Wonogiri Development, Reduce Disparity, Reduce Inequity (Final Report Planning Studio)

Halaman I . 0
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN WONOGIRI
[ L A P O R A N A K H I R ]
E-mail : ppw2016@gmail.co.id

Halaman I . 2
Bab 1 I P e n d a h u l u a n
Bab 2 I Existensi Kabupaten Wonogiri
I Analisis Sistim Aktifitas Unggulan
Tujuan Perencanaan ................................................................................... IV. 1
Konsep Dasar Pengembangan Wilayah ....................................................... IV. 1
Konsep Peningkatan Peran Stakeholder ..................................................... IV. 4
Konsep Peningkatan Daya Saing ................................................................. IV. 9
Konsep Keterkaitan Antar Sektor ............................................................... IV. 23
Penetapan Skenario Pengembangan .......................................................... IV. 27
Bab 4 I Konsep dan Skenario Pengembangan Wilayah
Penetapan Sasaran Pembangunan ............................................................. V. I
Perumusan Strategi Pembangunan ............................................................. V. I
Rencana Detail Pembangunan ..................................................................... V. 15
Bab 5 I Rencana Program Pembangunan
Latar Belakang ............................................................................................ I. 3
T u j u a n ..................................................................................................... I. 4
Sasaran ....................................................................................................... I. 5
Ruang Lingkup .............................................................................................. I. 5
K e r a n g k a P i k i r ................................................................................ I. 6
Karakteristik Agregat Wonogiri ................................................................... II. 1
A. Wonogiri dalam Konstelasi Wilayah Sekitar ....................................................... II. 1
B. G e o g r a f i s .................................................................................................. II. 2
C. E k o n o m i ...................................................................................................... II. 2
D. D e m o g r a f i ................................................................................................. II. 6
Karakteristik Intra Wilayah .......................................................................... II. 10
A. Karakteristik Fisik Geografis.............................................................................. II. 10
B. Perekonomian Intra Wilayah............................................................................... II. 11
C. Sarana dan Prasarana ...................................................................................... II. 20
D. Karakteristik Demografi .................................................................................... II. 38
E. Lima Karakter Masyarakat Wonogiri .................................................................. II. 41
F. Stakeholder Mapping ........................................................................................ II. 42
G. Perumusan Isu Spesifik ..................................................................................... II. 51
Bab 3
Analisis Komoditas Pengembangan Utama .................................................. III. 1
Analisis Aktifitas Makro Wilayah .................................................................. III. 33
Analisis Mikro Wilayah Utara ....................................................................... III. 35
Analisis Mikro Wilayah Selatan .................................................................... III. 38
Analisis Integrasi Antar Wilayah Mikro ....................................................... III. 40

Halaman I . 3
L A T A R B E L A K A N G
Pembangunan wilayah bertujuan
untuk meningkatkan daya saing wilayah,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
mengurangi ketimpangan antar wilayah,
serta memajukan kehidupan masyarakat.
Selain meningkatkan daya saing,
Pembangunan wilayah juga mengupayakan
keseimbangan pembangunan antar daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah. Indikator utama
keberhasilan pembangunan wilayah
merupakan gambaran capaian kinerja
pembangunan wilayah secara umum yang
dapat dilihat dari terjadinya pertumbuhan
ekonomi, pengurangan pengangguran dan
penurunan angka kemiskinan (Bappenas,
2015).
Salah satu daerah di Provinsi Jawa
Tengah yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan adalah Kabupaten Wonogiri.
Namun berdasarkan hasil Analisis
Pembangunan Wilayah di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015 oleh Bappenas,
diketahui bahwa Kabupaten Wonogiri
merupakan daerah dengan pertumbuhan
ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun
pengurangan kemiskinan di atas rata-rata
provinsi Jawa Tengah (low-growth, pro-
poor), sehingga tantangan yang harus
diha-
Latar Belakang I Tujuan I Sasaran I Ruang Lingkup I Kerangka Pikir
Halaman I . 3
dapi pemerintah daerah adalah menjaga
efektivitas dan efisiensi kebijakan dan
program pengurangan kemiskinan, dan
secara bersamaan mendorong percepatan
pembangunan ekonomi dengan prioritas
sektor atau kegiatan ekonomi yang punya
potensi berkembang seperti kelautan,
perikanan, pertanian, serta perdagangan
dan jasa. Dalam kaitannya dengan
peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), Kabupaten Wonogiri
termasuk daerah dengan pertumbuhan
ekonomi di bawah rata-rata provinsi Jawa
Tengah, namun peningkatan IPM di atas
rata-rata (low-growth, pro-human
development). Hal ini mengindikasikan
bahwa berbagai kebijakan dan program
pembangunan untuk meningkatkan
pelayanan publik dapat meningkatkan
IPM. Karenanya tantangan yang harus
dihadapi adalah bagaimana mendorong
percepatan pembangunan ekonomi
melalui peningkatan produktivitas dan
nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi
yang menggunakan sumber daya lokal
seperti industri manufaktur, perdagangan
dan jasa, pertanian, perikanan, dan
kelautan.
P . P . W
R E G I O N A L
P L A N N E R
URBAN AND REGIONAL PLANNING
DIPONEGORO UNIVERSITY

Halaman I . 4
T U J U A N
P . P . W
Kabupaten Wonogiri juga merupakan
daerah yang termasuk dalam sistem
perwilayahan SUBOSUKOWONOSRATEN
menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah. Subosukowonosraten terdiri dari
tujuh kabupaten/ kota yang ada di eks
karesidenan Surakarta dalam satu wadah
yaitu Kotamadya Surakarta, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten
Klaten. Sistem perwilayahan SUBOSUKO-
WONOSRATEN ditujukan untuk memberikan
wadah dalam satu kesatuan pembangunan
wilayah tersebut terutama dalam upaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pada kenyataannya tidak semua daerah
yang tergabung dalam SUBOSUKOWONO-
SRATEN memiliki tingkat pertumbuhan
ekonomi yang sama, dalam arti masih
terdapat daerah yang tidak mengalami
pertumbuhan wilayah sebagaimana daerah
lainnya yaitu Kabupaten Wonogiri. Hal ini
secara jelas dapat diketahui melalui
perkembangan trend Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita di ketujuh
daerah, dimana kontribusi PDRB Kabupaten
Wonogiri terhadap PDRB Provinsi Jawa
Tengah merupakan yang terendah diantara
daerah lain dalam SUBOSUKOWONOSRATEN
yaitu sebesar 2,14% pada tahun 2010
menjadi 2,11% pada tahun 2015. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa
Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten
dalam sistem wilayah SUBOSUKOWONO-
SRATEN yang mengalami tingkat
pertumbuhan ekonomi paling rendah dan
cenderung mengalami perlambatan
pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, di Kabupaten Wonogiri
terdapat berbagai sektor yang sangat
berpotensi untuk dikembangkan yang
diperkirakan mampu memberikan
kontribusi positif bagi pembangunan
wilayah. Karenanya kondisi pertumbuhan
pembangunan Kabupaten Wonogiri yang
lebih rendah dari daerah lain di
SUBOSUKOWONOSRATEN merupakan hal
yang penting dan menarik untuk dianalisis
dan diarahkan secara tepat dan
komprehensif. Analisis yang dilakukan
terhadap berbagai isu, masalah dan
tantangan yang ada di Kabupaten Wonogiri
itu dapat dilakukan melalui sebuah
perencanaan pengembangan wilayah.
Dimana perencanaan sebagai general
activity menurut Hall, P (2007), adalah
penyusunan rangkaian tindakan secara
berurutan dan berkelanjutan yang
selanjutnya akan mengarah pada
pencapaian tujuan tertentu.
Tujuan pelaksanaan kegiatan studio
perencanaan pengembangan wilayah
adalah melakukan perencanaan wilayah
Kabupaten Wonogiri sesuai dengan
tahapan proses perencanaan wilayah
dengan metode dan pendekatan yang
sesuai untuk kebutuhan perencanaan
sehingga dihasilkan rencana
pengembangan wilayah Kabupaten
Wonogiri yang mencakup kerangka
kebijakan, konsep, dan strategi
pengembangan spasialnya.

Halaman I . 5
R U A N G L I N G K U P
S A S A R A N
P . P . W
Wilayah perencanaan dalam kegiatan ini
dibagi menurut dimensi tingkatan teknis
perencanaan yaitu wilayah perencanaan
makro, wilayah perencanaan meso dan
wilayah perencanaan mikro. Sebagai wilayah
perencanaan makro dalam hal ini adalah
Kabupaten Wonogiri yang merupakan salah
satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan
terletak pada 7º 32’ – 8º 15’ Lintang selatan
dengan garis bujur 110º 41’ – 111º 18’ Bujur
Timur. Posisi Kabupaten Wonogiri sangat
strategis karena terletak di ujung selatan
Provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh
Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah
Kabupaten Wonogiri adalah 182.236,02 ha.
Batas wilayah Kabupaten Wonogiri dengan
daerah sekitarnya, sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Pacitan
Provinsi Jawa Timur dan Samudera
Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sebelah
timur berbatasan dengan Kabupaten
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
dan sebelah berbatasan dengan Kabupaten
Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Adapun yang diangkat sebagai wilayah
perencanaan meso adalah kondisi internal di
Kabupaten Wonogiri yang secara
administratif terbagi menjadi 25
Kecamatan, 43 Kelurahan dan 251 Desa.
Sedangkan wilayah perencanaan mikro
adalah wilayah yang merupakan pusat
kegiatan lokal dan pusat kegiatan lokal
promosi sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Wonogiri serta wilayah
fungsional lainnya yang dipilih berdasarkan
kajian spesifik dan keunikan permasalahan
yang dihadapi.
Lingkup materi pembahasan meliputi :
1. Identifikasi potensi dan masalah terkait
pengembangan wilayah.
2. Kajian terhadap isu strategis yang
berkembang di Kabupaten Wonogiri.
3. Identifikasi data sosial dan
kependudukan, ekonomi, fisik wilayah
dan sarana prasarana, dan struktur pola
ruang.
4. Identifikasi dokumen perencanaan dan
kebijakan yang ada sebagai bahan
perbandingan dan literatur dalam
penyusunan strategi pengembangan dan
arahan program pengembangan
wilayah.
5. Menganalisis data, potensi dan masalah
pengembangan wilayah di Kabupaten
Wonogiri.
6. Menyusun rencana konsep dan arahan
pengembangan wilayah Kabupaten
Wonogiri.
1. Mengidentifikasi Karakteristik Wilayah Kabupaten Wonogiri .
2. Mengidentifikasi Potensi dan Permasalahan di Kabupaten Wonogiri.
3. Menemukan Konsep dan Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Wonogiri.
4. Rekomendasi Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Wonogiri.

Halaman I . 6
K E R A N G K A P I K I R
P . P . W
Substansi pembahasan yang direncanakan dalam perencanaan pengembangan wilayah
di Kabupaten Wonogiri meliputi kajian mengenai empat aspek yaitu, aspek fasilitas dan
infrastruktur, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan aspek kelembagaan.
MIND MAPPING
I
KETERANGAN :
A. OPTIMISTIK
B. UNGGUL EKONOMI
C. UNGGUL SOSIAL
D. CONSERVATIV INDIKASI
PROGRAM
ISU
DATA
SEKUNDER
OBSERV
ASI
DELENIASI
WILAYAH
Anls. Pusat
Aktifitas
Anls.
Intra
Anls.
Agregat
PERMASALAHAN KRUSIAL YANG
DIHADAPI
RENCANA PEMBANGUNAN
A B C DDRIVING FORCE
SKENARIO PEMBANGUNAN
WILAYAH
JUSTIFIKASI SKENARIO TERPILIH
STRATEGI PEMBANGUNANFORCE FIELD
ANALYSIS
WIL. UTARA WIL. SELATAN
ANALISIS SISTIM AKTIVITAS
UNGGULAN
MAKRO WILAYAH
MIKRO WILAYAH KONSEP PEMBANGUNAN
WILAYAH
VISI PENGEMBANGAN WILAYAH

Halaman II . 1
Halaman II . 1
Karakteristik Agregat Wonogiri Karakteristik Intra Wilayah
P . P . W
R E G I O N A L
P L A N N E R
KARAKTERISTIK AGREGAT WONOGIRI
Kabupaten Wonogiri berlokasi di ujung tenggara wilayah Provinsi
Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Kabupaten Gunung Kidul) dan Provinsi Jawa Timur
(Kabupaten Pacitan). Kabupaten Wonogiri pada awalnya adalah
salah satu wilayah Kerajaan Mataram yang setelah pemisahan
kerajaan menjadi daerah kekuasaan Kraton Mangkunegaran. Pasca
kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Wonogiri memutuskan untuk
tidak bergabung lagi menjadi Wilayah Swapraja Mangkunegaran,
sehingga pada tahun 1946 Wonogiri resmi menjadi kabupaten
dalam Republik Indonesia di bawah Provinsi Jawa Tengah.
Selain sebagai Wilayah Swapraja, pada masa pemerintahan Negara
Hindia Belanda sampai revolusi fisik (1946), Wonogiri termasuk ke
dalam wilayah Karesidenan Surakarta bersama Kabupaten Sragen,
Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Wilayah-wilayah bekas
Karesidenan Surakarta ini sekarang tetap bersatu dalam sebuah
kawasan berikat (bonded zone) melalui skema kerjasama antar
daerah SUBOSUKOWONOSRATEN. Kawasan SUBOSUKOWONO-
SRATEN mulai diberlakukan pada tahun 2012 dan berfokus pada
kerjasama di bidang pengembangan ekonomi kreatif, promosi dan
pemasaran bersama, bantuan sarana dan prasarana, bantuan
modal dan penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan
UKMK, fasilitasi hak atas kekayaan intelektual, pengawasan dan
pengendalian distribusi barang, fasilitasi advokasi, dan monitoring
dan evaluasi tugas pembantuan dari Provinsi maupun Pusat.
A I Wonogiri
Dalam Konstelasi
Wilayah Sekitar
 History Base

Halaman II . 2
WONOGIRI
KARANGANYAR
KLATEN
SRAGEN
BOYOLALI
SUBOSUKOWONOSRATEN
Peta Ilustrasi (2017)
SURAKARTA
Wilayah Kabupaten Wonogiri berada pada posisi yang kurang
strategis dikarenakan jauh dari Ibu kota Provinsi Jawa Tengah.
Kabupaten Wonogiri berada pada wilayah yang tertekan di
kawasan bagian selatan, hal ini dikarenakan trend pertumbuhan
wilayah kabupaten/kota yang terjadi di pulau Jawa lebih mengarah
pada kawasan utara. Kabupaten Wonogiri berjarak kurang lebih
155 km dari Jawa Tengah dengan jarak tempuh 4,5 jam. Sedangkan
dari ibu kota Provinsi DIY berjarak 95 Km dengan jarak tempuh
sekitar 3 jam.
B I Geografis
C I Ekonomi Kondisi perekonomian Kabupaten Wonogiri jika dibandingkan
dengan wilayah sekitar (SUBOSUKOWONOSRATEN), Gunung Kidul
dan Pacitan, berada pada posisi 3 terendah (9,93%), setelah Pacitan
(5,36%) dan Gunung Kidul (6,39%).
Kondisi Geografis
Kabupaten
Wonogiri kurang
strategis
Kondisi Geografis
Kabupaten
Wonogiri kurang
strategis
EKONOMIAGREGAT
Grafik Proporsi PDRB wilayah Wonogiri dan Sekitarnya
Wonogiri
SUKOHARJO
Sumber : Analisis 2017

Halaman II . 3
Trend perkembangan PDRB selama 5 tahun terakhir pada
Kabupaten/Kota di SUBOSUKOWONOSRATEN dapat dilihat pada
grafik berikut ini:
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PBRB ADHB
WONOGIRI KLATEN BOYOLALI SUKOHARJO
KARANGANYAR SRAGEN SURAKARTA
Trend Pertumbuhan PDRB wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN
-
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PDRB PERKPITA
WONOGIRI KLATEN BOYOLALI SUKOHARJO
KARANGANYAR SRAGEN SURAKARTA
Trend Pertumbuhan PDRB Perkapita wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN
Berdasarkan trend perkembangan PDRB dapat kita ketahui bahwa,
Kabupaten Wonogiri mengalami ketertinggalan dari daerah
sekitarnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan PDRB perkapita
selalu terendah selama lima tahun terakhir. Hal ini
menggambarkan bahwa telah terjadi perlambatan pembangunan di
wilayah Kabupaten Wonogiri dibandingkan wilayah sekitarnya di
Provinsi Jawa Tengah.
Trend
Perkembangan
PDRB ADHB dan
Pendapatan
Perkapita
Kabupaten
Wonogiri periode
2010-2015
terhadap
SUBOSUKOWONO
SRATEN
 Kecenderungan
Pertumbuhan
ekonomi lebih
rendah dari
Kabupaten yang
lain

Halaman II . 4
Sedangkan jika dilihat dari strukur PDRB yang ada maka posisi
Kabupaten Wonogiri terhadap SUBOSUKOWONOSRATEN, Gunung
Kidul dan Pacitan dapat tergambarkan melalui grafik berikut ini:
Kabupaten
Wonogiri
cenderung
mengandalkan
pertanian,
sementara
daya saing
pada sektor
yang lain
rendah
Berdasarkan struktur PDRB tersebut dapat kita ketahui bahwa
Kabupaten Wonogiri sangat bergantung dengan sektor Pertanian
yang memiliki proporsi terbesar yakni 33,61%. Hal ini berbeda jika
kita tinjau dengan wilayah sekitarnya yang lebih bergantung pada
sektor industri pengolahan sebagai sektor dominan (26,61%).
Dengan sektor industri pengolahan hanya 15,46% dapat kita ambil
kesimpulan awal bahwa hasil pertanian, kehutanan dan perikanan
di Kabupaten Wonogiri lebih dipilih untuk dijual langsung tanpa
pemberian nilai tambah produk. Ini menjadi gejala awal mengapa
Kabupaten Wonogiri lebih lambat pertumbuhan pembangunan
dibandingkan kawasan sekitarnya. Sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan memang merupakan sektor yang dapat diperbaharui
sehingga dapat menjadi penopang dalam jangka panjang, namun
harus di imbangi juga dengan sektor pendukung dan penunjang
misalnya industri pengolahan produk pertanian, kehutanan dan
perikanan.
Dengan diketahuinya sektor dominan PDRB di Kabupaten Wonogiri
adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Maka perlu untuk
melakukan tinjauan seberapa besar pengaruh komponen
komoditas di Kabupaten Wonogiri terhadap kawasan sekitarnya.
Struktur PDRB wilayah Wonogiri dan Sekitarnya

Halaman II . 5
P e r s e n t a s e J e n i s K o m o d i t a s
> 50% Ubi Kayu (70,77%); Kacang Tanah (54,93%);
Jamur (61,30%); Kacang Merah (100%);
Anggrek (96,34%); Biofarmaka
30 – 50% Jagung (45,33%); kedelai (43,05%)
Kacang Panjang (36,38%); Melinjo (35,99%); Mangga (33,41%); Sawo
(43,17%)
< 30% Padi (17,32%) Cabe Rawit (8,07%); Cabe Merah (19,19%); Melon
(28,85%); Nangka (21,47%)
Anthurium (6,91%)
P e r s e n t a s e J e n i s K o m o d i t a s
> 50% Cabe jamu (99,57%); Cengkeh (52,54%); Jarak (66,20%); Jambu Mete
(96,82%); Janggelan (100%); Kakao (86,31%); Kapas (100%); Kelapa
Deres (78,34%)
30 – 50% Kelapa Dalam (38,89%)
< 30% Kopi Arabika (16,61%)
Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa komoditas pertanian
di Kabupaten Wonogiri yang memiliki potensi dan penghasil
tertinggi di wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN meliputi:
 Pertanian
Berdasarkan hasil kompilasi data diatas dapat kita lihat bahwa
terdapat beberapa komoditas pertanian yang memiliki pengaruh
besar yakni lebih dari 50% komoditas di SUBOSUKOWONOSRATEN
diantaranya adalah: Ubi Kayu, Kacang Tanah, Jamur, Kacang Merah,
Anggrek dan tanaman biofarmaka. Dapat dikatakan komoditas
tersebut merupakan komoditas unggulan dari Wonogiri di wilayah
SUBOSUKOWONOSRATEN.
Hasil analisis menunjukkan beberapa komoditas perkebunan di
Kabupaten Wonogiri yang memiliki potensi dan penghasil tertinggi
di wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN meliputi:
 Perkebunan
Berdasarkan hasil kompilasi diatas dapat kita lihat bahwa terdapat
beberapa komoditas perkebunan yang memiliki pengaruh besar
yakni lebih dari 50% komoditas di SUBOSUKOWONOSRATEN
diantaranya adalah: Cabe jamu, Cengkeh, Jarak, Jambu Mete,
Janggelan, Kakao, Kapas dan Kelapa Deres. Dapat dikatakan
komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan dari Wonogiri
di wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN.

Halaman II . 6
016%
019%
014%
015%
014%
014%
008%Boyolali
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Kota Surakarta
Persentase J e n i s K o m o d i t a s
> 50% Kambing (61,25%);
30 – 50% Ayam Kampung (32,69%); Sapi (30,15%)
< 30% Domba (29,05%); Pedaging (23,31%); Babi (11,67%); Ayam Itik
(6,70%); Kerbau (5,47%); Ayam petelur (0,78%)
Komoditas peternakan yang memiliki potensi dan penghasil
tertinggi di wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN meliputi:
 Peternakan
Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa hanya terdapat satu
jenis komoditas peternakan yang memiliki pengaruh besar yakni
lebih dari 50% komoditas di SUBOSUKOWONOSRATEN yaitu ternak
Kambing dan di ikuti oleh Ayam kampung dan Ternak Sapi pada
proporsi kontribusi antara 30-50%. Dapat dikatakan komoditas
ternak kambing tersebut merupakan komoditas unggulan dari
Kabupaten Wonogiri di wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN.
Secara agrerat aspek demografi digunakan untuk melihat seberapa
besar aktifitas di Kabupaten Wonogiri jika dibandingkan dengan
kawasan sekitarnya. Besarnya aktifitas ini di asumsikan berbanding
lurus dengan besarnya jumlah penduduk. Sehingga sebagai
indikator besarnya aktifitas digunakan besarnya jumlah penduduk.
Semakin banyak penduduk tentu akan membutuhkan semakin
banyak logistik. Berikut disajikan persentase jumlah penduduk yang
ada di Kabupaten Wonogiri jika dibandingkan dengan SUBOSUKO-
WONOSRATEN.
D I Demografi
WONOGIRI
Grafik Persebaran Penduduk di SUBOSUKOWONOSRATEN

Halaman II . 7
Dari grafik diatas disimpulkan bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki
jumlah penduduk ke tiga terbesar di SUBOSUKOWONOSRATEN. Hal
ini merupakan peluang bagi Kabupaten Wonogiri dari sisi
ketersediaan SDM. Namun secara lebih detail potensi ini harus
mempertimbangkan kualitas dan struktur umum jumlah penduduk,
yang akan dibahas pada karakteristik intra wilayah Kabupaten
Wonogiri. Jika dibandingkan tingkat pengangguran terbuka dengan
jumlah penduduk miskin pada masing masing wilayah
SUBOSUKOWONOSRATEN. Diperoleh gambaran lambannya
pembangunan di wilayah Kabupaten Wonogiri dibandingkan
dengan SUBOSUKOWONOSRATEN. Penjelasan tentang hal tersebut
dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Berdasarkan perbandingan diatas dapat diketahui bahwa
Kabupaten Wonogiri dalam konstelasi wilayah sekitar memiliki
tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan
Surakarta, Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar. Seharusnya faktor
tingkat pengangguran di Kabupaten Wonogiri bukanlah
penghambat utama yang membedakan dengan daerah sekitarnya
dalam hal lambannya pembangunan di wilayah Kabupaten
Wonogiri. Sedangkan jika ditinjau dari aspek tingkat kemiskinan
penduduk maka Kabupaten Wonogiri masih jauh berada di bawah
Boyolali dan Sragen. Sehingga jumlah penduduk miskin seharusnya
juga bukan merupakan faktor pembeda utama dalam hal
penghambat pembangunan di wilayah Kabupaten Wonogiri.
Sumber:Analisis2017
TingkatPenganggurandiSUBOSUKOWONOSRATEN
Wonogiri memiliki
jumlah penduduk
Ketiga terbesar
pada SUBOSUKO-
WONOSRATEN
Pengangguran bukan
penyebab lambannya
pembangunan
Kabupaten Wonogiri
Tingkat Kemiskinan di SUBOSUKOWONOSRATEN

Halaman II . 8
Jika dilihat dari jumlah pekerja pada masing masing wilayah
SUBOSUKOWONOSRATEN, untuk mengetahui produktifitas
masyarakat berdasarkan asumsi bahwa masyarakat produktifitas
tinggi adalah yang merupakan angkatan kerja dan sedang bekerja
(bukan merupakan pengangguran). Berikut perbandingan antara
kabupaten/kota di SUBOSUKOWONOSRATEN.
Perbandingan Jumlah Pengangguran Angkatan
kerja di SUBOSUKOWONOSRATEN
Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Wonogiri termasuk tiga
terbesar, sehingga persoalan angkatan kerja tidak dapat dijadikan
faktor pembeda dengan kabupaten/kota lain sebagai penyebab
utama lambannya pembangunan di Kabupaten Wonogiri.
Sementara itu jika dilihat dari angka indeks pembangunan manusia
(IPM) Kabupaten Wonogiri terhadap kawasan sekitarnya adalah
sebagai berikut :
Perbandingan IPM di
SUBOSUKOWONOSRATEN
Data IPM tersebut
dapat menjelaskan
bahwa Kabupaten
Wonogiri masuk
dalam IPM tiga
terendah di
Subosukowonosra
ten. Dengan rata-
rata IPM wilayah
tersebut adalah
73,33 akhirnya
menempatkan
Kabupaten
Wonogiri memiliki
IPM dibawah rata-
rata bersama
dengan Kabupaten
Sragen dan
Kabupaten Boyolali
537179,0
596418,0
428885,0
505043,0
449689,0
464899,0
271199,0
,0
100000,0
200000,0
300000,0
400000,0
500000,0
600000,0
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
WonogiriKaranganyar
Sragen
Kota Surakarta
71,73
73,81
74,52
67,75
74,26
71,1
80,14
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
WonogiriKaranganyar
Sragen
Surakarta
Wonogiri memiliki
jumlah angkatan
kerja paling besar
di SUBOSUKOWO-
NOSRATEN.

Halaman II . 9
Jika dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten Wonogiri, maka
wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah dengan
kepadatan paling rendah, meskipun dari jumlah penduduk
Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten berpenduduk ketiga
terbanyak. Hal tersebut dikarenakan luas wilayah Kabupaten
Wonogiri yang cukup besar. Perbandingan tingkat kepadatan
wilayah di SUBOSUKOWONOSRATEN dapat dilihat pada grafik
berikut:
Kepadatan
penduduk
Kabupaten
Wonogiri jauh
lebih rendah
dibanding
SUBOSUKOWO
NOSRATEN
Perbandingan Kepadatan
Penduduk Wonogiri terhadap
SUBOSUKOWONOSRATEN
949,0
1768,0
1877,0
521,011064,0
934,0
11631,0
,0
2000,0
4000,0
6000,0
8000,0
10000,0
12000,0
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
WonogiriKaranganyar
Sragen
Kota Surakarta

Halaman II . 10
Morfologi Kabupaten Wonogiri secara umum dapat dibedakan
menjadi dua kelas bentuk lahan, yaitu dataran dan perbukitan.
Selanjutnya dataran dan perbukitan yang ada dapat dipilahkan
berdasarkan asal-usulnya secara geomorfologis dan geologis. Di
bagian selatan Kabupaten Wonogiri, terdapat gugusan perbukitan
Karst sebagai hasil proses geomorfologis formasi Wonosari yang
berbatuan gamping. Satuan bentuk lahan ini tersebar di Kecamatan
Pracimantoro, Giritontro dan Paranggupito. Sementara disebelah
tenggara terdapat satuan perbukitan Denudasional hasil rombakan
batuan Vulkanik berumur Oligo-Miosen. Bentuk lahan ini tersebar
di Kecamatan Giriwoyo, dan Karang Tengah.
Di bagian utara dan barat laut wilayah terdapat satuan dataran kaki
vulkan hasil endapan aktivitas vulkanik gunung api Lawu. Wilayah
ini merupakan wilayah paling subur dan maju di Kabupaten
Wonogiri. Zona dataran kaki vulkan tersebar di Kecamatan
Wonogiri, Selogiri, Ngadirojo, Girimarto, Sidoharjo, Jatiroto, dan
Jatisrono.
Secara hidrologi, kekurangan air terjadi saat kemarau terutama di
wilayah Wonogiri bagian selatan. Hal ini ditandai dengan semakin
berkurangnya kapasitas tampungan air seperti danau/telaga di
Wonogiri bagian selatan pada musim kemarau, bahkan banyak
telaga menjadi cepat kering. Adapun sumber air di kawasan Karst
hanya diperoleh dari hujan yang turun dan sungai bawah tanah
yang keluar ke permukaan. Pola aliran sungai bawah tanah di
daerah Karst Pracimantoro menunjukkan bahwa arah alirannya
menuju ke arah timur lintasan kedua dan selanjutnya arah aliran
lintasan kedua menuju ke arah tenggara lintasan ketiga.
KARAKTERISTIK INTRA WILAYAH
A I Karakter fisik
Gegografis
 Dataran
 Perbukitan
 Hydrologi
Kemiringan rata-
rata < 15% (subur)
 Baturetno
 Wonogiri
 Selogiri
 Ngadirojo
 Sidoharjo
 Jatiroto
 Girimarto
 Jatisrono
 Slogohimo
Kemiringan rata-
rata > 15% (Karst)
 Paranggupito
 Giritontro
 Pracimantoro
 Giriwoyo
 Eromoko
 Baturetno
 Batuwarno
 Karang Tengah
Ancaman
kekeringan pada
saat kemarau
terjadi
khususnya pada
wilayah selatan
(perbukitan
karst)
Panorama Perbukitan dan Waduk Gajah Mungkur Kabupaten Wonogiri
Sumber : Internet

Halaman II . 11
Dataran Rendah
dengan kondisi
relatiif subur
dengan kemiringan
rata-rata <15%.
Potensial untuk
pengembangan
agro industri
Waduk Gajah Mungkur,
merupakan waduk buatan
sebagai sumber air potensial
untuk pengairan
Wilayah dataran Perbukitan
denudasional, dengan
ketinggian relative >15%
Wilayah relative
berlereng dan
perbukitan Karst,
cenderung sulit air
pada saat kemarau
B I Perekonomian
Intra Wilayah
 Potensi Ekonomi
 Pertumbuhan
Ekonomi
Peta ilustrasi Geografis Wonogiri
Jika dilihat secara makro, mengacu pada kecenderungan aktifitas
ekonomi, Kabupaten Wonogiri memiliki beberapa potensi
komoditas ekonomis meliputi 1) perkebunan; 2) pertanian dan 3)
peternakan yang cukup besar kontribusinya terhadap
Subosukowonosraten. Hal tersebut sejalan dengan kontribusi
pertanian sebagai sektor basis.
Data PDRB menunjukkan bahwa Kecamatan Karangtengah memiliki
PDRB yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang.
Namun jika dilihat dari tinggi tingkat pertumbuhan PDRB, terjadi
pada Kecamatan Ngadirojo dan diikuti oleh Kecamatan Wonogiri
dan Kecamatan Puhpelem.
 Pertanian
 Perkebunan
 Peternakan
 Pariwisata
 Karangrejo
 Ngadirojo
 Wonogiri
 Puhpelem
Grafik Pertumbuhan PDRB 2013-2014
B.1
B.2

Halaman II . 12
Sektor basis terbesar Kabupaten Wonogiri adalah Pertanian. dari
Berdasarkan data BPS Kecamatan Ngadirojo memiliki potensi lahan
pertanian yang paling besar dibandingkan dengan kecamatan lain.
Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Wonogiri
didominasi Ubi Kayu dan Kacang Tanah. Produksi Ubi Kayu terbesar
terdapat di Kecamatan Pracimantoro dan Ngadirojo, sebanyak
19,26 % dari produksi Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan
untuk Kacang Tanah berasal dari Kecamatan Ngadirojo, total
produksi mencapai 17,04% dari total produksi yang ada di
Kabupaten Wonogiri dan sisanya tersebar hampir di setiap
kecamatan kecuali di Kecamatan Bulukerto.
Komoditas padi dan jagung, meski tidak sebagai komoditas berdaya
saing tinggi di SUBOSUKOWONOSRATEN, namun komoditas padi
dan jagung termasuk tanaman pangan yang jumlah produksinya
cukup besar dan memiliki tingkat pertisipasi yang tinggi dan
ditanam hampir disetiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
Produksi padi di Kabupaten Wonogiri mencapai 3.018.732 kwintal
pada tahun 2015 sementara produksi jagung rata-rata 2013-2015
mencapai 2.070.531 kwintal. Hal yang menarik adalah hampir
keseluruhan petani padi dan jagung memiliki ternak sapi yang
sumber pakannya berasal dari residu padi dan jagung.
 Pertanian
 B.3.1 I Komoditi
Pertanian
Unggulan
 Tanaman
Pangan
Grafik Luas Lahan Pertanian Perkecamatan dalam Ha
B.3
Kecamatan
produsen hasil
pertanian
(tanaman
pangan) paling
dominan :
 Ngadirojo
 Pracimantoro

Halaman II . 13
Komoditas Jenis Tanaman Kecamatan
yang berpotensi
Produksi Kontribusi Persebaran Produksi
Tanaman Pangan Ubi kayu Pracimantoro 978.500 kwt 19,26 % Merata di seluruh kecamatan
Ngadirojo 947.500 kwt
Kacang tanah Ngadirojo 66.160 kwt 17,04 % Hampir di seluruh kecamatan
kecuali Bulukerto
Padi Ngadirojo,
Selogiri,
Tirtomoyo,
Eromoko
3.018.732 17, 32% Hampir di seluruh kecamatan
kecuali Manyaran, Wuryantoro,
Kismantoro dan Paranggupito
Jagung Pracimantoro
Giriwoyo
2.070.531 45,33% Hampir di seluruh kecamatan
kecuali Sidoarjo, Wuryantoro
Sayur dan Buah Jamur Wonogiri 1894 kwt 62,67 % Tersebar di 9 kecamatan
Ngadirojo 1768 kwt
Kacang Merah Ngadirojo 495 kwt 86,15 % Tersebar di 4 kecamatan
Batuwarno 460 kwt
Tanaman Hias Anggrek Batuwarno
Biofarmaka :
Jahe, Dringgo, Kejibeling, Kencur, Kunyit, Lempuyang, Mengkudu, Sambiloto, Temuireng, Laos, Temukunci, Temulawak,
Lidah Buaya, Mahkota Dewa
Jika diperhatikan komoditas sayur dan buah yang cukup potensial adalah Jamur dan
Kacang Merah. Komoditas Jamur tersebar di 9 kecamatan, namun produksi terbesar
berasal dari Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Ngadirojo dengan kontribusi sebesar
62,67%. Sedangkan Kacang Merah terdapat di Kecamatan Ngadirojo dan Batuwarno
dengan total produksi sebesar 86,15%. Disamping itu potensi tanaman hias berupa
anggrek bisa dijumpai di Kecamatan Batuwarno khususnya di Desa Tegiri. Anggrek dari
Desa Tegiri Kecamatan Batuwarno telah mampu menembus pasar di Yogyakarta,
Semarang bahkan Jakarta dan Bandung. Komoditas Biofarmaka juga sangat potensial di
Kabupaten Wonogiri, sebagai kebutuhan industri jamu. Namun disayangkan kondisi
saat ini perusahaan jamu PT. Deltomed dan PT. Air Mancur telah pindah di Karang
Anyar.
Sumber : Olahan Data Sekunder 2017
Meskipun beberapa komoditas unggulan berdistribusi cukup besar
dan bersaing keluar daerah, namun jika dilihat hasil pertanian pada
beberapa komoditas, perkembangan dan pertumbuhannya cukup
dinamis. Komoditas padi, pada periode 2013-2015 terjadi
penurunan hasil produksi pada beberapa kecamatan seperti
Kecamatan Jatiroto, Wonogiri, Puhpelem, Ngadirojo, Girimarto,
Selogiri, Bulukerto, Giritontro, Manyaran, Sidoharjo dan
Kismantoro.
 B.3.2 I Dinamisasi
Produksi
Pertanian
Tanaman Padi
Sawah (2013-2015)
 Terjadi penurunan
produksi padi pada
11 kecamatan di
Kabupaten
Wonogiri pada
periode 2013 - 2015
3319900,0
3260550,0
2348689,320
2976379,773
HASIL PRODUKSI PADI SAWAH 2013-2015
purata 2015 2014 2013 Linear (2013)
Grafik Hasil Produksi Padi Sawah Kabupaten Wonogiri

Halaman II . 14
Disamping padi sawah juga terdapat Padi Gogo yang dikembangkan
di sekitar 10 kecamatan Kabupaten Wonogiri, dalam tiga tahun
terakhir perkembangan Padi Gogo cenderung statis dan bahkan
menurun di beberapa kecamatan. Kecuali pada Kecamatan
Pracimantoro dan Eromoko hasil produksi cukup baik.
Tanaman Padi
Gogo 2013-2015
 Produksi Padi
Gogo cenderung
menurun pada
periode 2013 -
2015
787680,0
754770,0
670043,0
737497,667
600000,0 650000,0 700000,0 750000,0 800000,0
purata 2015 2014 2013 Linear (2013)
Meskipun sebagai komoditas yang bersaing cukup baik secara
agregat, perkembangan produksi komoditas ubi kayu dan kacang
tanah mengalami flukstuasi yang menurun pada periode 2013-
2015.
Tanaman Ubi Kayu
2013-2015
 Produksi Ubi
Kayu dan
Kacang Tanah
cenderung
menurun pada
periode 2013 -
2015
,0
200000,0
400000,0
600000,0
800000,0
1000000,0
1200000,0
Manyaran
Pracimantoro
Ngadirojo
Giriwoyo
Tirtomoyo
Jatiroto
Paranggupito
Wonogiri
Giritontro
Purwantoro
Jatisrono
Batuwarno
Puhpelem
Karangtengah
Jatipurno
Kismantoro
Girimarto
Slogohimo
Baturetno
Bulukerto
Nguntoronadi
Selogiri
Eromoko
Wuryantoro
Sidoharjo
2013 2014 2015
Kesimpulan sementara yang diperoleh adalah, meski terdapat
komoditas unggulan, stabilitas produksi masih belum stabil. Peran
pemerintah dan stakeholder terkait masih perlu dioptimalkan.
371660,0
388090,0
28653,0
262801,0
,0 50000,0 100000,0150000,0200000,0250000,0300000,0350000,0400000,0450000,0
purata 2015 2014 2013
Grafik Hasil Produksi Padi Gogo Kabupaten Wonogiri
Grafik Hasil Produksi Ubi Kayu Kabupaten Wonogiri
Grafik Hasil Produksi Kacang Tanah Kabupaten Wonogiri

