masyarakat; dan
c. berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi
yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.
9. 1. Menata profesionalisme
Akuntan
2. Meningkatkan
akseptansi entitas
terhadap pemegang CA
3. Memperluas industri jasa
akuntansi
4. Pengembangan
pendidikan akuntansi
1. Penguatan dan penataan
organ-organ
kelembagaan IAI
2. Pendanaan
3. Peningkatan image dan
reputasi IAI
4. Hubungan internasional
5. Teknologi informasi dan
komunikasi
1. Kebijakan Publik
2. Pengembangan
Standar Akuntansi
Keuangan
3. Praktik Sektor
Publik
Terwujudnya IAI sebagai
organisasi yang menjaga
integritas dan
profesionalisme akuntan
Terwujudnya IAI sebagai
organisasi yang kuat di
internal dan berwibawa di
eksternal
Terwujudnya IAI sebagai
organisasi yang
memberikan value bagi
key stakeholders IAI
1 2 3
TUJUAN STRATEGIS IAI 2014-2018
10. Menata Profesionalisme Akuntan
SASARAN:
1. Menjamin profesionalisme Akuntan Indonesia melalui proses sertifikasi Akuntan
Profesional yang berkualitas
2. Menjaga integritas para Akuntan Profesional anggota IAI melalui penegakan kode etik
dan disiplin.
3. Mempunyai standar mutu pekerjaan Akuntan Profesional
4. Memiliki organ yang menjamin pelaksanaan standar mutu pekerjaan Akuntan
Profesional
5. Menjaga profesionalisme Akuntan Profesional melalui Pendidikan Profesional
Berkelanjutan (PPL)
6. Jumlah Akuntan Profesional meningkat
7. Menjamin kualitas ujian sertifikasi Kompetensi IAI lainnya
11. What are Professional
Accountancy Organizations?
•Professional Accountancy Organizations (PAOs) are
membership bodies comprised of individual professional
accountants, auditors, and/or accounting technicians who
perform a variety of roles in the accountancy field and
adhere to high-quality standards of practice.
International Federation of Accountants, Unearthing the Power of Professional Accountancy Organizations
12. 1. SMO 1 Quality Assurance
2. SMO 2 International Education Standards for Professional Accountants
and other EDCOM Guidance
3. SMO 3 International Standards, Related Practice Statements and Other
Papers Issued by the IASB
4. SMO 4 IFAC Code of Ethics for Professional Accountants
5. SMO 5 International Public Sector Accounting
6. SMO 6 Investigation and Discipline
7. SMO 7 International Financial Reporting Standards
Persyaratan IFAC
(referensi best practice)
13. STRUKTUR ORGANISASI IAI
13
KONGRES IAI – RAPAT ANGGOTA
Dewan Penasehat Majelis Kehormatan
• KAPd
• KASP
• KAPj
Dewan Pengurus Nasional
33 Wilayah
Badan-badan
• DPDA
• Komite Etika
• DSAP
• DKSAK
• DSAK
• DSAS
• DSPJA
• Tim Implementasi SAK
13
Kompartemen Wilayah MANAJEMEN
EKSEKUTIF
KONGRES IAI – RAPAT ANGGOTA
Dewan Penasehat Majelis Kehormatan
• KAPd
• KASP
• KAPj
Dewan Pengurus Nasional
33 Wilayah
Kompartemen Wilayah
14. DPDA MAJELIS
KEHORMATAN
merupakan
badan yang
melaksanakan
penegakan
disiplin anggota.
adalah badan
peradilan tingkat
banding yang
bertanggung
jawab kepada
Kongres.
PEMBINAAN ANGGOTA
14
DSAP DSPJA KOMITE
ETIKA
Merupakan dewan
yang menentukan
kebijakan, standar
kompetensi dan
menjamin kualifikasi
profesi Anggota
Utama melalui
aktivitas pendidikan
profesi akuntansi atau
ujian sertifikasi
akuntan profesional
serta penilaian
pengalaman praktik
keprofesian akuntansi
calon Anggota Utama.
merupakan
badan yang
mempunyai
otonomi untuk
menyusun dan
mengesahkan
standar profesi
jasa akuntansi,
berikut
interpretasinya.
Merupakan
badan yang
mempunyai
otonomi untuk
merumuskan dan
mengkodifikasika
n Kode Etik
Akuntan
Indonesia
BADAN IAI TERKAIT
SANKSI
BADAN IAI TERKAIT STANDAR
PEMBINAAN ANGGOTA
15. Ethics is ….
• Values and principles
acceptable to society
• Concerned with human
character and behaviour
• Goes beyond obeying laws,
rules and regulations
Why is ethics important?
• Trust
• Information
• Markets
• Mechanisms
16. KODE ETIK (Pasal 9 Anggaran Dasar IAI Tahun 2014)
• Kode Etik adalah aturan perilaku Etika akuntan dalam
memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
• Kode etik IAI meliputi:
a. Prinsip etika akuntan
b. Aturan etika akuntan; dan
c. Interpretasi aturan etika akuntan.
