Tugas kelompok ini merupakan review terhadap perencanaan desain tapak pengelolaan pariwisata di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum. Perencanaan ini menggunakan pendekatan top-down dengan mempertimbangkan peraturan dan potensi wilayah, serta mengakomodasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di kawasan konservasi.

1. TUGAS KELOMPOK REVIEW PERENCANAAN
KEGIATAN PERENCANAAN DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA PADA ZONA
PEMANFAATAN BUKIT TEKENANG TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM
Disusun oleh :
BRAMANTIYO MARJUKI 21040116410036
ISHARI KURNIAWAN 21040116410037
SURYA TRI ESTHI WIRA HUTAMA 21040116410014
HEFRINAL LUBIS 21040116410056
MISSY HARIYANTI WIJAYA 21040116410015
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
2016

2. I. PENDAHULUAN
Kegiatan yang dilakukan di zona pemanfaatan di Taman Nasional Danau Sentarum pada
dasarnya ditujukan agar kegiatan pengelolaan kawasan dapat lebih tertata dan bermanfaat
semaksimal mungkin baik di sisi konservasi lingkungan maupun ekonomi masyarakat di sekitar
kawasan. Dalam rangka kepentingan tersebut diatas, maka Balai Taman Nasional Danau Sentarum
menyusun desain tapak untuk pengelolaan pariwisata pada zona pemanfaatan ruang yang menjadi
wilayah kerjanya. Uraian berikut ini akan membahas mengenai hasil tinjauan (review) terhadap
produk perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau
Sentarum.
II. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN
Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Bukit Tekenang disusun berdasarkan
pemahaman situasi dan permasalahan di lapangan yang antara lain:
1. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum merupakan kawasan pelestarian alam, sehingga
diperlukan penanganan khusus untuk menjaga kualitas lingkungan.
2. Kawasan Bukit Tekenang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan pariwisata, sehingga
sesuai peraturan perundangan Dirjen P.5/IV-SET/2015 yang berlaku harus disusun desain
tapak pengelolaannya.
3. Tanpa pengaturan pengelolaan, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan ekosistem, penurunan
kualitas lingkungan, dan gangguan keragaman flora fauna. Di sisi lain, penetapannya sebagai
zona pemanfaatan pariwisata menghendaki adanya dukungan dan perencanaan terhadap
pengembangan kepariwisataan.
4. Keberadaan masyarakat setempat dengan karakteristik sosial budaya yang khas, yang harus
difasilitasi dan diakomodir dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.
5. Terdapat beberapa hambatan terkait kondisi alam di Bukit Tekenang untuk pengembangan
wilayah yang antara lain:
 Tanah dari perbukitan tidak subur dan beberapa lereng bukit seperti Bukit Vega, Bukit
Semujan dan Menyukung. Lereng-lereng yang dulunya ditanami sekarang tandus dan
hanya tumbuh paku-pakuan dan semak (Bukit Tekenang, Bukit Lempai dan Bukit Seligi).
 Topografi Taman Nasional Danau Sentarum umumnya merupakan dataran yang
berbentuk flat atau lebak lebung yang merupakan daerah hamparan banjir.