Halaman II . 15
Kecamatan yang Berpotensi Kontribusi Ton Persebaran Produksi
 Cabe Jamu Paranggupito 95% 468 Terdapat di 5 kecamatan
 Cengkeh Karangtengah, Jatipurno 36,87% 271 Terdapat di 18 kecamatan
 Janggelan Karangtengah 42% 2.238 Terdapat di 10 kecamatan
 Jambu Mete Ngadirojo, Jatiroto, Sidoharjo,
Jatisrono dan Jatipurno
49,17 % 4.967 Merata di seluruh kecamatan
 Kapas Eromoko 54,8% 37 Terdapat di 3 kecamatan
 Kakao Girimarto, Ngadirojo dan
Jatipurno
82,3% 345 Terdapat di 8 kecamatan
 Jarak Paranggupito, Manyaran,
Giritontro dan Purwantoro
16,30% 8,1 Merata di seluruh kecamatan
 Kelapa Deres Paranggupito 85,75% 292 Terdapat di dua kecamatan
Potensi perkebunan yang menonjol di Kabupaten Wonogiri adalah
Cabe Jamu, Cengkeh, Janggelan, Jambu Mete, Kapas, Kakao, Jarak
dan Kelapa Deres karena memberikan kontribusi yang besar
terhadap SUBOSUKAWONOSRATEN.
 Perkebunan
 B.4.1 I Komoditi
Unggulan
Perkebunan
KEC. WONOGIRI :
 Jamur
 Kacang Merah
KEC. NGADIROJO :
 Jamur
 Ubi Kayu
 Kacang Tanah
 Kacang Merah
KEC. BATUWARNO :
 Anggrek
KEC. PRACIMANTORO :
 Ubi Kayu
 Kacang Tanah
Peta Ilustrasi Sebaran Potensi Pertanian Kabupaten Wonogiri
Cabe jamu merupakan komoditas dominan yang terdapat di lima
kecamatan khususnya Paranggupito. Paranggupito memproduksi
Cabe Jamu sebesar 95 % dari total produksi di tingkat kabupaten.
Sedangkan untuk cengkeh produksinya tersebat di delapan belas
kecamatan. Produksi cengkeh terbesar terdapat di Kecamatan
Karangtengah dan Kecamatan Jatipurno dimana kedua kecamatan
tersebut memberikan kontribusi sebesar 36,87% dari total produksi
di Kabupaten Wonogiri.
Tabel Sebaran Komoditi Pertanian Kabupaten Wonogiri
B.4

Halaman II . 16
Produksi janggelan tersebar di sepuluh kecamatan. Namun yang
memiliki potensi terbesar terdapat di Kecamatan Karangtengah
dengan produksi berkisar 42 % dari total produksi di Kabupaten
Wonogiri. Kabupaten Wonogiri juga dikenal sebagai penghasil
Jambu Mete, komoditas Jambu Mete tersebar hampir diseluruh
kecamatan, sementara terbesar terdapat di lima kecamatan yaitu
Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Sidoharjo,
Kecamatan Jatisrono dan Jatipurno. Kecamatan-kecamatan
tersebut menyumbang memproduksi mete berkisar 49,17% dan
kecamatan-kecamatan yang berpotensi penghasil Jambu Mete
terpusat di sebelah utara Kabupaten Wonogiri.
Komoditas perkebunan lain yang memiliki potensi adalah Kapas
dan Kakao. Komoditas Kapas di Kabupaten Wonogiri hanya
terdapat di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Eromoko,
Pracimantoro dan Giriwoyo. Namun produksi kapas terbesar
berasal dari Kecamatan Eromoko sebanyak 54,8 % hal tersebut
seiring dengan luas areal tanaman kapas di Kecamatan Eromoko
berkisar 58,8 ha. Selain itu komoditas perkebunan yang juga
memiliki potensi adalah Kakao. Kakao terdapat di kecamatan
Girimarto, Ngadirojo dan Jatipurno, dimana ke 3 kecamatan
tersebut memproduksi Kakao sebesar 82,3 % dari total produksi
kakao di Kabupaten Wonogiri.
Produksi Jagelan
 Karang Tengah
Produksi Mete
Hampir seluruh
kecamatan
 Ngadirojo
 Jatitoro
 Sidoharjo
 Jatisrono
 Jatipurno
Produksi Kapas
 Eromoko
 Pracimantoro
 Giriwoyo
Produksi Kakao
 Ngadirojo
 Jatipurno
 Girimarto
 Kakao
 Jambu Mete
 Kapas
 Jarak
 Kakao
 Jambu Mete
 Kakao
 Jarak
 Jagelan
 Jarak
 Cabe Jamu
Peta Ilustrasi Sebaran Potensi Perkebunan Kabupaten Wonogiri

Halaman II . 17
Kec. Berpotensi Kontribusi Prod. (Ton) Persebaran Produksi
 Kambing Kismantoro 25,98 % 67.846 Merata di seluruh kecamatan
Pracimantoro 65.007
 Ayam Kampung Slogohimo 18,91% 245.000 Merata di seluruh kecamatan
Eromoko 189.153
 Sapi Eromoko 33,97% 13.200 Merata di seluruh kecamatan
Pracimantoro 13.16
Giriwoyo 9.429
Bulukerto 8.913
Selogiri 8.795
 Peternakan
 B.5.1 I
Komoditi
Unggulan
Peternakan
Potensi peternakan yang terdapat di Kabupaten Wonogiri adalah
Kambing, Ayam Kampung dan Sapi Potong. Potensi peternakan
tersebut tersebar dibeberapa kecamatan meliputi Kismantoro,
Pracimantoro, Slogohimo, Eromoko, Giriwoyo, Bulukerto, dan
Selogiri.
Dari data yang ada didapati bahwa ternak kambing memiliki
potensi yang sangat besar, dan populasi ternak kambing tersebar di
seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri. Namun terdapat dua
kecamatan yang potensi ternak kambing lebih unggul dibandingkan
dengan kecamatan lain karena memproduksi sekitar 25,98 % dari
total produksi yang dihasilkan. Kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Kismantoro dan Pracimantoro.
Sapi potong di Kabupaten Wonogiri terdapat di seluruh wilayah
Kabupaten Wonogiri. Namun terdapat 5 kecamatan yang memiliki
potensi Sapi potong paling besar, memproduksi sebesar 33,97 %
dari total populasi Sapi di Kabupaten Wonogiri. Kecamatan
tersebut adalah di Kecamatan Eromoko, Kecamatan Pracimantoro,
Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Bulukerto dan Kecamatan
Selogiri.
Jarak dan Kelapa deres juga cukup potensial dikembangkan,
dimana komoditas jarak memiliki persebaran yang merata di semua
kecamatan, dengan empat kecamatan yang memiliki produksi yang
lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang lain yaitu kecamatan
Paranggupito, Manyaran, Giritontro dan Purwantoro. Sedangkan
untuk komoditas Kelapa Deres hanya terdapat di dua kecamatan
yaitu Kecamatan Paranggupito dan Pracimantoro, dimana
Kecamatan Paranggupito memproduksi sekitar 85,75% dari total
produksi Kabupaten Wonogiri.
B.5
Produksi Kambing
 Kismantoro
 Pracimantoro
Hampir merata
diseluruh
Kabupaten
Produksi Sapi
Potong
 Eromoko
 Pracimantoro
 Giriwoyo
 Bulukerto
 Selogiri
Hampir merata
diseluruh
Kabupaten

Halaman II . 18
Selain Sapi dan Kambing, ternak unggas juga memiliki potensi besar di Kabupaten
Wonogiri, Ayam Kampung. Setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki usaha
ternak Ayam Kampung. Namun Kecamatan yang memiliki potensi lebih besar
dibandingkan dengan kecamatan yang lain adalah Kecamatan Slogohimo dan Eromoko
yang memproduksi masing-masing sekitar 10,67 % dan 8,24% dari total produksi Ayam
Kampung di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan Ayam Pedaging, Kecamatan Ngadirojo
memproduksi 20,94% dari total produksi Kabupaten Wonogiri.
Komoditas bidang peternakan lain yang cukup berkembang adalah Babi. Babi terdapat di
sepuluh kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Kecamatan yang paling banyak memproduksi
Babi adalah Jatisrono dengan produksi sebesar 40,04% dari total produksi ternak babi di
Kabupaten Wonogiri.
Pada tahun 2015, populasi ternak kambing di kabupaten Wonogiri sejumlah 511,181
ekor dengan jumlah kambing yang dipotong 46.436 ekor. Dari data jumlah ternak
kambing tersebut proporsi jumlah ternak kambing yang dipotong sebesar 9,08 %.
Kecamatan yang memproduksi kambing yang dipotong pada tahun 2015 adalah
kecamatan Wonogiri, Jatisrono, dan Ngadirojo. Sedangkan populasi ternak sapi pada
tahun 2015 di kabupaten Wonogiri adalah 157.468 ekor, dengan jumlah sapi yang
dipotong 21.790 ekor atau berkisar 13,84 % dari keseluruhan populasi Sapi. Kecamatan
yang paling banyak menghasilkan Sapi yang dipotong pada tahun 2015 adalah
kecamatan Wonogiri, Sidoharjo dan Kecamatan Nguntoronadi.
Giriwoyo :
Sapi Potong
Wonogiri :
Ayam Pedaging
Selogiri :
Sapi Potong
Eromoko :
Sapi, Domba dan
Ayam Kampung
Pracimantoro :
Sapi dan Kambing
Baturetno :
Domba
Kismantoro :
Kambing
Bulukerto :
Sapi Potong
Purwantoro :
Ayam Kampung
Jatisrono :
Babi
Girimarto :
Ayam pedaging
Peta Ilustrasi Sebaran Potensi Peternakan Kabupaten Wonogiri

Halaman II . 19
Wisata Karst
 Pariwisata
Wisata Pantai
Kabupaten Wonogiri memiliki destinasi wisata yang potensial,
terutama wisata alamnya. Wisata alam yang ada di Wonogiri lebih
banyak berada di bagian selatan dan bagian timur-utara. Wisata
alam di bagian selatan berupa wisata pantai yang terletak di
Kecamatan Paranggupito dan wisata Karst di Kecamatan
Pracimantoro. Wisata pantai di Kecamatan Paranggupito tersebar
di sepanjang wilayah selatan Kecamatan Paranggupito. Kawasan
pantai Namu berada di desa Gunturharjo Kecamatan Paranggupito,
di kawasan pantai Nampu terdapat 5 pantai lain yaitu pantai
Prinjono, Pantai Puyangan, Pantai Waru, Pantai Karang Payung dan
Pantai Karang Bang. Sedangkan di Desa Paranggupito Kecamatan
Paranggupito terdapat empat pantai yaitu Pantai Klotok, Ngojok,
Njujugan dan Pantai Dadapan. Desa Gudangharjo Kecamatan
Paranggupito juga memiliki pantai Banyutowo, sesuai dengan
namanya pantai Banyutowo memiliki air laut yang tawar berbeda
dengan pantai-pantai yang lain. Hal tersebut disebabkan karena air
di pantai banyutowo berasal dari aliran air sungai bawah tanah
yang bermuara di laut.
PARANGGUPITO
 Pantai Prinjono
 Pantai Namu
 Pantai Punyangan
 Pantai Waru
 Pantai Karang Payung
 Pantai Klotok
 Pantai Ngojok
 Pantai Njujugan
 Pantai Dadapan
 Pnatai Banyutowo
PRACIMANTORO
 Museum KARST
 Gua Mrica
 Gua Proto
 Gua Tembus
 Gua Sapen
 Gua Sonya
 Gua Sondong
 Gua Gilap
Sedangkan untuk wisata Karst terdapat museum Karst di desa
Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro dan beberapa gua yang
disana mengalir sungai bawah tanah, gua-gua yang terdapat di
wilayah Karst adalah gua Mrica, Gua Proto, Gua Tembus, Gua
Sapen, Gua Sonya Ruri, Gua Sodong dan Gua Gilap.
Pengelolaan museum Karst ditangani langsung oleh pemerintah
pusat. Sedangkan wisata alam berupa air terjun banyak dijumpai di
Wonogiri bagian Timur-Utara, yang berada di lereng pegunungan
lawu selatan. Air terjun Binangun Watu Jadah terletak di Desa
Girimulyo Kecamatan Jatipurno, meskipun memiliki potensi daya
tarik wisata namun akses dan petunjuk jalan ke air terjun tersebut
cukup sulit sehingga tak heran apabila air terjun tersebut masih
belum menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan.
Objek wisata air terjun yang lain yang ada di Kabupaten Wonogiri
adalah air terjun Setren Gilimanik, air terjun tersebut terletak di
Kecamatan Slogohimo. Obyek wisata Air terjun Setren Gilimanik
memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan air terjun
Binangun Watu Jadah dan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit dari
pusat kota Wonogiri. Selain itu masih di wilayah Wonogiri bagian
timur-utara juga dijumpai wisata bukit Cumbri yaitu di Kecamatan
Purwantoro.
JATIPURNO
 Wisata Air terjun
GILIMANIK
 Wisata Air terjun
B.6

Halaman II . 20
SD/MI RUMAH BERSALIN
SLTP & MTs POSYANDU
SLTA/ SMK/ MA POLIKLINIK/ BALAI PENGOBATAN
RUMAH SAKIT RUMAH IBADAH
PUSKESMAS KOPERASI
POLINDES HOTEL
C I Sarana dan
Prasarana
Bardasarkan dari data ketesediaan sarana dan prasarana di
Kabupaten Wonogiri (Data BPS 2016) terdapat beberapa sarana
dasar yang diidentifikasi meliputi :
Ketersediaan sarana pendidikan tingkat SD, SMP Kabupaten
Wonogiri telah memenuhi SPM, berdasarkan hasil observasi
lapangan didapati bahkan kondisi saat ini jusru terjadi fenomena
beberapa SD dibeberapa kecamatan digabungkan karena jumlah
siswa yang terlalu sedikit. Sementara untuk jumlah sarana
SMA/sederajat jika diperhitungkan berdasarkan standar SPM
(perbandingan jumlah keseluruhan penduduk terhadap kebutuhan
SMA) memang masih belum memadai. Namun jika menggunakan
angka perbandingan usia SMA terhadap kebutuhan, jumlah SMA
sudah memadai, meski di beberapa kecamatan tidak terdapat SMA
namun kebutuhan tersebut ditutupi oleh kecamatan sekitar.
Sarana Dasar Kabupaten Wonogiri
Sumber : Dalam Angka BPS 2016
Grafik Ketersediaan SMA terhadap SPM di Kabupaten Wonogiri
 Ketersediaan SMA
sederajat sangat
minim
 Fasilitas Sekolah
tinggi tidak tersedia
 C.3.1 I Pendidikan
dan pelatihan

Halaman II . 21
Kelas Jalan Jumlah Luas Jalan (Km2
)
Jalan desa 2.215466756
Jalan kabupaten 2.888897192
Jalan kecamatan 15.02956789
Jalan negara 0.252142465
Jalan propinsi 1.202176057
Total 21.58825036
Luas Wilayah (km2
) 1.822.232.309
Nilai Indeks Aksesibilitas 0.011847
Sarana prasarana pelatihan di Kabupaten Wonogiri dari hasil survey
lapangan menunjukkan hanya terdapat satu balai pelatihan yang
lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan bagi
wanita. Sedangkan BLK yang ada di Kabupaten Wonogiri
memfasilitasi kegiatan pelatihan yang diusulkan oleh kecamatan
melalui mekanisme musrenbang maupun kegiatan pelatihan yang
diselenggarakan melalui program kegiatan oleh disnakertrans.
Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK kualitasnya
masih belum memadai hal tersebut dikarenakan pelatihan hanya
dilakukan dalam waktu yang singkat 1-2 hari, dan setelah pelatihan
tidak ada program lanjutan terkait pembentukan kelompok
ataupun evaluasi program kegiatan, sehingga keberlanjutan
program pelatihan menjadi tidak terpantau dengan baik.
 Balai Latihan Kerja
( B L K )
Analisis rasio luas jalan dengan luas wilayah dilakukan untuk
mengetahui gambaran aksesibilitas makro di Kabupaten Wonogiri.
Semakin tinggi nilai rasio luas jalan dengan luas wilayah, maka
aksesibilitasnya semakin baik. Aksesibilitas yang semakin baik akan
berimplikasi pada konektivitas jalan di daerah tersebut juga
semakin baik. Perhitungan rasio luas jalan dengan luas wilayah
didasarkan pada rumus panjang jalan dikalikan lebar jalan rata-rata
(sesuai dengan status jalan) dibagi dengan luas wilayah dalam
satuan kilometer persegi. Nilai indeks yang diperoleh kemudian
dibandingkan dengan nilai indeks minimum untuk memenuhi
standar pelayanan mutu (SPM) jalan, yaitu sebesar 0,05
(Kepmenkimpraswil No 534/KPTS/M/2001). Hasil perhitungan rasio
luas jalan dengan luas wilayah disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.
 C.3.2 I Transportasi
A. Analisis Agregat
Aksesbilitas (Rasio
Luas Jalan dengan
Luas Wilayah)
Tabel Hasil Perhitungan Indeks Aksesbilitas
Hasil perhitungan indeks aksesibilitas menunjukkan bahwa nilai
indeks aksesibilitas Kabupaten Wonogiri sebesar 0,012. Nilai ini
lebih rendah dari nilai minimum SPM jalan sebesar 0,05. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa prasarana jalan di Kabupaten
Wonogiri belum mendukung SPM aksesibilitas dan konektivitas
wilayah.

Halaman II . 22
Indeks Aksesibilitas hanya memberikan informasi umum
aksesibilitas wilayah secara keseluruhan. Untuk melihat variasi
aksesibilitas di dalam wilayah, sebaran jaringan jalan harus
diketahui untuk mengidentifikasi area-area yang aksesibilitasnya
sudah baik dan area yang aksesibilitasnya kurang baik. Guna
mendukung keperluan tersebut, maka kondisi aksesibilitas secara
intra wilayah dipetakan menggunakan teknik weighted kernel
density terhadap data jaringan jalan (bersumber dari RTRW
Kabupaten Wonogiri) dengan faktor pembobot adalah lebar jalan
rata – rata. Hasil pemodelan aksesibilitas yang diperoleh disajikan
pada Gambar 1 di bawah ini.
B. Analisis
Aksesibilitas Intra
Wilayah
Hasil yang diperoleh dari Gambar 1 menunjukkan sebaran wilayah
yang sudah memiliki aksesibilitas baik dan kurang baik. Warna
merah mengindikasikan wilayah dengan aksesibilitas kurang baik.
Wilayah dengan aksesibilitas kurang baik ini umumnya berada di
daerah bertopografi berbukit dan bergunung. Jalan pada wilayah
berbukit umumnya jalan setapak atau jalan yang di semen pada
dua sisi yang hanya bisa dilalui satu kendaraan roda empat
(Gambar 2).
Peta Kondisi Aksesibilitas Intra Wilayah Kabupaten Wonogiri

Halaman II . 23
Sedangkan area berwarna oranye hingga hijau muda merupakan
wilayah yang dilalui oleh jalan kecamatan hingga jalan kabupaten
yang sebagian besar sudah diaspal dan terdiri dari dua lajur
(Gambar 3). Area berwarna hijau merupakan area dengan
aksesibilitas baik. Area ini merupakan area yang mempunyai
jaringan jalan cukup rapat (banyak pilihan akses) dan dilalui oleh
Jalan Kabupaten hingga Jalan Negara.
Kondisi Jalan Pada Area Dengan Aksesibilitas Sangat Rendah Hingga Rendah
Sumber : Survey lapangan 2017
Keberadaan terminal di Kabupaten Wonogiri hampir tersebar
merata di seluruh wilayah kabupaten. Hampir setiap kecamatan
sudah mempunyai terminal yang berlokasi di ibukota kecamatan
dan pada umumnya dekat dengan pasar. Terminal ini merupakan
terminal kelas C yang melayani angkutan orang dan barang wilayah
perdesaan (skala kecil). Sementara terminal besar kelas A dan kelas
B yang melayani baik Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Bus
Antar Kota Dalam Provinsi (ADAP) terdapat di tiga kecamatan, yaitu
di Kota Wonogiri (Terminal Bus Giri Adipura), Terminal Bus
Pracimantoro dan Terminal Bus Purwantoro.
 C.3.3 I Terminal
Kondisi Jalan Existing Pada Area Dengan Aksesibilitas Sedang Hingga Baik
Sumber : Survey lapangan 2017

Halaman II . 24
Terminal Bus Giri Adipura merupakan terminal terbesar di Kabupaten Wonogiri. Terminal ini
merupakan Terminal Kelas A yang melayani angkutan bus menuju kota – kota besar di Pulau
Jawa seperti Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Sedangkan
Terminal Bus Pracimantoro merupakan terminal bus yang menjadi penghubung mobilitas
penduduk di Kabupaten Wonogiri bagian timur menuju Kota Wonogiri, Kota Wonosari
Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kota – kota di sisi selatan Jawa
Timur seperti Pacitan dan Trenggalek. Adapun Terminal Purwantoro di sebelah timur
merupakan terminal penghubung mobilitas penduduk Wonogiri di sebelah timur, sekaligus
menghubungkan dengan Kota Ponorogo, Magetan dan Madiun. Provinsi Jawa Timur.
Informasi nama dan kelas terminal disajikan pada tabel dibawah, dan sebaran lokasi
terminal disajikan pada Gambar.
Peta Sebaran Terminal Bus Kabupaten Wonogiri
Data Terminal Kabupaten Wonogiri
Sumber : RTRW Wonogiri 2011-2031

Halaman II . 25
Pasar rakyat/tradisional di kabupaten wonogiri tersebar merata di
seluruh kecamatan sebanyak 30 pasar. Dimana pasar rakyat terbagi
menjadi 3 type, yaitu type A, B, dan C berdasarkan fasilitas, sarana
prasarana pendukung pasar dan jangkauan pelayanan. Sistim
transportasi dan aksesibilitas menuju pasar dalam kondisi yang baik
karena secara umum lokasi pasar berdekatan dengan terminal.
Adapun pasar rakyat/tradisional sebagai salah satu prasarana
perdagangan dan penggerak perekonomian masyarakat
ditunjukkan pada tabel berikut:
 C.3.4 I Pasar
Pasar Wonogiri type A merupakan pasar induk di kabupaten
Wonogiri yang memiliki jangkauan pelayanan seluruh kecamatan.
Terdapat tujuh Pasar type C di enam kecamatan Kismantoro,
Jatipurno, Giritontro, Batuwarno, Selogiri, Wonogiri (pasar
Wonokarto dan Sidorejo) dengan jangkauan pelayanan satu
kecamatan. Kabupaten Wonogiri belum memiliki gudang logistik
untuk mendukung perdagangan, para pedagang pasar
memanfaatkan kios pasar untuk menyimpan barang dagangan.
Dalam pengelolaannya pasar tradisional dikelola sepenuhnya oleh
pemerintah daerah tanpa adanya kerja sama dengan pihak swasta.
Sejalan dengan visi Bupati yang akan melaksanakan pembangunan
sarana prasarana salah satunya pasar, pemerintah kabupaten
Wonogiri menargetkan merenovasi pasar tradisional satu pasar
setiap tahunnya. Sebaran lokasi pasar dan aksesibilitasnya
ditunjukkanpada gambar berikut :
Data Pasar Rakyat Di Kabupaten Wonogiri
Sumber : Dinas Perindagkop dan UMKM kabupaten Wonogiri, 2017

Halaman II . 26
Pelayanan kebutuhan listrik di Kabupaten Wonogiri dilayani oleh
dua rayon yaitu Rayon Wonogiri dan Rayon Jatisrono. Berdasarkan
data tahun 2016, rasio elektrifikasi atau tingkat ketersediaan listrik
di Kabupaten Wonogiri mencapai 87,62%. Dengan demikian, masih
ada sekitar 12,38% rumah tangga yang tersebar di 108 dusun di
Kabupaten Wonogiri yang belum terlayani listrik. Untuk memenuhi
kebutuhan listrik, beberapa di antara mereka terpaksa
menyalurkan listrik dari dusun terdekat.
Sebaran Lokasi Pasar Dikabupaten Wonogiri
 C.3.5 I Listrik
Terlayani
88%
Belum
Terlayani
12%
Rasio Elektrifikasi Kabupaten Wonogiri
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 2017

Halaman II . 27
Jangkauan listrik di Kabupaten Wonogiri sudah relatif tersebar
merata di seluruh wilayah kabupaten, walaupun masih ada
wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik. Observasi di kawasan
perbukitan Giritontro dan Karang Tengah sudah menunjukkan
adanya layanan listrik ke permukiman penduduk dan tempat
usaha.
 C.3.6 I Sarana
Persampahan
Pelayanan Listrik di Permukiman dan Usaha Kecil di Kawasan Perbukitan Selatan
Sumber : Observasi 2017
Untuk memenuhi kebutuhan listrik, selain dari PLN pasokan listrik
didapatkan dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan
pembangkit litrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga mikro
hidro sebanyak satu unit yang berlokasi di Desa Karangtengah
Kecamatan Karangtengah dengan kapasitas 15kVA dan melayani
100 pelanggan.
Perkembangan produksi sampah setiap tahunnya mengalami
peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi yang terjadi saat ini
adalah antara produksi sampah dengan kemampuan untuk
mengelola sampah tersebut tidak seimbang. Penyebabnya adalah
terbatasnya sarana pengumpul sampah dan pengangkut sampah
serta adanya pengolahan sampah pada sumbernya. Berikut adalah
data tentang volume total sampah dan jumlah sarana pengangkut
sampah di Kabupaten Wonogiri:
Volume sampah dan Angkutan Sampah Kabupaten Wonogiri
Sumber : BPS Wonogiri Dalam Angka 2016

Halaman II . 28
Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Wonogiri 2011-2031, pengelolaan sampah
kota/kecamatan di Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa tahapan mulai dari sumber
sampah hingga pengangkutan ke TPA yaitu:
1. Sistem Individual
Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap
bangunan/sumber sampah dan diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau
Transfer Depo sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Aktivitas pengumpulan
menggunakan gerobak sampah dan gerobak motor.
2. Penampungan
Secara umum bahan penampung sementara merupakan bak sampah yang didistribusikan
merata diseluruh kecamatan/kota di Kabupaten Wonogiri. Penempatan bak sampah pada
umumnya ditempatkan pada lokasi-lokasi berdekatan dengan pusat aktivitas masyarakat
dan pola kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.
3. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Tempat pembuangan akhir yang berada di Kabupaten Wonogiri merupakan tipe Open
Dumping yaitu sampah hanya dibuang atau ditimbun di suatu tempat tanpa atau dengan
dilakukan penutupan dengan tanah. Berikut tabel kapasitas TPA Kabupaten Wonogiri:
Sumber : Peta Rencana Jaringan Sampah Kabupaten Wonogiri, RTRW 2011-2031
Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Wonogiri memiliki 5 TPA yang melayani 25
Kecamatan dengan TPA dengan kapasitas kritis. TPA dengan kapasitas kritis diperlukan
pengaturan/pengelolaan sampah lebih lanjut seperti perluasan lahan TPA serta
pengolahan sampah dalam rangka daur ulang dan penggunaan ulang. Pemerintah
Kabupaten Wonogiri telah mewacanakan untuk memindahkan TPA Pracimantoro karena
berada di kawasan lindung karst.
4. Aksesibilitas TPA
Tingkat aksesibilitas TPA di Kabupaten Wonogiri sangat mempengaruhi sistem
pengangkutan dan distribusi pelayanan TPA. Pekerjaan distribusi pelayanan sampah
memerlukan perhatian serius, karena itu diperlukan perencanaan peralatan dan
pelaksanaan yang cermat. Selain lokasi TPA harus jauh dari keramaian kota dan dapat
dipergunakan dalam jangka waktu lama, TPA juga harus memiliki akses yang baik sehingga
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA menjadi lebih efisien. Berikut merupakan tingkat
aksesibilitas TPA di Kabupaten Wonogiri:

Halaman II . 29
5. Sistem Pengelolaan Sampah
Rencana sistem pengelolaan sampah yang akan diterapkan di Kabupaten Wonogiri dengan
3 (tiga) model pengelolaan sampah, yaitu:
a. Sistem on site
Sistem ini masih dipertahankan khususnya bagi daerah yang masih bersifat pedesaan,
yaitu dengan ditimbun atau dibakar di pekarangan rumah.
b. Sistem off site
Yaitu sistem pengelolaan sampah secara bertahap melalui pos-pos pembuangan,
mulai dari tong sampah, TPS dan dilanjutkan ke TPA.
c. Sistem campuran
Sistem ini diterapkan dalam kaitannya dengan adanya kegiatan industri di Kabupaten
Wonogiri, di mana untuk limbah padat industri sebelum dibuang ke TPA, perlu adanya
seleksi atau treatment agar tidak mencemari lingkungan.
Sumber : Hasil Analisis Jaringan Jalan – Studio PPW 2017
 C.3.7 I Sistim
Drainase dan Irigasi
Pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan
adalah pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier
yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kabupaten,
dengan memanfaatkan sistem jaringan drainase yang sudah ada,
baik sungai, anak sungai, maupun saluran-saluran sistem irigasi
sebagai saluran pembuang utama.
Secara teknis sistem drainase berfungsi untuk menampung dan
mengalirkan air limpahan yang tidak terserap di dalam tanah (run
off). Besar kecilnya drainase permukaan sangat dipengaruhi oleh
kemiringan tanah dan jenis vegetasi penutup tanah. Jaringan
drainase di Kabupaten Wonogiri dikembangkan dengan sistem
jaringan terbuka dan sistem jaringan tertutup. Sistem jaringan
terbuka dilakukan untuk pematusan air hujan, sedangkan sistem
jaringan tertutup dilakukan untuk pematusan air kotor. Secara
umum seluruh wilayah di Kabupaten Wonogiri memiliki drainase
yang baik. Hal ini dapat dilihat bahwa, di Kabupaten Wonogiri tidak
terdapat daerah genangan.

Halaman II . 30
Peta Kondisi Drainase Wilayah
Kabupaten Wonogiri
Sumber : RTRW Kabupaten Woogiri
Kondisi drainase alami baik, bebas genangan
Drainase alami kurang baik, cukup rawan genangan
Drainase alami kondisi buruk, rawan genangan
Rencana jaringan drainase primer (sungai)
Rencana jaringan drainase sekunder
Rencana jaringan drainase tersier
Drainase Wilayah Kabupaten Wonogiri
Jaringan Drainase Pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan dan perdesaan
adalah pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier
yang berfungsi untuk melayani seluruh bagian wilayah kabupaten,
dengan memanfaatkan sistem jaringan drainase yang sudah ada,
baik sungai, anak sungai, maupun saluran-saluran sistem irigasi
sebagai saluran pembuang utama.
Secara teknis sistem drainase berfungsi untuk menampung dan
mengalirkan air limpasan yang tidak terserap di dalam tanah (run
off). Besar kecilnya drainase permukaan sangat dipengaruhi oleh
kemiringan tanah dan jenis vegetasi penutup tanah. Jaringan
drainase di Kabupaten Wonogiri dikembangkan dengan sistem
jaringan terbuka dan sistem jaringan tertutup. Sistem jaringan
terbuka dilakukan untuk pematusan air hujan, sedangkan sistem
jaringan tertutup dilakukan untuk pematusan air kotor. Secara
umum seluruh wilayah di Kabupaten Wonogiri memiliki drainase
yang baik. Hal ini dapat dilihat bahwa, di Kabupaten Wonogiri tidak
terdapat daerah genangan.

Halaman II . 31
Jaringan Irigasi Irigasi primer mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi sungai. Lokasi Irigasi primer pada Kabupaten
Wonogiri terletak di Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng,
Sungai Jlantah, Sungai Walikan, Sungai Brambang, Sungai Samin,
Sungai Ranjing, Sungai Langsur, Sungai Buntung, dan Sungai Siluwur.
Kabupaten Wonogiri mempunyai 19 Daerah Aliran Sungai (DAS),
diantaranya: DAS Alang Ngunggahan, Amblo, Dengkeng,
Durensewu, Gandingan, Gempeng, Kali Madiun, Keduang,
Kedungguling, Kepuh, Krawang, Mento, Pondok, Sambirejo,Selo
Hulu, temon, Walikan, Wiroko dan Wuryantoro. Berikut ini
merupakan gambar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten
Wonogiri.
Kabupaten Wonogiri mempunyai Daerah Irigasi 392 DI dengan luas
total daerah yang terairi 30.572 Ha, yang terletak di 11 (sebelas)
Kecamatan, yaitu: Kecamatan Eromoko 3,0%, Wuryantoro 7,3%,
Manyaran 3,2%, Selogiri 10,9%, Wonogiri 11,8%, Sidoharjo 14,5%,
Jatipurno 5,9%, Girimarto 22,5%, Puhpelem 6,1%, Tirtomoyo 4,7%
dan Pracimantoro 10,2%.
Jumlah daerah irigasi yang merupakan kewenangan Kabupaten
Wonogiri sebanyak 442, jumlah P3A yang sudah terbentuk 49
diantaranya sudah berkembang sementara yang lainnya masih
dalam kategori belum dan sedang berkembang. Kondisi infrastruktur
pengairan yang masih kurang kuantitas dan kualitasnya, akan
berpengaruh terhadap produktivitas lahan, dan akhirnya
berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.
Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pusat sebanyak satu DI seluas + 439
ha berada di Kecamatan Selogiri. Daerah irigasi kewenangan Provinsi
sebanyak 3 DI seluas + 934 ha berada di Kecamatan Wonogiri,
Ngadirojo, dan Girimarto. Daerah irigasi kewenangan Kabupaten
Wonogiri sebanyak 392 DI seluas + 30.572 ha berada di seluruh
kecamatan, jumlah P3A yang sudah terbentuk 49 diantaranya sudah
berkembang sementara yang lainnya masih dalam kategori belum
dan sedang berkembang. Kondisi fisik jaringan dan bangunan irigasi
pada umumnya rawan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh
bencana alam, sementara kemampuan petani untuk melakukan
pemeliharaan jaringan irigasi relatif masih kurang sebagai
konsekuensi dari sistem irigasi kecil dan pola pemanfaatan air yang
monokultur untuk usaha tani sawah.

Halaman II . 32
Sistem jaringan irigasi di Kabupaten Wonogiri
Sumber : Observasi lapangan 2017
Permasalahan utama dalam pembangunan pertanian tanaman
pangan khususnya padi adalah penyediaan air irigasi. Kenyataan
yang ada bahwa kualitas sumberdaya baik sumberdaya manusia
yaitu petani dan aparat pemerintah daerah pada umumnya masih
perlu mendapat perhatian secara khusus sehingga mempengaruhi
kemampuan dalam mengelola sumber daya air. Di lain pihak kondisi
infrastruktur pengairan mengalami penurunan kuantitas dan
kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan,
dan akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Kondisi
geografis wilayah Wonogiri topografinya berbukit hingga
bergunung, hal ini memerlukan biaya pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur pengairan yang besar.
Aktivitas pertanian pada wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan
pertanian lahan basah dan kering, dengan pengelolaan sawah
diusahakan dengan irigasi setengah teknis, sederhana dan teknis.
Sedangkan sumber yang digunakan untuk irigasi menggunakan air
dari mata air. Untuk pengelolaan irigasi dilaksanakan oleh
masyarakat dan pemerintah. Penyediaan air irigasi bagi pertanian
rakyat ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam
rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
Analisis Jaringan
Irigasi Wonogiri

Halaman II . 33
Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi.
Hak guna air untuk irigasi diberikan terutama hanya untuk kepentingan pertanian, dengan
tetap memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air
pada daerah pelayanan tertentu.
Daerah Irigasi Kabupaten Wonogiri meliputi seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri yang
termasuk dalam kategori Daerah Irigasi Besar, yaitu : Daerah Irigasi Krisak, Daerah Irigasi
Beton, Daerah Irigasi Balong, Daerah Irigasi Temon, Daerah Irigasi Sugihan, dan Daerah
Irigasi Colo Barat, yang tidak dibatasi wilayah administrasi. Luas keseluruhan ketujuh Daerah
Irigasi ini sekitar 4.400 Ha Kondisi geografis wilayah Wonogiri topografinya berbukit hingga
bergunung, hal ini memerlukan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
pengairan yang besar. Kondisi bangunan irigasi yang ada pada wilayah yang berbukit
sebagian besar dalam kondisi rusak karena kurangnya perawatan terhadap bangunan yang
ada, untuk lebih jelas mengenai kondisi jaringan irigasi Kabupaten Wonogiri dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
Kondisi Jaringan Irigasi Tersier Kabupaten Wonogiri
Sumber : Data Sekunder
Kondisi Jaringan Irigasi Tersier Kabupaten Wonogiri
Sumber : Data Sekunder

Halaman II . 34
 C.3.8 I Air Bersih
Gambaran Umum
Daerah Wonogiri memiliki kondisi hidrologi yang beragam, mulai
dari daerah yang subur dan mempunyi sumber air yang baik, hingga
daerah yang sama sekali tidak memiliki sumber air. Daerah dengan
sumber air yang baik rata-rata berada di bagian utara dan di bagian
selatan merupakan daerah rawan bencana kekeringan. Ada 7
kecamatan yang termasuk dalam kategori rawan kekeringan yaitu:
Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, Giriwoyo, Batuwarno,
Manyaran, dan Eromoko yang menyebar di 41 desa kelurahan.
Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Wonogiri
pengembangan sistem Penampungan Air Hujan (PAH) dan sistem
Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (ABSAH) di rencanakan pada
kawasan rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Pracimantoro;
Kecamatan Giritontro; Kecamatan Paranggupito; Kecamatan
Giriwoyo; Kecamatan Eromoko; Kecamatan Wuryantoro;
Kecamatan Manyaran; Kecamatan Nguntoronadi; dan Kecamatan
Batuwarno. Menurut data Pemkab Wonogiri, 71 desa di Wonogiri
masuk kategori sanitasi beresiko tinggi, 170 desa kategori sanitasi
beresiko sedang dan 53 desa beresiko sanitasi rendah.
Masyarakat Kabupaten Wonogiri memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan berbagai
sumber yang memungkinkan untuk mereka akses diantaranya adalah:
a. PDAM (sambungan rumah / SR)
b. Air Permukaan (AP)
c. Perlindungan Mata Air (PMA) atau mata air terlindungi
d. Sumur Pompa Tangan (SPT)
e. Sumur Gali (SGL)
f. Sumur Bor (arteis)
g. Penampungan Air Hujan (PAH).
PDAM
11%
AP
2%
PMA
28%
SPT
12%
SGL
25%
S.Bor
7%
PAH
5%
Non Akses
10%
Proporsi Pemakaian Sarana Air Bersih
Sumber : Buku Putih Sanitasi 2013 Sumber : Analisis

Halaman II . 35
Waduk GAJAH
MUNGKUR sebagai
sumber air baku
Keberadaan Waduk Gajah Mungkur (WGM) di Kabupaten Wonogiri
memang berpengaruh terhadap supply pemenuhan air bersih bagi
masyarakat. Air Baku tersebut sebagai sumber untuk jaringan SPAM
Regional Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Karanganyar,
Sragen).
Pemanfaatan air WGM bagi masyarakat Wonogiri melalui
Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari (PDAM GTS). PDAM
GTS Wonogiri mengakui ketercukupan air baku yang dimiliki selama
ini belum maksimal sehingga berakibat pasokan tidak lancar,
khususnya di awal musim penghujan. Pasalnya, air baku akan keruh
dan membutuhkan waktu tiga hari untuk menjernihkan kembali.
Dia mengatakan air baku bagi pelanggan PDAM dicukupi dengan
sistem interkoneksi dari sumber air Kurya, Kabupaten Karanganyar
dan air Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri.
Jangkauan
Pelayanan Air
Bersih
Jangkauan pelayanan air bersih baik yang digunakan oleh
masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk memenuhi kebutuhan air
bersihnya rata-rata menggunakan mata air terlindungi dan sumur.
Sebagian kecil menggunakan air permukaan dan Penampungan air
hujan. Penduduk yang belum memiliki akses air bersih atau belum
terlayani mencapai 10% dari jumlah penduduk yang ada.
Jumlah Jangkauan Layanan Air Bersih Kabupaten Wonogiri
Sumber : PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri, Data Survey Sanitarian Dinkes Kab. Wonogiri
Tahun 2012, Hasil Olah Data Pokja Sanitasi Kab. Wonogiri 2015

Halaman II . 36
,0
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
1.Wonogiri
2.Sidoharjo
3.Pracimantoro
4.Selogiri
5.Wuryantoro
6.Ngadirojo
7.Girimarto
8.Giritontro
9.Giriwoyo
10.Eromoko
11.Jatisrono
12.Batuwarno
13.Manyaran
14.Slogohimo
15.Purwantoro
16.Paranggupito
17.Baturetno
18.Jatipurno
19.Tirtomoyo
20.Nguntoronadi
21.Jatiroto
22.Kismantoro
23.Bulukerto
24.Karangtengah
25.Puhpelem
Jangkauan layanan air bersih
PDAM Non PDAM Pop tak terlayani
,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
35000,0
40000,0
45000,0
50000,0
1.Wonogiri
2.Sidoharjo
3.Pracimantoro
4.Selogiri
5.Wuryantoro
6.Ngadirojo
7.Girimarto
8.Giritontro
9.Giriwoyo
10.Eromoko
11.Jatisrono
12.Batuwarno
13.Manyaran
14.Slogohimo
15.Purwantoro
16.Paranggupito
17.Baturetno
18.Jatipurno
19.Tirtomoyo
20.Nguntoronadi
21.Jatiroto
22.Kismantoro
23.Bulukerto
24.Karangtengah
25.Puhpelem
Sumber Air Bersih Non PDAM
AP PMA SPT SGL S.Bor PAH
Peta Desa Dengan Resiko Sanitasi Tinggi
Sumber : RTRW Kabupaten Wonogiri

Halaman II . 37
PDAM
Giri Tirta Sari
Pemenuhan air bersih dengan Jaringan Perpipaan terlindungi yang
ada di Kabupaten Wonogiri dikelola oleh PDAM Giri Tirta Sari.
Namun ada juga yang dikelola oleh masyakat dengan sistem PAM
Komunal yang bersumber dari sumur bor.
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa hampir sebagaian besar
wilayah kabuapten wonogiri termasuk kedalam kategori daerah
rawan sanitasi. Hal ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas terhadap air
bersih, pada peta tersebut digambarkan dengan symbol berwarna
merah.
Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten
WonogiriSumber : PDAM Giri Tirta Sari Wonogiri

Halaman II . 38
D I Karakteristik
Demografi
 Jumlah Penduduk
laki-laki lebih
banyak dikarenakan
bekerja diluar
daerah
 Konsentrasi
penduduk terfokus
pada 5 kecamatan
Penduduk Wonogiri pada tahun 2015 tercatat 949.017 jiwa, dengan
komposisi, 461.307 laki-laki dan 487.710 perempuan. Jumlah ini
meningkat dari tahun 2014 dengan laju pertumbuhan penduduk
0,35 persen. Sex ratio (rasio jenis kelamin) sebesar 94,59%
mengartikan bahwa pada tahun 2015 untuk setiap 100 penduduk
perempuan di Kabupaten Wonogiri terdapat 94 penduduk laki-laki.
Besaran sex rasio yang lebih kecil dari 100 ini berhubungan dengan
pola migrasi Wonogiri sebagai pengirim migran, dimana penduduk
laki-laki lebih banyak yang merantau ke luar wilayah.
Kepadatan penduduk Kabupaten Wonogiri Pada tahun 2015 adalah
521 jiwa/km2
dengan penyebaran penduduk yang tidak merata di
setiap kecamatan. Berdasarkan gambar 1, masih tampak bahwa
penyebaran penduduk masih mengelompok di beberapa
kecamatan. Kecamatan Jatisrono merupakan daerah dengan tingkat
kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.148 jiwa per km2, sedangkan
tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan
Paranggupito yang hanya 259 jiwa per km2.
Dominasi Pusat Aktifitas Berdasarkan
Kepadatan Penduduk Tiap Desa
 Wonogiri
 Selogiri
 Jatisrono
 Slogohimo
 Baturetno
Pusat aktifitas yang
dipengaruhi Kecamtan
Wonogiri sebagai ibu kota
Kabupaten
Pusat aktifitas terfokus pada
kecamatan Baturetno, yang
cenderung dilatarbelakangi
faktor historis
Pusat aktifitas yang berpusat pada
Kecamtan Jatisrono dan Slogohimo,
Sebagai titik henti, antara Wonogiri
dan Kabupaten Tetangga

Halaman II . 39
Berdasarkan ilustrasi kerenel density diatas tampak bahwa
penyebaran penduduk masih mengelompok di beberapa
kecamatan, tepatnya di kecamatan Wonogiri, Jatisrono dan
Baturetno, dengan persentase penduduk tertinggi yaitu 8,44 %,
sedangkan persentas penduduk terendah terdapat pada Kecamatan
Paranggupito yang hanya 1,77 %.
Sebaran Penduduk
 Relatif terpusat
pada beberapa
pusat aktiftas
Struktur penduduk Wonogiri berdasarkan data BPS tahun 2015
menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja (umur 15-64 tahun)
cukup tinggi, yaitu sebesar 753.854 orang. Jumlah angkatan kerja
sebanyak 521.058 orang dimana 505.043 orang diataranya bekerja
disektor usaha, sisanya 16.015 orang masih menganggur. Sehingga
tingkat pengangguran rata-rata wonogiri sebesar 3,07 %.
Sturktur Penduduk
 Piramida
penduduk dan
Angkatan Kerja
80000 60000 40000 20000
Diagram Piramida Penduduk Berdasarkan Usia pada Tahun 2015
Sumber : Analisis data BPS 2016
Jika dilihat dari usia penduduk, jumlah penduduk produktif (umur
15-64 tahun) di suatu wilayah sangat menentukan rasio
ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Rasio
ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi
kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) terhadap kelompok
usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas).
Besar kecilnya rasio ketergantungan mempengarui tingkat
keberhasilan pembangunan disuatu wilayah. Semakin besar rasio
ketergantungan maka semakin sedikit penduduk usia produktif yang
berpartisipasi dalam pembangunan.