• Kode etik IAI mengikat seluruh anggota IAI
17. Kode Etik
• Kode etik merupakan aturan etika profesi bagi akuntan profesional dalam menjalankan pekerjaan,
baik dalam praktik publik maupun dalam bisnis.
• Kode etik yang digunakan harus mempertimbangkan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku
di Indonesia.
• Ketentuan di IESBA, Code merupakan ketentuan etika akuntan profesional yang bersifat
internasional. Kondisi dan ketentuan hukum dan regulasi di setiap negara hampir dapat dipastikan
berbeda.
• Kode etik merupakan aturan etika yang berlaku umum untuk akuntan, dan tidak ada perbedaan
aturan etika antar satu akuntan dengan akuntan lain yang merupakan anggota dari suatu
organisasi profesi.
• Dalam konteks tersebut, ketika terjadi pertentangan antara aturan etika dalam perikatan kerja dan
aturan etika dalam kode etik, maka seharusnya aturan etik dalam kode etik yang diunggulkan dan
digunakan.
• Kode Etik Akuntan Profesional dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh akuntan,
baik anggota dalam praktik publik maupun akuntan dalam bisnis dalam pemenuhan tanggung
jawab profesionalnya.
18. Kode Etik untuk Akuntan Profesional
International Indonesia
Standar IESBA Code yang diterbitkan oleh
IFAC
Mengadopsi IESBA Code
Kategori Has 3 main categories:
▪ Part A: General Application
▪ Part B: Members in Public practice
▪ Part C: Member in Business
Dua kategori yang akan diadopsi:
▪ Bagian A: Penerapan Umum
▪ Bagian C: Akuntan Profesional
dalam Bisnis
18
19. BAGIAN A
Prinsip Dasar Etika Profesi
• Seksi 100 Pengantar dan
Prinsip Dasar Etika Profesi
• Seksi 110 Prinsip Integritas
• Seksi 120 Prinsip Objektivitas
• Seksi 130 Prinsip Kompetensi
Profesional dan Kehati-hatian
• Seksi 140 Prinsip Kerahasiaan
• Seksi 150 Prinsip Perilaku
Profesional
BAGIAN B
Akuntan Profesional Pada Praktik
Publik
• Seksi 200 Pendahuluan
• Seksi 210 Penunjukkan Profesional
• Seksi 220 Konflik Kepentingan
• Seksi 230 Opini Kedua
• Seksi 240 Imbalan Jasa dan Bentuk
Remunerisasi Lainnya
• Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional
• Seksi 260 Hadiah dan Keramahtamahan
• Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien
• Seksi 280 Objektivitas
• Seksi 290 Independesi-Perikatan Audit
dan Review
• Seksi 291 Independensi-Perikatan
Assurance Lainnya
BAGIAN C
Akuntan Profesional Dalam
Bisnis
• Seksi 300 Pengantar
• Seksi 310 Benturan
Kepentingan
• Seksi 320 Persiapan dan
Pelaporan Informasi
• Seksi 330 Bertindak dengan
Keahlian yang Cakap
• Seksi 340 Kepentingan
Keuangan, Kompensasi, dan
Insentif dikaitkan ke Pelaporan
Keuangan dan Pengambilan
Keputusan
• Seksi 350 Bujukan
Adopsi Code of Ethics IFAC *
* dalam proses adopsi oleh Komite Etika-belum disahkan
21. Bagian Kode Etik
Bagian A “Prinsip Dasar Etika Profesi”
Bagian B “Akuntan Profesional Dalam Praktik Publik”
Bagian C “ Akuntan Profesional Dalam Bisnis”
22. Bersikap lugas dan jujur dalam menjalankan semua hubungan profesional dan bisnis
Tidak bias, tidak ada benturan kepentingan, atau tidak ada pengaruh yang tidak
wajar dari orang lain mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.
memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk
memastikan bahwa klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten
berdasarkan perkembangan terbaru dalam praktik, legislasi, dan teknik, serta bertindak
sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.
Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis,
dan, dengan demikian, tidak membuka informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada
kewenangan spesifik dan layak, kecuali terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional
untuk mengungkapkan, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan sendiri
atau pihak ketiga.
Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Integritas
Objektivitas
Kompetensi
Profesional dan
Kehati-hatian
Kerahasiaan
Perilaku
Profesional
A. Prinsip Dasar Etika Profesi
23. B. Akuntan Profesional Dalam Praktik Publik
Sifat dan signifikansi suatu ancaman yang sangat beragam,
tergantung sifat dan jenis jasa profesional yang diberikan
kepada klien audit laporan keuangan, klien asurans selain klien
audit laporan keuangan atau klien selain klien asurans.
25. Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau
menguranginya ke tingkat dapat diterima dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
a. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, legislasi, atau regulasi;
dan
b. Pencegahan dalam lingkungan kerja
26. C. Akuntan Profesional Dalam Bisnis
Bagian ini menggambarkan bagaimana kerangka konseptual
diterapkan pada situasi tertentu bagi akuntan profesional dalam
bisnis
Bagian ini tidak menggambarkan semua keadaan dan
hubungan yang mungkin dihadapi oleh akuntan profesional
dalam bisnis, yang menciptakan atau dapat menciptakan
ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi
28. Tanggung Jawab Akuntan Profesional Dalam
Bisnis
Penyusunan dan
pelaporan informasi
keuangan
Memberikan
informasi lain yang
menjadi dasar bagi
organisasi yang
mempekerjakan dan
pihak ketiga
Menyediakan
pengelolaan
keuangan yang
efektif dan nasihat
kompeten dalam
beragam urusan
terkait bisnis
31. Benturan Kepentingan
Benturan kepentingan menciptakan ancaman pada objektivitas dan mungkin menciptakan
ancaman terhadap prinsip-prinsip fundamental lain. Ancaman seperti itu mungkin diciptakan
ketika:
Akuntan profesional melakukan kegiatan profesionalnya berhubungan dengan masalah
tertentu untuk dua pihak atau lebih yang kepentingannya sehubungan dengan masalah
yang berbenturan tersebut.
Kepentingan akuntan profesional sehubungan dengan masalah khusus dan kepentingan
dari pihak yang mana akuntan profesional melakukan kegiatan profesionalnya terkait
dengan masalah yang berbenturan.
32. Penerapan Perlindungan terhadap
Benturan Kepentingan
Merestrukturisasi atau memisahkan tanggungjawab dan tugas tertentu.
Mendapatkan pengawasan yang tepat, sebagai contoh, melakukan dibawah supervisi seorang
direktur eksekutif atau non eksekutif.
Menarik diri dari proses pembuatan keputusan yang berhubungan dengan masalah sehingga
menimbulkan benturan kepentingan.
Berkonsultasi dengan pihak ketiga, seperti organisasi profesional, konsultan hukum atau akuntan
profesional lain.
34. Persiapan dan Pelaporan Informasi
Akuntan profesional dalam bisnis harus menyiapkan atau merepresentasikan informasi dengan adil,
jujur, dan sesuai dengan standar profesional yang relevan sehingga informasi tersebut dapat
dimengerti dalam konteksnya.
Akuntan profesional dalam bisnis yang mempunyai tanggung jawab mempersiapkan atau menyetujui
tujuan umum laporan keuangan organisasi harus merasa puas bahwa pernyataan keuangan tersebut
sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.
35. PMK 25/2014 Akuntan Beregister Negara
1. Menteri (PPAJP) berwenang melakukan pembinaan terhadap
Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Dalam melaksanakan pembinaan, PPAJP dapat bekerjasama
dengan asosiasi profesi akuntan.
3. Pembinaan mencakup:
a. penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan;
b. perumusan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan profesi
Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi;
c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi terhadap
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan pembinaan lainnya berkaitan dengan pengembangan Akuntan
dan Kantor Jasa Akuntansi.
35
36. PMK 25/2014 Akuntan Beregister Negara
1. Kewajiban Akuntan:
a. Menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL
kepada Asosiasi Profesi Akuntan;
b. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan;
c. Mematuhi kode etik;
d. Mematuhi standar profesi yang diterbitkan Asosiasi Profesi Akuntan; dan
e. Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan
data.
2. Kewajiban Kantor Jasa Akuntansi:
a. Memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu;
b. Memasang nama dan nomor izin di depan Kantor Jasa Akuntansi;
c. Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan data
Kantor Jasa Akuntasi;
d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada akhir
bulan Maret tahun berikutnya.
36
37. PMK 25/2014 Akuntan Beregister Negara
1. Menteri (PPAJP) berwenang melakukan pembinaan terhadap
Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Dalam melaksanakan pembinaan, PPAJP dapat bekerjasama
dengan asosiasi profesi akuntan.
3. Pembinaan mencakup:
a. penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan;
b. perumusan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan profesi
Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi;
c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi terhadap
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan pembinaan lainnya berkaitan dengan pengembangan Akuntan
dan Kantor Jasa Akuntansi.
37
38. PMK 25/2014 Akuntan Beregister Negara
1. Menteri memberikan sanksi administratif kepada Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi atas
pelanggaran terhadap PMK yang ditetapkan oleh Kepala PPAJP.
2. Sanksi administratif dapat berupa:
a. Rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu;
b. Peringatan;
c. Pembekuan; atau
d. Pencabutan dari Register Negara Akuntan atau pencabutan izin usaha Kantor Jasa
Akuntansi.
3. Menteri dapat meminta pertmbangan kepada Asosiasi Profesi Akuntan dalam mengenakan
sanksi administratif.
4. Menteri mengenakan sanksi pencabutan dari Register Negara Akuntan apabila Asosiasi Profesi
Akuntan mencabut sertifikat akuntan profesional.
38