3.  Aksesibilitas untuk menuju bukit Tekenang hanya bisa melalui kendaraan air,
dikarenakan lokasi berada didalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.
Perumusan permasalahan perencanaan yang baik setidaknya mengandung aspek dampak,
urgensi dan kemungkinan realisasi. Lebih lanjut, berdasarkan urgensi permasalahannya, masalah
dapat dipandang sebagai permasalahan obyektif, permasalahan aktual dan permasalahan strategis.
Terkait dengan dampak, terlihat jelas bahwa jika pengelolaan pariwisata dan aktivitas masyarakat di
sekitar Bukit Tekenang ini tidak diatur melalui kebijakan zonasi, kemungkinan terjadi perkembangan
pemanfaatan lahan yang tidak terkontrol yang pada gilirannya akan mengancam fungsi konservasi di
dalam kawasan. Sedangkan jika dipandang dari sudut realistis atau tidak, permasalahan yang
diangkat bisa dianggap realistis dikarenakan pada kenyataannya, kepariwisataan minat khusus di
Bukit Tekenang sudah mulai tumbuh.
Dilihat dari tingkat urgensi permasalahan, kebijakan zonasi melalui desain tapak pengelolaan
pariwisata memiliki unsur strategis, yang dalam hal ini adalah upaya antisipasi terhadap kemungkinan
pemanfaatan lahan untuk kepentingan masyarakat setempat dan pengelolaan pariwisata yang tidak
terkontrol. Dengan adanya zonasi, diharapkan Balai Taman Nasional dapat memiliki legitimasi
kebijakan yang kuat untuk mengontrol dan menentukan arah pengembangan pengelolaan pariwisata
dan pola kehidupan masyarakat setempat, agar tidak mengancam fungsi konservasi. Lebih lanjut,
terdapat unsur aktual dari permasalahan yang diangkat, yaitu hambatan faktor alam dan keberadaan
masyarakat setempat yang telah menghuni kawasan dalam waktu yang lama, dimana masyarakat ini
akan terus tumbuh dan berkembang seiring perbaikan tingkat kelayakan hidupnya. Masyarakat
setempat yang menggantungkan kehidupan pada ketersediaan sumberdaya di sekitar kawasan
dikhawatirkan akan berekpansi dalam memanfaatkan sumberdaya alam di sekitar kawasan yang
dapat mengancam keberlanjutan fungsi konservasi kawasan, sehingga diharapkan kebijakan zonasi
melalui desain tapak ini dapat menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan fungsi konservasi.
III. PENDEKATAN PERENCANAAN YANG DIGUNAKAN
III.1 PENDEKATAN DARI ATAS (TOP DOWN APPROACH) DARI ASPEK METODOLOGI
Dalam pelaksanaan penyusunan desain tapak, dilihat dari aspek metodologi penyusunan
perencanaan,Balai Taman Nasional Danau Sentarum menggunakan pendekatan perencanaan dari
atas (Top Down Approach). Pendekatan perencanaan dari atas merupakan pendekatan umum yang
banyak dipakai dalam bidang penataan ruang di Indonesia, mengingat pada saat ini pengaturan
pengelolaan kawasan di Indonesia masih bertumpu pada pemerintah dan pengelola negara, baik

4. pusat maupun daerah. Alur umum proses perencanaan wilayah di Indonesia (Gambar 1) dimulai dari
Tahap Proses penyusunan perencanaan dilanjutkan tahap implementasi. Implementasi penataan
ruang ditinjau kembali dalam kurun waktu tertentu yang disebut dengan tahap pengendalian.
Keluaran dari tahap pengendalian dapat berupa penyesuaian implementasi, atau perubahan
terhadap rencana pengembangan kawasan (kembali ke tahap penyusunan perencanaan).
Gambar 1. Alur Perencanaan Tata Ruang di Indonesia (Rukmana, 2015)
Dalam pendekatan perencanaan dari atas ini, Balai Taman Nasional Danau Sentarum
mendasarkan pada beberapa peraturan dan instrument kebijakan yang disusun oleh pemangku
kebijakan yang lebih tinggi (dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Pelestarian Alam). Melalui serangkaian peraturan tersebut, Balai Taman Nasional Danau Sentarum
menterjemahkan dan mengimplementasikan peraturan tersebut dalam bentuk rencana desain tapak
pengelolaan pariwisata pada zona pemanfaatan. Peraturan yang menjadi dasar kegiatan adalah
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 230/IV-SET/2014
tentang Zona Pemanfaatan Pariwisata, dimana Bukit Tekenang merupakan salah satu kawasan yang
ditetapkan sebagai zona pemanfaatan pariwisata. Penetapan zona pemanfaatan pariwisata
berimplikasi pada keharusan penyusunan desain tapak sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor P.5/IV-SET/2015. Peraturan
tersebut terakhir ini memuat mengenai konsepsi, ketentuan, kriteria, dan teknis zonasi kawasan.
Dengan demikian maka adanya kemungkinan kolaborasi dan penyertaan masyarakat dalam penataan
kawasan dan zonasi tapak relatif terbatas.
III.2 PENDEKATAN BERBASIS ASET (ASSET BASED APPROACH) DARI ASPEK ISU DAN PERMASALAHAN
Pendekatan berbasis aset adalah salah satu jenis pendekatan perencanaan menurut Ohm
(1999). Ciri khas pendekatan ini antara lain identifikasi dan penentuan aset atau potensi yang
khas/unik/penting dari suatu wilayah. Selanjutnya, perencanaan disusun dengan berfokus pada
semangat untuk melindungi atau memberdayakan keunikan tersebut untuk kemaslahatan bersama.