Halaman II . 40
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kabupaten Wonogiri
Jika dilihat tingkat produktifitas penduduk kabupaten Wonogiri
melalui komparasi jumlah penduduk usia kerja teradap penduduk
yang bekerja disimpulkan bahwa, untuk usia diats 25 tahun jumlah
penduduk usia kerja yang bekerja mencapai 70% (cukup produktif)
Produktifitas
Penduduk Usia
Kerja (PUK)
Jumlah Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Terhadap PUK
Menurut Kelompok Umur 2015
Selain itu jika dilihat dari komposisi penduduk usia kerja antara
wilayah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Wonogiri, dapat
disimpulkan bahwa baik diwilayah perkotaan maupun perdesaan
jumlah pekerja diatas 15 s/d 54 hampir berimbang, sementara
diwilayah perdesaan yang notabene adalah berbasis pertanian yang
merupakan sektor unggulan Wonogiri pekerja didominasi oleh usia
diata 55 tahun.
Persentase Penduduk Usia Kerja berdasarkan Kelompok Umur di Daerah
Perkotaan dan Perdeasan, tahun 2015

Halaman II . 41
Meliputi daerah Wonogiri bagian selatan [ sebagian daerah ini telah
tenggelam ke dalam genangan waduk gajah mungkur ]. Masyarakat
Sembuyan ini memiliki karakter sebagai KUTUK KALUNG KENDHO.
Masyarakat di Sembuyan ini, lebih bersifat penurut, mudah
diperintah pimpinan atau bersifat masyarakat PATERNALISTIK.
Karena itu, ketika pemerintah Orde Baru membangun waduk gajah
mungkur seluas 8.800 ha yang menenggelamkan 51 desa di 7
wilayah kecamatan serta harus memindahkan 60 ribu jiwa
penduduknya, hampir tak menemui kendala yang cukup berarti.
Daerah
SEMBUYAN
Wilayah ini meliputi kali wiroko dan sekitanya atau berada di bagian
tenggara wilayah Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di wilayah
kecamatan Tirttomoyo dan sekitarnya. Masyarakat Wiroko ini
memiliki karakteristik sebagai KETHEK SERANGGON. Seperti
layaknya kera, suka hidup bergerombol. Tapi memiliki sfat sulit
diatur, mudah tersinggung dan agak longgar dalam tata krama sopan
santun. Jika didekati mereka adakalanya bersifat kurang mau
menghargai, tetapi jika dijauhi mereka sakit hati. Orang jawa
mengatakan mereka itu lebih bersifat masyarakat yang gampang-
gampang angel [gampang-gampang sulit].
Daerah
WIROKO
Meliputi daerah Wonogiri bagian timur. Karakter masyarakatnya
dikenal sebagai LEMAH BANG GINEBLEGAN. Yakni bagai tanah liat
yang bisa menjadi padat jika ditepuk-tepuk. Masyarakat ini suka
berfoya-foya, boros dan agak sulit untuk diperintah. Tapi bagi
pemimpin yang mampu memahmi sifat dan karakteristik mereka,
ibarat mampu menepuk-nepuk layaknya sifat tanah liat, sebenarnya
mereka akan menjadi mudah diarahkan demi tujuan positif.
Daerah
KEDUWANG
E I Lima Karakter
Masyarakat Wonogiri
Daerah
NGARLOH
Seperti diketahui dalam data sejarah, Mangkunegara I dalam
mengendalikan kerajaanya membagi sifat penduduk daerah
Wonogiri menjadi 5 daerah karakter. Meliputi antara lain sebagai
berikut:
Wilayah Wonogiri bagian utara, diantaranya mencakup wilayah
kecamatan Selogiri, memiliki karakteristik BANDOL NGROMPOL.
Artinya sifat masyarakat di Nglaroh ini pada umumnya kuat rokhani
dan jasmani, memiliki sifat bergerombol. Sifat mereka ini sangat
positif dalam kaitan menggalang kesatuan dan persatuan. Mereka
juga bersifat pemberani, suka berkelahi, membuat keributan yang
jika mampu memanfaatkan potensi masyarakat Nglaroh ini, akan
menjadi semacam kekuatan dasar yang kuat demi perjuangan.

Halaman II . 42
Mencakup wilayah Wonogiri bagian timur laut, yang sebagian
diantaranya kini telah masuk wilayah kabupaten Karanganyar,
masyarakat Honggobayan memiliki sifat layaknya ASU GALAK ORA
NYATHEK. Ibarat anjing galak [ suka menggonggong ] tapi tidak
menggigit. Sepintas dilihat dari tutur kata dan bahasanya,
masyarakat Honggobayan memang kasar dan keras bahkan
menampakkan sifat sombong dan congkak serta tinggi hati, sehingga
ada kesan , mereka sepintas memang menakutkan. Namun demikian
sebenarnya mereka baik hati. Perintah apapun dari pemimpinannya
akan dikerjakan dengan baik.
stakeholder yang terlibat dalam sebuah aktifitas berbeda tergantung
pada konteksnya. Di Kabupaten Wonogiri, stakeholder yang terlibat
secara makro dalam mendukung percepatan pembangunan,
terutama pada setor pertanian, perkebunan, dan peternakan
adalah, terdiri dari berbagai elemen.
Daerah
HONGGOBAYAN
PERTAMA : Birokrasi (eksekutif) dalam hal ini instansi-instrasi terkait yang terlibat baik
langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan petanian, perkebunan, dan perternakan
seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultural, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Instansi pemerintah ini sebagai stakeholder yang dilibatkan dalam
memberikan support baik kebijakan, strategi dan anggaran dalam peningkatan dan
percepatan pembangunan.
KEDUA : Anggota legislative sebagai kelompok stakeholder yang mempunyai peranan dalam
mendukung dalam pelaksanaan anggran dan legitimasi.
KETIGA : Pengusaha (investor) dan dunia usaha sebagai kelompok stakeholder yang dalam
peranannya dapat memberi dukungan berupa investasi dan modal serta peluang tenaga kerja.
KEEMPAT : Organisasi sosial masyarakat sebagai kelompok yang memperjuangkan aspirasi
marginal dan kontrol sosial terhadap permasalahan/ isu-isu sosial terkait pertanian,
peternakan, dan perkebunan.
KELIMA : Masyarakat sebagai kelompok social subjek/penggerak kegiatan yang secara
langsung menjadi faktor penentu kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat
berjalan. Dan keenam, perguruan tinggi yaitu kelompok yang terlibat dalam memberikan
dukungan terhadap peningkatan profibilitas pertanian berdasarkan hasil penelitian mereka.
Peran masing-masing stakholder dalam bentuk aktifitas/kegiatan dapat dilihat pada lampiran.
F I Stakeholder
M A M P I N G

Halaman II . 41
 Analisis
S T A K E H O L D E R
Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan di atas, selanjutnya
dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh dan kepentingan dari
masing-masing stakeholder. Analisis dilakukan terhadap
stakeholder-stakeholder, dengan menilai pengaruh kegiatan-
kegiatannya terhadap peningkatan komuditas baik pertanian,
peternakan, dan perkebunan. Dari hasil analisis terhadap beberapa
variable pengukur realisasi kegiatan diperoleh bahwa pengaruh
stakeholder dalam mendukung percepatan pembangunan dari
sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan masih lemah.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik perencanaan,
penganggran, pelaksanaan, dan lain-lain relative masih rendah. Hal
ini dapat dilihat pada diagram venn diatas, dimana peran secara
umum untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan
dipengaruhi langsung oleh instansi teknis, dan dalam mendukung
peningkatan yang membutuhkan koordinasi dengan dinas lain
seperti Dinas PU, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas
Penanam Modal, dan lembaga-lembaga terkait yang mampu
memberi dukungan percepatan pembangunan belum terkoordinir
secara baik. Peran masyarakat sebagai petani/peternak memberikan
pengaruh yang sangat kecil begitu juga peran kelompok tani,
gabungan kelompok tani, koperasi, produsen benis, pedagang
saprotan, dan buruh tani dalam kegiatan on farm, pengaruhnya
sangat kecil. Pengaruh dalam mendukung kegiatan off farm juga
masih rendah yang di dukung oleh BUMDES, indutri pengolahan,
pengepul, pasar desa, pasar kecamatan, dan eksportir.
Selanjutnya, dari gambaran secara makro keterlibatan pemangku
kepentingan yang ada, perlu dilakukan juga analisis terkait
pemangku kepentingan secara mikro yang terlibat dalam
pengembangan komuditas-komuditas unggulan di Wonogiri,
sebagaimana diketahui bahwa semakin spesifik peran pemangku
kepentingan itu di petakan maka akan semakin berbeda-beda pula
peranan dan keterlibatannya. Oleh karena itu, sub bab berikut akan
menganalisis stakeholder sesuai dengan masing-masing komuditas
yang telah di tentukan sebagai komuditas unggulan di Kabupaten
Wonogiri.
Diagram Hubungan dan Jaringan antar Stakeholder
Sumber : Analisis, 2017
Lembaga
Keuangan
Lembaga
Akadmis
L.S.M
Bapermasdes
Bumdes
GAPOKTAN
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
dan HoltikulturaBAPPEDA
Dinas
Peternakan,
Perikanan dan
Kelautan
Kelompok
Tani
Petani/
Peternak
Buruh
Tani
Pedagang
Saprotan
Koperasi Produsen
Benih
Industri
Pengolahan
Pengepul
Pasar
Desa
Pasar
Kecamatan
Eksportir
Dinas PerindustrianDinas P.UDinas
Penanaman
Modal
Dinas Tenaga
Kerja dan
TransmigrasiDPRD

Halaman II . 42
 STAKEHOLDER
M A P P I N G
Berdasarkan
Komoditas Unggulan
dan Komoditas
Andalan Kabupaten
Wonogiri
Stakeholder memiliki peran yang sangat penting dalam rangka
pengembangan wilayah Kabupaten Wonogiri. Hasil analisa
intrawilayah menunjukan bahwa pertanian merupakan sektor basis
utama yang menopang perekonomian di Kabupaten Wonogiri yang
dapat dikategorikan sebagai : 1) komoditas unggulan (sapi, mete,
cengkeh dan ubi kayu); 2) komoditas andalan (padi, jagung, kakao
dan kambing) dan 3) komoditas potensial (kacang tanah, jamus,
kacang merah, aggrek, biofarmaka, cabe jamu, janggelan, kapas,
kelapa deres, dan ayam kampung).
 KOMODITI
METE
Dari hasil analisis, pengaruh stakeholder di Komuditas Mete masih
lemah. Meski demikian, stakeholder yang terlbibat dalam
pengelolaan dan peningkatan kualitas mete umumnya sudah
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam menjalankan aktivitas,
namun dengan intensitas kegiatan yang rendah.
Jika dilihat pada diagram venn, pola hubungan antar stakeholder
secara umum sudah memiliki keterkaitan. Stakeholder yang
berengaruh besar dalam peningkatan produktivitas mete (1) petani
mete; (2) pengepul biji mete dan pengrajin mete; (3) adalah PPL;
industri olahan mete di luar Wonogiri; dan industri CNSL. (4)
Bappeda, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikulturan,
pengepul kulit, agen/took mete, dan idustri tahu; (5) Industri obat
pertanian, perkebunan mete luar wonogiri, produsen bibit,
pedagang seprotan, dan peternak.
Diagram Venn Stakeholder pada Komoditi Mete
Industri
Tahu
Industri
CNSL
Industri obat
pertanian
Agen /
Toko Mete
Industri
olahan Mete
Luar Wonogiri
Pengepul Biji
Mete
Pengrajin Biji
Mete
Pengepul kulit
Mete
Perkebunan
Mete luar
Wonogiri
Petani METE
Peternak
P P L
Dinas
Pertanian,
Tanaman
Pangan dan
Hotikultural
BAPPEDA
Pedagang
SaprotanProdusen
Bibit
KOMODITAS UNGGULAN

Halaman II . 43
 KOMODITI
UBI KAYU
Sama halnya dengan Komoditi Mete, hasil analisis didapati pengaruh
stakeholder di Komuditas Ubi Kayu masih lemah. Meski demikian,
stakeholder yang terlbibat dalam pengelolaan dan peningkatan
kualitas ubi kayu sudah memiliki keterkaitan satu sama lain dalam
menjalankan aktivitas, namun dengan intensitas kegiatan yang
rendah.
Stakeholder yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan
produktivitas dan profibilitas ubi kayu adalah (1) petani ubi kayu; (2)
kelompok tani dan GAPOKTAN yang berperan sebagai wadah bagi
petani dalam mengembangkan usaha; (3) Penyuluh Pertanian
Lapangan yang berperan dalalm memberikan penyuluhan; (4)
pengrajin yang berperan dalam mengolah ubi kayu agar meminiki
nilai tambah; (5) Dinas pertaniann, tanaman pangan, dan
holtikultura, berperan dalam mengakomodir kegiatan petani ubi
kayu secara substansi dan penganggaran kegiatan, perdagangan
pupuk berperan menyediakan pupuk bagi petani, dan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan UMKM yang berperan dalam
mendukung alat pertanian skala UMKM, pengadaan pameran, dll;
(7) Bappeda berperan dalam mengakomodir kegiatan SKPD teknis,
dan (8) adalah Balai Penyuluh Pertanian tingkat kecamatan berperan
dalam melakukan penyuluhan tingkat kecamatan, mengakomodir
PPL, dan menyediakan informasi pasar, teknologi, kepada petani di
tingkat kecamatan, lembaga akademis berperan dalam melakukan
penelitian untuk meningkatkan produktivitas ubi kayu, pedagang
pupuk berperan dalam menyediaka pupuk bagi petani, pengepul,
dan tenaga kerja upahan.
Petani UBI KAYU
Kelompok Tani
GAPOKTAN
PPL
BPP
Pedagang
Pupuk
Tanker
upahan
Pengepul
Pengrajin
Dinas Pertanian,
Tanaman
Pangan dan
Holtikultura
BAPPEDA
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan UMKM
Lembaga
Akademis
Diagram Venn Stakeholder pada Komoditi Ubi Kayu

Halaman II . 44
 KOMODITI
CENGKEH
Peran stakeholder dalam pengembangan komoditas cengkeh di
Wonogiri juga masih lemah. Hal ini dilihat dari Intensitas peran
stakeholder terhadap kegiatan yang masih rendah.
Pola hubungan antar stakeholder secara umum dalam
pegembangan komoditas cengkeh adalah (1) Petani cengkeh
memiliki pengaruh paling besar; (2) Industri rokok yang berperan
membantu menyediakan benih bagi petani dan membeli cengkeh
dari petani; (3) PPL, Bappeda dan Dinas Pertanian, Pangan &
Hortikultura memiliki pengaruh yang sama, dimana PPL berperan
dalam memberikan kegiatan penyuluhan bagi petani cengkeh
sedangkan Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura berperan
dalam penyusunan regulasi dan program pengembangan cengkeh
serta Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan
pertanian secara umum; (4) Industri minyak atsiri, industri herbal,
pengepul, eksportir, pedangang saprotan, produsen benih dan
Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia belum memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pengembanan komoditas cengkeh di Wonogiri.
Pedagang
Saprotan
Prodeusan
Benih
P P L
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
BAPPEDA
PETANI CENGKEH
Industri Rokok di
Luar Wonogiri
Pengepul
Eksportir
Industri
Herbal Luar
Industri
Minyak astiri
Luar
APCI
Diagram Venn Stakeholder pada Komoditi Cengkeh

Halaman II . 45
 KOMODITI
S A P I
Peran stakeholder dalam pembangan komoditas sapi di Wonogiri
secara umum masih belum optimal. Dilapangan didapati masih
terdapat beberapa stakeholder yang belum menjalankan perannya
dalam mengangkat produktifitas peternakan sapi, sehingga berdaya
saing lebih.
Stakeholder yang memiliki pengaruh dalam meningkatka
produktivitas dan profibilitas sapi diidentifikasi (1) peternak sapi
meimiliki pengaruh paling besar; (2) BUMD yang berperan dalam
meningkatkan kesejahteraan petani ternak; (3) Pedagang Bakso,
stakeholder ini cukup berpengaruh dikarenakan kontribusinya
menambah nilai ekonomidari usaha bakso; (4) Petani Penyedia
pakan yang berperan dalam menyediakan pakan ternak, pedagang
local dan pengrajin yang berperan dalam meningkatkan nilai
ekonomi sapi; (5) industri pakan ternak beperan mensuply pakan
bagi petani ternak, Penyuluh Pertanian Lapangan yang berperan
dalalm memberikan penyuluhan, dan koperasi berperan dalam
menyediakan pelayanan bagi masyarakat tani; (6) kelompok tani
yang berperan dalam mendukung ativitas peternakan dan sebagai
media berbagi ilmu para peternak, pasar hewan yang berperan
mengakomodir tempat penjualan hewan; (7) perbankan, RPH,
pedagang dari luar wonogiri, pengrajin kulit, pengrajin wayang,
pedagang bakso, industri obat, dan took obat merupakan elemen
pendukung yang memiliki peran paling kecil.
Diagram Venn Stakeholder pada Komoditi Sapi Potong
PERBANKAN
PETERNAK SAPI
Kelompok
Peternak
R P H
Penyedia
Pakan
Industri
Pakan
Ternak
Pedagang
Bahan
Bakso
PEDAGANG
BAKSO
Jagal
KecamatanPedagang
Lokal
Pengrajin
Pengrajin
Kulit Sapi
Pengrajin
Wayang
Pedagang
Luar
Wonogri
B U M P
P P L
Toko
Obat
Industri
Obat

Halaman II . 46
 KOMODITI
J A G U N G
Hasil observasi dan analisis menunjukkan peran stakholder pada
komoditi jagung masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.
Pola hubungan antar stakeholder secara umum sudah memiliki
keterkaitan. Urutan pengaruh stakeholder dalam pegembangan
komoditas jagung berturut – turut sebagai berikut (1) Petani jagung
memiliki pengaruh paling besar; (2) Dinas Pertanian, Pangan dan
Hortikultura yang berperan dalam penyusunan regulasi dan program
pengembangan kakao; (3) PPL yang berperan dalam memberikan
kegiatan penyuluhan bagi petani jagung; (4) BPP, Bappeda, Poktan,
Gapoktan yang perannya masih kurang; (5) stakeholder yang paling
rendah pengaruhnya adalah pedagang saprotan, produsen benih,
buruh tani, pedagang kecil, peternak, pengepul, pedagang besar,
dan industri pakan ternak diluar wonogiri.
Diagram Venn Stakeholder pada Komoditi Jagung
KOMODITAS ANDALAN
BAPPEDA
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
GAPOKTAN
KELOMPOK
TANIP P L
B P P
Buruh
Tani
Produsen
Benih
Pedagang
Saprotan
Pengepul
Pedagang
Kecil
Peternak
Pedagang
Besar
Industri di
Luar
Wonogiri
PETANI JAGUNG

Halaman II . 47
 KOMODITI
K A K A O
Peran stakholder pada pengembangan komoditi Kakao juga masih
belum optimal. Pola hubungan antar stakeholder komoditas kakao
adalah (1) Petani kakao memiliki pengaruh paling besar; (2) PPL yang
berperan dalam memberikan kegiatan penyuluhan bagi petani
kakao; (3) Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura yang berperan
dalam penyusunan regulasi dan program pengembangan kakao; (4)
Koperasi dan Industri pengolahan di luar wonogiri, pengaruh kedua
stakeholder tersebut tidak terlalu besar dimana koperasi berperan
dalam akses modal bagi petani kakao sedangkan industri
pengolahan tidak terlibat langsung mengembangkan kakao di
wonogiri; (5) Bappeda dan Pengepul, dimana Bappeda tidak terlibat
secara langsung hanya sebatas menyusun perencanaan
pembangunan pertanian secara umum sedangkan pengepul hanya
membeli dan memasarkan biji kakao dari petani; (6) peternak,
pedagang saprotan, produsen benih dan lembaga akademis hanya
berfungsi sebagai elemen pendukung yang memiliki peran paling
kecil.
PETANI KAKAO
P P L
BAPPEDA
Produsen
Benih
Pedagang
Saprotan
Peternak
KOPERASI
Pengepul
Industri
Pengolahan
Luar Wonogiri
Eksportir
Lembaga
Akademis
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
Diagram Venn Stakeholder pada Komoditi Kakao

Halaman II . 48
 KOMODITI
K A M B I N G
Dari hasil analisis, pengaruh stakeholder dalam pembangan
komoditas kambing di Wonogiri belum optimal. Meski demikian,
stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan peningkatan
kualitas kambing umumnya sudah memiliki keterkaitan satu sama
lain dalam menjalankan aktivitas, namun dengan intensitas kegiatan
yang rendah.
Pola hubungan antar stakeholder dalam pegembangan komoditas
kambing adalah (1) peternak kambing memiliki pengaruh paling
besar; (2) Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura yang berperan
dalam penyusunan regulasi dan program pengembangan kakao; (3)
PPL yang berperan dalam memberikan kegiatan penyuluhan bagi
petani kakao; (4) RPH yang berperan untuk mengolah dan
mendistribusikan daging kambing ke industri pengolahan; (5) Pasar
Ternak dan Blantik yang berperan dalam membeli dan distribusi
daging kambing ke RPH; (6) Bappeda yang berperan dalam
menyusun perencanaan pembangunan pertanian / peternakan
secara umum; (7) stakeholder yang paling rendah pengaruhnya
adalah industri olahan daging kambing di luar Wonogiri karena tidak
berdampak langsung terhadap pengembangan komoditas kambing
di Wonogiri
Dinas
Peternakan,
Perikanan dan
Kelautan
P P L
BAPPEDA
PETERNAK KAMBING
Belantik
Pasar
Ternak
R P H
Industri
Pengolahan
Diagram Venn Stakeholder pada Komoditi Kambing

Halaman II . 49
 KOMODITI
P A D I
Pengaruh stakeholder di Komuditas padi masih belum optimal.
belum semua stakeholder yang ada menjalankan peran
sebagaimana mestinya. Pola hubungan stakholder pada komoditi
Padi, dilihat dari besar pengaruh dalam meningkatkan produktivitas
dan profibilitas padi adalah (1) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan
dan Holtikultural yang berperan dalam mengakomodir kegiatan
petani padi secara substansi dan penganggaran kegiatan; (2)
kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang berperan sebagai
wadah bagi petani dalam mengembangkan usaha; (3) Petani yang
menjalankan aktivitas pertanian; (4) FMR yang berperan dalam
proses penggilingan, grading, dan penjualan beras; (5) Penyuluh
Pertanian Lapangan yang berperan dalalm memberikan penyuluhan;
(6) Pengepul yang berperan membeli hasil pertanian (padi) dan
mengolahnya untuk dijual; (7) Bappeda berperan dalam
mengakomodir kegiatan SKPD teknis, pedagang besar dan pedagang
kecil yang berperan dalam menjual beras, (8) pedagang saprotan
yang menyediaka saprotan, produsen benih yang menyediakan
benih, dan buruh tani yang membantu kegiatan pertanian.
upahan.
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
GAPOKTAN
Kelompok Tani
Buruh
Tani
PETANI PADI
P P L
FORCE
MILLING
RICE
Produsen
Benih
Pedagang
Saprotan
Pengepul
Koperasi
TaniPedagang
Kecil
Pedagang
Besar
Bappeda
Diagram Venn Stakeholder pada Komoditi Padi

Halaman II . 50
Dari stakeholder beberapa komuditas di atas, selanjutnya dilakukan
analisis terhadap stakeholder yang peranannya terus muncul dalam
pengembangan komidutas. Ini di lakukan dengan mengoverlay
stakeholder yang terlibat dalam komuditas-kommuditas. Dari hasil
diperoleh bahwa, kecenderungan stakeholder yang terlibat dalam
pengembangan pertanian, peternakan, dan perkebunan adalah:
 Hasil Analisis
STAKEHOLDER
M A P P I N G
1. Bappeda
2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
3. Balai Penyuluh Pertania
4. PPL
5. Koperasi
6. Petani
7. Kel Tani
8. Gapoktan
9. Tenaga kerja upahan/buruh tani
10. Pengrajin
11. Pengepul
12. Lembaga akademmis
13. Industri olahan luar wonogiri
14. Industri olahan
15. Eksportir
16. Pedagang Kecil
17. Pedangang besar
18. Pedagang saprotal
19. Produsen bibit
20. Peternak
Peran masing-masing stakeholder, dapat dilihat pada diagam venn
berikut dimana (1) peran Bappeda, Dinas Pertanian, tanaman
pangan dan holtikultural dan Penyuluh Pertanian Lapngan (PPL)
berpengaruh besar dalam meningkatkan produktivitas. Sedangkan
Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan (BPL) pengaruhnya kecil karena
lebih pada unsur koordinasi dengan PPL, peranan penyuluh lebih
besar pada PPL. (2) Pengaruh Petani/peternak besar dalam
melaksanakan aktivitas. Sedangkan pengaruh kelompok tani dan
gapoktan masik relative kecil karena belum semua komuditas
mengaktifkan kelompok tani dan gapoktan ini. Begitu juga dengan
buruh tani, pengaruhnya kecil, karena ia hanya berperan ketika
musim tanam dan panen. (3) Pedagang seprotan, Produsen Bibit
memberi pengaruh yang cukup besar dalam mendukung
produktivitas. (4) Pengepul perannya hampir ada di semua
komuditas sebagai pembeli hasil dan juga pengolah hasil, begitu pula
industri olahan dari luar Wonogiri, hampir semua komuditas di olah
juga di liar Wonogiri. (5) Eksportir memberi pengaruh kecil dimana
hanya beberapa komuditas yang menjadi sasaran pembelian dari
luar. (6) Koperasi, Pedagang Besar, Pedagang Kecil, dan Pengrajin
memberi pengaruh keci. (7) Lembaga akademis juga berpengaruh
kecil dalam meneliti potensi peningkatan komuditas di Kabupaten
Wonogiri.

Halaman II . 51
Perumusan isu spesifik dilakukan dengan melakukan analisis data
sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan
analisis data kemudian memunculkan potensi dan permasalahan di
Kabupaten Wonogiri. Potensi dan permasalahan yang muncul
dikelompokkan menjadi kriteria tertentu yang kemudian
mengerucut pada dua isu penting yaitu rendahnya daya saing dan
lemahnya peran stakeholder yang pada akhirnya memunculkan isu
spesifik dimana pengelolaan sumber daya lokal di Kabupaten
Wonogiri kurang kompetitif. Pemetaan potensi dan permasalahan
dipergunakan sebagai langkah awal dalam menyusun strategi
pengembangan wilayah di Kabupaten Wonogiri.
Potensi yang terdapat di Kabupaten Wonogiri diharapkan bisa
menjadi sebuah pendorong bagi perkembangan wilayah di Wonogiri
sedangkan identifikasi permasalahan sebagai faktor penghambat
menjadi tantangan yang nantinya diupayakan untuk diselesaikan
dengan strategi tertentu.
G I Perumusan
I S U S P E S I F I K
Eksportir
BAPPEDA
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
BPP
P P L
GAPOKTAN
Kelompok
Tani
Buruh
Tani
PETANI / PETERNAK
Pedagang
Saprotan
Produsen
Bibit
PENGEPUL
KOPERASI
Industri
Olahan Luar
Wonogiri
Pedagang
Bear
Pedagang
Kecil Pengrajin
Lembaga
Akademis
Dominasi Stakeholder Antar Komoditi

Halaman II . 52
Perumusan isu spesifik dilakukan dengan menggunakan alat analisis
MIND MAPPING yang hasil analisisnya dapat digambarkan sebagai
berikut :
M I N D M A P P I N G
Potensi yang tersedia
Permasalahan
Sumber:Analisis2017

Halaman III . 1
Halaman III . 1
P . P . W
R E G I O N A L
P L A N N E R
Analisis Komoditas Pengembangan Utama
Dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, identifikasi potensi wilayah mutlak
diperlukan untuk menetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun
secara multisektoral. Salah satu langkah identifikasi potensi ekonomi daerah adalah dengan
melakukan analisis komoditas pengembangan utama sehingga komoditas dengan kriteria
unggulan dan andalan daerah. Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki
keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di
daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya
yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya
saingya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang substitusi.
Sedangkan komoditas andalan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat
dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki
keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu
tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain.
Analisis komoditas pengembangan utama dilakukan untuk efisiensi dan efektifitas
penggunaan energi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Wonogiri. Analisis ini
diharapkan mampu memberikan arahan dan fokus perencanaan terhadap pengembangan
komoditas lokal yang memiliki peluang dan potensi tinggi untuk percepatan pembangunan
Kabupaten Wonogiri.
Analisis komoditas pengembangan utama dilakukan dengan terlebih dahulu mencermati
secara agregat potensi komoditas yang terdapat di Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya
dilakukan analisis intra wilayah dengan memetakan komoditas yang memiliki peluang
untuk dikembangkan. Hasil dari survey dan observasi lapangan yang telah dilakukan
digunakan sebagai konfirmasi guna penggalian secara lebih mendalam mengenai
karakteristik komoditas yang terdapat di Kabupaten Wonogiri. Hasil cross check informasi
antara data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan skoring.
Analisis Komoditas Pengembangan Utama
Analisis Aktifitas Wilayah Makro
Analisis Mikro Wilayah Selatan
Perumusan Stratgei Pembangunan
Analisis Integrasi Antar Wilayah Mikro
Analisis Mikro Wilayah Utara

Halaman III . 2
Skoring ini dilakukan terhadap enam variabel antara lain sebagai
berikut:
1. Nilai Komoditas
Nilai komoditas ini merupakan nilai nominal dalam bentuk rupiah
yang diperoleh dari jumlah produksi yang dihasilkan oleh setiap
komoditas dalam satu tahun di Kabupaten Wonogiri.
2. Tingkat Partisipasi
Tingkat partisipasi menunjukkan banyaknya kecamatan di
Kabupaten Wonogiri yang menghasilkan komoditas tertentu yang
dianalisis.
3. Nilai Agregat
Nilai agregat merupakan persentase besaran produksi suatu
komoditas yang dibandingkan dengan produksi dari daerah lain di
kawasan SUBOSUKOWONOSRATEN.
4. Peluang ekspor
Peluang ekspor yang dimaksud di sini dilakukan dengan
memperhatikan potensi ekspor komoditas yang dianalisis baik
dalam skala regional maupun nasional.
5. Potensi Pemanfaatan Residu
Potensi pemanfaatan residu dalam hal ini merupakan banyaknya
jenis residu yang dihasilkan pada pemanfaatan suatu komoditas
serta potensi peningkatan nilai tambahnya.
6. Produk Turunan
Produk turunan merupakan produk yang dihasilkan dari produk
utama maupun produk residu komoditas yang dianalisis.
Skoring yang digunakan memanfaatkan skala likert sebagai berikut.
Nilai 1 : Sangat Rendah
Nilai 2 : Rendah
Nilai 3 : Sedang
Nilai 4 : Tinggi
Nilai 5 : Sangat Tinggi
Selanjutnya dengan melakukan pembobotan terhadap 18 (delapan
belas) komodtas terpilih hasil analisis pada Bab II, diperoleh hasil
sebagaimana tabel berikut.
 Dasar Penentuan
Skoring Masing-
masing Komoditas

Halaman III . 3
Secara umum aktifitas komoditas mete tumbuh dan berkembang
di kawasan Kabupaten Wonogiri bagian Selatan. Berkembang di
wilayah kecamatan sepanjang jalan raya Ngadirojo/Wonogiri –
Ponorogo, terutama Kecamatan Ngadirojo, Sidoharjo, Jatisrono,
Jatiroto dan Slogohimo. Perkembangan aktifitas mete terjadi di
Kecamatan Jatisrono pada saat berdirinya perusahaan pengolah
Mete yakni PT. Alam Solo dan beberapa perusahaan lainnya. Pada
awalnya perusahaan yang ada menyerap banyak tenaga kerja dari
masayarakat lokal untuk dididik menjadi karyawan pengupas mete.
Seiring berjalannya waktu dan dikarenakan berbagai permasalahan
terutama terkait tuntutan kenaikan gaji dan keberadaan bahan
baku maka perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi
kembali.
Skoring Analisis Komoditas Pengembangan Utama
Pada analisis komoditas pengembangan utama ini terdapat dua
kriteria komoditas yang ditetapkan yaitu komoditas unggulan dan
komoditas andalan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis skoring
diperoleh empat komoditas yang merupakan komoditas unggulan
antara lain Jambu Mete, Cengkeh, Ubi Kayu dan Sapi. Sedangkan
yang merupakan komoditas andalan yaitu Kakao, Kambing, Padi dan
Jagung. Pembahasan secara mikro yang lebih mendalam dilakukan
hanya kepada delapan komoditas tersebut namun komoditas lain
nantinya akan tetap dilakukan analisis sebagai pelengkap informasi.
Keterangan : Coklat : Komoditas Unggulan
Kuning : Komoditas Andalan
 Komoditas
M E T E
[Cashew Nut]
KOMODITAS UNGGULAN

Halaman III . 4
Bahan baku mete di Kabupaten Wonogiri tidak berasal dari
perkebunan skala besar melainkan hanya dari pekarangan warga.
Di beberapa kecamatan penghasil mete hampir seluruh warganya
memiliki pohon mete di pekarangan rumah. Tingkat kebutuhan
yang tinggi akan bahan baku mete dan dikarenakan kepopuleran
mete asli wonogiri akhirnya Kabupaten Wonogiri mendatangkan
mete dari daerah lain untuk di proses di wonogiri.Bahan baku
berasal dari sulawesi, Bali, sumbawa dan dari beberapa daerah di
Nusa Tenggara.
Pada awalnya proses pengupasan mete kurang sempurna
dikarenakan hasil kupasan menjadikan mete terbelah dua yang
tentu saja menurunkan harga jual. Hal ini dikarenakan kacip yang
digunakan pada awalnya bermata pisau. Seiring dengan
perkembangan dan inovasi dihasilkan kacip dengan dua mata
pisau. Saat ini kacip dengan dua mata pisau yang digunakan
sehingga menghasilkan mete yang utuh. Inovasi tersebut
menyebabkan kenaikan nilai dari komoditas mete utuh.
Flow Of Comodity Mete [Cashew Nut]
Sumber : Analisis hasil observasi, 2017

Halaman III . 5
Keterangan Input Produksi Pengumpulan Pengolahan Pemasaran
Produk Input Bibit/ Benih Daging buah
dan Gelondong
mete basah
Gelondong mete
kering
Biji mete mentah  Produk Mete Goreng
 Produk Mete
Panggang/oven
 Ose Mete Mentah
Masyarakat
yang Terlibat
 Masyarakat
Kab. Wonogiri
 Masyarakat
Daerah Supplier
 Pekerja
Perkebunan
Mete
 Pengepul/
tengkulak lokal
 Pengepul/ supplier
gelondong mete
dari luar Kab.
Wonogiri
 Pengrajin Mete dari
masyarakat
Kabupaten Wonogiri
 Pemilik home industri
mete olahan
 Agen / toko oleh-oleh
 Pedagang pasar
 Pemilik home industri
mete olahan biasanya
langsung memiliki
outlet pemasaran
produknya.
Program/
kebijakan
yang pernah
dilakukan
Bantuan Bibit Pendampingan
melalui penyuluh
pertanian
Pelatihan
kelembagaan dan
kewirausahaan
Bantuan peralatan Informasi pameran dan
eksibisi
Permasalahan
Yang Dihadapi
 Serangan hama
ulat
 Kondisi cuaca
hujan yang
berkepanjangan
menyebabkan 2
tahun terakhir
pohon mete di
Kabupaten
Wonogiri tidak
mampu berbuah
maksimal
 Keterbatasan bahan
baku mete lokal
Wonogiri
 Munculnya
persaingan dengan
para pengepul yang
berasal dari luar
daerah Kabupaten
Wonogiri
 Masuknya biji mete
yang bukan asli
wonogiri
menyebabkan
adanya variasi rasa
yang mereduksi
orisinalitas mete
asli wonogiri
 Tingginya harga
ekspor mete
kualitas unggul
(grade A), sehingga
Kabupaten
Wonogiri hanya
mendapat mete
dengan kualitas
grade B atau C
 Munculnya pemilik
modal dari luar
Kabupaten Wonogiri
yang membuka usaha
pengolahan.
 Teknis pengolahan
masih menggunakan
peralatan sederhana.
 Keterbatasan bahan
baku mete yang ada
 Pemasaran di
Kabupaten Wonogiri
masih terbatas
konsumen local dan
dalam negeri
 Produk yang
dipasarkan masih
kurang variatif hanya
sebatas ose mete
mentah dan mete
goring atau oven saja.
Peluang Penyediaan
lembaga
penelitian dan
sarana
pendidikan
formal
maupun
nonformal
penunjang
perkembangan
aktifitas mete
 Pelatihan
penanganan
hama yang
efektif
 Pelatihan
budidaya
tanaman jambu
mete yang lebih
baik
 Integrasi dengan
sektor
peternakan dan
perindustrian
 Mendorong peran
klaster dan
pembentukan
kelompok tani mete
sebagai fasilitator
dengan pemerintah
dan pihak terkait
 Diversifikasi produk
mete wonogiri
sehingga mampu
menembus pasar
ekspor bukan hanya
ose mentah grade A.
 Peningkatan kualitas
mete produksi
Kabupaten Wonogiri
 Menjalin networking
yang lebih baik degan
peluang konsumen
baik dalam negeri
maupun luar negeri
 Mendorong pelaku
usaha pemasaran lokal
untuk menjadi
eksportir mete.
 Integrasi dengan
pembangunan sektor
pariwisata guna untuk
promosi produk dan
peningkatan peluang
konsumen
 Pembuatan branding
dan peningkatan
variasi produk olahan
mete
Tabulasi Hasil Survey Instansi Dan Observasi Lapangan Potensi Komoditas Mete

Halaman III . 6
2. Off Farm Process Pengolahan
3.
1. On Farm Process Budidaya
Value Chain Mete [Cashew Nut]
Keterangan:
1 : Proses Budidaya
2 : Proses Pengolahan

Halaman III . 7
 K o m o d i t i
U B I K A Y U
Jenis ubi kayu yang potensial di kembangkan di Wonogiri adalah
jenis gajah danar-ristono, genjah melati, lampung, dan gatot koco.
Dari keempat jenis ubi kayu ini, yang kulitasnya bagus adalah ubi
kayu jenis gajah danar-ristono yang sudah memiliki sertivikat
varietas unggul. Kandungan pati ubi kayu yang dihasilkan cukup
tinggi yaitu mencapai 35% dengan tingkat kekeringan 14% yang
bisa dimanfaatkan untuk beberapa pengolahan lanjutan.
Pola tanam yang digunakan adalah tumpang sari dengan tanaman
lain seperti kacang tanah, padi gogo, dan jagung, yang ditanam
pada dua periode yaitu periode I (Januari – Juni) dan periode II (Juli
– Desember). Periode tanam ini mewakili musim hujan dan musim
panas yang mempengaruhi hasil produksi ubi kayu. Dimana, pada
periode I musim penghujan produksi ubi kayu rendah dan
sebaliknya pada periode II produksi ubi kayu tinggi.
Dalam membudidayakan ubi kayu, beberapa tahapan yang
dipersiapkan oleh masyarakat adalah:
a) Persiapan
b) Penanaman
c) Pemeliharaan tanaman
d) Panen
Dalam ke empat tahapan yang dilaksanakan, kendala yang
umumnya dihadapi adalah pada saat penanaman, pemeliharaan,
dan panen. Penanaman pada lahan yang lebih luas menjadi lebih
lama dikarenakan keterbatasan penggarap, kecuali jika luas tanam
disesuaikan dengan kondisi pekarangan masyarakat. Sedangkan
pada proses pemeliharaan, untuk menghasilkan ubi kayu dengan
kualitas yang baik, membutuhkan beberapa tahapan seperti
pengecekan bibit yang mati dan diganti dengan yang baru,
penyiangan terhadap rumput liar yang tumbuh, penggemburan
tanah, pemangkasan batang ubi kayu yang bercabang,
pemupukan, pengairan, dan penyemprotan pestisida. Tahapan
dalam pemeliharaan ini, tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan
modal. Umumnya, masyarakat Wonogiri yang membudidayakan
Ubi kayu secara mandiri mengalami kesulitan pada waktu, tenaga,
dan modal. Sehingga pada tahapan pemeliharaan ini, sebagian
besar diabaikan, yang berdampak pada kualitas dan kuantitas dari
ubi kayu. Begitu pula dalam tahap panen, kendalanya adalah
tenaga dan modal. Dalam jumlah panen yang besar, membutuhkan

Halaman III . 8
 Pemasaran
Ubi kayu
Setelah musim panen berakhir, sebagian besar masyarakat
langsung menjual bahan mentah ubi kayu, dan sebagian lagi
mengeringan ubi kayu menjadi gaplek dan baru di jual.
a. Bahan Mentah
Bahan mentah ubi kayu menjadi pilihan utama untuk langsung
dijual karena: jika hasil panen dalam jumlah yang banyak, mereka
memiliki tenaga yang terbatas untuk menjadikan ubi kayu menjadi
gaplek, dan tidak tersedianya gudang penyimpanan. Ubi kayu pasca
panen, kualitasnya hanya bertahan 1-3 hari. Dalam keadaan itu,
masyarakat lebih memilih untuk langsung di jual. Penjualan dapat
langung diantar ke Pabrik Tapioka di Ngadirojo, adapula yang
menjual pada pengepul.
b. Gaplek
Selain dipasarkan secara langsung pasca panen, beberapa
kelompok masyarakat juga menjadikan ubi kayu menjadi gaplek.
Setelah dikeringkan, gaplek dijual kepada pengepul dengan harga
Rp. 2000/kg. Para pengepul kemudian mengumpulkan gaplek
dalam jumlah yang banyak dan menjualnya lagi kepada pabrik
dengan harga Rp. 2200 – 2300/kg. Di Pabrik, biasanya pemberian
harga di sesuaikan lagi dengan kualitas gaplek. Semakin kering
gaplek yang dijual semakin bagus harganya. Hal ini sesuai standart
kualitas bahan baku pembuatan tapioca.
Alur Penjualan Ubi Kayu di Wonogiri
Tenaga dalam jumlah yang banyak, yaitu dengan menyewakan
tenaga dari luar. Hal ini membutuhkan modal untuk penyewaan
tenaga. Dan ini menjadi kesulitasn bagi sebagian besar petani di
Wonogiri. Keterlambatan panen pada ubi kayu yang usianya sudah
haru untuk dipanen, mempengaruhi kualitas dan kuantitasnya.

Halaman III . 9
Dalam perkembangannya pengolahan ubi kayu di Kabupaten
Wonogiri diasosiasi oleh kelompok-kelompok tani. Beberapa hasil
olahan kelompok tani yang berbahan dasar ubi kayu didapati
keripik ubi kayu, brownies kokaf dan singkong keju. Sementara
untuk Pembuatan Mocaf di Wonogiri di inisiasi oleh masyarakat
setempat. Preferensi mereka tentang pembuatan mocaf ini tinggi
karena nilai jualnya yang relative menguntungkan dengan
pengolahan dan modal yang tidak terlalu tinggi. Di wilayah selatan
Wonogiri Kecamatan Pracimantoro, Desa Gebangharjo, usaha
untuk menjadikan ubi kayu menjadi mocaf sudah sempat
dijalankan. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga
kegiatan ini menjadi terhenti pada musim tertentu. Pembuatan
mocaf di desa ini bergantung pada bahan baku ubi kayu, alat, dan
tenaga. Pada musim tertentu (periode I) dimana prduksi ubi kayu
rendah (bahkan tidak ada) maka mereka tidak memproduksi
mocaf. Hasil produksinya pun masih terbatas dikarenakan alat yang
mereka gunakan masih manual. Padahal untuk menghasilkan
mocaf dengan kualitas bagus tergantung pada saat fermentasi dan
pengeringan yang baik.
Di utara, Desa Tambak Merang, Kecamatan Girimarto, pembuatan
mocaf dilakukan oleh kelompok tani Segoro Makmur. Dalam
perkembangannya, pengolahan mocaf di tempat ini sudah jauh
lebih maju dibandingkan wilayah selatan yaitu tersedianya fasilitas
pengering mocaf, gudang penyimpanan chip, dll. Sebelumnya
kendala yang sama dihadapi kelompok tani ini yaitu dalam hal
pengeringan mocaf. Ubi kayu memiliki kadar air yang tinggi terlebih
setelah melalui proses fermentasi sehingga diperlukan proses
pengeringan.
Keterlambatan proses pengeringan dapat menyebabkan kerusakan
pada chips dan akhirnya kualitas tepung Modified Cassava Flour
(Mocaf) yang dihasilkan menurun, dan juga kerusakan ini dapat
menyebabkan terjadinya pembusukan dan menyebabkan warna
MOCAF menjadi lebih kusam. Dari permasalahan ini, sempat pada
tahun 2013 dilakukan penelitian terkait mocaf di desa ini oleh
Universitas Muhaadiah Surakarta untuk merancang mesin
pengering dalam upaya mendukung peningkatan kualitas mocaf.
 Produk Turunan Ubi
Kayu

Halaman III . 10
Diagram Umum Rantai Produksi Ubi Kayu
Diagram Khusus Aliran Rantai Produksi Ubi Kayu Wonogiri

Halaman III . 11
Berdasarkan dari perhitungan yang pernah dilakukan salah satu
kelompok tani komoditas singkong yang terdapat di Kabupaten
Wonogiri. Perkiraan data analisis budidaya singkong seluas 1 Ha
oleh kelompok tani Karya Makmur II, desa Nngadirojo Kidul,
Kecamatan Ngadirojo pada musim tanam November – Desember
mendapati bahwa, total produksi dapat mencapai 35.000 Kg dengan
keuntungan (pendapatan bersih) yang diperoleh :
a. Secara usaha tani NTP – TBP : Rp. 3.930.000
b. Petani : Rp. 6.430.000
 Analisis Ekonomi
Komoditas Ubi Kayu
Berdasarkan hasil survei lapangan, komoditas cengkeh di Wonogiri
banyak ditanam di wilayah-wilayah bertopografi berbukit dan
bergunung dengan elevasi antara 400 sampai 800 mdpal (elevasi
ideal untuk penanaman cengkeh adalah di elevasi. Sekitar 600
mdpal). Wilayah tersebut adalah wilayah lereng atas Gunungapi
Lawu, yang meliputi sebagian wilayah kecamatan Girimarto,
Jatipurno, Slogohimo, dan Bulukerto. Konsentrasi terbesar
penyebaran tanaman cengkeh ada di Slogohimo dan Bulukerto.
Pengusahaan cengkeh di Wonogiri tidak diusahakan dalam
perkebunan skala besar, melainkan hanya ditanam di pekarangan
warga. Di kecamatan-kecamatan yang disebutkan di atas, hampir
setiap warga memiliki pohon cengkeh di pekarangannya.
Pengusahaan Cengkeh di Wonogiri telah berlangsung sejak
puluhan tahun, dan menjadi bidang usaha utama di kawasan
Wonogiri Utara – Timur karena keuntungannya yang menjanjikan
dari tahun ke tahun.
 K o m o d i t i
C E N G K E H
Harga cengkeh di pasaran pada kondisi kering cukup fluktuatif.
Namun cengkeh dengan kondisi kering harganya relatif lebih tinggi
daripada cengkeh dalam kondisi basah. Harga cengkeh dalam
kondisi kering berada pada kisaran Rp 100.000- Rp 160.000 rupiah.
Nilai komoditas cengkeh yang cukup tinggi memberikan
keuntungan yang cukup besar bagi petani. Informasi yang
diperoleh dari hasil interview, keuntungan petani dari
pengusahaan cengkeh secara normal pada tahun-tahun
sebelumnya dapat mencapai 100 juta rupiah, namun pada tahun-
tahun terakhir terdapat kendala cuaca dan penyakit tanaman
cengkeh yang mengakibatkan produktivitas tanaman cengkeh
menjadi menurun. Pada umumnya panen cengkeh dilakukan satu
kali dalam satu tahun pada bulan – bulan Mei hingga Agustus.
 Produktivitas
Komoditas Cengkeh

Halaman III . 12
Permasalahan pengusahaan Cengkeh di Wonogiri dalam beberapa
tahun terakhir adalah menurunnya produktivitas hasil panen. Pada
tahun 2016 dan awal 2017, produktivitas cengkeh baru mencapai
625 ton dengan luas area 4.650 hektar. Penyebab utama
penurunan produktivitas Cengkeh di Wonogiri disinyalir
disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim dalam beberapa tahun
terakhir. Curah hujan yang tinggi sepanjang tahun menyebabkan
cengkeh tidak tumbuh sempurna (gagal berbunga) dan pada
akhirnya tidak dapat dipanen. Terkait dengan faktor cuaca dan
iklim, tanaman cengkeh yang dapat bertahan dengan kondisi cuaca
adalah tanaman yang telah berhasil melalui tahap pembentukan
bunga.
Permasalahan lain adalah serangan hama Bakteri Pembuluh Kayu
Cengkeh (BPKC). Lahan yang banyak terserang BPKC dalam satu
tahun terakhir adalah di Kecamatan Girimarto. BPKC menyebabkan
tanaman cengkeh mongering dan tidak bisa dipanen. Adanya virus
BPKC menyebabkan para petani cengkeh harus menebang Pohon
Cengkeh yang terserang hama, kemudian harus menunggu sekitar
lima tahun untuk dapat ditanami kembali. Sebagai alternatif selama
masa tunggu, para petani (baik diarahkan maupun inisiatif sendiri)
melakukan pengusahaan tanaman lain yang sesuai di lokasi
tersebut, misalnya sengon, kopi dan kakao. Informasi yang
diperoleh dari hasil survei juga menunjukkan bahwa petani
cengkeh pada umumnya hanya membiarkan tanaman tumbuh
secara alami tanpa memberikan perlakukan dan perawatan khusus.
Tindakan yang sudah dilakukan oleh petani terkait hama BPKC
sejauh ini adalah teknik penyulaman dengan menanam bibit
cengkeh baru, namun demikian upaya ini banyak mengalami
kegagalan karena bibit cengkih juga ikut terserang penyakit.
Satu hal yang membuat petani cengkeh di Wonogiri mengalami
kesulitan dalam pengembangan usaha cengkeh adalah, biaya
pengusahaannya relatif mahal. Komponen pembiayaan mulai dari
tahap pengairan sampai panen. Di aspek pengairan misalnya,
petani harus berjalan beberapa kilometer untuk mengambil air
guna menyiram pohon cengkeh. Di aspek panen, petani harus
membayar tukang petik bunga cengkeh karena pohon cengkeh
yang tinggi membuat tidak semua petani berani memanjat pohon
cengkeh untuk memanen. Kejadian kegagalan panen cengkeh
dalam tahun-tahun terakhir menyebabkan menurunnya minat
usaha petani cengkeh.
 Permasalahan
Pengusahaan
C e n g k e h

Halaman III . 13
Permasalahan lain yang membatasi pengembangan komoditas cengkeh secara maksimal
di Wonogiri adalah adanya monopoli pembelian cengkeh. Berdasarkan hasil wawancara,
baik di kawasan Wonogiri Utara maupun Wonogiri Selatan, hasil produksi cengkeh
perseorangan di Wonogiri pada umumnya dibeli oleh perusahaan rokok tertentu, yang
kemampuan operasi pengambilan cengkehnya menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
Perusahaan ini banyak menyumbang dan memberi bantuan bibit cengkeh kepada petani
(terutama bagi petani yang kurang modal karena bibit cengkeh relatif mahal), namun
konsekuensinya, perusahaan menetapkan harga jual cengkeh sesuai dengan keinginan
mereka. Harga jual cengkeh versi perusahaan ini seringkali jauh lebih rendah daripada
harga pasar sehingga petani tidak memperoleh keuntungan maksimal. Selain dijual kepada
perusahaan rokok melalui pengepul-pengepul perusahaan yang beroperasi di seluruh
wilayah kabupaten, hasil panen cengkeh dijual secara mandiri di pasar-pasar yang ada di
Kabupaten Wonogiri. Pembeli produk cengkeh selain perusahaan rokok mayoritas adalah
pedagang-pedagang cengkeh yang berasal dari Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, terkait
dengsan praktik monopoli pembelian cengkeh, petani tidak dapat mendobrak monopoli
tersebut, dan mencoba mengusahakan pencarian pasar baru di wilayah lain karena akan
menambah biaya produksi dan distribusi. Petani lebih bersikap apatis dan menerima saja
penawaran perusahaan asal mereka masih memperoleh keuntungan walaupun relatif
lebih sedikit dari harga pasar.
Kondisi pengusahaan cengkeh di Wonogiri dalam 2 tahun terakhir menunjukkan adanya
permasalahan yang unik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hasil produksi cengkeh di
Wonogiri terus menurun dari tahun ke tahun, Jika mengacu teori ekonomi pasar, turunnya
produktivitas akan menyebabkan barang menjadi langka, sementara permintaan cengkeh
di Wonogiri dari waktu ke waktu tetap tinggi. Ketidak seimbangan permintaan dan
penawaran ini seharusnya membuat harga cengkeh terus meningkat, namun yang terjadi
di Wonogiri harga jual justru tetap turun walaupun barang langka dan permintaan tinggi.
Beberapa petani yang diwawancarai menduga adanya praktik spekulan yang bermain,
selain adanya penentuan harga jual sepihak oleh industri rokok.
Pengelolaan perkebunan cengkeh di berbagai kecamatan di
Wonogiri didominasi oleh pengusahaan secara perseorangan.
Dalam hal ini, petani cengkeh menjual hasil produksinya secara
langsung tanpa melalui tahapan pengumpulan hasil produksi dalam
lingkup dusun maupun desa. Dengan demikian tidak terdapat
semacam konsep gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) dalam
pengusahaan cengkeh di Wonogiri. Meskipun demikian di Wonogiri
terdapat Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), namun sejauh
ini belum didapat informasi mengenai bagaimana kiprah dan usaha
yang telah dilakukan oleh APCI dalam mendukung pengembangan
pengusahaan cengkeh di Wonogiri.
 Permasalahan
Pengusahaan
C e n g k e h

Halaman III . 14
Terkait dengan program dan kegiatan pemerintah yang
berhubungan dengan pengembangan komoditas cengkeh di
Wonogiri, informasi yang diperoleh dari petani cengkeh yang
diinterview menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten belum
memberikan perhatian yang kuat terhadap pengusahaan cengkeh.
Dikatakan petani, pemerintah kabupaten sangat jarang
memberikan bantuan baik bibit, obat hama, fasilitasi irigasi,
maupun penyuluhan terhadap petani, walaupun sudah diketahui
bahwa potensi cengkeh sangat bagus dan bernilai jual tinggi.
Flow Of Comodity Cengkeh
Value Chain Cengkeh
Keterangan:
1 : Proses Budidaya
2 : Proses Pengolahan

Halaman III . 15
1. On Farm Process (Budidaya)
Tabulasi Hasil Survey Instansi Dan Observasi Lapangan Potensi Komoditas Cengkeh

Halaman III . 16
2. Off Farm Process (Pengolahan)
4.
Sapi merupakan komoditas yang sebarannya merata di Kabupaten
Wonogiri, hampir disetiap kecamatan ada populasi ternak sapi.
Populasi sapi terbanyak untuk wilayah Wonogiri bagian selatan
adalah Eromoko, Pracimantoro dan Giriwoyo, sedang di wilayah
Utara adalah Kecamatan Selogiri dan Bulukerto. Banyak aktivitas
peternakan sapi yang diusahakan pada daerah yang cukup hijauan
pakan, terutama pada daerah penghasil tanaman pangan. Ternak
sapi yang dipelihara warga Wonogiri saat ini seluruhnya adalah
jenis pedaging. Misalnya limousine, simental, ongole, maupun
lokal. Nyaris tidak ada yang memelihara sapi perah. Menurut
peternak lebih mudah dan praktis memelihara jenis pedaging
daripada perah. Karena tinggal memberi makan kemudian kalau
sudah bertambah beratnya bisa langsung dijual.
Kabupaten Wonogiri merupakan penghasil sapi yang cukup besar
dalam hal populasi hewan ternak terutama sapi di Jawa Tengah.
Populasi ternak sapi di Wonogiri terbesar kedua di Jateng, sekitar
158.000 ekor. Permintaan sapi pedaging dari Wonogiri cukup
tinggi. Komoditas daging di Kabupaten Wonogiri surplus 1.146 ton.
Ketersediaan 5.005 ton, kebutuhan 3.859 ton.
Peternakan sapi di Kabupaten Wonogiri terhitung menonjol,
sehingga lima desa di Wonogiri ditetapkan jadi Model Peternakan
Sapi Terpadu. Kelima desa tersebut yakni Desa Waleng, Semagar,
Bubakan, Selorejo, dan Girimarto. Karenanya dijadikan model
pembangunan, pedesaan berbasis peternakan sapi terpadu oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT), sehingga Kemendes PDTT
memberikan bantuan stimulan.
 K o m o d i t a s
SAPI POTONG

Halaman III . 17
Flow Of Comodity S A P I P O T O N G
Bersambung

Halaman III . 18
Lanjutan
Tabulasi Hasil Survey Instansi Dan Observasi Lapangan Potensi Komoditas Sapi Potong

Halaman III . 19
Value Chain Komoditas Sapi Potong
2. On Farm Process (Budidaya)
1. Off Farm Process (Pengolahan)

Halaman III . 20
Aktivitas pertanian jagung dikabupaten wonogiri dilaksanakan di
seluruh kecamatan dengan sistim tanam tumpang sari. Pada tahun
2016 luas lahan tanaman jagung 48.606 Ha, dengan kecamatan
paling luas di kecamatan Eromoko, Ngadirojo, Giriwoyo, dan
Pracimantoro karena lahan dikecamatan tersebut umumnya
berupa lahan kering/tegalan. Pada umumnya pertanian jagung
dilaksanakan pada musim kemarau karena tanaman ini tidak
membutuhkan banyak air dan masih dilakukan secara tradisional
oleh masyarakat. Seluruh aktifitas proses produksi mulai dari
persiapan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan dilakukan
mandiri oleh para petani tanpa bantuan teknologi, keterbatasan
modal dan minimnya pengetahuan dan ketrampilan petani.
Beberapa daerah di masing-masing kecamatan di kabupaten
Wonogiri umumnya sudah memiliki organisasi gabungan kelompok
tani (GAPOKTAN), namun keterlibatan masyarakat dan
partisipasinya masih rendah.
Proses penanaman biasanya dilaksanakan oleh para buruh tani
dengan sistim borongan. Pertanian jagung umumnya tidak
memerlukan perawatan khusus, namun untuk meningkatkan hasil
panen baik dari segi kualitas maupun kuantitas petani melakukan
pemberian pupuk 1 sampai 2 kali selama tanam dan penyemprotan
untuk merangsang pertumbuhan jagung dan juga membasmi
hama.
Pada tahap pemanenan petani mengusahakan sendiri dan dibantu
beberapa buruh dengan sistim borongan. Umumnya petani
langsung menjual hasil panen tanpa ada upaya untuk menyimpan
hasil panen atau bahkan mengolah dengan memberi nilai tambah
terhadap komoditas jagung. Hal ini dikarenakan sektor pertanian
merupakan pekerjaan utama masyarakat sehingga segala
kebutuhan tergantung dari hasil panen dan masyarakat lebih suka
memilih menyimpan uang dibandingkan menyimpan hasil panen
mereka. Petani menjual jagung dalam bentuk pipilan langsung
kepada pengepul/pedagang dan ada sebagian yang menjual
melalui gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) yang ada di suatu
daerah. Hasil panen jagung dipipil menggunakan mesin pipil
manual meskipun sudah terdapat mesin pipil otomatis, hal ini
dikarenakan hasil pipil menggunakan mesin otomatis dapat
merusak jagung sehingga menurunkan kualitas jagung yang pada
akhirnya menurunkan harga jual jagung.
 K o m o d i t a s
J A G U N G
KOMODITAS ANDALAN

Halaman III . 22
Tabulasi Hasil Survey Instansi Dan Observasi Lapangan Potensi Komoditas Jagung
Lanjutan
Value Chain Analysis Komoditas Jagung

Halaman III . 23
Komoditas kakao tumbuh dan berkembang di kawasan Kabupaten
Wonogiri bagian utara terutama di Kecamatan Girimarto,
Ngadirojo dan Jatipurno. Komoditas kakao mulai dikembangkan
secara luas di Indonesia termasuk di Kabupaten Wonogiri sejak
tahun 1970-an yang ditanam secara swadaya oleh masyarakat
Wonogiri. Pada awal mula pengembangannya, petani hanya
memasarkan kakao dalam bentuk mentah (biji kakao) tanpa
melalui proses fermentasi sehingga kualitas kakao rendah, dan
pada tahun 1985, petani kakao Kabupaten Wonogiri menjalin
kemitraan dagang dengan PT. Pagilaran yang mensyaratkan petani
untuk melakukan proses fermentasi sehingga kakao dapat terbebas
dari jamur yang dapat meninimalisir penurunan mutu kakao.
Seiring berjalannya waktu, karena tidak terdapat perbedaan harga
yang ditawarkan oleh PT. Pagilaran antara kakao terfermentasi
dengan yang tidak difermentasi, sehingga petani memilih untuk
tidak melakukan proses fermentasi ke PT. Pagilaran. Hal ini
menjadikan suplai kakao semakin berkurang hingga pada akhirnya
di tahun 1998 kemitraan tersebut berakhir.
Kakao yang dihasilkan di Kabupaten Wonogiri tidak berasal dari
perkebunan berskala besar melainkan hanya berasal dari kebun /
pekarangan warga. Pada beberapa kecamatan penghasil kakao,
hampir seluruh warganya memiliki pohon kakao di pekarangan
rumah. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah komoditas kakao,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pernah memberikan bantuan
berupa alat pengolahan tepung kakao / kakao bubuk beserta
bangunan (pabrik / gudang) di Kecamatan Pracimantoro dengan
kapasitas yang cukup besar, namun karena suplai dari beberapa
kecamatan sentra produksi kakao di Kabupaten Wonogiri rendah
sehingga alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal
akibat biaya operasional yang tinggi dan saat ini alat tersebut tidak
berfungsi.
Saat ini, kakao tidak lagi dipandang sebagai komoditas utama bagi
petani di Kabupaten Wonogiri. Komoditas kakao hanya diusahakan
sebagai usaha sampingan saja, hal tersebut disebabkan karena usia
tanaman kakao yang sudah tua, ancaman hama tanaman
penggerek buah kakao dan semut serta distribusi pupuk yang tidak
merata sehingga menyebabkan produktivitas menurun. Disamping
itu, program pemerintah dalam pengembangan komoditas kakao
khususnya terkait peremajaan tanaman kakao di Kabupaten
Wonogiri masih minim dan belum menjadi prioritas utama
Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
 K o m o d i t i
K A K A O

Halaman III . 24
Tabulasi Hasil Survey Instansi dan Observasi Lapangan Potensi Komoditi Kakao
Sumber: Analisis hasil observasi, 2017

Halaman III . 25
Flow Of Comodity Kakao [Cocoa]
Supply Chain Kakao [Cocoa]
Sumber: Analisis, 2017
1. On Farm Process Budidaya

Halaman III . 26
2. Off Farm Process Pengolahan
1.
Kambing merupakan salah satu komoditas peternakan yang
potensial di Kabupaten Wonigiri. Peternakan adalah subsektor dari
pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor basis
di Kabupaten Wonogiri. Hampir sebagian besar petani memelihara
kambing untuk investasi. Jika petani membutuhkan tambahan dana
mereka akan menjual kambing peliharaan mereka.
Aktivitas ternak kambing tersebar di seluruh kecamatan di
Kabupaten Wonogiri. Jenis kambing yang dibudidayakan sebagian
besar adalah KAMBING KACANG yang mudah secara pemeliharaan.
Jenis kambing lain yang dibudidayakan adalah KAMBING DOMBA
dan KAMBING PE. Aktivitas ternak kambing ini dilakukan secara
perorangan dan belum dilakukan secara komunal, mengingat sifat
kegiatan yang hanya merupakan sumber penghasilan tambahan
dan bukan sumber penghasilan utama.
Kambing hasil ternak ini sebagian besar dijual dalam bentuk hidup,
baik sebagai bibit maupun kambing siap potong. Kabupaten
Wonogiri memiliki satu pasar kambing yang terletak di Kecamatan
Sidoharjo. Kambing-kambing dari Wonogiri ini sebagian besar dijual
keluar Wonogiri seperti Jakarta, Surakarta dan beberapa lokasi lain
di sekitar Kabupaten Wonogiri.
Populasi kambing ternak di Wonogiri pada tahun 2015 adalah
sebesar 4.069.797 ekor. Jumlah ini adalah 12,56% dari populasi
kambing ternak di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan produksi
daging kambing tahun 2015 di Wonogiri adalah sebesar 916.655
kilogram. Angka ini adalah 8,3% produksi daging kambing di
Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data-data diatas, maka
komoditas kambing dapat diusulkan sebagai salah satu komoditas
potensial yang dapat dikembangkan di Wonogiri dengan harapan
dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Wonogiri.
 K o m o d i t i
K A M B I N G

Halaman III . 27
Tabulasi Hasil Survey Instansi dan Observasi Lapangan Potensi Komoditi Kambing

Halaman III . 28
INPUT PEMELIHARAAN PEMASARAN
Supply Chain Komoditi Kambing
Berdasarkan hasil observasi di lapangan diperoleh keterangan
bahwa sasaran luas panen dan produksi tanaman pangan
komoditas padi sawah pada tahun 2017 dengan jumlah terbesar
adalah pada Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Selogiri, Kecamatan
Tirtomoyo, Kecamatan Eromoko dan Kecamatan Girimarto. Hal ini
disebabkan lahan pertanian pada kelima kecamatan tersebut
sebagian besar merupakan sawah irigasi yang sangat tepat untuk
budidaya padi sawah. Total target produksi padi sawah Kabupaten
Wonogiri pada tahun 2017 adalah sebesar 359.833 ton dengan luas
panen 58.472 Ha dan produktivitas padi sawah sebesar 61,54
Kw/Ha.
Selanjutnya, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi) yang merupakan
rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang
disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang
merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada 291 Gapoktan
(gabungan kelompok tani) atau penyalur sarana produksi
pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri
menyusun alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di
Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017. Distributor pupuk
bersubsidi yang telah mendapatkan rekomendasi dan ijin resmi di
Kabupaten Wonogiri sebanyak 10 distributor dengan jumlah
pengecer sebanyak 268 pengecer pupuk bersubsidi yang tersebar
di seluruh Kabupaten Wonogiri.
 K o m o d i t i
P A D I

Halaman III . 29
Kemudian potensi komoditas padi di Kabupaten Wonogiri dapat
diketahui pula melalui analisis ekonomi usaha tani yang telah
diperhitungkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Wonogiri sebagai berikut:
 Break Event Point
(BEP) Komoditi Padi
Kecamatan Sidoharjo memiliki BEP terendah artinya pada saat
produksi sebanyak 681 kg petani telah dapat mengembalikan
modal usaha tani padi, sedangkan Kecamatan Kismantoro memiliki
BEP tertinggi yaitu pada produksi padi sebesar 3.142 kg, petani
baru dapat mengembalikan modal usaha taninya.
Kecamatan Sidoharjo merupakan kecamatan dengan luas lahan
sawah irigasi terbesar kedua setelah Kecamatan Ngadirojo, dengan
jumlah jaringan irigasi tersier terbanyak kedua setelah kecamatan
Girimarto. Dalam hal realisasi penyaluran pupuk urea pada tahun
2015 di Kecamatan Sidoharjo tidak begitu besar dalam
penggunaannya yaitu sebesar 242 ton atau 2,84% dari total
penyaluran di seluruh Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 8.529,35
ton.
Selain BEP terendah dan tertinggi, terdapat 14 kecamatan
penghasil padi di Kabupaten Wonogiri memiliki BEP lebih rendah
daripada BEP Kabupaten Wonogiri, yaitu Kecamatan Pracimantoro,
Giritontro, Giriwoyo, Batuwarno, Tirtomoyo, Eromoko,
Wuryantoro, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Purwantoro,
Jatipurno, Girimarto, dan Karangtengah.
Sebaliknya, terdapat 10 kecamatan penghasil padi di Kabupaten
Wonogiri yang memiliki BEP lebih tinggi daripada BEP Kabupaten
Wonogiri, yaitu Kecamatan Nguntoronadi, Manyaran, Selogiri,
Jatiroto, Kismantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono,
Paranggupito dan Puhpelem.
Berdasarkan hasil analisis B/C Ratio, usaha tani padi di Kecamatan
Sidoharjo paling menguntungkan karena setiap satu unit beban
yang dikeluarkan menghasilkan 4,7 keuntungan. Sedangkan B/C
Rasio terendah terdapat di Kecamatan Kismantoro yaitu 1,27 yang
berarti bahwa setiap satu unit beban yang dikeluarkan
menghasilkan 1,27 keuntungan.
Selain B/C Ratio terendah dan tertinggi, terdapat 12 kecamatan
penghasil padi di Kabupaten Wonogiri memiliki B/C Ratio lebih
rendah daripada B/C Ratio Kabupaten Wonogiri, yaitu Kecamatan
Nguntoronadi, Eromoko, Manyaran, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto,
Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Girimarto dan
Puhpelem.
 Benefit Cost Ratio
(B/C Ratio)

Halaman III . 30
Sebaliknya, terdapat 13 kecamatan penghasil padi di Kabupaten
Wonogiri yang memiliki B/C Ratio lebih tinggi daripada B/C Ratio
Kabupaten Wonogiri, yaitu Kecamatan Pracimantoro, Giritontro,
Giriwoyo, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Wuryantoro, Selogiri,
Wonogiri, Kismantoro, Jatipurno, Paranggupito dan Karangtengah.
ROI tertinggi untuk komoditas padi yakni 3,7 oleh Kecamatan
Sidoharjo. Nilai ini berarti tingkat penggunaan aset (Tenaga kerja,
alat, modal, dll) di Kecamatan Sidoharjo untuk usaha pertanian padi
paling efisien. Nilai secara nominal penggunaan aset usaha
pertanian efisien dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari
usaha pertanian. Sedangkan ROI paling rendah adalah Kecamatan
Kismantoro yakni 0,27 yang berarti tingkat penggunaan aset kurang
efisien. Beban secara nominal penggunaan aset dalam kegiatan
usaha tinggi namun pendapatan usaha tani tidak sebanding atau
rendah. Sedangkan untuk nilai ROI padi Kabupaten Wonogiri yaitu
1,16. Kecamatan yang memiliki ROI lebih rendah daripada ROI
Kabupaten Wonogiri ada 12 Kecamatan, yakni Kecamatan
Nguntoronadi, Eromoko, Manyaran, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto,
Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Girimarto dan
Puhpelem. Artinya 12 kecamatan tersebut kurang efisien dalam
menggunakan aset usaha taninya.
Selanjutnya dengan mendasarkan pada hasil studi Badan Pusat
Statistik (Waspada Online, 2015), yang menyebutkan bahwa
konsumsi beras rata-rata penduduk di Indonesia adalah sebesar
114 kg per kapita per tahun, serta dengan mengalikannya dengan
jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015 yang
berjumlah 949.017 (BPS Kabupaten Wonogiri, 2016), maka
kebutuhan beras untuk penduduk di Kabupaten Wonogiri pada
tahun 2015 adalah sebesar 108.187 ton. Kemudian dengan melihat
nilai produksi komoditas padi sawah dan padi gogo, maka pada
tahun 2015 dihasilkan 301.873 ton gabah kering panen dengan
beras yang dihasilkannya sebagai rendemen sebesar 62,74 %
berdasarkan Survei Susut Panen dan Pasca Panen Gabah / Beras
yang dilakukan oleh BPS dan Kementerian Pertanian, maka jumlah
produksi beras di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015 adalah
sebanyak 189.395,12 ton. Dengan kebutuhan beras penduduk per
kapita per tahun sebesar 108.187 ton dan kemampuan produksi
beras sebanyak 189.395,12 ton, maka terdapat surplus sebesar
81.208,12 ton beras pada tahun 2015. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa Kabupaten Wonogiri telah mencapai
swasembada beras.
 Return of
Investment (ROI)
Komoditi PADI

Halaman III . 31
Berikut adalah struktur rantai produksi komoditas padi di
Kabupaten Wonogiri berdasarkan mata rantai subsistem on-farm
(produksi) dan subsistem off-farm (pengolahan, pemasaran dan
kelembagaan).
 Rantai Produksi
Padi Wonogiri
Flow of Comodity Padi
Berikut adalah struktur rantai produksi komoditas padi di
Kabupaten Wonogiri berdasarkan mata rantai subsistem on-farm
(produksi) dan subsistem off-farm (pengolahan, pemasaran dan
kelembagaan).
Bersambung

Halaman III . 32
Lanjutan
Tabulasi Hasil Survey Instansi dan Observasi Lapangan Potensi Komoditi Padi

Halaman III . 33
Supply Chain Komoditi Padi
INPUT PRODUKSI PENGUMPULAN PENGOLAHAN PEMASARAN
Untuk mengidentifikasi pusat aktifitas di Kabupaten Wonogiri,
dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama dengan
menggunakan metode Skalogram (Marshall) yaitu pemetaan orde
wilayah berdasarkan ketersediaan unit sarana pada masing-masing
wilayah (kecamatan), hasil pemetaan berbentuk peta orde dan
pusat aktifitas. Pemodelan kedua menggunakan peta sebaran
penduduk pada tiap-tiap desa (Kernel Density). Data input
menghasilkan peta kepadatan dengan petunjuk warna hijau-merah,
wilayah yang semakin padat ditandai dengan warna yang semakin
pekat (merah). Pada tahap akhir, kedua analisis ini dilakukan
overlay, ditambah input data seluruh potensi pertanian,
perkebunan, peternakan yang ada sehingga didapat peta Pusat
Pertumbuhan dan Potensi Wilayah Kabupaten Wonogiri.
 PUSAT AKTIVITAS
WILAYAH MAKRO
Analisis Aktivitas Makro Wilayah

Halaman III . 34
Sumber: Analisis 2017
Peta Hasil Overlay Kepadatan
Penduduk dan Analisis Skalogram
Peta Pusat Pertumbuhan Berdasarkan
potensi Komoditas
Pusat Aktifitas Perkebunan
Pusat Aktifitas Industri
Pusat Aktifitas Perkebunan
Pusat Aktifitas Peternakan
Pusat Aktifitas Peternakan
DEVELOPED AREA
UNDER DEVELOPED AREA

Halaman III . 35
Analisis Mikro Wilayah Utara
Kawasan Wonogiri bagian utara merupakan kawasan yang lebih
berkembang jika dibandingkan dengan kawasan bagian selatan.
Kawasan utara memiliki beberapa keunggulan dari kawasan bagian
selatan yakni:
1. Aksesibilitas lebih baik jika di tinjau dari hasil analisis transportasi.
2. Memiliki potensi daerah penghasil komoditas bernilai tinggi lebih
banyak pada komoditas mete, cengkeh dan kakao.
3. Memiliki kawasan pusat pemerintahan dan kawasan central
bussines district (CBD).
4. Memiliki terminal dan pasar induk.
5. Dilalui oleh jalur lalu lintas kendaran dan angkutan antar provinsi.
6. Pembangunan relative lebih merata.
Berdasarkan hasil analisis skalogram maka di kawasan Kabupaten
Wonogiri bagian utara terdapat pusat kegiatan orde 1 yang
merupakan wilayah aglomerasi Kecamatan Wonogiri dan
Kecamatan Selogiri. Kemudian ditunjang oleh beberapa pusat
kegiatan orde dibawahnya. Pengembangan pusat kegiatan
penunjang ini nantinya diarahkan pada kawasan pusat kegiatan di
Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Jatisrono serta didukung oleh
pusat kegiatan di Kecamatan Purwantoro. Selain pusat kegiatan
tersebut masih terdapat pusat-pusat kegiatan lain di setiap
kecamatan.
 PUSAT AKTIVITAS
Meskipun teridentifikas lima pusat aktifitas, jika dilihat lebih detail
kelima pusat aktifitas tersebut memiliki kemiripan aktifitas, yaitu
perkebunan dan peternakan. Secara geografis kedua pusat aktifitas
yang terbentuk dapat dipersempit menjadi dua wilayah yaitu bagian
utara dan bagian selatan. Dalam tahap penyusunan konsep kedua
wilayah tersebut akan diidentifikasi sebagai wilayah maju
(developed), yang selama ini berperan aktif sebagai sumber
pembangunan Wonogiri, dan wilayah tertinggal (under developed)
yang selama ini masih kurang diperhatikan dan menjadi beban
pembangunan Wonogiri. Untuk pembahasan lebih lanjut,
pembahasan wilayah mikro akan difokuskan pada kedua wilayah
yang teridentifikasi yaitu wilayah utara dan selatan.