5. Dalam kaitannya dengan penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Bukit Tekenang, Balai
Taman Nasional Danau Sentarum menggunakan pendekatan ini di dalam tahapan zonasi tapak.
Perbedaannya dengan pendekatan aset yang diuraikan oleh Ohm (1999), kriteria dan zonasi tapak
dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional tanpa atau hanya sedikit melibatkan masyarakat lokal (top
down based). Zonasi Tapak dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria zonasi sesuai
peraturan yang ada, kemudian dilanjutkan inventarisasi data biofisik kawasan, data zonasi penetapan
kawasan untuk fungsi tertentu menurut peraturan lain, data penutup/penggunaan lahan eksisting,
data potensi bencana, dan data aset pariwisata eksisting, kemudian baru dilakukan zonasi dan
penentuan lokasi prasarana wisata baru sesuai aturan zonasi dan hasil analisa data.
III.3 PENDEKATAN INKREMENTAL (DISJOINTED INCREMENTALISM APPROACH) DARI ASPEK CARA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pendekatan inkremental adalah salah satu jenis pendekatan perencanaan dilihat dari aspek
cara pengambilan keputusan (decision making), selain pendekatan rasional dan pendekatan mixed
scanning (Etzioni, 1967). Berbeda dengan pendekatan rasional, pendekatan inkremental hanya
berfokus pada tujuan jangka pendek dan strategi yang terfokus untuk permasalahan tertentu. Dalam
penyusunan Zonasi Tapak untuk Pengelolaan Pariwisata di Bukit Tekenang, Balai Taman Nasional
Danau Sentarum hanya berfokus pada kondisi prasarana eksisting yang ada di Bukit Tekenang dalam
melakukan zonasi tapak. Penggunaan pendekatan rasional dimana seluruh aspek
(fisik,sosial,ekonomi,budaya, infrastruktur) dinilai baru dilakukan zonasi tampaknya tidak dilakukan.
Hal ini mungkin didasarkan pada pertimbangan bahwa upaya pengubahan penggunaan lahan
eksisting secara radikal (sebagai salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat
penggunaan pendekatan rasional yang bersifat holistik) akan dapat menimbulkan resistensi di
masyarakat. Dengan berangkat melakukan zonasi dengan menyesuaikan dari kondisi yang telah ada,
Balai Taman Nasional Danau Sentarum hanya tinggal memikirkan mekanisme pengembangan
kawasan melalui kebijakan pembangunan sarana dan prasarana agar pengelolaan kawasan wisata
dapat lebih baik di masa depan dan mendatangkan keuntungan ekonomi.
III.4 PENDEKATAN PROAKTIF (PROACTIVE APPROACH) DARI ASPEK ORIENTASI WAKTU
Pendekatan proaktif merupakan salah satu jenis pendekatan perencanaan yang diuraikan
oleh Ackoff (1981). Pendekatan ini menyoroti partisipasi aktif dari pemangku kebijakan untuk
menghasilkan kondisi masa depan yang lebih baik melalui serangkaian tahapan perencanaan dan