Halaman III . 36
Pusat kegiatan yang terjadi di Kabupaten Wonogiri diarahkan dan
terindikasi berkembang di kawasan sekitar pasar dan terminal. Hal
ini berlaku pada sebagian besar pasar dan terminal di Kabupaten
Wonogiri. Lokasi pasar dan terminal yang berdekatan menyebabkan
aglomerasi simpul distribusi dan simpul pemasaran menjadi
terpusat. Sistem ini memberikan kemudahan dalam hal pertemuan
antara calon pembeli dan pedagang. Namun sedikit berdampak
buruk pada kelancaran arus transportasi ketika pusat aktifitas yang
ada mengalami perkembangan signifikan. Hal ini dikarenakan faktor
tarikan perjalanan yang cukup besar. Kondisi tersebut ke depan akan
semakin parah karena pusat kegiatan yang dimaksud berada pada
jalur lalu lintas utama.
 SIMPUL
DISTRIBUSI DAN
PEMASARAN
A B
A. Pasar Jatisrono Bersebelahan dengan Terminal dan Berada di Jalan utama
B. Pasar Ngadirojo Berseberangan dengan Terminal dan Berada di Jalan Utama
Sumber: Observasi 2017
Kawasan produksi dimaksud adalah wilayah kecamatan di
Kabupaten Wonogiri bagian utara yang menghasilkan komoditas
baik komoditas unggulan maupun komoditas andalan. Berikut
adalah perbandingan total produksi komoditas di kecamatan
wilayah bagian utara Kabupaten Wonogiri.
 KAWASAN
P R O D U K S I
Tabel Persentase Jumlah Produksi Komoditas
Sumber : Analisis hasil observasi 2017
Tabel Analisis Kawasan Produksi Wilayah Utara

Halaman III . 37
Berdasarkan hasil analisis kawasan produksi tersebut maka dapat ditarik sebuah
pemahaman sebagai berikut:
1. Kecamatan Ngadirojo memiliki potensi produksi mete yang sangat besar dengan
persentase 16,9%; ubi kayu persentase 9,4%; kakao persentase 29,7%; padi persentase
7,7%. Empat komoditas ini persentase terbesar jumlah produksinya ada di Kecamatan
Ngadirojo. Sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas perkebunan
dan pertanian. Baik dalam hal produksi maupun pengolahan dan pemasaran.
2. Kecamatan Puhpelem memiliki komoditas cengkeh yang sangat potensial dengan
persentase 57,6%. Kecamatan ini merupakan produsen utama cengkeh. Sehingga
potensial untuk pengembangan sentra perkebunan cengkeh dan produk turunannya.
3. Kecamatan Kismantoro memiliki potensi yang baik dalam ketersediaan ternak kambing
dengan persentase 12,9%. Perlunya untuk mempertimbagkan pengembangan sentra
produksi kambing dan produk turunannya di kawasan ini. Mengingat letaknya yang cukup
strategis berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Sehingga pengembangan pusat
aktivitas di kawasan ini akan mampu menarik orang untuk masuk ke Kabupaten Wonogiri
guna membelanjakan dananya.
4. Kecamatan Jatipurno dan Girimarto memiliki potensi yang baik dalam hal komoditas
kakao dengan persentase 25,8% dan 33,6%. Namun kawasan ini tidak berada pada jalur
utama transportasi sehingga dapat dikembangkan sebagai wilayah produksi untuk
mendukung pusat aktivitas di Kecamatan Ngadirojo.
Secara komposit potensi produksi komoditas bagian utara adalah sebagaimana peta
berikut:
Peta Potensi Komoditas Kawasan Wonogiri Utara
Wonogiri Selatan
Wonogiri Utara

Halaman III . 38
Analisis Mikro Wilayah Selatan
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa kawasan Kabupaten
Wonogiri bagian selatan lebih tertinggal pembangunannya
dibandingkan kawasan utara. Kawasan bagian selatan ini secara fisik
lahan sebagian merupakan kawasan karst. Sehingga di daerah
selatan sering terjadi kekurangan air bersih bagi masyarakat.
Kawasan Wonogiri bagian selatan ini memiliki tingkat aksesibilitas
kurang baik jika ditinjau dari hasil analisis transportasi sebelumnya.
Hal ini sangat mempengaruhi proses distribusi barang dan jasa dari
dan menuju wilayah tersebut. Ditinjau dari analisis kepadatan
aktifitas maka tingakat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan
Pracimantoro dan Kecamatan Baturetno. Dimana kedua kecamatan
ini dapat digunakan sebagai pusat aktifitas utama di wilayah selatan.
Tentu saja hal itu di dukung oleh pusat pusat aktivitas yang ada di
tiap kecamatan lainnya.
Potensi keberadaan pasar dan terminal tetap menjadi pilihan utama
sebagai kawasan pusat aktivitas. Hal ini dikarenakan pasar dan
terminal secara alami telah menjadi pusat berkumpulnya aktivitas
perekonomian masyarakat.
 PUSAT AKTIFITAS
Keberadaan pasar dan terminal yang relative dekat di Kabupaten
Wonogiri memudahkan distribusi dan pemasaran. Jika kita lihat
pada bagian utara lebih mirip tulang ikan dengan daerah pemasaran
berada ditengah dan sejajar dengan jalan utama provinsi yang
didukung oleh daerah bagian kiri dan kanan. Sedangkan untuk
wilayah selatan pola yang ada lebih menyebar membentuk pola
grid. Dengan pasar dan terminal tetap berada pada kawasan pusat
keramaian/aktifitas di setiap kecamatan.
Kondisi aksesibilitas yang kurang baik menyebabkan jaringan
distribusi barang dan jasa di wilayah selatan mengalami kendala. Hal
ini tentu berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi
masyarakat yang menyebabkan wilayah bagian selatan Wonogiri
lebih tertinggal pembangunannya jika dibandingkan dengan wilayah
bagian utara.
 SIMPUL
DISTRIBUSI DAN
PEMASARAN
Kawasan produksi dimaksud adalah wilayah kecamatan di
Kabupaten Wonogiri bagian selatan yang menghasilkan komoditas
baik komoditas unggulan maupun komoditas andalan. Berikut
adalah perbandingan total produksi komoditas di kecamatan
wilayah bagian selatan Kabupaten Wonogiri.
 KAWASAN
P R O D U K S I

Halaman III . 39
Tabel Persentase Jumlah Produksi Komoditas
Sumber : Analisis hasil observasi 2017
Berdasarkan hasil analisis kawasan produksi tersebut maka dapat
ditarik sebuah pemahaman sebagai berikut:
1. Kecamatan Pracimantoro pada awal analisa teridentifikasi
sebagai pusat pertumbuhan. Hal itu dikarenakan variabel
ketersediaan sarana dan prasarana, dan tingkat kepadatan
aktivitas. Hasil analisis kawasan produksi menyebutkan ternyata
di kawasan Pracimantoro terdapat potensi komoditas ubi kayu
dengan persentase 9,7%; Sapi persentase 8,3%; Kambing
persentase 14,1% dan jagung persentase 13,2%. Dengan
demikian kawasan ini dapat dikembangkan sebagai sentra
aktivitas pertanian dan peternakan terpadu.
2. Kawasan Kecamatan Baturetno yang teridentifikasi sebagai pusat
pertumbuhan kurang memiliki potensi komoditas yang menonjol
secara agregrat. Namun kawasan ini dengan kelengkapan sarana
dan prasarana, dan kepadatan aktivitas dapat tetap menjadi
simpul distribusi dan pemasaran utama mendukung pusat
pertumbuhan di Pracimantoro.
3. Kecamatan Giriwoyo dengan potensi jagung dengan persentase
13,3%; Padi persentase 7,5% dan keberadaan hewan ternak
dapat dirancang sebagai kawasan sentra pertanian terpadu
dengan peternakan.
4. Kawasan Kecamatan Eromoko memiliki produksi yang menonjol
di komoditas padi dengan persentase 7,7% dan sapi persentase
8,4%. Sehingga kawasan ini pun berpeluang untuk dirancang
sebagai kawasan pertanian dan peternakan terpadu.
Sedangkan secara komposit potensi produksi komoditas bagian
utara adalah sebagaimana peta berikut:
No Kecamatan
Komoditas Unggulan Komoditas Andalan
Mete
Ceng-
keh
Ubi
Kayu
Sapi
Kam-
bing
Kakao Jagung Padi
1 PRACIMANTORO 0.9% 9.7% 8.4% 14.1% 13.2% 5.4%
2 PARANGGUPITO 2.5% 4.6% 1.9% 3.1% 1.8% 2.4%
3 GIRITONTRO 1.6% 5.2% 2.8% 3.5% 2.7% 1.9%
4 GIRIWOYO 1.0% 6.7% 6.0% 3.3% 13.3% 7.5%
5 BATUWARNO 1.4% 2.8% 2.1% 5.3% 5.7% 2.4%
6 KARANGTENGAH 0.2% 9.3% 3.4% 4.4% 0.8% 1.5% 3.3%
7 TIRTOMOYO 1.5% 2.4% 8.0% 3.8% 3.7% 1.3% 5.7%
8 NGUNTORONADI 1.8% 0.1% 1.6% 3.1% 2.0% 2.6% 2.9%
9 BATURETNO 4.5% 1.3% 4.0% 2.7% 3.5% 3.3%
10 EROMOKO 2.4% 1.1% 3.2% 8.4% 5.5% 0.8% 5.5% 7.7%
Tabel Analisis Kawasan Produksi Wilayah Selatan

Halaman III . 40
Wonogiri Selatan
Wonogiri Utara
Peta Potensi Komoditas Kawasan Wonogiri Selatan
Analisis ini dilakukan dengan maksud untuk melihat sinergi antara
wilayah utara dan selatan. Dengan melihat potensi dan aktivitas
yang ada diharapkan dapat dirumuskan hubungan yang saling
menguntungkan antara wilayah utara dan selatan. Selain integrasi
antar wilayah utara dan selatan, integrasi juga dapat terjadi antar
wilayah kecamatan di bagian utara maupun antar kecamatan yang
berada di bagian selatan. Analisis ini digunakan untuk menentukan
prioritas integrasi yang dilakukan berdasarkan potensi wilayah.
 Tujuan Analisis
Analisis Integrasi Antar Wilayah Mikro

Halaman III . 41
Untuk menilai peluang integrasi ini digunakan dua variabel penilai
yakni:
1. Variabel jumlah produksi baik komoditas unggulan maupun
kamoditas andalan. Melalui variabel ini dilihat keterkaitan antar
komoditas. Potensi komoditas teridentifikasi menjadi tiga
kelompok yakni tanaman pangan, peternakan dan perkebunan.
Keterkaitan paling erat adalah antara komoditas tanaman
pangan dan komoditas peternakan. Dalam hal ini residu masing-
masing kegiatan dapat saling dimanfaatkan. Sehingga komoditas
peternakan dan komoditas pertanian dijadikan panduan dalam
menilai peluang integrasi antar wilayah. Jumlah produksi masing-
masing komoditas terpilih dihitung secara agregrat terhadap
total Kabupaten Wonogiri. Perbandingan persentase ini
kemudian diklasifikasikan kedalam tiga kelas yakni rendah (nilai
1), sedang (nilai 2), tinggi (nilai 3).
2. Jarak atau tingkat capaian merupakan aspek penting berikutnya
untuk mempertimbangkan peluang integrasi antar wilayah.
Suatu hal yang kurang efektif dan efisien ketika mencoba
mengintegrasikan komoditas antar dua wilayah yang memiliki
keterbatasan akses. Penilaian jarak ini dilakukan dalam tiga kelas
sebagai berikut:
Nilai 1 : yakni jarak antar kecamatan di wilayah utara dan
kecamatan di wilayah selatan namun tidak
berbatasan langsung.
Nilai 2 : yakni Jarak antar kecamatan yang berada dalam satu
wilayah mikro (utara atau selatan) namun tidak
berbatasan langsung.
Nilai 3 : yakni jarak antar kecamatan yang saling berbatasan
langsung.
Hasil masing-masing nilai variabel pada akhirnya akan dikalikan
dalam bentuk matrik 25 x 25. Terdapat dua hal rasional yang
menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas upaya integrasi
antar wilayah.
1. Potensi komoditas yang dilakukan integrasi adalah antara hewan
ternak dan tanaman pangan.
2. Setiap kecamatan akan berusaha mengintegrasikan dua sektor
tersebut secara intra wilayahnya. Baru kemudian ketika terjadi
over kapasitas residu pertanian akan diintegrasikan dengan
wilayah terdekat lain yang membutuhkan.
 Variable Analisis

Halaman III . 42
WILAYAH UTARA WILAYAH SELATAN
A WURYANTORO N JATIPURNO
B MANYARAN O GIRIMARTO
C SELOGIRI P PRACIMANTORO
D WONOGIRI Q PARANGGUPITO
E NGADIROJO R GIRITONTRO
F SIDOHARJO S GIRIWOYO
G JATIROTO T BATUWARNO
H KISMANTORO U KARANGTENGAH
I PURWANTORO V TIRTOMOYO
J BULUKERTO W NGUNTORONADI
K PUHPELEM X BATURETNO
L SLOGOHIMO Y EROMOKO
M JATISRONO
Berikut disajikan hasil penilaian matriks 25x25. Sedangkan untuk
rincian detail perhitungan masing masing variabel akan dimasukkan
dalam lampiran laporan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan.
Nama kecamatan dalam hal ini dilambangkan dengan abjad A – Y
dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel Kodifikasi Wilayah Mikro
Tabel Identifikasi Potensi Integrasi Antar Wilayah Mikro Wonogiri

Halaman III . 43
Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas maka dapat dirumuskan
peluang integrasi wilayah dapat dilakukan di beberapa tempat
dibawah ini:
1. Integrasi Intra Wilayah Kecamatan
Kecamatan Pracimantoro dan Eromoko (hal ini dikarenakan
Pracimantoro memiliki potensi peternakan tinggi dan tanaman
pangan tinggi; sedangkan wilayah Eromoko memliki potensi
peternakan sedang dan tanaman tinggi) artinya kedua wilayah
tersebut mampu memenuhi kebutuhan dalam kecamatannya
sendiri.
2. Integrasi Intra Wilayah Mikro
 Kecamatan Kismantoro dengan Ngadirojo, Selogiri, Sidoharjo,
Girimarto dan Jatisrono
 Kecamatan Purwantoro dengan Ngadirojo, Selogiri, Sidoharjo,
Girimarto dan Jatisrono
 Kecamatan Slogohimo dengan Ngadirojo, Selogiri, Sidoharjo
dan Girimarto
 KecamatanPracimantoro dengan Giriwoyo, Tirtomoyo dan
Eromoko
 KecamatanEromoko dengan Pracimantoro, Tirtomoyo dan
Giriwoyo
Peta Potensi Integrasi Antar Wilayah Mikro

Halaman IV . 1
KONSEP DASAR PENGEMBANGAN WILAYAH
Halaman IV . 1
TUJUAN PERENCANAAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap berbagai
potensi yang ada Kabupaten Wonogiri, yaitu melalui analisis agregat,
analisis intrawilayah dan analisis pusat pertumbuhan, maka dapat
dirumuskan tujuan perencanaan pengembangan wilayah di
Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan daya saing
2. Peningkatan peran stakeholder
3. Integrasi pembangunan antar sektor pembangunan
Dari tujuan pembangunan yang ditetapkan, dirumuskan visi
pembangunan sebagai bentuk rencana strategis yang akan dicapai
Wonogiri pada tahun 2027 yaitu:
MEWUJUDKAN WONOGIRI YANG HANDAL, BERSAHABAT DAN
DIRINDUKAN
A I Tujuan
Perencanan
Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil
kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar
wilayah. Untuk itu pengertian wilayah menjadi penting dalam
pembahasan ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dimaksud
dengan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau
aspek fungsional tertentu.
C I Konsep Dasar
Pengembangan
Wilayah
Tujuan Perencanaan
Konsep Dasar Pengembangan Wilayah
Konsep Peningkatan Peran Stakeholder
Stakeholder Wilayah
Konsep Peningkatan Daya Saing
Konsep Keterkaitan Antar Sektor
Skenario Pengembangan Wilayah
P . P . W
R E G I O N A L
P L A N N E R
B I V I S I
Pembangunan
KONSEP DAN SKENARIO
PENGEMBANGAN WILAYAH

Halaman IV . 2
Konsep pengembangan wilayah yang direncanakan dapat
diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri adalah STRATEGIC
ECONOMY DEVELOPMENT ACCELERATION PLAN [ S E D A P ].
Konsep pengembangan wilayah ini merupakan usaha
memberdayakan pihak terkait (stakeholders) disuatu wilayah dalam
memanfaatkan sumberdaya dengan teknologi untuk memberi nilai
tambah (added value) atas apa yang dimiliki oleh wilayah
administratif/wilayah fungsional dalam rangka meningkatkan
kualitas hidup rakyat diwilayah tersebut. Dengan demikian dalam
jangka panjangnya pengembangan wilayah mempunyai target untuk
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Cara mencapainya bersandar pada kemampuan sumberdaya
manusia dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dan daya
tampungnya serta kemampuan memanfaatkan peralatan
pendukung (instrument) yang ada. Dengan target tersebut
dirancang skenario-skenario tertentu agar kekurangan-kekurangan
yang dihadapi dapat diupayakan melalui pemanfaatan sumberdaya.
Apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia, masih muncul
persoalan berupa kekurangan teknologi untuk mengolah
sumberdaya yang ketersediaannya cukup melimpah.
Konsep Marshal Plan yang berhasil menuntun pembangunan Eropa
setelah Perang Dunia II telah mendorong banyak negara
berkembang (developing countries) untuk berkiblat dan
menerapkan konsep tersebut. Padahal kenyataan menunjukkan
bahwa konsep tersebut membawa kegagalan dalam menciptakan
pembangunan secara merata antar daerah. Secara geografis
misalnya beberapa pusat pertumbuhan maju secara dramatis,
sementara beberapa pusat pertumbuhan lainnya masih jauh
tertinggal atau jauh dari kemampuan berkembang.
Kajian pengembangan wilayah di Indonesia selama ini selalu didekati
dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pada kajian aspek sektoral
lebih menyatakan ukuran dari aktivitas masyarakat suatu wilayah
dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Sementara itu,
kajian aspek spasial/keruangan lebih menunjukkan arah dari
kegiatan sektoral atau dimana lokasi serta dimana sebaiknya lokasi
kegiatan sektoral tersebut. Pada aspek inilah Sistem Informasi
Geografi (SIG) mempunyai peran yang cukup strategis, dikarenakan
SIG mampu menyajikan aspek keruangan / spasial dari fenomena /
fakta yang dikaji.

Halaman IV . 3
Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendorong lahirnya
konsep pengembangan wilayah yang harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan
ruang sesuai daya dukung, mampu memberi kesempatan kepada sektor untuk
berkembang tanpa konflik dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Konsep tersebut digolongkan dalam konsep pengembangan wilayah yang didasarkan pada
penataan ruang. Dalam kaitan itu terdapat 3 (tiga) kelompok konsep pengembangan
wilayah yaitu: konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional, dan konsep
pendekatan desentralisasi (Alkadri et.al., 1999). Konsep pusat pertumbuhan menekankan
pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan
atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik.
Pengembangan wilayah di sekitar pusat pertumbuhan diharapkan melalui
proses/mekanisme tetesan ke bawah (trickle down effect). Penerapan konsep ini di
Indonesia sampai dengan tahun 2000 telah melahirkan adanya 111 kawasan andalan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Konsep integrasi fungsional
mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja diantara berbagai pusat
pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini menempatkan suatu
kota/wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota/wilayah
yang lain. Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya
aliran keluar dari sumber dana dan sumberdaya manusia. Pendekatan tersebut
mempunyai berbagai kelemahan. Dari kondisi ini munculah beberapa konsep untuk
menanggapi kelemahan tersebut. Konsep tersebut antara lain ‘people center approach’
yang menekankan pada pembangunan sumberdaya manusia, ‘natural resources-based
development’ yang menekankan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan, serta
‘technology based development’ yang melihat teknologi sebagai kunci dari keberhasilan
pembangunan wilayah. Kenyataan menunjukkan bahwa aplikasi konsep tersebut kurang
berhasil dalam membawa kesejahteraan rakyat.
Fenomena persaingan antar wilayah, tren perdagangan global yang sering memaksa
penerapan sistem ‘outsourcing’, kemajuan teknologi yang telah merubah dunia menjadi
lebih dinamis, perubahan mendasar dalam sistem kemasyarakatan seperti demokratisasi,
otonomi, keterbukaan dan meningkatnya kreatifitas masyarakat telah mendorong
perubahan paradigma dalam pengembangan wilayah. Dengan semakin kompleksnya
masalah tersebut dapat dibayangkan akan sangat sulit untuk mengelola pembangunan
secara terpusat, seperti pada konsep-konsep yang dijelaskan tersebut. Pilihan yang tepat
adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola
pembangunan di wilayahnya sendiri (otonomi). Pembangunan ekonomi yang hanya
mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif
(comparative advantage) berupa kekayaan alam berlimpah, upah murah atau yang
dikenal dengan ‘bubble economics’, sudah terbukti tidak tahan terhadap gelombang krisis.

Halaman IV . 4
KONSEP PENINGKATAN PERAN STAKEHOLDER
Walaupun teori keunggulan komparatif tersebut telah bermetamorfosis dari hanya
memperhitungkan faktor produksi menjadi berkembangnya kebijaksanaan pemerintah
dalam bidang fiskal dan moneter, ternyata daya saing tidak lagi terletak pada faktor
tersebut (Alkadri et.al., 1999). Kenyataan menunjukkan bahwa daya saing dapat pula
diperoleh dari kemampuan untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara menerus.
Menurut Porter (1990) keunggulan komparatif telah dikalahkan oleh kemajuan teknologi.
Namun demikian setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan
didasarkan pada biaya produksi yang murah saja, tetapi lebih dari ituyaitu adanya inovasi
untuk pembaharuan. Suatu wilayah dapat meraih keunggulan daya saing melalui 4
(empat) hal yaitu keunggulan faktor produksi, keunggulan inovasi, kesejahteraan
masyarakat, dan besarnya investasi.
Apabila dicermati maka paradigma pengembangan wilayah melalui konsep Pembangunan
Berbasis Kegiatan upaya yang mengandalkan 3 (tiga) pilar, yaitu sumberdaya alam,
sumberdaya manusia, dan teknologi. Ketiga pilar tersebut merupakan elemen internal
wilayah yang saling terkait dan berinteraksi membentuk satu sistem. Hasil interaksi
elemen tersebut mencerminkan kinerja dari suatu wilayah, yang akan berbeda antar
wilayah, sehingga mendorong terciptanya spesialisasi spesifik wilayah. Dengan demikian
akan terjadi persaingan antar wilayah untuk menjadi pusat jaringan keruangan (spatial
network) dari wilayah-wilayah lain secara nasional.
Berdasarkan hasil mindmapping yang telah dilakukan dapat
diketahui adanya isu lemahnya peran stakeholder dalam
pembangunan Kabupaten Wonogiri. Lemahnya peran stakeholder ini
merupakan issue yang dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan
antara lain rendahnya pendapatan masyarakat, rendahnya kapasitas
masyarakat dan lemahnya kelembagaan dalam pembangunan
wilayah Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu upaya penanganan
masalah dalam pembangunan Kabupaten Wonogiri salah satunya
adalah dengan meningkatkan peran dan kapasitas stakeholder guna
penguatan posisi tawarnya dalam membangun ekonomi lokal. Dalam
konsep pengembangan ekonomi lokal, Hetifah (2009) menjelaskan
bahwa terdapat tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dan
menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu state (negara atau
pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan
society (masyarakat). Ketiga stakeholder tersebut merupakan
pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi lokal
sehingga penting untuk melakukan interaksi dan kerjasama secara
sinergis dengan tetap mengoptimalkan perannya masing-masing.
D I Konsep
Peningkatan
Peran
Stakeholder

Halaman IV . 5
Selanjutnya, peningkatan peran dari masing-masing stakeholder dalam rangka percepatan
pembangunan wilayah di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut.
 PEMERINTAH Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah dalam pembangunan wilayah Kabupaten Wonogiri dapat
dioptimalkan melalui beberapa upaya antara lain sebagai berikut.
A. SARANA PENDIDIKAN FORMAL
Pemerintah perlu secara lebih serius memperhatikan aspek
pendidikan masyarakat sebagai kontributor pembangunan melalui
peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal dengan
mengoptimalkan peran pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan
merupakan pendorong bagi perubahan pola pikir dan pola tindak
masyarakat sehingga menghasilkan tenaga yang siap terjun dalam
dunia kerja dan mempunyai kompetensi penting yang dibutuhkan
dalam pembangunan wilayah Kabupaten Wonogiri. Untuk itu konsep
yang diterapkan dalam hal ini adalah dengan menyesuaikan
penjurusan pada sekolah kejuruan dengan kebutuhan kualifikasi
SDM sesuai dengan arahan pengembangan lokal di Kabupaten
Wonogiri.
B. SARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NONFORMAL
Melalui penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan secara
nonformal besar pengaruhnya bagi peningkatan kualitas dan
kapasitas SDM yaitu masyarakat selaku pelaksana kegiatan
pembangunan. Pendidikan nonformal secara umum mencakup
pendidikan keterampilan, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan
masyarakat, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan. Hal
ini penting untuk segera dilaksanakan karena peningkatan kualitas
dan kapasitas tenaga kerja dapat tercapai bila tenaga kerja yang ada
memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Pendidikan
nonformal erat kaitannya dengan pembentukan industri kreatif, hal
ini berkaitan satu sama lain. Pada perkembangannya pendidikan
nonformal tidak hanya berupa sanggar kegiatan belajar saja, tapi
pendidikan nonformal akan menjadi tempat dimana inovasi dalam
peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing internasional.
Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan
Ekonomi Kreatif. Sasaran Pengembangan ekonomi kreatif antara lain
untuk tujuan periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik,
kerajinan, desain, fashion (mode), film, video dan fotografi,
permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan
percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi
serta riset dan pengembangan.

Halaman IV . 6
Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama dengan pemerintah pusat
perlu memberikan dukungan secara penuh terhadap kegiatan-
kegiatan pendidikan dan pelatihan nonformal, misalnya melalui
pengembangan lembaga kursus dan keterampilan ataupun lembaga
pelatihan ketenagakerjaan. Dengan pengembangan sarana dan
prasarana pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan oleh
pemerintah ini, diharapkan dapat menjadi wadah bagi para calon
tenaga kerja untuk mendirikan wirausaha maupun untuk
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang diberikan pada
saat pelatihan. Peran pelatihan terhadap tenaga kerja juga sangat
penting, diantaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar
kerja yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya lokal
Kabupaten Wonogiri.
C. OPTIMALISASI ANGGARAN
Sebagai pelopor dan koordinator dalam pengelolaan sumber daya
lokal, pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu terlibat secara aktif dan
inovatif terutama dalam tata kelola anggaran guna efektivitas
pencapaian tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kondisi terbatasnya dana APBD, pemerintah Kabupaten
Wonogiri harus memiliki komitmen kuat untuk melakukan berbagai
terobosan, baik dalam optimalisasi alokasi anggaran, maupun dalam
penggalian sumber dana non APBD ataupun Anggaran Dana Desa
(ADD). Simulasi menunjukkan bahwa adanya realokasi anggaran dari
berbagai item di luar pendidikan dan kesehatan, ke sektor
pembangunan infrastruktur dasar dipedesaan akan menciptakan
efek yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan
sekaligus memperbaiki akses bagi sebagian besar masyarakat yang
akhirnya berkontribusi positif dalam upaya penanggulangan
kemiskinan.
Meski pembangunan infrastruktur saat ini sangat krusial, namun
kondisi ini tidak lantas menjadikan upaya pembangunan ekonomi
lokal menjadi terkesampingkan. Hal ini dimungkinan terutama
dalam pengelolaan ADD, dimana di dalamnya diatur mengenai
empat prioritas utama penggunaannya antara lain untuk
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana
desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan
demikian, peran pemerintah terutama pemerintah Kabupaten
Wonogiri dalam pengelolaan alokasi anggaran perlu menyesuaikan
dengan pencapaian tujuan percepatan pembangunan wilayah
Kabupaten Wonogiri.

Halaman IV . 7
D. PENDAMPINGAN
Upaya pendampingan yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan
wilayah Kabupaten Wonogiri tidak sekedar sebagai institusi
pelayanan masyarakat tetapi juga memiliki peran pokok sebagai
fasilitator dengan pembinaan dan penyuluhan intensif melalui
tenaga yang professional dan memiliki kualifikasi tinggi untuk
melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah tidak hanya bertugas
memberikan pelayanan umum saja tetapi lebih ditekankan pada
upaya mendorong kemampuan masyarakat untuk memutuskan dan
bertindak didasarkan pada pertimbangan lingkungan, kebutuhan
dan tantangan ke depan. Tenaga pembina ataupun penyuluh dari
berbagai instansi seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perindag, Dinas
Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak serta dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini tidak sekedar dituntut untuk
menguasai teknik tertentu untuk memfasilitasi upaya
pengembangan sumber daya lokal, tetapi juga harus mampu
membangun kemampuan pelaku lainnya mengenai program
pembangunan secara keseluruhan.
 S W A S T A Optimalisasi peran swasta sebagai salah satu stakeholder penting
dalam pembangunan wilayah Kabupaten Wonogiri dapat dilakukan
dengan upaya sebagai berikut.
A. PELATIHAN NON FORMAL
Peran swasta dalam pelatihan nonformal bagi masyarakat di
Kabupaten Wonogiri ini sangat diperlukan apresiasinya dalam rangka
pengembangan masyarakat melalui pembelajaran yang terintegrasi
dengans sektor-sektor publik. Upaya peningkatan peran swasta
dalam hal ini dapat dilakukan dengan pelibatan perusahaan swasta
dalam pendidikan keterampilan kewirausahaan melalui kursus
ataupun pelatihan.
B. CSR DAN PELIBATAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN
Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) pada intinya adalah
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan
sebagian profitnya bagi kepentingan masyarakat. Implementasi
program CSR sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal di Kabupaten Wonogiri ini dapat dilakukan dalam
beberapa bentuk antara lain bantuan modal, bantuan pembangunan
prasarana usaha, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan
dan penguatan kemitraan usaha.

Halaman IV . 8
Meski demikian, CSR dapat memberikan dampak yang signifikan
terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten
Wonogiri jika dalam implementasinya, pihak swasta melakukan
program yang bersifat berkelanjutan bukan hanya dengan program
charity atau bantuan saja. Hal ini bisa diawali dengan asessment
terhadap potensi lokal terlebih dulu, kemudian bisa dilanjutkan
dengan pengembangan kapasitas dari sumber daya lokal. Dengan
demikian, program yang dikembangkan melalui CSR ini harus sesuai
dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Wonogiri serta perlunya
keterlibatan masyarakat dalam menentukan tujuan hidupnya ke
depan.
C. INVESTASI
Dalam konteks pengembangan sumber daya lokal, idealnya investasi
swasta adalah sebagai salah satu pendorong pembangunan di
Kabupaten Wonogiri. Sudah saatnya Kabupaten Wonogiri
berkompetisi untuk menarik sebanyak mungkin investasi swasta
sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah
dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Kehadiran
investasi swasta sangat penting dalam menunjang pembangunan
daerah dan penurunannya dapat berdampak serius. Hal ini
disebabkan karena kalau invesatsi turun, maka kegiatan- kegiatan
produksipun akan ikut turun. Jika kegiatan produksi turun, dengan
sendirinya output pun ikut mengalami penurunan, dan apabila
penurunan ini terjadi terus-menerus maka pada gilirannya laju
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan merosot. Dengan
demikian, Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu perlu melakukan inovasi
dalam kegiatan promosi guna menarik minat investor swasta guna
pengembangan sumber daya lokal.
 MASYARAKAT Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan wilayah
Kabupaten Wonogiri sengat berpengaruh dalam percepatan
pembangunan wilayah. Adapun upaya yang dapat dilakukan guna
meningkatkan peran masyarakat dalam hal ini meliputi.
A. PENYULUH MANDIRI/ FASILITATOR
Penyuluh mandiri atau fasilitator yang diperlukan dalam konsep
peningkatan peran stakeholder bagi pengembangan wilayah di
Kabupaten Wonogiri ini merupakan tenaga yang secara mandiri
berupaya untuk memfasilitasi proses kemandirian dan kedaulatan
masyarakat dalam pembangunan dengan melibatkan stakeholder
melalui kegiatan penyadaran, pembelajaran, dan penguatan
kelembagaan masyarakat.

Halaman IV . 9
Peran fasilitator mandiri ini adalah untuk membantu proses yang
memungkinkan masyarakat di Kabupaten Wonogiri supaya dapat
mencapai tujuan pembangunan sumber daya lokal potensial yang
ada. Dengan perhatian dan kerjasama secara koordinatif dengan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, maka optimalisasi peran penyuluh
mandiri ini dapat terealisasi.
Pada dasarnya sebuah wilayah yang memiliki suatu produk akan
berhasil bila suatu produk yang dibuat/diciptakannya memiliki
sesuatu yang lebih dari yang lain sehingga harga yang akan dibuatnya
akan semakin tinggi. Maka dari itu banyak produk yang dipasarkan
sehingga muncul sebuah daya saing yang ketat. Daya saing
merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang
memenuhi pengujian, dan dalam saat bersamaan juga dapat
memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau
kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan
kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap
persaingan eksternal. Oleh karenanya untuk menunjang percepatan
pembangunan Kabupaten Wonogiri, konsep peningkatan daya saing
(competitiveness) menjadi salah satu konsep yang penting selain
konsep-konsep pendukung lainnya. World Economic Forum
mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara untuk
mencapai pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi terus-menerus.
Dalam upaya tercapainya PDB per kapita konsep daya saing
dipengaruhi oleh beberapa factor penting yaitu produktivitas, added
value, inovasi, dan pengurangan beban ekonomi. Sektor-sektor
penting yang akan ditingkatkan adalah sektor-sektor potensial di
Kabupaten Wonogiri yaitu sektor unggulan dan sektor andalan
pertanian jenis tanaman pangan, tanaman holtikultural, tanaman
keras, dan sektor peternakan jenis ruminansia.
Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai
perbandingan luaran (output) dengan masukan (input). Dimana
produktivitas merupakan ukuran yang menyatakan bagaimana
baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil
optimal. Daniel (2004) menyebutkan bahwa upaya peningkatan
output produksi pertanian dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor
input produksi pertanian seperti tenaga kerja, modal, lahan dan
manajemen usaha. Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang
KONSEP PENINGKATAN DAYA SAING
E I Konsep
Peningkatan
Daya Saing
 Peningkatan
Produktifitas
Pertanian &
Peternakan

Halaman IV . 10
berbeda dan saling terkait satu sama lain. Teknologi juga berperan
dalam menentukan saling keterkaitan antar faktor produksi.
Misalnya bila seseorang akan mengupayakan usaha tanaman pangan
seluas satu hektar bagaimana menentukan jumlah modal dan tenaga
kerja yang dibutuhkan, dapat ditentukan dengan menetapkan
teknologi yang akan diterapkan.
Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten
Wonogiri baik itu pertanian tanaman pangan, holtikultural,
biofarmaka, tanaman keras, dan peternakan peningkatan
produktivitas tidak terlepas dari beberapa factor penting yaitu peran
teknologi dalam meningkatkan produksi pertanian, kapasitas
sumber daya manusia sebagai pelaku aktivitas, dan modal usaha.
Setiap faktor memiliki keterkaitan erat untuk mendukung
peningkatan hasil pertanian.
A. TEKNOLOGI PERTANIAN
Berbagai kemajuan teknogi membuat hasil pertanian semakin baik.
Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-
cara baru dalam bidang pertanian. A.T Mosher (Mubyarto, 1989;235)
menganggap teknologi yang senantiasa berubah itu sebagai syarat
mutlak adanya pembangunan pertanian. Teknologi pertanian
merupakan cara-cara untuk melakukan pekerjaan usaha tani.
Didalamnya termasuk cara-cara bagaimana petani menyebarkan
benih, memelihara tanaman dan memungut hasil serta memelihara
ternak. Termasuk pula didalamnya benih, pupuk, pestisida, obat-
obatan serta makanan ternak yang dipergunakan, perkakas, alat dan
sumber tenaga. Termasuk juga didalamnya berbagai kombinasi
cabang usaha, agar tenaga petani dan tanahnya dapat digunakan
sebaik mungkin.
Teknologi baru yang diterapkan dalam bidang pertanian selalu
dimaksudkan untuk menaikkan produktivitas, apakah ia
produktivitas tanah, modal atau tenaga kerja. Seperti halnya traktor
lebih produktif daripada cangkul, pupuk buatan lebih produktif
daripada pupuk hijau dan pupuk kandang, menanam padi dengan
baris lebih produktif daripada menanamnya tidak teratur.
Demikianlah masih banyak lagi cara-cara bertani baru, di mana
petani setiap waktu dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
Menurut Mubyarto (1989;235) dalam menganalisa peranan
teknologi baru dalam pembangunan pertanian, digunakan dua istilah
lain yang sebenarnya berbeda namun dapat dianggap sama yaitu
perubahan teknik (technical change) dan inovasi (inovation).