6. implementasi perencanaan tersebut dalam bentuk pembangunan (fisik atau non fisik). Pendekatan ini
berangkat dari semangat bahwa kondisi di masa depan harus lebih baik dari kondisi sekarang, dan
perencanaan dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut, sekaligus mengkontrolnya. Balai Taman
Nasional Danau Sentarum mewujudkan semangat tersebut dalam bentuk penentuan lokasi prasarana
pariwisata baru seperti, Dermaga, Mushala, Tempat Pemandian Umum, Gardu Pandang, Arboretum,
Camping Ground, Rumah Pohon dan fasilitas hiking/tracking.
IV. METODE PERENCANAAN
Penyusunan desain tapak di kawasan Taman Nasional sebagai bentuk implementasi Rencana
Pengelolaan Taman Nasional dan dilaksanakan di zona yang sesuai dengan peruntukannya yaitu zona
Pemanfaatan. Proses penyusunan desain tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di kawasan konservasi
harus berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi
Alam Nomor: P.5/IV-SET/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan Dan Konservasi Alam Nomor P.3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain
Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya
dan Taman Wisata Alam. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut penyusunan desain
tapak pengelolaan pariwisata alam dan pembuatan peta desain tapak pengelolaan pariwisata alam
disusun berdasarkan analisis data dan informasi.
Selain melakukan kegiatan konservasi, pengelola kawasan konservasi juga mengemban tugas
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Pemberdayaan masyarakat
dibidang pariwisata alam menjadi salah satu bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat dijadikan subjek pengelolaan pariwisata alam. Oleh karena itu perencanaan kegiatan
pengelolaan pariwisata alam sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Aspirasi
masyarakat ini harus digali sebaik mungkin dalam tahapan pengumpulan informasi. Aspirasi
masyarakat ini kemudian dimasukkan sebagai bahan masukan atau dasar dalam penyusunan
perencanaan.
Gambar 2.
Alur penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Wisata Alam
Rencana
Pengelolaan
Taman Nasional
Zonasi
Desain Tapak
Pengelolaan
Pariwisata Alam

7. Gambar 3.
Diagram tahapan yang harus dilalui sebelum penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Wisata Alam
Metode analisis adalah unsur sangat penting dalam suatu perencanaan, karena
menggambarkan bagaimana sebuah perencanaan dirumuskan. Jika dalam suatu perencanaan tidak
menggunakan metode yang tepat maka dikhawatirkan perencanaan yang dihasilkan juga kurang baik.
Dalam penyusunan Desain Tapak Bukit Tekenang ini metode analisis perencanaan yang digunakan
adalah metode analisis tapak, dan kemudian hasil analisis tapak ini dijabarkan secara deskriptif
kualitatitf. Dalam dokumen Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Bukit Tekenang ini, tahapan-
tahapan dan metode analisis tapak ini tidak dijelaskan secara detail dalam satu bab khusus. Sehingga
menimbulkan pertanyaan bagaimana cara mendapatkan hasil akhir analisis tapak tersebut. Selain itu,
terkait dengan penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam yang melibatkan partisipasi
masayarakat, informasi yang digunakan juga tidak disebutkan siapa saja sumber informasi dan
bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi untuk
perbaikan perencanaan selanjutnya.
Persiapan
Penyusunan
Desain Tapak
• Pembentukan Tim Kerja
• Penyiapan peta dan data pendukung desain tapak
• Penyiapan Rencana Kerja
Analisis
Tapak
• Observasi lapangan
• Analisis data
• Penggalian Informasi
Penyusunan
Desain Tapak
• Penyusunan Desain Tapak
• Pembahasan
• Penilaian dan Pengesahan
Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam

8. V. RANGKAIAN TINDAKAN DALAM PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Kegiatan Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata pada
Zona Pemanfaataan Bukit Tekenang Taman Nasional Danau Sentarum mengacu pada Peraturan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor: P.5/IV-SET/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor
P.3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di
Suaka Margasatwa,Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman wisata alam.
Kesesuaian dan/atau kecukupan terhadap rangkaian tindakan yang disusun di dalam proses
perencanaan Kegiatan Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata pada Zona Pemanfaataan
Bukit Tekenang Taman Nasional Danau Sentarum adalah pada dasarnya dapat dilihat apakah
sepenuhnya dilaksanakan atau tidak dari uraian isi Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan
Dan Konservasi Alam Nomor: P.5/IV-SET/2015 tersebut. Dalam Dokumen yang telah disusun dapat
dilihat tindakan proses perencanaan yang dilakukan telah sesuai yaitu adanya persiapan penyusunan,
dimana persiapan pembentukan Tim Kerja, Penyiapan Peta dan data – data pendukung dalam analisis
desain tapak seperti ; Kondisi fisik dan biologi daerah perencanaan, kondisi sosial ekonomi dan
budaya serta infrastruktur daerah perencanaan, kemudian telah adanya penyiapan rencana kerja.
Untuk mengenai Substansi Buku Desain Tapak pada lampiran yang di minta dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor: P.5/IV-SET/2015 tersebut telah
terakomodir pada umumnya dalam dokumen Kegiatan Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan
Pariwisata pada Zona Pemanfaataan Bukit Tekenang Taman Nasional Danau Sentarum. Namun ada
yang belum dituangkan dalam uraian Kondisi Umum Areal Desain Tapak yaitu Bagaimana Tata Guna
Lahan disekitar Tapak Perencanaan tersebut. Kemudian dalam analisis Tapak tidak ditampilkan
Diagram Analisis Tapak. Berikut ini disajikan tabel hasil perbandingan antara standar baku substansi
desain tapak dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor:
P.5/IV-SET/2015 dan hasil kegiatan penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Bukit Tekenang,
Taman Nasional Danau Sentarum.

9. Tabel 1
Kesesuaian Dokumen Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata pada Zona Pemanfaataan Bukit
Tekenang Taman Nasional Danau Sentarum Rangkaian Substansi Desain Tapak sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor: P.5/IV-SET/2015 :
No Substansi Desain Tapak Kelengkapan Di Dokumen
I. PENDAHULUAN
a Latar Belakang ada
b Maksud dan Tujuan ada
c Ruang Lingkup ada
d Sasaran ada
II. KONDISI UMUM AREAL DESAIN TAPAK
a Kondisi Fisik ada
b Kondisi Biologi ada
c Peninggalan Sejarah ada
d Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ada
e Infrastruktur ada
f Tata Guna Lahan disekitar Tapak Tidak ada
III. PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN TAPAK
a Pertimbangan Kebijakan ada
b Pertimbangan Ekologis ada
c Pertimbangan Teknis ada
d Pertimbangan Sosial dan Budaya ada
e Rencana Pengembangan Wilayah ada
IV. ANALISIS TAPAK
a Kesesuaian Pengembangan Tapak Untuk Ruang Usaha ada
b Kesesuaian Pengembangan Tapak Untuk Ruang Publik ada
c Digram Analisis Tapak Tidak ada
d Alternatif Pengembangan ada
V. DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM
a Ruang Usaha ada
b Ruang Publik ada
VI Lampiran (peta desain Tapak) ada

10. VI. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN DALAM PROSES PERENCANAAN
Dalam melakukan suatu rangkaian perencanaan secara garis besar dibutuhkan beberapa
tahapan dan memilih proses pada setiap tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan yang
ideal. Pada rangkaian proses perencanaan secara umum adalah:
Gambar 4.
Alur Perencanaan Ideal
VI.1 Tahapan Perumusan tujuan
Perumusan tujuan perencanaan pengelolaan terhadap zona pemanfaatan pariwisata alam
Bukit Tekenang kawasan Taman Nasional Danau Sentarum tidak memiliki latar belakang suatu
permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan. Dalam menentukan latar belakang nantinya
akan mengarah pada tujuan, sehingga bila pada latar belakang tidak ada permasalahan yang harus
diselesaikan pada tahapan perencanaan maka tujuan dari perencanaan adalah untuk mengexplore
kondisi eksisting. Sistem perencanaan yang digunakan berorientasi pada pengembangan suatu
inovasi baru dengan melihat suatu peluang dari kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.
Kekurangan pada tahapan perencanaan yang dilakukan adalah perumusan tujuan hanya secara
normatif, sehingga kurang mengexplorasi peluang baik external dan internal pariwisata. Dampak dari
kekurangan tersebut akan berpengaruh pada tujuan dari perencanaan.
Pada perencanaan tersebut menentukan tujuan utama yaitu, menjamin pengelolaan
pariwisata alam yang sesuai kaidah, prinsip dan fungsi konservasi dan menghindari pengembangan
pariwisata secara spontan yang mengakibatkan dampak negatif serta dapat memberikan
kenyamanan, keamanan dan kepuasan berkunjung. Tujuan yang diberikan sangat kontradiksi dengan
hal yang melatar belakangi untuk dilakukannya kajian tersebut.
Merumuskan
Tujuan
Input data
eksisting
Analisis
Skenario
Rencana
Pemilihan
Skenario
Rencana
Evaluasi