Halaman IV . 11
Istilah perubahan teknik jelas menunjukkan unsur perubahan suatu
cara baik dalam produksi maupun dalam distribusi barang-barang
dan jasa-jasa yang menjurus ke arah perbaikan dan peningkatan
produktivitas.
Beberapa langkah dan terobosan yang bisa dilakukan pemerintah
untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan penerapan
berbagai teknologi pertanian adalah:
1. Pengadaan proyek pertanian berbasis modern yang
menggunakan alat-alat berteknologi modern;
2. Memberikan peluang dan stimulan kepada para pengusa-
pengusaha besar dan pemilik modal untuk membuka proyek
pertanian berskala besar yang menggunakan sistem modern,
sehingga akan semakin banyak pula lahan pertanian yang dibuka
dan dikelola dengan metode yang lebih modern;
3. Mengembangkan teknologi sumber daya genetik dengan
membuka badan penelitian pertanian, untuk mengetahui varietas
unggul yang kemudian diteliti dan dikembangkan, sehingga dapat
menciptakan varietas unggul yang dapat menghasilkan produk
pertanian dengan jumlah yang banyak dan memiliki kualitas baik;
4. Pengadaan alat-alat pertanian berbasis modern yang telah
mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga petani dapat
membeli alat-alat pertanian modern dengan harga yang relatif
terjangkau, dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas hasil
pertanian para petani local;
5. Melakukan berbagai riset untuk pengembangan pertanian.
Seperti halnya Belanda dengan luas wilayah yang relatif kecil bila
dibandingkan Indonesia, pada tahun 2011 Belanda mampu
menjadi negara peringkat 2 untuk negara pengekspor produk
pertanian terbesar di dunia dengan nilai ekspor mencapai 72,8
miliar Euro. Produk andalannya adalah benih dan bunga. Sektor
pertanian merupakan pendorong utama ekonomi di Belanda
dengan menyumbang 20% pendapatan nasionalnya. Kunci dari
majunya pertanian di Belanda adalah Riset. Kebijakan-kebijakan
dan teknologi di adopsi dari riset-riset yang dilakukan para ahli;
6. Memfokuskan anggaran pertanian pemerintah dalam hal
akselerasi penerapan teknologi pertanian yang aplikatif dan
terjangkau;
7. Pengadaan berbagai penyuluhan kepada petani lokal di setiap
daerah, tentang penerapan teknologi pertanian dan
keuntungannya, serta mengajak para petani lokal untuk beralih
dari cara-cara konvensional menuju cara-cara yang lebih modern;

Halaman IV . 12
8. Penerapan teknologi bersifat ramah lingkungan dengan tujuan
untuk menjaga stabilitas lingkungan, terutama di sekitar komoditi
yang dibudidayakan dan pertanian masih bisa dilaksanakan secara
berkelanjutan.
9. Penerapan teknologi yang mudah diterapkan agar bisa dijangkau
oleh petani namun teknologi tersebut masih efektif jika
diterapkan, sehingga teknologi tersebut tidak hanya tertuju pada
kalangan petani tertentu.
Beberapa contoh teknologi yang bisa mendukung produksi tanaman
antara lain bioteknologi dan pertanian dengan metode Pengelolaan
Tanaman Terpadu. Bioteknologi merupakan teknologi yang berfokus
pada penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika
secara terpadu, untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi
kepentingan manusia.
Untuk pertanian dengan konsep pengelolaan tanaman dan sumber
daya terpadu yang disingkat dengan PTT pada dasarnya suatu
metode dalam peningkatan produksi tanaman melalui pengelolaan
tanaman dan sumber daya secara terintegrasi dengan meramu
teknologi yang memiliki efek sinergis sehingga pendekatan PTT
mampu meningkatkan produktivitas tanaman secara berkelanjutan
(sustainable). Ciri-ciri dari konsep pertanian Pengelolaan Tanaman
Terpadu seperti:
1. Keterpaduan Integrasi: Keterpaduan yang dimaksud dalam PTT,
tidak hanya terbatas pada keterpaduan tanaman dan sumber
daya input, namun melibatkan keterpaduan yang luas, meliputi
keterpaduan stakeholder, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan
dan Teknologi, serta keterpaduan analisis;
2. Sinergisme: Efek sinergisme adalah efek yang saling
mendukung/menguatkan antara komponen teknologi yang satu
dengan komponen teknologi lainnya;
3. Partisipatif: Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan
dengan cara melibatkan semua pihak yang berkepentingan mulai
dari petani, swasta, penyuluh serta instansi terkait mulai dari
identifikasi, pelaksanaan sampai kepada evaluasi kegiatan;
4. Dinamis: Kondisi lingkungan pengembangan varietas yang cukup
beragam baik di lahan kering ataupun di lahan sawah terutama
sawah tadah hujan, mengindikasikan bahwa penentuan
komponen teknologi utama yang akan digunakan dalam
pendekatan PTT harus dinamis, seiring dengan variasi lingkungan
tumbuh tanaman, termaksud sosial-ekonomi dan budaya
masyarakat tani sendiri dan sumberdaya terpadu.

Halaman IV . 13
Sedangkan teknologi di bidang peternakan merupakan hasil rekayasa
ilmu pengetahuan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan
hasil produksi peternakan. Peternak akan memilih komoditas dan
teknologi yang mudah diperoleh saat dibutuhkan dan biayanya
murah. Teknologi untuk meningkatkan produksi ternak telah banyak
dilakukan baik dalam breeding, feeding dan management. Roessali
et al, 2005 dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa akses
teknologi mengacu pada bagaimana peternak dapat memperoleh
informasi, kemampuan untuk memperoleh fasilitas pelayanan dan
kemampuan menerapkan (Teknologi Inseminasi Buatan), melakukan
teknologi pengolahan pakan serta kemampuan menerapkan untuk
meningkatkan produktivitas ternaknya.
B. KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Keberlanjutan pertanian sangat tergantung pada sumber daya
manusia. Bila dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Wonogiri dengan wilayah-wilayah disekitarnya yang masuk dalam
wilayah pengembangan SUBOSUKOWONOSRATEN, Kabupaten
Wonogiri termasuk wilayah dengan IPM tiga terendah dari
kabupaten-kabupaten lain. Oleh karenya, kapasiatas sumber daya
manusianya perlu ditingkatkan. Pengembangan SDM penting karena
SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan pelaku langsung
dari pembangunan pertanian.
Dalam upaya peningkatan SDM, pembinaan mutu SDM juga
merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi persaingan global,
di mana dalam kondisi tersebut akan mendorong semakin tingginya
mobilitas tenaga kerja sektor pertanian antar wilayah.
Pembinaan SDM menurut Peter Thigpen (1991) dalam Pfeffer (1996)
dapat dilakukan dengan:
a. Pembinaan unsur kognitif yang meliputi pengetahuan dasar
tentang agribisnis, teknologi agribisnis, dan manajerial dibidang
agribisnis serta bidang pendukungnya seperti keuangan,
pemasaran operasi produksi dan lain-lain;
b. Pembinaan unsur psikomotorik mencakup upaya-upaya untuk
membina dan meningkatkan keahlian dan keterampilan spesifik
dari penjabaran bidang-bidang kognitif seperti keterampilan
bidang manejerial, keterampilan bidang produksi, keterampilan
bidang tekhnologi; dan
c. Pembinaan unsur afeksi, yakni sikap mental, moral, dan etika.

Halaman IV . 14
Selain unsur pembinaan kognitif, psikomotorik, dan afeksi, upaya
peningkatan SDM di Kabupaten Wonogiri dapat dilakukan dengan
peningkatan kualitas pendidikan melalui penyuluhan dan pelatihan,
pendidikan formal bagi putra/putri petani.
Ketika penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu
diterapkan oleh petani dan pelaku usaha maka diindikasi bahwa:
a. adanya kelembagaan tani (poktan/gapoktan) yang mandiri, kuat
dan berbadan hukum (koperasi, LKM);
b. jumlah petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
c. jumlah petani dan pelaku usaha yang memanfaatkan data dan
informasi; dan
d. jumlah petani yang bergabung dalam jejaring kerja dan kerjasama
atau kemitraan usaha.
Untuk menghindari second lost generation, maka perlu ada upaya-
upaya untuk kaderisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan
menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor
pertanian, ini dapat dilakukan dengan mengembangkan dan
memperkenalkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan
bagi masyarakat tani baik laki-laki maupun perempuan, khususnya
golongan muda dalam melakukan produksi di tingkat on-farm dan
off-farm. Perlu juga dibuka akses yang lebih besar bagi kaum muda
dan mengembangkan berbagai program pelatihan kewirausahaan
sektor pertanian, terutama yang telah menyelesaikan pendidikan
setingkat SLTA serta PT untuk membuka usaha berbasis pertanian.
C. PENGUATAN MODAL
Untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Wonogiri,
penguatan modal untuk pertanian juga merupakan salah satu
indicator yang penting. Modal mempunyai sifat produktif yaitu
meningkatkan kapasitas produksi, sifat prospektif yaitu dapat
mempertahankan atau meningkatkan produksi dalam waktu yang
akan datang, dan modal dapat meningkatkan pemakaian tenaga
kerja misalnya di daerah yang tanah pertaniannya terbatas. Modal
pertanian dapat berbentuk uang tunai atau dalam bentuk barang
yang dipakai di dalam kegiatan produksi di bidang pertanian.
Dalam upaya peningkatan modal pertanian maka perlu dibentuk
lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan petani. Lang-

Halaman IV . 15
kah pertama yang harus dipersiapkan adalah menyiapkan para
pengurus kelompok tani dengan manajemen pembukuan keuangan
yang baik. Hal ini untuk menghindari persoalan-persoalan yang
mungkin timbul akibat kurang baiknya dalam hal manajemen
keuangan.
Sumber permodalan yang dihimpun kelompok tani dapat berasal
dari sebagian keuntungan yang diperoleh petani pada musim panen
sebelumnya. Sisa tersebut disimpan di kelompok tani sebagai
tabungan pribadi masing- masing anggota kelompok tani.
Selanjutnya pengurus kelompok tani menyimpan uang tersebut
secara kolektif atas nama kelompok tani di bank. Sumber modal lain
dapat berasal dari arisan kelompok tani yang umumnya diadakan
oleh kelompok tani secara rutin pada saat pertemuan. Bagi petani
yang memperoleh arisan, uang tersebut dapat langsung disimpan
pada kelompok tani. Dengan demikian pemupukan modal usahatani
diharapkan dapat dihimpun di tingkat kelompok tani. Menurut
Basyid (2006), dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak hanya
diperlukan pendekatan teknis tetapi juga pendekatan sosial budaya
(socio-cultural) yang dapat merangsang perubahan sikap, perilaku
dan pola kerja. Salah satu pola kegiatan pemberdayaan yang telah
dilakukan Departemen Pertanian adalah melalui fasilitasi Penguatan
Modal Usaha Kelompok (PMUK). Kegiatan ini bertujuan untuk:
1. Memperkuat modal pelaku usaha dalam mengembangkan
usaha agribisnis dan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku
usaha pertanian;
3. Mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri di kawasan
pengembangan;
4. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok; serta
5. Mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro di
pedesaan.
Dengan melihat potensi local pada sektor pertanian, perkebunan,
dan peternakan di Kabupaten Wonogiri, terdapat peluang yang besar
dalam meningkatkan semua hasil menjadi sesuatu yang memiliki
nilai tambah melalui industri padat karya maupun industri kreatif.
Selain itu, hal ini juga memberi peluang bagi masyarakat di
Kabupaten Wonogiri untuk memperoleh pekerjaan.
 Peningkatan
Added Value

Halaman IV . 16
Industri padat karya adalah bentuk aktivitas ekonomi yang
menggunakan sumber daya manusia secara massal dan lebih banyak
daripada menggunakan mesin. Beberapa pekerjaan atau usaha yang
merupakan industri padat karya antara lain adalah pengerjaan
proyek konstruksi, pabrik-pabrik produksi, dan juga industri-industri
lainnya yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan
hanya berinvestasi dalam bentuk modal saja. Sedangkan industri
kreatif bisa disebut juga dengan sebuah aktifitas ekonomi yang yang
terkait dengan menciptakan atau penggunaan pengetahuan
informasi. Keduanya jenis industri ini bisa dikolaborasikan untuk
memberikan nilai tambah pada setiap komuditas. Di Indonesia
Industri Kreatif biasa disebut juga dengan Industri budaya atau
ekonomi kreatif. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan serta
keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat
lapangan pekerjaan baru dan juga bisa menciptakan kesejahtraan di
daerah. Industri kreatif merupakan hasil dari kreatifitas dan daya
cipta setiap individu.
Peningkatan produktivitas dengan memberikan nilai tambah di
Kabupaten Wonogiri apabila dilihat dari lapangan usaha sangat ber
variasi. Antara lain industri makanan dan minuman yang bisa
dikembangkan dari tanaman pangan (ubi kayu), tanaman
holtikultural (cengkeh dan kakao), tanaman keras (jambu mete),
peternakan ruminansia (kambing dan kerbau), industri tekstil dari
tanaman keras (jambu mete), dan industri kulit dari peternakan
ruminansia (kambing dan sapi potong).
Dalam meningkatkan nilai tambah, bahan baku yang ada bisa diolah
menjadi produk-produk turunan yang mempunyai nilai tambah.
Masing-masing komuditas unggulan di Wonogiri dengan manfaat
(produk turunan) adalah sebagai berikut:

Halaman IV . 17
1. Komoditi Jambu Mete
Dalam perekonomian harga jual jambu mete cukup stabil dan
memiliki prospek pasar di dalam maupun di luar negeri. Nilai tambah
pengelolaan ekonomi jambu mete yaitu bisa dijadikan makanan
(pelengkap coklat), ekstrak minyak (dari cangkang buah) yaitu
minyak untuk mengawetkan kayu, kulit biji untuk pakan ternak,
syrup dari buah, dapat difermentasi untuk mendapatkan minuman
beralkohol (kadar alcohol tinggi), untuk obat-obatan tradisional
(daun yang sudah tua), getah/gom digunakan untuk perekat buku
dan kusen. Added value jambu mete secara ringkas dapat dilihat
pada diagram berikut:
Pohon Industri Komoditi Jambu Mete
2. Komoditi Ubi Kayu
Ubi Kayu atau yang biasa disebut juga singkong adalah tanaman
dengan kontribusi 70.77% dari Kabupaten Wonogiri terhadap
kawasan pengembangan SUBOSUKOWONOSRATEN. Melihat
persentase yang besar ini, besar pula peluang pengembangan ubi
kayu di Wonogiri untuk menjadi lebih bernilai.
Setidaknya teradapat lebih dari 15 varian yang dapat dihasilkan dari
ubi kayu, mulai dari tepung hingga bioethanol dan plastic ramah
lingkungan yang saat ini sangat digalakkan dalam rangka
menghindari perubahan iklim global. Lebih detail varian yang
dihasilkan dari ubi kayu dapat dilihat dalam tabel dan diagram
berikut :

Halaman IV . 18
PRODUK TURUNAN
a. Tepung Tapioka/Cassava Flour:
 Sorbitol;
 Modified cassava flour;
 Sorbitol Powder;
 Maltitol;
 Glucose/Maltose syrup;
 Maltodextrine & dried glucose syrup;
 Dextrose monohydrate;
b. Bahan dasar pasta gigi (odol) merek apapun
c. Bahan dasar tablet dan kapsul;
d. MSG (bumbu masak);
e. Aneka soft drink, energy drink, syrup, buah kaleng,
dll sebagai pemanis (glucose);
f. Saos tomat, sambal botol (instant), ikan kaleng, dll
sebagai pengental ;
g. Permen (glucose);
h. Ice cream (sebagai pengental dan pemanis)
i. Aneka wafer, sebagai criphy agent (yang membuat
kriuk-kriuk);
j. Kertas, sebagai perekat dan pemersatu bubur kertas
(pulp), campuran singkong membuat tinta merekat
dengan sempurna pada kertas;
k. Aneka lem (perekat);
l. Perekat warna pada tekstil;
m. Alcohol (medical);
n. Bio ethanol (bahan bakar masa depan yang sangat
ramah ligkungan);
o. Makanan ternak;
p. Aneka makanan ringan;
q. Obat tradisional;
r. Bahan vitamin C, dll
Value Chain Komoditi Ubi Kayu (Singkong)
Pohon Industri Komoditi Ubi Kayu (Singkong)

Halaman IV . 19
3. Komoditi Cengkeh
Kontribusi hasil cengkeh Wonogiri terhadap wilayah
SUBOSUKOWONOSRATEN adalah 52.54%, artinya setengah dari
pasokan cengkeh SUBOSUKOWONOSRATEN berasal dari Kabupaten
Wonogiri. Peluang ini bisa ditinggkatkan lagi dengan budidaya lebih
lanjut dan peningkatan nilai tambah cengkeh menjadi produk olahan
yang lebih bervariasi. Adapun produk olahan yang bisa
dikembangkan dari cengkeh adalah minyak cengkeh, bahan
kosmetik, pupuk, barang kerajinan, tepung cengkeh menjadi bumbu
rokok, bumbu masakan dan minuman, sediaan farmasi, aroma
terapi, bahan bakar, dll, yang secara sederhana dapat dilihat pada
pohon industri cengkeh berikut.
Pohon Industri Komoditi Cengkeh
4. Komoditi Sapi Potong
Sama halnya dengan kambing, nilai jual sapi dinilai lebih tinggi. Ini
berarti akan semakin tinggi juga nilai ekonomi sapi apabila
ditingkatkan produknya. Produk nilai tambah sapi dapat dilhat pada
diagram berikut:
Pohon Industri Komoditi Sapi Potong

Halaman IV . 20
5. Kakao
Indonesia merupakan negara penghasil kakao terbesar ke-3 di dunia
setelah Pantai Gading dan Ghana di lihat dari segi produktivitas.
Kakao merupakan salah satu komuditas andalan perkebunan yang
peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya
sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa
negara. Dalam rangka percepatan pertumbuhan di Wonogiri dengan
menangkap peluang dari Indonesia sebagai Negara penghasil kakao
ke 3 di Dunia maka perlu dikembangkan konsep-konsep yang
mendukung peningatan produktivitas kakao. Added value dari kakao
selain coklat ada bermacam-macam yang secara sederhana
digambarkan dalam diagram pohon industri kakao berikut:
Pohon Industri Komoditi Kakao

Halaman IV . 21
6. Komoditi Jagung
Jagung merupakan salah satu bahan pangan sebagai pendukung
ketahanan pangan nasional selain padi dan gandum. Pada umumnya
tanaman jagung tumbuh di daerah kering/tegalan dan tidak
membutuhkan air yang relatif banyak. Kondisi seperti sangat cocok
dengan geografis wilayah Kabupaten Wonogiri, dimana sebagian
besar lahan yang ada di Kabupaten Wonogiri merupakan pertanian
lahan kering. Kontribusi komoditas jagung di Kabupaten Wonogiri
terhadap wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN sebesar 45,33% dan
tanaman jagung dapat dikembangkan diseluruh kecamatan. Secara
umum seluruh bagian dari tanaman jagung dapat dimanfaatkan baik
daun, batang maupun biji/buahnya untuk keperluan industri, pakan
ternak, bahan makanan, dan pupuk kompos. Adapun value added
dari komoditas tanaman jagung ditunjukkan pada diagaram pohon
industri jagung sebagai berikut:
7. Komoditi Kambing
Kambing adalah binatang dengan tingkat ekonomi yang baik. Apabila
di lihat dari pemanfaatnya nilai ekonomis kambing akan semakin
bertambah apabila ditingkatkan kualitas produknya. Sama halnya
dengan komuditas lainnya, peningkatan nilai tambah kambing
mmbutuhkan sentuhan teknologi. Nilai tambah kambing dapat
berupa produk-produk turunan kambing yaitu makanan, susu,
produk fashion, suplemen, bahan baku pangan, dan beberapa
produk turunan lainnya yang dapat dilihat pada diagram berikut:
Pohon Industri Komoditi Jagung

Halaman IV . 22
Pohon Industri Komoditi Kambing
8. Komoditi Padi
Padi merupakan salah satu tanaman pangan sebagai pendukung
ketahanan pangan nasional di Indonesia. Pada umumnya tanaman
ini tumbuh di daerah tropis dan membutuhkan air dalam jumlah
yang relatif banyak dan dapat tumbuh di semua daerah di Indonesia.
Di Kabupaten Wonogiri komoditas padi memiliki kontribusi 17,32%
di wilayah SUBOSUKOWONOSRATEN. Seluruh tanaman padi dapat
dimanfaatkan baik tanaman/jeraminya yang dapat digunakan dalam
industri bahan bangunan, industri kertas dan sebagai makanan
ternak. Sedangkan buah/gabah dan produk turunannya dapat
digunakan dalam industri dan bahan makanan. Adapun added value
dari komoditas padi dapat ditunjukkan dalam diagram berikut ini:
:
Pohon Industri Komuditi Padi
Komoditi

Halaman IV . 23
Peternakan, pertanian dan industri merupakan suatu mata rantai
produksi yang saling terkait. Peternakan merupakan pabrik kompos
dari usaha pertanian sedangkan usaha pertanian bisa menjadi bahan
pakan bagi usaha peternakan, serta hasil yang didapat dari usaha
pertanian dan peternakan bisa menjadi bahan baku untuk industri,
selain itu industri juga menyediakan sarana dan prasarana
penunjang bagi usaha pertanian dan peternakan serta menyediakan
jasa sektor pertanian. Menurut Anugrah (2014) pemberdayaan
hubungan dan fungsi masing-masing kegiatan dapat menciptakan
sinergi sehingga mampu menghasilkan 4F (Food, Feed, Fuel dan
Fertilizer). Food dalam arti hasil pertanian dan peternakan yang
dipergunakan sebagai bahan pangan bagi manusia seperti beras,
jagung, ubi kayu, daging, telur, susu, jamur, sayuran, dan lain
sebagainya yang bisa dikonsumsi langsung ataupun dipergunakan
sebagai bahan baku industri pangan. Feed merupakan pakan ternak
baik ternak ruminansia maupun ternak unggas. Hasil budidaya
pertanian dan perkebunan akan menghasilkan produk utama dan
produk sampingan. Produk utama biasanya merupakan sumber
makanan (food) sedangkan produk sampingan apabila dilakukan
pemrosesan lanjutan masih memiliki kegunaan dan nilai ekonomis
yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pakan ternak.
Fuel merupakan energi yang dihasilkan dari fermentasi kotoran
ternak dalam kapasitas dan besaran tertentu sehingga dapat
dimanfaatkan sebagai sumber energi bahan bakar bagi kebutuhan
masyarakat. Fertilizer merupakan sisa hasil pertanian dan
peternakan yang melalui proses decomposer akan menghasilkan
pupuk organik dengan berbagai kandungan unsur hara yang ramah
lingkungan. Pelaksanaan pola terintegrasi antara tanaman dan
ternak mampu menciptakan peluang tumbuhnya kegiatan usaha
kelompok pengolahan makanan (IKM), lapangan pekerjaan,
tercukupinya pemenuhan pangan, pakan serta pupuk dan pestisida
organik serta biogas baik pada tataran kelompok ataupun untuk
tujuan komersial yang perlu didukung oleh seluruh elemen
stakeholder, baik pemerintah sebagai pemegang kebijakan, swasta
serta masyarakat.
Dalam membangun competitiveness suatu wilayah, terdapat
beberapa faktor penting yang harus diperhatikan yaitu besaran,
lokasi, proses, teknologi, modal serta support system. Besaran kapa-
F I Konsep
Keterkaitan
Antar Sektor
 Menciptakan
keterkaitan antar
sektor Pertanian
dan peternakan &
mengoptimalkan
rantai nilai
masing-masing
komoditi
KONSEP KETERKATIAN ANTAR SEKTOR

Halaman IV . 24
sitas produksi dan lokasi yang berdekatan mampu menciptakan
suatu kapasitas produksi dalam skala ekonomi tertentu. Dalam
usaha peternakan misalnya apabila usaha peternakan dilakukan
secara individual maka besarannya tidak akan mampu
meningkatkan nilai ekonomi dari suatu komoditas. Oleh sebab itu
diperlukan pembentukan kelompok untuk menyatukan modal
individu tersebut sehingga akan menghasilkan besaran yang mampu
mencapai tingkatan dalam skala ekonomi dari suatu komoditas.
Manfaat lain yang dapat diambil dari penggabungan usaha adalah
terciptanya produk lain berupa biogas dan pupuk organik. Proses
dalam meningkatkan produksi memerlukan suatu teknologi.
Teknologi dapat berpengaruh terhadap sistem aktivitas baik itu
pertanian, peternakan maupun industri. Teknologi tepat guna dalam
pengelolaan aktivitas diharapkan bisa menciptakan sinergi antar
sektor dengan potensi yang ada, kapasitas SDM yang menunjang
aktivitas, serta dukungan dari keseluruhan support system yang
mendukung dalam peningkatan competitiveness.
Peningkatan nilai tambah (added value) dari suatu komoditas
pertanian menjadi suatu tuntutan untuk menghadapi persaingan
global sehingga kemudian muncul konsep agroindustri. Menurut
Dominguez dan Adriono (1994) agroindustri merupakan kegiatan
yang saling berhubungan antara produksi pengolahan,
pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi
produk pertanian. Sedangkan Soekartawi (2001) berpendapat
bahwa agroindustri merupakan bagian dari lima subsistem agribisnis
yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha
tani, pengolahan hasil, pemasaran serta sarana dan pembinaan.
Dengan demikian agroindustri mencakup (1) Industri Pengolahan
Hasil Pertanian (IPHP) seperti IPHP tanaman pangan, perkebunan,
perikanan kehutanan dan peternakan, (2) Industri Peralatan dan
Mesin Pertanian (IPMP) yang menyediakan alat dan mesin
pengolahan lahan dan pengolahan komoditas, serta (3) Industri Jasa
Sektor Pertanian (IJSP) yang melingkupi kegiatan pengangkutan,
pengemasan dan penyimpanan bahan baku. Pengembangan
agroindustri pada hakekatnya merupakan upaya mendayagunakan
sumber daya alam dan sumber daya pembangunan lainnya agar
lebih produktif, mampu mendatangkan nilai tambah, memperbesar
perolehan devisa dan menyerap banyak tenaga kerja dengan
memanfaatkan keunggulan koparatif dan kompetitif yang
dimilikinya.

Halaman IV . 25
Artinya pengembangan subsektor ini diarahkan menciptakan
keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri,
sehingga mampu menopang pembangunan ekonomi nasional
(Soekartawi, 2001).
Kabupaten Wonogiri apabila dilihat dari konsep keterkaitan antar
sektor mempunyai peluang dalam meningkatkan sinergis yang
mampu menciptakan aktivitas pembangunan yang berbasis pada
kegiatan. Peningkatan nilai tambah terhadap potensi pertanian
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dapat
dilakukan dengan penerapan teknologi. Penerapan teknologi perlu
mendapatkan dukungan dari sumber daya manusia sebagai aktor
penting. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
dilakukan dengan mendirikan sarana prasarana pendidikan baik
formal maupun informal. Pendidikan yang bersifat peningkatan
ketrampilan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi
dari SDM itu sendiri. Selain itu peran stakeholder dalam
mendukung tercapainya sinergitas juga menjadi faktor penentu
keberhasilan pembangunan. Potensi yang ada di Kabupaten
Wonogiri dari hasil analisis agregat dan intra wilayah menunjukkan
bahwa untuk pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan
potensi unggulan. Peningkatan sektor tersebut dapat dilakukan
dengan membangun keterkaitan antar aktivitas. Industri
pengolahan di Kabupaten Wonogiri masih belum banyak digarap,
upaya untuk membuka peluang industri pengolahan tersebut
hendaknya bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu
meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, perkebunan
dan juga peternakan. Namun peluang industri pengolahan juga
harus didukung dengan kesiapan dari sumberdaya manusia. Hal
tersebut menjadi titik penting upaya pemerintah untuk
menjadikan pendidikan ketrampilan sebagai salah satu unsur
penopang penting dalam pengembangan industri.

Halaman IV . 26
CRESCENT DIAMOND CONCEPT
Konsep Pembangunan Terintegrasi Antara Sektor: Pertanian, Perkebunan,
Peternakan dan Pariwisata

Halaman IV . 27
Dalam melakukan scenario planning untuk Kabupaten Wonogiri
dilakukan dalam tahapan:
1. Menentukan Focal Concern (FC) yang merupakan cita-cita/
impian yang akan diwujudkan terhadap Wonogiri dalam kurun
waktu rencana 10 tahun (pada tahun 2027)
2. Mengidentifikasi faktor pendorong (driving forces/DF) berdasar
pada baseline atau trend yang ditemukan dari hasil analisa
terhadap Kabupaten Wonogiri
3. Pengelompokan DF dalam (Politik, Ekonomi, Sosial)
4. Memilih DF Paling Berpengaruh terhadap pencapaian target FC
5. Menentukan ciri kunci setiap scenario, menetapkan rekomendasi
skenario.
Dengan memperhatikan trend yang ada, serta dinamisiasi
penetapan focal concern periode terakhir, ditetapkan FC Kabupaten
Wonogiri adalah: “Mewujudkan Wonogiri yang Handal, Bersahabat
dan Dirindukan pada Tahun 2029”
PENETAPAN SKENARIO PENGEMBANGAN
WILAYAH
F I S K E N A R I O
Pengembangan
Wilayah
1. FOCAL CONCERN
Tabel Penentuan Driving Force2. IDENTIFIKASI
DRIVING
FORCE

Halaman IV . 28
Berdasarkan hasil analisis sebelumnya maka dapat diketahui bahwa
faktor Daya Saing dan Peran Stakeholder merupakan permasalahan
utama dalam pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Variabel dalam
daya saing lebih dekat kepada driving force yang terdapat dalam
kelompok ekonomi sedangkan variabel dalam peran stakeholder
lebih dekat kepada kelompok sosial kemasyarakatan. Sehingga
driving force yang terpilih dalam meyusun skenario adalah kelompok
ekonomi dan kelompok sosial kemasyarakatan.
Penyusunan ciri kunci setiap scenario disusun berdasarkan hasil
analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Ciri kunci ini merupakan
kekuatan pendorong skenariao menuju focal concern, yang
diperoleh dengan mengkomparasi driving force terhadap kondisi
faktual (base line) hasil temuan anlisis yang terjadi di Wonogiri
GAMBAR KUADRAN RENCANA SKENARIO
3. PEMILIHAN
DRIVING FORCE
PALING
BERPENGARUH
4. MESNYUSUN
MATRIK
SKENARIO
PERENCANAAN
1. MENENTUKAN
CIRI KUNCI
SKENARIO

Halaman IV . 29
No. Driving Force Ciri-ciri Kunci
1. Sumbu Vertikal (+)
SOSIAL
KEMASYARAKATAN
BAIK DAN KONDUSIF
1. IPM meningkat
 Ketersedian sarana pendidikan sekolah vokasi
memadai
 Ketersediaan sarana Pelatihan memadai
2. Keberagaman karakteristik sosial masyarakat
mendukung
 Persebaran penduduk merata di wilayah utara dan
selatan
 Angka kemiskinan menurun
 Tingkat pengangguran berkurang
 Jiwa kewirausahaan meningkat
 Keberadaan masyarakat migran (Boro) berkurang
3. Dukungan pemerintah terhadap kelembagaan sosial
masyarakat tinggi
 Kerjasama antar Stakeholder baik
 Kapasitas stakeholder (SDM) meningkat
2. Sumbu Vertikal (-)
SOSIAL
KEMASYARAKATAN
BAIK DAN KURANG
KONDUSIF
1. IPM stagnan
kurang
 Ketersediaan sarana Pelatihan kurang
2. Keberagaman karakteristik sosial masyarakat cukup
mendukung
 Persebaran penduduk kurang merata diwilayah
utara dan selatan
 Angka kemiskinan fluktuatif
 Tingkat pengangguran fluktuatif
 Jiwa kewirausahaan menurun
 Keberadaan masyarakat migran (Boro) meningkat
masyarakat rendah
 Kerjasama antar stakeholder kurang baik
 Kapasitas stakeholder (SDM) stagnan
3. Sumbu Horizontal (+)
SISTIM EKONOMI
BERJALAN BAIK
1. Pertumbuhan perekonomian meningkat
 Pertumbuhan PDRB meningkat
 Dominasi kontribusi sektor pertanian dalam PDRB
meningkat
 Kontribusi industri pengolahan meningkat
 Perkembangan ekonomi swasta meningkat
 UMR meningkat
2. Potensi pertanian, perkebunan dan peternakan
meningkat
 Ketersedian lahan pertanian dapat dipertahankan
 Value added komoditas unggulan dan andalan
meningkat
3. Potensi sektor pariwisata berkembang
A. CIRI –CIRI KUNCI PADA MASING-MASING KUTUB
A.

Halaman IV . 30
4. Integrasi antar sektor ekonomi meningkat
 Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi
meningkat
 Penggunaan teknologi meningkat
4. Sumbu Horizontal (-)
SISTIM EKONOMI
BERJALAN TIDAK
BAIK
1. Pertumbuhan perekonomian stagnan
 Pertumbuhan PDRB stagnan
stagnan
 Kontribusi industri pengolahan stagnan
 Perkembangan ekonomi swasta stagnan
 UMR kurang meningkat
2. Potensi pertanian, perkebunan dan peternakan stagnan
 Ketersedian lahan pertanian berkurang
stagnan
3. Potensi Sektor pariwisata stagnan
4. Integrasi antar sektor ekonomi stagnan
 Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi stagnan
 Penggunaan Teknologi stagnan
KU
AD.
Driving Force Ciri-ciri Kunci
I (Hasil Interaksi dari
SV.(+) dengan SH.(+) :
SKENARIO OPTIMIS
A. [Kondisi sosial yang kondusif di dukung peran
stakeholder yang maksimal]
1. IPM meningkat
memadai
 Ketersediaan sarana pelatihan memadai
2. Keberagaman karakteristik sosial masyarakat
mendukung
 Persebaran penduduk merata di wilayah utara dan
selatan
 Angka kemiskinan menurun
 Tingkat pengangguran berkurang
 Jiwa kewirausahaan meningkat
 Keberadaan masyarakat migran (Boro) berkurang
masyarakat tinggi
 Kerjasama antar stakeholder baik
 Kapasitas stakeholder (SDM) meningkat
B. [Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terus
meningkat, ditopang oleh struktur ekonomi yang
berpotensi besar]
B. CIRI –CIRI KUNCI SKENARIO PERENCANAAN
B.

Halaman IV . 31
KU
AD.
meningkat
 UMR meningkat
meningkat
meningkat
3. Potensi Sektor pariwisata berkembang
meningkat
“Kondisi sosial dan peran stakeholder yang kondusif, saling
bersinergi dalam medorong Perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi yang berpotensi besar”
II (Hasil Interaksi dari
SH. (+) dengan SV. (-) :
SKENARIO UNGGUL
EKONOMI
A. [Kondisi sosial yang kurang kondusif dan tidak didukung
peran stakeholder yang memadai]
1. IPM stagnan
kurang
 Ketersediaan sarana pelatihan kurang
mendukung
utara dan selatan
masyarakat rendah
B. [Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terus
meningkat, ditopang oleh struktur ekonomi yang
berpotensi besar]
meningkat
 UMR meningkat

Halaman IV . 32
KU
AD.
meningkat
meningkat
3. Potensi sektor pariwisata berkembang
meningkat
“Kondisi sosial dan peran stakeholder yang kurang kondusif,
dalam medorong perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi yang berpotensi besar”
III (Hasil Interaksi dari SV.
(+) dengan SH. (-) :
SKENARIO UNGGUL
SOSIAL
A. [Kondisi sosial yang kondusif di dukung peran
stakeholder yang maksimal]
1. IPM stagnan
kurang
mendukung
 Persebaran penduduk kurang merata di wilayah
utara dan selatan
masyarakat rendah
B. [Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang
cenderung statis, tidak ditopang oleh struktur ekonomi
yang baik dan potensial]
stagnan
stagnan
3. Potensi Sektor pariwisata stagnan

Halaman IV . 33
KU
AD.
 Penggunaan teknologi stagnan
“Kondisi sosial dan peran stakeholder yang kondusif, saling
bersinergi dalam medorong perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi yang kurang berpotensi”
IV Hasil Interaksi dari
SH.(-) dengan SV.(-)
SKENARIO PESIMIS
A. [Kondisi sosial yang kurang kondusif dan tidak didukung
peran stakeholder yang memadai]
1. IPM stagnan
kurang
mendukung
utara dan selatan
masyarakat rendah
B. [Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang
cenderung statis, tidak ditopang oleh struktur ekonomi
yang baik dan potensial]
stagnan
stagnan
3. Potensi sektor pariwisata stagnan
 Penggunaan teknologi stagnan
“Kondisi sosial dan peran stakeholder yang tidak kondusif
dalam medorong perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi yang kurang berpotensi”

Halaman IV . 34
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa kondisi Driving Force kelompok ekonomi di
Kabupaten Wonogiri memiliki kecenderungan pertumbuhan cukup
baik berciri positif. Sedangkan kondisi Driving Force kelompok Sosial
Kemasyarakaktan memiliki kecendrungan statis lebih mengarah ke
negatif.
Sehingga skenario yang paling mungkin terjadi di Kabupaten
Wonogiri pada kuadran x positif (Ekonomi) dan y negatif (Sosial
Kemasyarakatan). Sehingga scenario terpilih yang paling
memungkinkan adalah Skenario ke 2: unggul ekonomi.
6. PENYUSUNAN
NARASI
SKENARIO
SKENARIO 2: UNGGUL EKONOMI
“Pemerintah harus segera memberikan perhatian terhadap upaya penguatan internal,
dengan menciptakan kondisi sosial dan stakeholder yang kondusif dan saling bersinergi,
serta mendorong peningkatan kualitas masyarakat dan daya saing sumber daya
ekonomi lokal, untuk mewujudkan sistim ekonomi dan kelembagaan yang kokoh dan
berdaya saing, sebagai pilar pembangunan untuk mewujudkan Wonogiri yang handal,
bersahabat dan dirindukan”
Secara rinci terdapat beberapa poin penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penguatan internal yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kapasitas
sumberdaya internal baik pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Kondisi sosial dan stakeholder yang kondusif adalah situasi dimana masyarkat
memiliki kehidupan sosial yang memadai sehingga mampu berinteraksi dan saling
bekerja sama dengan menjalankan peran masing-masing secara optimal dalam
pembangunan.
3. Sistim ekonomi dan kelembagaan yang kokoh dan berdaya saing yang dimaksud
adalah berlangsungnya siklus perekonomian yang baik dan adanya kelembagaan
yang mandiri dan mampu menjalankan peran masing-masing secara optimal.
4. Wonogiri yang handal adalah Wonogiri yang memiliki perekonomian yang kuat,
pemerintahan yang solid, tanggap terhadap kondisi sekitar, serta berdaya saing lebih
terhadap kabupaten disekitarnya.
5. Wonogiri bersahabat adalah Wonogiri yang memberikan kenyaman bagi dunia
usaha, memberikan akses yang luas untuk investasi dan kerja sama dengan semua
pihak.
6. Wonogiri yang dirindukan adalah perwujudan Wonogiri yang diharapkan,
memenuhi harapan masyarakat Wonogiri secara komprehensif dan memiliki daya
tarik yang kuat terhadap investor khususnya bagi masyarakat migran untuk
bersinergi membangun Wonogiri.

Halaman V . 1
7
PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Halaman V . 1
PENETAPAN SASARAN PEMBANGUNAN
Berdasarkan analisis dan konsep pengembangan, maka dapat
dirumuskan beberapa sasaran yang harus dicapai pada tahun 2029
yakni:
1. Meningkatnya daya saing komoditi unggulan dan andalan di
wilayah Kabupaten Wonogiri.
2. Meningkatnya peran stakeholder dalam percepatan
pembangunan di Kabupaten Wonogiri.
3. Terintegrasinya pembangunan antar sektor
pertanian/perkebunan, peternakan, industri dan pariwisata di
Kabupaten Wonogiri.
A I SASARAN
PEMBANGUNAN
B I PERUMUSAN
STRATEGI
Penetapan Sasaran PembangunanPerumusan Strategi Pembangunan
P . P . W
R E G I O N A L
P L A N N E R
R E N C A N A P R O G R A M
P E M B A N G U N A N
Hasil dari identifikasi variabel pendorong dan penghambat dalam
pencapaian tujuan percepatan pembangunan di Kabupaten
Wonogiri menunjukkan bahwa terdapat sembilan variabel
pendorong dan sembilan variabel penghambat. Variabel pendorong
dalam percepatan pembangunan di kabupaten Wonogiri antara lain
sebagai berikut.
a. Lahan pertanian luas
b. Keberadaan waduk gajahmungkur
c. Potensi peternakan tinggi
d. Potensi perkebunan tinggi
e. Potensi pertanian tinggi
f. Jumlah penduduk besar
g. Potensi kaum boro
h. Kewirausahaan tinggi
i. Tingkat pengangguran rendah

Halaman V . 2
Adapun yang menjadi variabel penghambat dalam pencapaian
tujuan percepatan pembangunan di Kabupaten Wonogiri adalah
sebagai berikut.
a. Institusi pendukung pengembangan lokal rendah
b. Sistem pengairan kurang merata
c. Aksesibilitas buruk
d. Persebaran penduduk tidak merata
e. Jumlah Industri pengolahan kurang
f. Kurangnya promosi
g. Laju Pertumbuhan Ekonomi rendah
h. PDRB per kapita menurun
i. IPM rendah
Berdasarkan hasil identifikasi dan penentuan variabel pendorong
dan penghambat dalam pencapaian tujuan percepatan
pembangunan di Kabupaten Wonogiri, selanjutnya dilakukan
analisis untuk menghitung besaran kekuatan setiap variabel
pendorong dan penghambat tersebut dengan kriteria penilaian
sebagai berikut.
 ANALISIS
BESARAN
KEKUATAN
PENDORONG &
PENGHAMBAT
PENCAPAIAN
TUJUAN
Tabel Kriteria Penilaian Variabel Pendorong
Definisi Kekuatan Pendorong dalam Pencapaian Tujuan Penilaian
Dampak sangat kuat mendorong tujuan tercapai (81-100%) 5
Dampak kuat mendorong tujuan tercapai (61-80%) 4
Dampak cukup kuat mendorong tujuan tercapai (41-40%) 3
Dampak kurang mendorong tujuan tercapai (21-40%) 2
Dampak sangat kurang mendorong tujuan tercapai (0-20%) 1
Tingkat kemudahan diselesaikan Penilaian
Seluruhnya di bawah kendali (81-100%) 5
Sebagian besar di bawah kendali (61-80%) 4
Sebagian di bawah kendali (41-60%) 3
Sebagian kecil di bawah kendali (21-40%) 2
Di luar kendali (0-20%) 1
Definisi Kekuatan Pendorong dalam Pencapaian Tujuan Penilaian
Dampak sangat kuat mendorong tujuan tercapai (81-100%) 5
Dampak kuat mendorong tujuan tercapai (61-80%) 4
Dampak cukup kuat mendorong tujuan tercapai (41-40%) 3
Dampak kurang mendorong tujuan tercapai (21-40%) 2
Dampak sangat kurang mendorong tujuan tercapai (0-20%) 1
Seluruhnya di bawah kendali (81-100%) 5
Sebagian besar di bawah kendali (61-80%) 4
Sebagian di bawah kendali (41-60%) 3
Sebagian kecil di bawah kendali (21-40%) 2
Di luar kendali (0-20%) 1
Definisi Kekuatan Penghambat dalam Pencapaian Tujuan Penilaian
Dampak sangat kuat menghambat tujuan tercapai (81-100%) 5
Dampak kuat menghambat tujuan tercapai (61-80%) 4
Dampak cukup kuat menghambat tujuan tercapai (41-40%) 3
Dampak kurang menghambat tujuan tercapai (21-40%) 2
Dampak sangat kurang menghambat tujuan tercapai (0-20%) 1
Kekuatan penghambat sangat mudah diselesaikan 5
Kekuatan penghambat mudah diselesaikan 4
Kekuatan penghambat cukup mudah diselesaikan 3
Kekuatan penghambat sukar diselesaikan 2

Halaman V . 3
Dampak sangat kuat menghambat tujuan tercapai (81-100%) 5
Dampak kuat menghambat tujuan tercapai (61-80%) 4
Dampak cukup kuat menghambat tujuan tercapai (41-40%) 3
Dampak kurang menghambat tujuan tercapai (21-40%) 2
Dampak sangat kurang menghambat tujuan tercapai (0-20%) 1
Kekuatan penghambat sangat mudah diselesaikan 5
Kekuatan penghambat mudah diselesaikan 4
Kekuatan penghambat cukup mudah diselesaikan 3
Kekuatan penghambat sukar diselesaikan 2
Kekuatan penghambat sangat sukar diselesaikan 1
Tabel Kriteria Penilaian Variabel Penghambat
Besaran kekuatan variabel pendorong dan penghambat dalam pencapaian tujuan dapat
diketahui pada tabel berikut.
NO VARIABEL PENDORONG (D) DAMPAK
KEKUATAN
TINGKAT
KENDALI
KEKUATAN
RELATIF
ASUMSI KEKUATAN DI LUAR
KENDALI
1 Lahan pertanian luas 5 3 4 Masyarakat
2 Keberadaan waduk gajahmungkur 4 3 3,5 Wisatawan
3 Potensi peternakan tinggi 4 4 4 Pelaku usaha ternak
4 Potensi perkebunan tinggi 5 4 4,5 Pelaku usaha perkebunan
5 Potensi pertanian tinggi 4 4 4 Pelaku usaha pertanian
6 Jumlah penduduk besar 3 3 3 Masyarakat
7 Potensi kaum boro 5 2 3,5 Masyarakat
8 Kewirausahaan tinggi 5 2 3,5 Swasta
9 Tingkat pengangguran rendah 5 3 4 Masyarakat
Tabel Besaran Kekuatan Variabel Pendorong
Adapun besaran kekuatan pada variabel penghambat dapat diketahui pada tabel berikut.
Tabel Besaran Kekuatan Variabel Penghambat
NO VARIABEL PENGHAMBAT (H) DAMPAK
KEKUATAN
TINGKAT
PENYELESAIAN
KEKUATAN
RELATIF
ASUMSI KEKUATAN DI LUAR
KENDALI
1
Institusi pendukung pengembangan
lokal rendah
4 4 4 Masyarakat
2 Sistem pengairan kurang merata 3 4 3,5 Masyarakat
3 Aksesibilitas buruk 5 3 4 Pemerintah pusat
4 Persebaran penduduk tidak merata 3 3 3 Masyarakat
5 Jumlah Industri pengolahan kurang 4 3 3,5 Swasta
6 Kurangnya promosi 3 4 3,5 Swasta
7 Laju Pertumbuhan Ekonomi rendah 4 3 3,5 Swasta
8 PDRB per kapita menurun 4 2 3 Masyarakat dan Swasta
9 IPMrendah 4 3 3,5 Masyarakat

Halaman V . 4
Setelah ditentukan besaran kekuatan pada setiap variabel, selanjutnya dilakukan analisis
cross impact, sehingga diperoleh hasilnya sebagaimana matiks berikut.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
D1 4 3 3 5 4 0 1 3 4 4 4 3 1 0 3 3 0
D2 4 0 1 4 0 0 4 1 2 5 3 2 0 4 2 1 0
D3 3 0 4 5 4 0 4 4 3 0 4 1 3 4 5 4 4
D4 3 1 4 5 1 1 5 5 3 0 4 1 3 4 5 4 4
D5 5 4 5 5 0 0 4 4 3 0 4 1 3 4 5 4 4
D6 4 0 4 1 0 5 5 5 3 0 4 5 3 0 5 4 5
D7 0 0 0 1 0 5 5 5 4 0 2 0 4 0 4 4 4
D8 1 4 4 5 4 5 5 5 4 0 4 3 3 4 4 4 4
D9 3 1 4 5 4 5 5 5 2 0 1 1 4 0 4 4 4
H1 4 2 3 3 3 3 4 4 2 0 4 2 4 4 4 4 4
H2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 3 3 2
H3 4 3 4 4 4 4 2 4 1 4 3 5 5 4 4 4 4
H4 3 2 1 1 1 5 0 3 1 2 3 5 4 4 3 3 2
H5 1 0 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5
H6 0 4 4 4 4 0 0 4 0 4 0 4 4 5 4 4 4
H7 3 2 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5
H8 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5
H9 0 0 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 5 4 5 5
V
A
R
I
A
B
E
L
VARIBEL
Tabel Cross Impact Matrix
Berdasarkan hasil analisis dalam cross impact matrix, langkah
berikutnya adalah pemilihan prioritas variabel baik variabel
pendorong maupun variabel penghambat dalam pencapain tujuan
percepatan pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Langkah
pemilihan prioritas yang dilakukan yaitu dengan mengalikan
kekuatan relatif setiap variabel dengan keterkaitan antar variabel
yang terdapat dalam cross impact matrix. Dengan demikian
diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut.
 PEMILIHAN
PRIORITAS
No Faktor Pendorong (D)
dan Penghambat (H)
Kekuatan
relatif
Keterkaitan Tingkat
Kekuatan
Final
Prioritas
1 Lahan pertanian luas 4 45 180
2
Keberadaan waduk
gajahmungkur
3,5
33 115,5
3
Potensi peternakan
tinggi
4
52 208 4
4
Potensi perkebunan
tinggi
4,5
53 238,5 1
5
Potensi pertanian
tinggi
4
55 220 3
6
Jumlah penduduk
besar
3
53 159
7 Potensi kaum boro 3,5 38 133
8 Kewirausahaan tinggi 3,5 63 220,5 2
Tingkat pengangguran
4

Halaman V . 5
Tabel Pemilihan Prioritas
Berdasarkan tabel pemilihan prioritas tersebut dapat diketahui
bahwa terdapat empat variabel pendorong yang diprioritaskan
untuk diperkuat dan empat variabel penghambat yang
diprioritaskan untuk diminimalisir kekuatan dan pengaruhnya bagi
pencapaian tujuan percepatan pembangunan di Kabupaten
Wonogiri. Faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut
sebagaimana pada tabel berikut.
 PERUMUSAN
STRATEGI
PEMBANGUNAN
Tabel Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat
No Faktor Pendorong (D) dan
Penghambat (H)
Kekuatan
relatif
Keterkait
an
Tingkat
Kekuatan
Final
Prioritas
1 Potensi perkebunan tinggi 4,5 53 238,5 1
3 Potensi pertanian tinggi 4 55 220 3
4 Potensi peternakan tinggi 4 52 208 4
1 Aksesibilitas buruk 4 63 252 1
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi rendah 3,5 70 245 2
3
Institusi pendukung pengembangan
lokal rendah
4 54 216 3
4 Jumlah Industri pengolahan kurang 3,5 61 213,5 4
3
Potensi peternakan
tinggi
4
52 208 4
4
Potensi perkebunan
tinggi
4,5
53 238,5 1
5
Potensi pertanian
tinggi
4
55 220 3
6
Jumlah penduduk
besar
3
53 159
7 Potensi kaum boro 3,5 38 133
9
Tingkat pengangguran
rendah
4
52 208
10
Institusi pendukung
pengembangan lokal
rendah
4
54 216 3
11
Sistem pengairan
kurang merata
3,5
27 94,5
12 Aksesibilitas buruk 4 63 252 1
13
Persebaran penduduk
tidak merata
3
43 129
14
Jumlah Industri
pengolahan kurang
3,5
61 213,5 4
15 Kurangnya promosi 3,5 49 171,5
16
Laju Pertumbuhan
Ekonomi rendah
3,5
70 245 2
17
PDRB per kapita
menurun
3
65 195
18 IPMrendah 3,5 60 210

Halaman V . 6
Dari hasil analisis tersbut dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Wonogiri
Tahun 2016-2027, maka dirumuskan strategi pembangunan untuk 10 tahun mendatang
meliputi:
SASARAN I : Meningkatnya daya saing komoditi unggulan dan andalan di wilayah
Kabupaten Wonogiri. Akan dicapai melalui strategi:
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perekonomian.
Dalam upaya mencapai sasaran peningkatan daya saing komoditi, ketersediaan
sarana prasarana penunjang menjadi sangat penting untuk diprioritaskan. Meski
sebagian sarana telah tersedia di Kabupaten Wonogiri, namun masih terdapat
beberapa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Seperti Pengingkatan
aksesibilitas, sarana penunjang peningkatan nilai tambah, ketersediaan sarana
penyimpanan (gudang), sarana pemasaran, dan sistim distribusi barang.
2. Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi dan penerapan teknologi Informasi sebagai
media penunjang aktifitas ekonomi.
Peningkatan daya saing komoditi harus dicapai dengan suatu skala pergerakan
yang komprehensif dan sesuai dengan tuntutan pasar pada saat ini. Pada kondisi
tersebut kapasitas pelaku ekonomi sangat menentukan tingkat kemampuan daya saing
hasil produksi kabuapten Wonogiri, baik ditingkat petani sebagai produsen maupun
pedagang sebagai distributor, hingga pada wilayah peneliti untuk menghasilkan
produk-produk kreatif dan inovatif pada masa mendatang.
3. Meningkatkan Produktifitas dan Pemasaran komoditi
Peningkatan daya saing komoditi secara prinsip bertujuan untuk memperluas
pasar dan peningkatan demand komoditi lokal yang terdapat di Kabupaten Wonogiri.
Ketersediaan pasar dan daya saing yang kompetitif komoditi harus ditopang
peningkataan produktifitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sementara
peningkatan produktifitas komoditi dapat dilakukan peningkatan inovasi dalam sistim
pertanian, perkebunan, dan peternakan. Penggunaan teknologi tepat guna dalam
sistim produksi, memberikan peluang modal seluas-luasnya khususnya pada pelaku
usaha lapisan bawah (IKM/UMKM). Sementara perluasan pasar dapat selain
penyediaan sarana fisik juga dapat dilakukan dengan berbasis IT, penyediaan aplikasi
pemasaran, pasar on line, serta peningkatan promosi potensi daerah.
SASARAN II : Meningkatnya peran stakeholder dalam percepatan pembangunan di
Kabupaten Wonogiri, dicapai melalui strategi. Akan dicapai melalui
strategi:
1. Peningkatan Kapasitas dan kualitas pelayanan pemerintah menuju good governance
Kapasitas Pemerintah sangat menentukan dalam proses percepatan
pembangunan suatu daerah. Laju pembangunan satu daerah akan berlangsung linear
dengan kapasitas aparatur selaku peyelenggara kebijakan daerah. Implikasi dari
kualitas pemerintah yang baik dan optimal adalah terselenggaranya pelayanan publik
yang optimal (good governance). Dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten

Halaman V . 7
Wonogiri peningkatan kapasitas aparatur selain dilakukan dengan pola-pola biasa juga
perlu dilakuka dengan trobosan baru yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi
komunikasi, dalam meudahkan sistim koordinasi dan keterbukaan informasi
pembangunan bagi masyarakat. Dalam konteks yang lebih spesifik dan jangka waktu
yang panjang kapasitas pemerintah harus secara bersamaan dikembangkan dengan
kapasitas masyarkat, sehingga diharapkan keduanya akan mampu bersinergi baik
dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Wonogiri.
2. Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Penguatan Nilai Sosial
dan Keterikatan Terhadap Kabuapten Wonogiri.
Pemerintah sebagai stakeholder tidak akan mampu menjalankan peran
pembangunan secara maksimal tanpa dukungan dari stakeholder yang lain yaitu,
masyarakat dan swasta. Keterbatas sumber daya dan dan anggaran merupakan
permasalahan umum yang menjadi penghambat pembangunan hampir disemua
daerah. Sehingga dibutuhkan strategi yang dapat mensinergikan seluruh potensi yang
ada untuk secara bersama bergerak mendukung pembangunan Wonogiri. Dengan
stratege dan program yang dirumuskan diharapkan dapat mengoptimalkan
keterlibatan peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan. Beberapa hal yang
mungkin dilakukan seperti pelibatan potensi penduduk migra (masyarakat perantau)
melalui asosiasi dan penghimpunan modal pembangunan, pembentukan komunitas
local champion yang beranggotakan personil trampil yang menjadi pengendali
pembangunan di daerah dalam angka panjang dan lain-lain.
SASARAN III : Terintegrasinya pembangunan antar sektor pertanian/perkebunan,
peternakan, industry dan pariwisata di Kabupaten Wonogiri, dicapai
melalui strategi:
1. Mengembangkan kantong ekonomi yang terintegrasi
Dalam sepuluh tahun kedepan, guna mengoptimalkan hasil industri primer
diharapkan terjadi integrasi antar sektor pertanian dan peternakan baik diwilayah
Utara maupun Selatan Kabuapten Wonogiri. Ditambah dengan potensi pariwisata yang
sedang digiatkan oleh Pemerintah integrasi pembangunan wilayah sangat mungkin
dilakukan. Meski tidak berlangsung mudah, integrasi membutuhkan skema yang
tersitimatis dan komitmen yang kuat agar program yang dijalankan berkelanjutan.
Pada tahap ini selain dibutuhkan objek potensial komoditi keberadaan institusi yang
dapat mengintegrasikan program merupakan hal yang sangat penting. Dengan kondisi
saat ini program yang mungkin dapat diusulkan adalah mengintegrasikan sistim
perkebunan dan pertanian dengan penerapan pola inti plasma, dimana dalam
pengelolaannya dapat mengoptimalkan BUMDesa dan BUMD yang saat ini sedang
digalakkan Pemerintah Pusat dalam upaya kemandirian desa.
Secara lebih detail, jabaran strategi dan program yang direncanakan tersebut diuraikan
dalamm rencana indikasi program pada tabel berikut:

Halaman V . 8
MATRIKS INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN SASARAN 1
NO SASARAN SKENARIO STRATEGI PROGRAM
KETERANGAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
BASELINE
TARGET
PROGRAM
Rencana Jangka
Short Med Long
1 Meningkatnya
daya saing
komoditi
unggulan dan
andalan di
wilayah
Kabupaten
Wonogiri.
Pemerintah harus segera
memberikan perhatian
terhadap upaya penguatan
internal, dengan
menciptakan kondisi sosial
dan stakeholder yang
kondusif dan saling
bersinergi, serta
mendorong peningkatan
kualitas masyarakat dan
daya saing sumber daya
ekonomi lokal, untuk
mewujudkan sistim
ekonomi dan kelembagaan
yang kokoh dan berdaya
saing, sebagai pilar
pembangunan untuk
mewujudkan wonogiri
yang handal, bersahabat
dan dirindukan
1. Peningkatan
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
penunjang
perekonomian
2. Peningkatan
Kapasitas Pelaku
Ekonomi dan
penerapan
teknologi
Informasi sebagai
media penunjang
aktifitas ekonomi
3. Peningkatan
Produktifitas dan
Pemasaran
Komoditi
1) Peningkatan aksesibilitas melalui
peningkatan sistim transportasi
 Jaringan jalan (kec. Eromoko,
Paranggupito, Karangtengah,
Batuwarno, Jatipurno).
 Terminal Agribisnis (kec.
Wonogiri, Jatisrono, Purwantoro,
pracimantoro)
 Index aksesiblitas,
 Ketersediaan
Terminal Agribisbis
 0,026
 0 Unit
 diatas 0,05
 4 Terminal
2) Optimalisasi dan penyediaan unit
pengolahan hasil pertanian
Produk olahan komoditas unggulan
dan andalan di pusat pertumbuhan
Wonogiri, Jatisrono, Purwantoro
Pracimantoro dan Baturetno
 Tersedianya Unit
Pengolahan hasil
produksi yang
memadai
 0 Unit  5 Unit
3) Penyediaan dan revitalisasi sistim
pergudangan
Pergudangan untuk komoditas
unggulan dan andalan di pusat
pertumbuhan Wonogiri, Jatisrono,
Purwantoro Pracimantoro dan
Baturetno
 Tersedianya gudang
dengan sistim resi
gudang
 1 Unit  5Unit
4) Peningkatan dan pengembangan
Sarana Pemasaran dan Sistim Promosi
potensi daerah
Pengembangan pasar rakyat di tiap
kecamatan. Pembangunan system
promosi potensi daerah
 Jumlah pasar rakyat
dan sistim promosi
 25 Unit tanpa
promosi
 25 Unit
5) Pengembangan industri berbasis
potensi lokal
Industri pengolahan komoditas
pertumbuhan Wonogiri, Jatisrono,
Purwantoro Pracimantoro dan
Baturetno
 Terbangunnya
industri berbasis
potensi lokal
 3 unit  8 Unit
6) Peningkatan keterampilan tenaga kerja
melalui pengembangan Balai Latihan
Kerja (BLK)
BLK yang berfokus pada kebutuhan
pasar kerjadi pusat pertumbuhan
utama Wonogiri
 Terbangunnya BLK
yang memadai
7) Fasilitasi tericpatanya produk inovatif
melalui Pembangunan Pusat
Penelitian bekerjasama dengan
Perguruan Tinggi
Balai penelitian yang berfokus pada
peningkatan daya saing komoditas
pertumbuhan utama Wonogiri
 Terbangunnya balai
penelitian
8) Pengembangan Sekolah Vokasi
berbasis potensi lokal dan permintaan
pasar kerja
Sekolah vokasi di masing-masing
pusat pertumbuhan yang berorientasi
kebutuhan pasar kerja
 Terbangunnya
sekolah vokasi
berbasis potensi lokal
9) Penyediaan kampung IT dan
Penyediaan sarana pengembangan
kapasitas berbasis IT (wonogiri smart)
Kampung IT berbasis pengembangan
ekonomi local di setiap pusat
pertumbuhan
 Terbentuknya
Kampung IT
 0 Lokasi  5 Lokasi Pilot
Project
10)Peningkatan dan penyediaan peralatan
Berteknologi tepat guna
Teknologi tepat guna untuk
unggulan dan andalan
 Pembangunan
Posyantek dan
 Wartek
 1 unit
 0 Unit
 25 unit
 294 unit
11)Peningkatan akses permodalan Permodalan terutama bagi usaha
pengembangan komoditas unggulan
dan andalan
 Masyarakat
mengakses modal
  20 %
12)Peningkatan Intensifikasi Pertanian
dengan Teknologi PTT (pengelolaan
tanaman terpadu)
PTT diutamakan bagi pengembangan
produk unggulan dan andalan di 25
kecamatan
 Pendampingan  25 Kecamatan  25 Kecamatan

Halaman V . 9
KETERANGAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
BASELINE
TARGET
PROGRAM
Rencana Jangka
Short Med Long
2 Meningkatnya
peran
stakeholder
dalam percepatan
pembangunan di
Kabupaten
Wonogiri.
internal, dengan melalui
sinergisitas antar
stakeholder, peningkatan
kualitas Masyarakat dan
daya saing sumber
ekonomi lokal untuk
mewujudkan, sistim
yang handal, berdaya saing
sebagai pilar pembangunan
menuju wonogiri yang
dirindukan
1. Peningkatan
Kapasitas dan
kualitas pelayanan
pemerintah
menuju good
governance
2. Peningkatan Peran
Masyarakat dan
Swasta Dalam
Pembangunan
Melalui Penguatan
Nilai Sosial dan
Keterikatan
Terhadap
Kabupaten
Wonogiri
1) Pengembangan kapasitas aparatur
pemerintah
Kompetensi diarahkan pada
pengembangan ekonomi lokal
 Uji kompetensi dan
talent pool pejabat
struktural
 Sertifikasi keahlian
pejabat fungsional
 Belum ada
talent pool
 Seluruh pejabat
fungsional
 Seluruh pejabat
struktural
 Seluruh pejabat
fungsional
2) Pengembangan sistem informasi
manajemen terpadu dan koordinatif
dalam pelayanan publik yang
responsif
Aplikasi mobile update wonogiri,
system penyelenggaraan
pemerintahan, aplikasi pelayanan
publik dan system public satisfaction
 Jumlah Aplikasi  0  4 jenis
3) Optimalisasi pelayanan perijinan satu
pintu melalui Penyederhanaan
prosedur perijinan dan kemudahan
investasi
Seluruh perijinan cukup dilakukan
pada satu lokasi dan menemui satu
petugas terutama terkait usaha
pengembangan ekonomi local
 Efisiensi waktu
pengurusan perijinan
 3 – 15 Hari  Maksimal 5
hari kerja
4) Pengembangan kerjasama dengan
pemerintah daerah lain dalam kegiatan
perdagangan, investasi dan pariwisata
Kerjasama di bidang perdagangan,
investasi dan pariwisata terutama
yang terkait komoditas unggulan dan
andalan
 Jumlah daerah yang
bekerjasama
 9 daerah  17 Daerah
5) Pengembangan kapasitas SDM
pendamping pengembangan lokal
melalui diklat di dalam dan luar negeri
Peningkatan kapasitas SDM
pendamping terutama terkait
 Sertifikasi keahlian
SDM pendamping
 91 pendamping  189
pendamping
6) Peningkatan dan pengembangan
komunitas local champion di setiap
kecamatan
Komunitas local champion terutama
dalam peningkatan daya saing
produk unggulan dan andalan
 Jumlah komunitas
local champion
 -  25 komunitas
7) Peningkatan peran penduduk migran
yang berasal dari Kabupaten Wonogiri
dalam pembangunan daerah melalui
Pembentukan lembaga independen
pengelola investasi bersama
LIPIB bergerak dalam
pengembangan ekonomi local
melalui peningkatan daya saing
komoditas unggulan dan andalan
serta sebagai dukungan modal bagi
pelaksanaan program lainnya.
 Terbentuknya
lembaga,
 identifikasi dan
 jumlah partisipan
 -
 -
 -
 1 unit LIPIB,
 data base
migrant dan
 25% partisipan
8) Peningkatan dan pengembangan peran
kelompok masyarakat
Kelompok masyarakat dalam hal ini
kelompok produksi, kelompok
pengolahan dan kelompok
pemasaran produk berbasis
komoditas unggulan dan andalan
 Jumlah kelompok
masyarakat
 290 Gapoktan
 2.355 Kel. Tani
 13.762 Kel.
usaha
 294 Gapoktan
 2.388 Kel. Tani
 14.450 (5%)

Halaman V . 10
KETERANGAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
BASELINE
TARGET
PROGRAM
Rencana Jangka
Short Med Long
C3 Terintegrasinya
pembangunan
antar sektor
pertanian/
perkebunan,
peternakan,
industri dan
pariwisata di
Kabupaten
Wonogiri.
internal, dengan melalui
sinergisitas antar
stakeholder, peningkatan
kualitas Masyarakat dan
daya saing sumber
ekonomi lokal untuk
mewujudkan, sistim
yang handal, berdaya saing
sebagai pilar pembangunan
menuju wonogiri yang
dirindukan
1. Mengembangkan
kantong
ekonomi yang
terintegrasi
1) Pembangunan sistim perkebunan
komoditi unggulan dan andalan
dengan sistem inti plasma
Langkah awal berfokus pada
komoditas mete dan kakao di lokasi
Kecamatan Ngadirojo dan Jatisrono
Jumlah Komoditas
Perkebunan inti
 -  2 (mete dan
kakao)
2) Pengembangan BUMD dan BUMDes
sebagai produsen skala mikro
komoditi unggulan dan
pengintegrasian sumber ekonomi lokal
Pengembangan terutama pada usaha
terkait komoditas unggulan dan
andalan. Pelaksanaaan dilakukan di
seluruh desa di wilayah Kab.
Wonogiri sedangkan untuk BUMD
regional di pusat pertumbuhan
wonogiri dan BUMD local di pusat
pertumbuhan Jatisrono, Purwantoro,
Baturetno dan Pracimantoro
 Ketersediaan unit
BUMD
 Tersedia Unit usaha
BUMDes,
 1 unit
 294 Unit
 1 unit BUMD
pusat dan 4 unit
BUMD cabang
 294 Unit
3) Pengembangan pariwisata terintegrasi
yang didukung komoditi unggulan dan
andalan
Integrasi sektor pariwisata dan
komoditas unggulan maupun andalan
diharapkan dapat terjadi pada tiga
simpul interaksi antara lain di Kec.
Eromoko, Wuryantoro dan
Nguntoronadi
Jumlah Simpul
Integrasi wisata
berbasis komoditi lokal
 -  3 lokasi

Halaman V . 11
Matriks Tahapan Pelaksanaan Program
No Program Leading Sector
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Peningkatan aksesibilitas
melalui peningkatan
sistem transportasi
Dinas PU Kab.
Wonogiri
Penyusunan
Rencana Jalan
Peningkatan jalan
Kec. Eromoko
Peningkatan jalan
Kec. Jatipurno
Peningkatan jalan
Kec. Batuwarno
Peningkatan jalan
Kec.
Paranggupito
Peningkatan jalan
Kec. Karangtengah
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan
Penyusunan
Rencana Terminal
Agribisnis
Pengembangan
terminal agribisnis
Wonogiri
Pengembangan
terminal
agribisnis
Pracimantoro
Pengembangan
terminal
agribisnis
Purwantoro
Pengembangan
terminal
agribisnis
Jatisrono
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
2 Optimalisasi dan
penyediaan unit
pengolahan hasil
pertanian/perkebunan dan
peternakan
BUMD Pembangunan Unit
Pengolahan di
Wonogiri
Pembangunan
Unit Pengolahan
dan RPH di
Pracimantoro
Pembangunan
Unit Pengolahan
dan RPH di
Purwantoro
Pembangunan
Unit Pengolahan
di Jatisrono
Pembangunan Unit
Pengolahan di
Baturetno
3 Penyediaan dan
revitalisasi sistem
pergudangan
Dinas Koperasi
UMKM Perindag
Kab. Wonogiri
 Optimalisasi
Gudang di Wonogiri
 Pembangunan
Gudang di
Pracimantoro
Pembangunan
Gudang di
Purwantoro dan
Jatisrono
Pembangunan
Gudang di
Baturetno
4 Peningkatan dan
pengembangan Sarana
Pemasaran dan Sistim
Promosi potensi daerah
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Identifikasi
infrastruktur
pendukung di pasar
Penyiapan sistem
promosi daerah
Pengembangan
sistem promosi
di pasar rakyat
wilayah utara
Pengembangan
sistem promosi
di pasar rakyat
wilayah selatan
Monev
5 Pengembangan industri
Dinas Koperasi
UMKM Perindag
Kab. Wonogiri
Identifikasi
peluang
pengembangan
industri berbasis
potensi unggulan
dan andalan
 Pembangungan
Industri
pengolahan Ubi
kayu dan hasil
ternak di pusat
pertumbuhan
Pracimantoro
Pembangunan
industri
pengolahan
kakao di pusat
pertumbuhan
Ngadirojo
Pembangunan
Industri
pengolahan mete
di pusat
pertumbuhan
Jatisrono
 Industri
pengolahan
hasil ternak di
pusat
pertumbuhan
Purwantoro
6 Peningkatan keterampilan
tenaga kerja melalui
pengembangan Balai
Latihan Kerja (BLK)
Dinas Tenaga
Kerja
Identifikasi potensi
kebutuhan pasar
Penyiapan kurikulum
dan pengembangan
infrastruktur
pendukung dan
operasional
Peningkatan
kapasitas
instruktur dan
operasional
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
7 Fasilitasi terciptanya
produk inovatif melalui
Pembangunan Pusat
Penelitian bekerjasama
dengan Perguruan Tinggi
Bappeda Litbang Pembangunan balai
penelitian
Penjalinan
kerjasama
dengan
universitas
Monev Pengembangan
Balai Penelitian
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
8 Pengembangan Sekolah
Vokasi berbasis potensi
lokal dan permintaan
pasar kerja
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Identifikasi
kebutuhan pasar
kerja dan kerjasama
pihak ketiga
Pembangunan
sekolah vokasi
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
Pengembangan
Sekolah Vokasi
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
9 Penyediaan kampung IT
dan Penyediaan sarana
pengembangan kapasitas
berbasis IT (wonogiri
smart)
Perusahaan
Bidang IT
Penyusunan
format dan
penyiapan
masyarakat
Pengembangan
pilot project
kampung IT di
Wonogiri,
Pracimantoro
Pengembangan
pilot project
kampung IT di
Jatisrono,
baturetno dan
Purwantoro

Halaman V . 12
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Peningkatan dan
penyediaan peralatan
Berteknologi tepat guna
Perusahaan
Rekayasa
Teknologi
Kajian SIDA dan
penyiapan teknologi
Pembangunan
posyantek di
wilayah
kecamatan
bagian Utara
Pembangunan
posyantek di
wilayah
kecamatan
bagian Selatan
Pembangunan
Wartek di tingkat
desa
Pembangunan
Wartek di tingkat
desa
Pembangunan
Wartek di tingkat
desa
Pembangunan
Wartek di tingkat
desa
Pembangunan
Wartek di tingkat
desa
Pembangunan
Wartek di tingkat
desa
11 Peningkatan akses
permodalan
Lembaga
Keuangan dan
Koperasi
Kajian
pengembangan
kerjasama dengan
lembaga modal
perbankan
Kerjasama
penyaluran modal
usaha
Kerjasama
penyaluran
modal usaha
Kerjasama
penyaluran
modal usaha
Kerjasama
penyaluran
modal usaha
Kerjasama
penyaluran modal
usaha
Kerjasama
penyaluran
modal usaha
Kerjasama
penyaluran
modal usaha
Kerjasama
penyaluran
modal usaha
Kerjasama
penyaluran
modal usaha
12 Peningkatan Intensifikasi
Pertanian dengan
Teknologi PTT
(pengelolaan tanaman
terpadu)
Dinas Pertanian
dan Pangan
Identifikasi
kebutuhan
peningkatan
kompetensi
Pelatihan dan
peningkatan
kapasitas
pendamping
Pendampingan Pendampingan
dan Monev
Pendampingan
dan Monev
Pendampingan dan
Monev
Pendampingan
dan Monev
Pendampingan
dan Monev
Pendampingan
dan Monev
Pendampingan
dan Monev
13 Pengembangan kapasitas
aparatur pemerintah
Badan
Kepegawaian
Daerah
Identifikasi
kebutuhan
peningkatan
kompetensi
Peningkatan
kapasitas SDM
Pemerintah
Peningkatan
kapasitas SDM
Pemerintah
Peningkatan
kapasitas SDM
Pemerintah
Peningkatan
kapasitas SDM
Pemerintah
Pengembangan dan
Monev
Pengembangan
dan Monev
Pengembangan
dan Monev
Pengembangan
dan Monev
Pengembangan
dan Monev
14 Pengembangan sistem
informasi manajemen
terpadu dan koordinatif
dalam pelayanan publik
yang responsif
Dinas
Komunikasi dan
Informatika
Identifikasi
kebutuhan jenis dan
pembuatan sistem
pelayanan publik
Penyiapan
infrastruktur
pendukung system
pelayanan publik
Update,
pemeliharaan
dan monev
Update,
pemeliharaan
dan monev
Update,
pemeliharaan dan
monev
Update,
pemeliharaan dan
monev
15 Optimalisasi pelayanan
perijinan satu pintu
melalui Penyederhanaan
prosedur perijinan dan
kemudahan investasi
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Pengkajian regulasi
dan penyiapan
sistem
Legalisasi dan
pengadaan
infrastruktur
pendukung.
Operasional
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
16 Pengembangan kerjasama
dengan pemerintah daerah
lain dalam kegiatan
perdagangan, investasi
dan pariwisata
Sekretariat
Daerah
Identifikasi potensi
pengembangan
kerjasama
Penguatan kerjasama
antara Subosuko-
wonosraten +
Penguatan
kerjasama
dengan
pemerintah
propinsi
Penguatan
kerjasama
dengan pemkab.
Magetan dan
Ponorogo
Penguatan dan
pengembangan
kerjasama antar
daerah dan
Monev
Penguatan dan
pengembangan
kerjasama antar
daerah dan Monev
Penguatan dan
pengembangan
kerjasama antar
daerah dan
Monev
Penguatan dan
pengembangan
kerjasama antar
daerah dan
Monev
Penguatan dan
pengembangan
kerjasama antar
daerah dan
Monev
Penguatan dan
pengembangan
kerjasama antar
daerah dan
Monev
17 Pengembangan kapasitas
SDM pendamping
pengembangan lokal
melalui diklat di dalam
dan luar negeri
Dinas Pertanian
dan Pangan
Inventarisasi
kebutuhan diklat dan
penjalinan kerjasama
dengan lembaga
diklat
Diklat dalam
negeri
Diklat dalam dan
luar negeri
Diklat dalam dan
luar negeri
18 Peningkatan dan
pengembangan komunitas
local champion di setiap
kecamatan
Dinas
pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Penyiapan regulasi
dan sistem serta
rekruitmen tim
formatur komunitas
local champion
Pembentukan
komunitas local
champion di 5
Kecamatan
Pembentukan
komunitas local
champion di 7
Kecamatan
Pembentukan
komunitas local
champion di 7
Kecamatan
Pembentukan
komunitas local
champion di 6
Kecamatan
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
Operasional dan
Monev
19 Peningkatan peran
penduduk migran yang
berasal dari Kabupaten
Wonogiri dalam
pembangunan daerah
melalui Pembentukan
lembaga independen
pengelola investasi
bersama
Bagian
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
 Penyiapan
regulasi dan
pembentukan
lembaga
 Identifikasi
Potensi investor
dan penjalinan
kerjasama
 Identifikasi
Potensi investor
dan penjalinan
kerjasama
 Identifikasi
pelaksana usaha
dan penjalinan
kerjasama
 Penjalinan
kerjasama
dengan
investor dan
pelaksana
usaha
 Pengelolaan,
pendampingan
dan monev
Pengelolaan pendampingan
dan monev
dan monev
dan monev
Pengelolaan
20 Peningkatan dan
pengembangan peran
kelompok masyarakat
Bappeda Litbang Identifikasi, inisiasi
dan optimalisasi
kebutuhan gapoktan
 Pendampingan
dan monev
Pendampingan
dan monev
Pendampingan
dan monev
Pendampingan
dan monev
Pendampingan dan
monev
Pendampingan
dan monev
Pendampingan
dan monev
Pendampingan
dan monev
Pendampingan
dan monev

Halaman V . 13
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan potensi
kelompok usaha
21 Pembangunan sistim
perkebunan komoditi
dengan sistem inti plasma
Dinas Pertanian
dan Pangan
Penyiapan regulasi
dan kajian kelayakan
Pembentukan
lembaga industri
inti dan
penjalinan kerja
sama dengan
petani plasma
Operasional,
pendampingan
dan monev
Operasional,
pendampingan
dan monev
Operasional,
pendampingan dan
monev
Operasional,
pendampingan
dan monev
Operasional,
pendampingan
dan monev
Operasional,
pendampingan
dan monev
Operasional,
pendampingan
dan monev
22 Pengembangan BUMD
dan BUMDes sebagai
produsen skala mikro
pengintegrasian sumber
ekonomi lokal
Bagian
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
Penyiapan regulasi
dan roadmap
pengembagan
BUMD cabang
Pembangunan 4
BUMD cabang
dan Penjalinan
kerjasama
BUMD,
BUMDes,
LIPIB, Pelaku
usaha
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
Operasional dan
monev
23 Pengembangan pariwisata
terintegrasi yang didukung
andalan
Dinas
Kepemudaan
Olahraga dan
Pariwisata
Rencana
pembangunan
simpul integrasi
pariwisata
Pembangunan
simpul integrasi
pariwisata di
Kec. Eromoko
Pembangunan
simpul integrasi
pariwisata di
Kec. Wuryantoro
Pembangunan
simpul integrasi
pariwisata di
Kec. Nguntoro-
nadi
Operasional dan
monev

Halaman V . 14
DIAGRAM KETERKAITAN ANTAR PROGRAM
SHORT MIDDLE LONG
1
11
20 22
2
3
5
19
14
21
6
4
16
15
7 10
8
9
18
12
17
13
23
STAKEHOLDER
DAYA SAING

Halaman V . 15
1. Rencana Program Peningkatan Aksesbilitas melalui Peningkatan Sistem
Transportasi
Rencana program peningkatan aksesbilitas melalui peningkatan sistem transportasi
ini didorong oleh beberapa faktor pendorong dan berupaya untuk mengurangi beberapa
faktor penghambat antara lain sebagai berikut:
No Faktor - Faktor Analisis
Faktor Pendorong
1 Potensi Pertanian,
Perkebunan dan
Peternakan
Beragam komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan yang
dimiliki dan diproduksi oleh Kabupaten Wonogiri yang memiliki ciri
dan kekhasan spesifik merupakanpotensi yang dapat
dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian
wilayah apabila didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang
memungkinkan proses produksi dan distribusi komoditas ini
berlangsung dengan lancar tanpa hambatan dan berbiaya
seminimal mungkin, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih
kompetitif di pasar.
2 Jumlah Penduduk
Besar
Jumlah penduduk yang besar memerlukan dukungan infrastruktur
transportasi agar aktivitas penduduk sehari-hari dapat berjalan
lancar tanpa hambatan serta memperkecil ongkos transportasi
seminimal mungkin. Upaya penguatan transportasi secara langsung
dan tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup penduduk
Kabupaten Wonogiri.
Faktor Penghambat
1 Aksesbilitas Buruk Aksesbilitas Kabupaten Wonogiri secara umum masih dianggap
buruk, terutama pada daerah dengan topografi berbukit dan
bergunung. Sementara daerah bertopografi berbukit dan
bergunung ini merupakan lokus dari potensi ekonomi Wonogiri.
Peningkatan sarana dan prasarana transportasi akan memberikan
iklim produksi dan distribusi yang lebih baik di wilayah-wilayah ini,
sehingga produk menjadi lebih kompetitif.
2 Persebaran
Penduduk Tidak
Merata
Persebaran penduduk yang tidak merata juga merupakan salah satu
titik penting urgensi penyediaan infrastruktur transportasi.
Permasalahan di Wonogiri adalah aksesbilitas di wilayah yang
penduduknya padat sudah baik, sementara di wilayah yang
penduduknya jarang relatif buruk. Infrastruktur yang meningkatkan
akses akan memberi peluang bagi pemerataan penduduk ke
seluruh wilayah, terutama di wilayah yang kaya potensi, tetapi SDM
kurang. Selain itu, aksesbilitas yang baik juga kan dapat berperan
dalam mengurangi disparitas wilayah utara dan selatan Wonogiri,
melalui penciptaan iklim usaha yang baik, sehingga kedua wilayah
dapat maju bersama.
RENCANA DETAIL PEMBANGUNAN
C I DETAIL PROGRAM
I. RENCANA DETAIL PROGRAM SASARAN PERTAMA