11. VI.2 Tahapan input data eksisting
Pada tahap input data eksisting maka yang dilakukan adalah mengumpulkan data eksisting
tentang Taman Nasional Danau Sentarum. Data eksisting yang dikumpulkan berupa data kondisi fisik
dan data sosial. Pada dokumen sangat jelas ada beberapa bagian subbab yang tidak tertulis dan tidak
dijelaskan, sehingga berkurangnya informasi untuk dilakukan pada tahapan selanjutnya. Dalam
melakukan kompilasi data produk perencanaan tidak dilengkapi dengan penjelasan metode yang
akan dilakukan dan desain survey yang berfungsi untuk memastikan kebutuhan data sesuai tujuan.
Kondisi tersebut menjadi kekurangan dalam perencanaan dokumen yang berdampak terhadap
kolektif data yang tidak tersetruktur dan menyulitkan pada tahapan analisa. Kondisi tersebut sangat
tidak efektif dalam melakukan perencanaan, sehingga boros pada sumber daya penyusun.
VI.3 Tahapan Analisis
Tahapan analisis adalah tahapan untuk mengolah dan mengkompilasi data yang telah
dikumpulkan. Pada tahapan analisis penyusun hanya menyertakan analisis tapak sebagai analisis
pada pengelolaan terhadap zona pemanfaatan pariwisata alam Bukit Tekenang kawasan Taman
Nasional Danau Sentarum. Tentunya banyak kekurangan dalam tahapan analisis ini, dimana dalam
proses perencanaan tidak hanya bisa bertumpu pada analisis tapak dikarenakan tujuan dari
perencanaan ini adalah untuk mengakomodir pariwisata, sehingga bobot dalam pembahasan
pariwisata masih sangat minim.
VI.4 Tahapan Skenario Perencanaan, Pemilihan Skenario dan Evaluasi
Pada tahapan penyusunan dokumen desain tapak masih belum mengakomodir beberapa
skenario sebagai pilihan untuk melakukan perencanaan. Kondisi tersebut tentunya tidak ada proses
pembandingan antara suatu skenario perencanaan dengan perencanaan lainnya, sehingga tidak
memungkinkan untuk ditentukan skenario yang terbaik.
Pada perencanaan tidak dilakukan penentuan skenario, sehingga tidak dilakukan tahapan
pemilihan skenario. Pada dokumen perencanaan hanya langsung melakukan perencanaan, sehingga
tidak dilakukan tahapan analisis untuk mengambil keputusan.

12. VII. KESIMPULAN
Dari hasil uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Perencanaan Desain Tapak Zona
Pemanfaatan Pariwisata Bukti Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum merupakan produk
perencanaan yang bersifat satu arah (top down) inkremental yang dirumuskan oleh Balai Taman
Nasional Danau Sentarum yang ditujukan untuk memberikan payung hukum dan arahan yang lebih
terkontrol dari sisi pemerintah terhadap pengelolaan pariwisata minat khusus di Bukit Tekenang.
Adanya pengaturan pola ruang dalam bentuk tapak pengelolaan diharapkan dapat mengantisipasi
pengelolaan pariwisata dan pola kehidupan masyarakat setempat yang tidak terkontrol dan
mengancam fungsi konservasi kawasan. Namun demikian, dalam penyusunannya terdapat beberapa
aspek yang belum terpenuhi, terutama apabila merujuk pada peraturan yang mendasari penyusunan
desain tapak, dimana terdapat beberapa tahapan yang belum dipenuhi seperti pertimbangan
penggunaan lahan eksisting dan metode analisis yang tidak diuraikan secara komprehensif. Dilihat
dari sisi kelengkapan tahapan perencanaan, kebijakan perencanaan pola ruang yang disusun belum
mempertimbangkan keberadaan zonasi alternatif (pemilihan skenario), sehingga tidak dapat
dilakukan evaluasi dan komparasi lebih lanjut terkait tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan zonasi.
Ketiadaan alternatif skenario ini mungkin akan berkonsekuensi pada pengulangan proses
perencanaan dari awal apabila nanti dalam implementasi kebijakan ditemui kendala di lapangan.
DAFTAR PUSTAKA
Ackoff, R. (1981). Creating the Corporate Future: Plan or be Planned. John Wiley, New York.
Etzioni, A. (1967). Mixed-Scanning: A Third Approach to Decision-Making. Public Administration
Review, 27 (5), 385-392.
Ohm, B. W. (1999). Guide to Community Planning in Wisconsin. Dept. of Urban & Regional Planning,
University of Wisconsin--Madison/Extension, Wisconsin.
Rukmana, D. (2015). The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto’s
New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area. International Planning
Studies, 20 (4).