Halaman V . 16
Disparitas wilayah antara kawasan utara dan kawasan selatan Wonogiri salah satunya
karena pengaruh aksesbilitas. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi pertanian,
perkebunan dan peternakan di Wonogiri juga disebabkan salah satunya oleh aksesbilitas.
Terlebih area-area dengan aksesbilitas buruk sebenarnya merupakan area dengan potensi
pertanian, perkebunan dan peternakan yang tinggi. Hal ini akan lebih jelas apabila
digambarkan pada peta potensi dan peta aksesbilitas di bawah ini. Melalui program
peningkatan aksesbilitas yang difokuskan di area-area dengan aksesbilitas buruk, maka
pemberdayaan potensi ekonomi lokal akan berlangsung lebih baik dan kompetitif.
Gambar 1. Kondisi Aksesbilitas dan Potensi Wilayah
Kegiatan utama yang dapat dilaksanakan di dalam program peningkatan aksesbilitas sistem
transportasi antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan
Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan berkorelasi kuat dengan peningkatan
aksesbilitas dan dapat diukur menggunakan standar pelayanan jalan. Dalam hal ini, indeks
aksesbilitas Kabupaten Wonogiri yang sebelumnya nilainya di bawah SPM, yaitu sebesar 0,05
akan dapat ditingkatkan menjadi di atas 0,05. Gambar 1 di atas juga memperlihatkan lokus
dari program peningkatan aksesbilitas. Dalam hal ini, wilayah yang dapat diprioritaskan untuk
ditingkatkan aksesbilitasnya meliputi wilayah Kecamatan Eromoko, Paranggupito,
Karangtengah, Batuwarno, dan Jatipurno.
2. Pembangunan Terminal Agribisnis.
Pembangunan Terminal Agribisnis akan memberikan fungsi strategis dalam
pengembangan ekonomi lokal, yaitu sebagai lokus dari pemasaran, pengemasan, produksi
dan distribusi produk hasil pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, terminal agribisnis juga
dapat menjadi wadah bagi kegiatan-kegiatan pengembangan produk dan kontrol kualitas
produk. Lokus pembangunan terminal agribisnis dapat diusulkan berdampingan dengan
terminal angkutan penumpang, lokasi wisata yang cukup dikenal di Wonogiri, atau dibangun
di lokasi baru di lokasi yang aksesbilitasnya bagus. Pembangunan Terminal Agribisis
dilaksanakan secara paralel dengan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan. Usulan

Halaman V . 17
normatif mengenai lokasi terminal agribisnis dalam program ini dapat dilihat pada Gambar 2
di bawah ini.
Gambar 2. Rekomendasi Lokasi Terminal Agribisnis
Berdasarkan peta di atas, lokasi rekomendasi dari pembangunan Terminal Agribisnis
meliputi wilayah sebagai berikut:
1. Terminal Agribisnis Pracimantoro
Terminal Agribisnis Pracimantoro diproyeksikan menampung produk dari Kecamatan
Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, dan kecamatan lain di kawasan Wonogiri selatan yang
produktivitasnya lebih kecil. Pracimantoro dianggap strategis karena merupakan kota
terbesar di Wonogiri Selatan, memiliki produktivitas komposit yang tinggi, memiliki akses
jalan nasional lintas selatan yang menghubungkan Yogyakarta – Wonosari – Pacitan –
Trenggalek, dan kota-kota lain di Wilayah Selatan Jawa, dan mempunyai beberapa obyek
wisata alam seperti Geopark Karst dan Bengawan Solo Purba, serta menjadi perlintasan
utama bagi wisatawan dari arah Solo, Yogyakarta, dan Surabaya yang ingin berkunjung
ke Pantai Selatan, baik yang ada di Gunung Kidul, Wonogiri sendiri, ataupun Pacitan.
Selain itu di Pracimantoro juga terdapat Terminal Bus tipe B yang dapat diintegrasikan
pengelolaannya dengan terminal agribisnis. Selain itu,pengembangan juga bisa dilakukan
dengan mengoptimalkan keberadaan unit pengolahan BUMP PT. Pengayom Tani Sejagad
yang sudah eksis di wilayah Pracimantoro

Halaman V . 18
2. Terminal Agribisnis Wonogiri Kota
Terminal Agribisnis Wonogiri diproyeksikan menampung produk – produk pertanian dari
Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, dan kecamatan-kecamatan lainnya di sekitar
Kota Wonogiri yang produktivitasnya lebih kecil. Pertimbangan pemilihan Kota Wonogiri
sebagai lokasi terminal agribisnis adalah Kota Wonogiri merupakan kota termaju di
Kabupaten Wonogiri, memiliki ragam aktivitas ekonomi, memiliki jumlah penduduk
terbesar, dan menjadi gerbang utama bagi wisatawan yang berkunjung di Waduk
Gajahmungkur. Dengan kondisi demikian, pemasaran produk ekonomi lokal di terminal
agribisnis akan dapat berlangsung lebih optimal. Secara aksesbilitas, Kota Wonogiri juga
memiliki aksesbilitas yang baik dan menjadi simpul bagi lalu lintas barang dan orang dari
Solo menuju Ponorogo, Pacitan, Gunungkidul dan wilayah Wonogiri Selatan. Selain itu di
Wonogiri Kota juga terdapat Terminal Bus tipe A yang dapat diintegrasikan
pengelolaannya dengan terminal agribisnis.
3. Terminal Agribisnis Jatisrono.
Terminal Agribisnis Jatisrono diproyeksikan menampung produk ekonomi lokal dari
Kecamatan Girimarto, Jatipurno, Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, Tirtomoyo dan Kecamatan
lainnya di sekitar Jatisrono yang produktivitasnya lebih kecil. Pertimbangan pemilihan
Jatisrono adalah Jatisrono secara aksesbilitas dilintasi Jalan Raya Wonogiri-Ponorogo,
sehingga lalu lintas barang dan orang di wilayah ini sangat baik. Penduduk yang
melakukan mobilitas di sepanjang jalur ini diproyeksikantertarik untuk berkunjung ke
terminal agribisnis. Selain itu di Jatisrono juga terdapat Terminal Bus tipe C yang dapat
diintegrasikan pengelolaannya dengan terminal agribisnis.
4. Terminal Agribisnis Purwantoro
Terminal Agribisnis Jatisrono diproyeksikan menampung produk ekonomi lokal dari
Kecamatan Slogohimo, Purwantoro, Puhpelem, Kismantoro dan kecamatan lainnya di
sekitar Purwantoro yang produktivitasnya lebih kecil. Pertimbangan pemilihan Jatisrono
adalah Jatisrono secara aksesbilitas dilintasi Jalan Raya Wonogiri-Ponorogo, sehingga lalu
lintas barang dan orang di wilayah ini sangat baik. Penduduk yang melakukan mobilitas
di sepanjang jalur ini diproyeksikan tertarik untuk berkunjung ke terminal agribisnis.
Selain itu di Jatisrono juga terdapat Terminal Bus tipe B yang dapat diintegrasikan
pengelolaannya dengan terminal agribisnis.
2. Rencana Program Optimalisasi dan Penyediaan Unit Pengolahan Hasil Pertanian
Program optimalisasi dan penyediaan unit pengolahan hasil pertanian dimunculkan
didasarkan atas kenyataan bahwa produk pertanian, perkebunan dan peternakan Wonogiri
masih dipasarkan dan didistribusikan dalam bentuk raw material, misalnya, sapi dijual dalam
bentuk sapi hidup, demikian pula dengan produk lain seperti mete, janggelan, dan kakao.
Implementasi penyediaan unit pengolahan hasil pertanian diajukan guna menginisiasi
penciptaan produk bernilai tambah, sehingga produk akhir menjadi lebih bersaing,
kompetitif, dan tidak mudah terjebak permainan harga di pasar. Lebih lanjut program ini
dimunculkan berdasarkan hasil identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai
berikut:

Halaman V . 19
Faktor Pendorong
Perkebunan dan
Peternakan
Beragam komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan
yang dimiliki dan diproduksi oleh Kabupaten Wonogiri yang
memiliki ciri dan kekhasan spesifik merupakan faktor utama
pentingnya keberadaan unit pengolahan. Melalui unit
pengolahan, berbagai ragam produk olahan akan dapat
diciptakan, bersifat lebih kompetitif dari sisi pemasaran, dan
pada akhirnya akan dapat mengangkat kesejahteraan petani
serta menciptakan lapangan usaha baru.
2 Lahan Pertanian Luas Lahan pertanian di Wonogiri yang masih luas dapat menjadi
modal untuk menjamin pasokan bahan baku terhadap produk
olahan yang cukup, sehingga tidak perlu mendatangkan bahan
baku dari wilayah luar Wonogiri.
3 Kewirausahaan Tinggi Semangat kewirausahaan yang tinggi merupakan modal awal
yang penting dalam penciptaan produk olahan melalui unit
pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
Melalui semangat kewirausahaan ini, penduduk akan dapat
merancang strategi pemasaran, pengolahan, dan penciptaan
produk, termasuk inisiasi upaya-upaya pembelajaran baik
mandiri maupun terfasilitasi, serta lebih tahan banting dalam
berusaha.
Faktor Penghambat
1 Jumlah Industri
Pengolahan Kurang
Jumlah industri pengolahan yang kurang selama ini yang
menyebabkan petani dan peternak di Wonogiri menjual hasil
pertanian, perkebunan dan peternakan dalam bentuk raw
material. Pemasaran dalam model seperti ini tidak
menguntungkan karena mudah terpengaruh fluktuasi harga
pasar, dan sukar menghindari praktek permainan harga pasar.
2. Institusi pendukung
pengembangan lokal
rendah.
Institusi pendukung pengembangan lokal rendah menjadi salah
faktor yang menyebabkan sedikitnya diversifikasi dan tidak
optimalnya produk pertanian, perkebunan dan peternakan di
Wonogiri, walaupun produktivitas sektor-sektor tersebut
tinggi. Institusi pendukung pengembangan lokal yang rendah
juga menjadi salah satu penghambat dalam implementasi
kebijakan pengolahan hasil pertanian apabila kebijakan ini
nanti mulai digulirkan.
Pengembangan unit pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
diharapkan akan dapat menciptakan produk olahan yang lebih berdaya saing dan kompetitif
di pasar. Implementasi unit pengolahan produk ini berjalan paralel dan selaras dengan
pengembangan terminal agribisnis dan peningkatan aksesbilitas. Melalui pengembangan
terminal agribisnis, produk olahan akan mendapat tempat pemasaran. Terminal agribisnis
juga dapat berfungsi sebagai lokasi unit pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan
peternakan, selain juga dapat diimplementasikan di lokasi-lokasi yang produktivitas
pertanian, perkebunan dan peternakannya tinggi. Faktor penghambat berupa kurangnya
industri pengolahan dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan unit pengolahan
karena akan memunculkan bisnis produk olahan khas daerah tanpa khawatir bersaing dengan
industri olahan yang lebih besar.

Halaman V . 20
Terkait dengan rencana implementasi unit pengolahan produk pertanian, perkebunan
dan peternakan, lokasi yang diusulkan adalah sama dengan lokasi implementasi terminal
agribisnis pada program sebelumnya, dengan ditambah satu lokasi di Baturetno, yang dapat
dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.
Gambar 3. Rekomendasi Lokasi Unit Pengolahan.
Berdasarkan peta di atas, lokasi rekomendasi dari pembangunan Unit Pengolahan
meliputi wilayah sebagai berikut:
1. Unit Pengolahan Pracimantoro
Unit Pengolahan Pracimantoro diproyeksikan menampung produk dari Kecamatan
Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, dan kecamatan lain di kawasan Wonogiri selatan yang
produktivitasnya lebih kecil. Produk unggulan di lokasi ini yang dapat dikembangkan
menjadi produk olahan antara lain produk perkebunan ubi kayu, jarak, jamu, kepala
deres, dan kapas. Sementara produk peternakan yang dapat dikembangkan adalah
produk olahan dari sapi, kambing dan unggas. Secara lokasi, unit pengolahan dapat
diintegrasikan lokasinya dengan terminal agribisnis atau dikembangkan di lokasi lain di
sekitar Kota Pracimantoro (misalnya di dekat Pasar Hewan Pracimantoro). Selain itu,
pengembangan juga bisa dilakukan dengan mengoptimalkan keberadaan unit
pengolahan BUMP PT. Pengayom Tani Sejagad yang sudah eksis di wilayah Pracimantoro.
2. Unit Pengolahan Wonogiri Kota
Unit Pengolahan Wonogiri diproyeksikan menampung produk-produk pertanian dari
Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, dan kecamatan-kecamatan lainnya di sekitar
Kota Wonogiri yang produktivitasnya lebih kecil. Produk unggulan di lokasi ini yang dapat

Halaman V . 21
dikembangkan menjadi produk olahan antara lain produk pertanian padi, produk
perkebunan jamur, mete, kacang-kacangan dan jarak. Secara lokasi, unit pengolahan
dapat diintegrasikan lokasinya dengan terminal agribisnis atau dikembangkan di lokasi
lain di sekitar Kota Wonogiri.
3. Unit Pengolahan Jatisrono.
Unit Pengolahan Jatisrono diproyeksikan menampung produk ekonomi lokal dari
Kecamatan Girimarto, Jatipurno, Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, Tirtomoyo dan Kecamatan
lainnya di sekitar Jatisrono yang produktivitasnya lebih kecil. Produk unggulan di lokasi
ini yang dapat dikembangkan menjadi produk olahan antara lain produk perkebunan
cengkeh, mete, dan kakao, serta produk peternakan berbasis sapi dan kambing. Secara
lokasi, unit pengolahan dapat diintegrasikan lokasinya dengan terminal agribisnis atau
dikembangkan di lokasi lain di sekitar Kota Jatisrono.
4. Unit Pengolahan Purwantoro
Unit Pengolahan Purwantoro diproyeksikan menampung produk ekonomi lokal dari
sekitar Purwantoro yang produktivitasnya lebih kecil. Produk unggulan di lokasi ini yang
dapat dikembangkan menjadi produk olahan antara lain produk perkebunan jarak.
Sementara produk peternakan yang dapat dikembangkan adalah produk olahan dari sapi
dan kambing. Secara lokasi, unit pengolahan dapat diintegrasikan lokasinya dengan
terminal agribisnis atau dikembangkan di lokasi lain di sekitar Kota Purwantoro (misalnya
di dekat Pasar Hewan Purwantoro).
5. Unit Pengolahan Baturetno
Unit Pengolahan Baturetno diproyeksikan menampung produk ekonomi lokal dari
Kecamatan Baturetno, Batuwarno, Karang Tengah, Giriwoyo dan Nguntoronadi. Produk
unggulan di lokasi ini yang dapat dikembangkan menjadi produk olahan antara lain
produk perkebunan janggelan, cengkeh, jarak, kacang-kacangan dan anggrek. Sementara
produk peternakan yang dapat dikembangkan adalah produk olahan unggas.
3. Rencana Program Penyediaan dan Revitalisasi Sistem Pergudangan
Program penyediaan dan revitalisasi sistem pergudangan dimunculkan didasarkan atas
kenyataan bahwa produk pertanian, perkebunan dan peternakan Wonogiri yang akan
dikembangkan sebagai produk olahan memerlukan sarana penyimpanan produk agar tidak
mengalami penurunan kualitas dan nilai jual. Selain itu, penyediaan sarana pergudangan juga
akan membantu menjaga kualitas produk hasil pertanian dan perkebunan yang dipasarkan
dalam bentuk mentah. Implementasi sarana pergudangan dilaksanakan secara paralel
dengan pengembangan Terminal agribisnis dan Unit Pengolahan Hasil Pertanian. Lebih lanjut
program ini dimunculkan berdasarkan hasil identifikasi faktor pendorong dan faktor
penghambat sebagai berikut:

Halaman V . 22
Faktor Pendorong
Perkebunan dan
Peternakan
Beragam komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan
yang dimiliki dan diproduksi oleh Kabupaten Wonogiri yang
memiliki ciri dan kekhasan spesifik merupakan faktor utama
pentingnya keberadaan sarana pergudangan. Melalui sarana
pergudangan, berbagai ragam produk olahan maupun produk
mentah akan dapat dijaga kualitas dan kuantitasnya sehingga
dapat dipasarkan secara lebih fleksibel.
2 Lahan Pertanian Luas Lahan pertanian di Wonogiri yang masih luas dan produktif
menjadi dasar kuat pentingnya keberadaan sarana
pergudangan dan sistem pengelolaan gudang, agar produk
dapat bertahan lebih lama dan kualitasnya tetap baik.
Faktor Penghambat
1 Jumlah Industri
Pengolahan Kurang
Jumlah industri pengolahan yang kurang akan berpotensi pada
kurangnya pemanfaatan sarana pergudangan. Meskipun
demikian, apabila sarana pergudangan ditujukan untuk
menampung produk dari pengembangan ekonomi lokal, maka
diperkirakan sarana pergudangan akan tetap termanfaatkan
dengan baik.
2. Aksesbilitas Buruk Aksesbilitas Kabupaten Wonogiri secara umum masih dianggap
buruk akan berpengaruh pada distribusi logistik dari
pergudangan. Terlebih apabila sarana pergudangan
diimplementasikan di wilayah-wilayah pusat produksi
pertanian, perkebunan dan peternakan, dimana
aksesbilitasnya masih kurang, terutama di kawasan perbukitan
dan pegunungan, baik di Wonogiri utara maupun selatan.
Secara spasial, lokasi pergudangan setidaknya tersedia di setiap kecamatan yang
memiliki produktivitas pertanian dan perkebunan yang tinggi. Namun untuk inisiasi awal,
sarana pergudangan dapat diimplementasikan di lokasi yang sama dengan pengembangan
terminal agribisnis dan unit pengolahan hasil pertanian. Hal ini berkaitan dengan belum
adanya industri menengah/besar yang dapat memanfaatkan fasilitas pergudangan di
Wonogiri. Dengan dasar tersebut di atas, maka setidaknya diperlukan lima lokasi sarana
pergudangan dengan fungsi spesifik sesuai produk unggulan di lokasi tersebut. Dilihat dari
beberapa faktor penghambat yang sudah teridentifikasi, lokasi terpilih merupakan lokasi
paling optimal karena aksesbilitasnya baik. Lokasi -lokasi yang direkomendasikan meliputi
1. Pergudangan Pracimantoro
Unit Pergudangan Pracimantoro diproyeksikan menampung produk dari Kecamatan
Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, dan kecamatan lain di kawasan Wonogiri selatan
yang produktivitasnya lebih kecil. Produk unggulan di lokasi ini yang dapat ditampung
dalam gudang antara lain produk pertanian gabah dan perkebunan jarak, jamu, dan
kapas. Secara lokasi, unit pergudangan dapat diintegrasikan lokasinya dengan terminal
agribisnis atau dikembangkan di lokasi lain di sekitar Kota Pracimantoro.

Halaman V . 23
2. Pergudangan Wonogiri Kota
Unit Pergudangan Wonogiri diproyeksikan menampung produk-produk pertanian dari
Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo,dan kecamatan-kecamatan lainnya di sekitar
Kota Wonogiri yang produktivitasnya lebih kecil. Produk unggulan di lokasi ini yang
dapat ditampung dalam gudang antara lain produk pertanian gabah, produk
perkebunan jamur, mete, kacang-kacangan dan jarak. Secara lokasi, unit pengolahan
dapat diintegrasikan lokasinya dengan terminal agribisnis atau dikembangkan di lokasi
lain di sekitar Kota Wonogiri.
3. Pergudangan Jatisrono
Unit Pergudangan Jatisrono diproyeksikan menampung produk ekonomi lokal dari
Kecamatan Girimarto, Jatipurno, Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, Tirtomoyo dan
Kecamatan lainnya di sekitar Jatisrono yang produktivitasnya lebih kecil. Produk
unggulan di lokasi ini yang dapat dapat ditampung dalam gudang antara lain produk
perkebunan cengkeh, mete dan kakao. Secara lokasi, unit pengolahan dapat
diintegrasikan lokasinya dengan terminal agribisnis atau dikembangkan di lokasi lain di
sekitar Kota Jatisrono.
4. Pergudangan Purwantoro
Unit Pergudangan Purwantoro diproyeksikan menampung produk ekonomi lokal dari
sekitar Purwantoro yang produktivitasnya lebih kecil. Produk unggulan di lokasi ini yang
dapat disimpan dalam sistem gudang antara lain produk perkebunan jarak dan cengkeh.
Secara lokasi, unit pengolahan dapat diintegrasikan lokasinya dengan terminal
agribisnis atau dikembangkan di lokasi lain di sekitar Kota Purwantoro.
5. Pergudangan Baturetno
Unit Pergudangan Baturetno diproyeksikan menampung produk ekonomi lokal dari
Kecamatan Baturetno, Batuwarno, Karang Tengah, Giriwoyo, dan Nguntoronadi.
Produk unggulan di lokasi ini yang dapat dikembangkan menjadi produk olahan antara
lain produk perkebunan janggelan, cengkeh, jarak, kacang-kacangan dan anggrek.
Agar pengembangan sistem pergudangan dapat berjalan efektif dan efisien, maka
implementasi sistem pergudangan juga disertai dengan pengembangan sistem resi gudang di
setiap lokasi. Secara kelembagaan, sistem resi gudang memerlukan unsur-unsur sebagai
berikut:
1. GUDANG SRG, yaitu semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-
pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus
sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan
memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Gudang
dalam SRG adalah Gudang yang memperoleh Persetujuan Badan Pengawas (Bappebti)
sebagai Gudang SRG. Setiap sistem pergudangan yang dikembangkan di Kabupaten
Wonogiri harus memenuhi persyaratan ini.

Halaman V . 24
2. PENGELOLA GUDANG SRG, yaitu pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik
Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan,
pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak
menerbitkan Resi Gudang. Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang harus
memperoleh Persetujuan Badan Pengawas (Bappebti) sebagai Pengelola Gudang SRG.
Pengelola gudang dalam hal ini perlu diinisasi oleh Pemerintah Wonogiri melalui dinas
terkait. Mekanisme pengelolaan gudang dapat melalui pembentukan sebuah BUMD
yang beroperasi khusus di bidang pergudangan.
3. LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK) SRG, yaitu lembaga yang telah mendapat
persetujuan Badan Pengawas (Bappebti) untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk
menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk,
proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi. LPK dalam SRG terdiri dari 3 jenis yaitu
LPK Penguji Mutu Barang, LPK Sistem Manajemen Mutu dan LPK Inspeksi Gudang. LPK
Gudang di Wonogiri dapat dibentuk secara independen oleh masyarakat atau difasilitasi
oleh pemerintah kabupaten.
4. PUSAT REGISTRASI (PUSREG) RESI GUDANG, yaitu badan usaha berbadan hukum yang
mendapat persetujuan Badan Pengawas (Bappebti) untuk melakukan penatausahaan
Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan,
pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan
sistem dan jaringan informasi. PUSREG di Wonogiri dapat diinisiasi melalui
pembentukan BUMD yang bergerak di bidang Resi Gudang.
4. Rencana Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pemasaran dan Sistem
Promosi Potensi Daerah
Program peningkatan dan pengembangan sarana pertanian dimaksudkan agar sarana
pemasaran produk ekonomi lokal di Wonogiri dapat menjadi tuan rumah di kampung sendiri.
Kegiatan yang akan dilakukan berupa optimalisasi dan pengembangan peran pasar rakyat
yang sudah ada di setiap kecamatan di Wonogiri: Inisiasi program ini didasarkan pada
beberapa pertimbangan sebagai berikut:
Faktor Pendorong
Perkebunan dan
Peternakan
dan kekhasan spesifik merupakan potensi yang dapat dikembangkan
secara optimal untuk meningkatkan perekonomian wilayah apabila
didukung dengan ketersediaan sarana pemasaran, sehingga produk
dapat terserap luas di intra dan antar wilayah.
2 Jumlah Penduduk
Besar
Jumlah penduduk yang besar merupakan konsumen yang potensial.
Keberadaan sarana pasar akan berperan dalam menemukan antara
produsen, yang dalam hal ini adalah petani dan pengusaha lokal
dengan konsumen dari berbagai wilayah di Kabupaten Wonogiri dan
kabupaten-kabupaten lainnya.
Faktor Penghambat

Halaman V . 25
bergunung akan menyulitkan baik pemasaran maupun distribusi
produk.
2 Persebaran
Penduduk Tidak
Merata
faktor penghambat keberhasilan optimalisasi pasar sebagai sarana
pemasaran. Pasar dimana jumlah penduduk di wilayah layanannya
lebih sedikit mungkin akan menyerap hasil produksi lebih sedikit
daripada wilayah dengan penduduk lebih padat.
3 Kurangnya Promosi Kurangnya promosi menjadi dasar perlunya program pengembangan
sarana pemasaran, agar produk-produk lokal dapat lebih dikenal.
4 Laju Pertumbuhan
Ekonomi Rendah,
PDRB Per kapita
rendah, IPM rendah.
Pertumbuhan ekonomi dan penurunan PDRB mengindikasikan daya
beli masyarakat yang rendah. Faktor ini dapat menjadi penghambat
pengembangan sarana pemasaran untuk berfungsi optimal. Namun
dilihat dari sisi positif, penguatan sarana pemasaran diharapkan
dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan produk lokal
dengan harga yang kompetitif.
Pengembangan dan optimalisasi sarana pemasaran dengan sasaran program berupa
pengembangan pasar rakyat dilaksanakan dengan memaksimalkan pasar rakyat yang sudah
ada. Pertimbangan pemilihan pasar yang sudah ada diajukan karena pasar rakyat eksisting
memiliki brand dan tempat tersediri di masyarakat Wonogiri. Dengan adanya pasar yang
sudah cukup dikenal di masyarakat, strategi pemasaran produk ekonomi lokal diharapkan
dapat lebih optimal dan sukses dalam menjaring konsumen. Lokasi-lokasi pasar eksisting yang
menjadi sasaran dari program pengembangan sarana pemasaran dapat dilihat di Gambar 4 di
bawah ini.
Gambar 4. Pasar Rakyat Lokus Pengembangan Sarana Pemasaran

Halaman V . 26
Sebaran dan nama pasar di setiap kecamatan yang menjadi lokus dari Program
Pengembangan Sarana Pemasaran diuraikan pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Nama Pasar dan Lokasi
Kecamatan Nama Pasar Tipe Pasar
Wonogiri
Pasar Wonogiri A
Pasar Wonokarto C
Pasar Sidorejo C
Pasar Mento C
Selogiri
Pasar Selogiri C
Pasar Krisak B
Pasar Pokoh A
Ngadirojo Pasar Ngadirojo A
Nguntoronadi Pasar Nguntoronadi B
Wuryantoro Pasar Wuryantoro A
Manyaran
Pasar Manyaran A
Pasar Kaget Manyaran A
Eromoko Pasar Eromoko A
Pracimantoro Pasar Pracimantoro A
Baturetno
Pasar Baturetno A
Pasar Legi Batuwarno C
Karangtengah
Pasar Gading Karangtengah A
Pasar Tenggar Karangtengah A
Giriwoyo Pasar Giriwoyo B
Giritontro Pasar Giritontro C
Paranggupito Pasar Paranggupito A
Tirtomoyo Pasar Tirtomoyo A
Jatisrono Pasar Jatisrono A
Jatipurno Pasar Jatipurno C
Jatiroto Pasar Jatiroto A
Sidoharjo Pasar Sidoharjo A
Girimarto Pasar Girimarto A
Purwantoro Pasar Purwantoro A
Slogohimo Pasar Slogohimo A
Bulukerto Pasar Bulukerto B
Puhpelem Pasar Puhpelem B
Kismantoro Pasar Kismantoro C

Halaman V . 27
5. Rencana Program Pengembangan Industri berbasis Potensi Lokal
Program pengembangan industri berbasis potensi lokal merupakan target jangka
panjang dari rencana pengembangan Kabupaten Wonogiri. Inisiasi program ini diajukan
karena industri berbasis potensi lokal di Wonogiri saat ini bisa dikatakan belum tergarap
maksimal dan kebanyakan masih berjalan dalam skala industri rumah tangga dan industri
kecil. Program ini adalah salah satu program yang diinisiasi pasca berjalannya program-
program yang lain. Latar belakang inisiasi program ini didasarkan atas beberapa faktor
pendorong dan penghambat sebagai berikut:
Faktor Pendorong
Perkebunan dan
Peternakan
dan kekhasan spesifik merupakanpotensi yang dapat dikembangkan
secara optimal untuk meningkatkan perekonomian wilayah apabila
didukung dengan penciptaan industri yang berdaya saing.
2 Jumlah Penduduk
Besar
Jumlah penduduk yang besar merupakan konsumen dan faktor
produksi yang potensial dalam implementasi industri.
3 Potensi Kaum Boro Permasalahan boro adalah salah satu permasalahan klasik Wonogiri.
Di sisi lain, kaum boro merupakan potensi SDM yang siap untuk
berkiprah dalam industri. Melalui penciptaan industri, diharapkan
arus boro di Wonogiri dapat berkurang dan Wonogiri dapat menjadi
lebih maju dan berdaya saing.
4 Kewirausahaan tinggi Semangat wirausaha yang tinggi merupakan modal dasar untuk
pengembangan industri. Melalui tahapan pembentukan industri
rumah tangga yang kemudian dikembangkan ke UMKM dan
selanjutnya dimodali untuk menjadi industri menengah atau besar,
faktor penting yang dapat mendukung proses tersebut adalah
semangat wirausaha.
Faktor Penghambat
bergunung akan menyulitkan, utamanya dalam mobilisasi bahan
mentah untuk proses produksi. Implementasi program peningkatan
aksesbilitas sebelum program ini digulirkan menjadi prasyarat
mutlak.
2 Persebaran
Penduduk Tidak
Merata
faktor penghambat keberhasilan implementasi industri. Industri
eksisting yang sukar mencari tenaga kerja disebabkan salah satunya
adalah faktor ini, dimana penduduk di wilayah-wilayah yang
aksesbilitasnya kurang baik akan berpikir beberapa kali untuk
berkiprah ke dalam industri.
3 Kurangnya Promosi Kurangnya promosi menjadi dasar lemahnya investasi dari luar yang
masuk ke Wonogiri. Keberadaan industri berbasis produk lokal yang
sukses akan menjadi faktor penarik investasi masuk.
4 Laju Pertumbuhan
Ekonomi Rendah,
PDRB Per kapita
rendah, IPM rendah.
Pertumbuhan ekonomi dan penurunan PDRB mengindikasikan daya
beli masyarakat yang rendah. Apabila kondisi ini berlanjut, maka
implementasi industri akan kesulitan setidaknya dalam pemasaran
produk di wilayah sendiri. Oleh karena itu, industri yang

Halaman V . 28
dikembangkan setidaknya harus berorientasi ekspor. Dilihat dari sisi
penciptaan lapangan kerja, implementasi industri berbasis produk
lokal akan menambah PDRB di sektor industri, dan pada akhirnya
akan menggairahkan perekonomian di Kabupaten Wonogiri.
5 Institusi pendukung
pengembangan lokal
rendah
Kapasitas institusi pendukung pengembangan lokal yang rendah
akan berpengaruh dalam implementasi industri, terutama dalam
kepastian aturan main. Walaupun institusi untuk pengembangan
industri lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, namun
dalam implementasi di tingkat lokal, seperti penentuan lokasi
kawasan industri akan bermasalah jika tidak didukung kapasitas
institusi. Hal ini nampak dari hasil wawancara dengan dinas terkait
dimana industri eksisting menginginkan lokasi industri di tempat
yang bukan merupakan kawasan peruntukan industri di RTRW.
Konflik-konflik semacam ini perlu adanya penyepakatan institusi.
Implementasi pengembangan industri berbasis potensi lokal akan mensukseskan upaya-
upaya pembentukan produk lokal bernilai tambah di Wonogiri. Melalui industrialisasi,
berbagai keuntungan strategis akan dapat diperoleh, utamanya adalah meningkatkan dan
mempertahankan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui diversifikasi produk yangdihasilkan
wilayah, adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja dan pada akhirnya akan
mensejahterakan penduduk di dalam wilayah.
Jenis industri dan lokasi pengembangan industri berbasis potensi lokal ditempatkan di
setiap pusat pertumbuhan yang telah teridentifikasi. Dalam hal ini, rencana industri berbasis
pengembangan lokal direncanakan akan dibangun di lokasi sebagai berikut:
1. Industri Pengolahan Ubi Kayu dan Hasil Ternak di Pusat Pertumbuhan Pracimantoro.
Industri pengolahan ubi kayu dan ternak dipusatkan di Pracimantoro berdasarkan
beberapa pertimbangan, yang antara lain: (1) Aksesbilitas di Pracimantoro relatif baik,
sehingga proses produksi dan distribusi logistik diharapkan tidak terkendala oleh
aksesbilitas; (2) Wilayah pengembangan Pracimantoro memiliki potensi Ubi Kayu dan
ternak yang besar. Selain itu juga keberadaan industri dirancang terintegrasi dengan
implementasi Terminal Agribisnis Pracimantoro yang juga direncanakan dibangun di
lokasi ini.
2. Industri Pengolahan Kakao di Pusat Pertumbuhan Ngadirojo.
Industri pengolahan ubi kayu dan ternak dipusatkan di Ngadirojo berdasarkan beberapa
pertimbangan, yang antara lain: (1) Aksesbilitas di Ngadirojo relatif baik karena dilalui
jalur Solo - Wonogiri - Ponorogo, sehingga proses produksi dan distribusi logistik
diharapkan tidak terkendala oleh aksesbilitas; (2) Wilayah pengembangan Ngadirojo
memiliki potensi kakao yang besar. Selain itu juga keberadaan industri dirancang
terintegrasi dengan implementasi Terminal Agribisnis Ngadirojo yang juga direncanakan
dibangun di lokasi ini.
3. Industri Pengolahan Mete di Pusat Pertumbuhan Jatisrono.
Industri pengolahan Mete dipusatkan di Jatisrono berdasarkan beberapa pertimbangan,
yang antara lain: (1) Aksesbilitas di Jatisrono relatif baik karena dilalui jalur Solo –

Halaman V . 29
Wonogiri - Ponorogo, sehingga proses produksi dan distribusi logistik diharapkan tidak
terkendala oleh aksesbilitas; (2) Wilayah pengembangan Ngadirojo memiliki potensi
Mete yang besar. Selain itu juga keberadaan industri dirancang terintegrasi dengan
implementasi Terminal Agribisnis Jatisrono yang juga direncanakan dibangun di lokasi ini.
4. Industri Pengolahan Ternak di Pusat Pertumbuhan Purwantoro.
Industri pengolahan ternak dipusatkan di Purwantoro berdasarkan beberapa
pertimbangan, yang antara lain: (1) Aksesbilitas di Purwantoro relatif baik karena dilalui
jalur Solo – Wonogiri - Ponorogo, sehingga proses produksi dan distribusi logistik
diharapkan tidak terkendala oleh aksesbilitas; (2) Wilayah pengembangan Purwantoro
memiliki potensi ternak yang besar, utamanya Sapi. Selain itu juga keberadaan industri
dirancang terintegrasi dengan implementasi Terminal Agribisnis Jatisrono yang juga
direncanakan dibangun di lokasi ini.
Gambaran lokasi rencana pengembangan Industri berbasis potensi lokal sebagaimana
diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini.
Gambar 5. Lokus Pengembangan Industri Berbasis Potensi Lokal
6. Rencana Program Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pengembangan
Balai Latihan Kerja (BLK)
Rencana program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pengembangan
Balai Latihan Kerja (BLK) bertujuan untuk:

Halaman V . 30
a. Mengembangkan pengetahuan tenaga kerja, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan
secara rasional
b. Mengembangkan keterampilan/keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih
cepat dan efektif
c. Mengembangkan/merubah sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama
dengan sesama tenaga kerja lainya
d. Memberikan keterampilan kepada tenaga kerja agar dapat mengasilkan produk yang
berstandar nasional dan berdaya saing
e. Memberikan pelatihan-pelatihan terkait penerapan teknologi informasi sebagai
penunjang media promosi
Beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program
peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pengembangan balai latihan kerja (BLK)
antara lain sebagai berikut:
Faktor Pendorong
Perkebunan dan
Peternakan
dan kekhasan spesifik merupakan modal dalam berbagai event
tahunan yang diselenggarakan dalam konteks regional.
Beragam komoditas unggulan dan andalan Kabupaten Wonogiri
yaitu: pertanian, perkebunan dan peternakan.
2 Keterampilan yang
dimiliki Masyarakat
Masih tergolong
rendah dan terbatas
Keterampilan yang dimiliki masyarakat masih tergolong rendah,
pemberian keterampilan melalui pemberdayaan masyarakat yang
selama ini sudah dilakukan masih belum merata disemua kecamatan
di Kabupaten Wonogiri. Masih banyak potensi yang belum
dimaksimalkan terkait karena keterbatasan keterampilan
masyarakatnya. Dengan meningkatkan keterampilan melalui BLK
diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan keterampilan lebih
yang dapat diterapkan dalam pengembangan komoditas unggulan
dan andalan sehingga dapat berdaya saing.
2 Lahan Pertanian Luas Lahan pertanian di Wonogiri yang masih luas dapat menjadi modal
untuk merangsang investor menanamkan modalnya di sektor
agribisnis di Kabupaten Wonogiri sebagai output dari berbagai event
tahunan yang diselenggarakan dalam konteks regional.
Faktor Penghambat
1 Rendahnya
keinginan
masyarakat untuk
bekerja di Kabupaten
Wonogiri
Rencana program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui
pengembangan BLK juga memilki faktor penghambat, yaitu
rendahnya keinginan masyarakat angkatan kerja untuk bekerja di
Kabupaten Wonogiri. Hal ini dikhawatirkan ketika pelatihan diadakan
antusias masyarakat untuk ikut bergabung tinggi, akan tetapi mereka
setelah mendapat pelatihan tidak digunakan untuk bekerja dan
mengembangkan kabupaten Wonogiri tetapi memilih untuk kembali
ke tempat mereka bekerja sebelumnya dengan asumsi akan
mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari sebelumya.

Halaman V . 31
7. Rencana Program Fasilitasi tericpatanya produk inovatif melalui Pembangunan Pusat
Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi
Program fasilitasi terciptanya produk inovatif melalui pembangunan pusat penelitian
yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dimaksudkan untuk meningkatkan penemuan-
penemuan baru untuk mengembangkan produk unggulan dan andalan Kabupaten Wonogiri
agar inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Temuan produk-produk baru terkait
komoditas unggulan dan andalan dapat bersaing bahkan lebih unggul dengan daerah
penghasil produk sejenis. Pembangunan pusat penelitian ini dilakukan melaui kerjasama
dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, hal ini dikarenakan perguruan tinggi
merupakan lembaga pendidikan yang memiliki potensi dalam menghasilkan penelitian
inovatif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas baik dari segi
pengembangan produk maupun pasar.
Pembangunan balai penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan penemuan dan
pengembangan produk serta teknik dan cara penanganan yang baik terhadap komoditas
pertanian di Kabupaten Wonogiri sehingga lebih unggul dan kompetitif dan mampu bersaing
dengan komoditas daerah lain. Program pembangunan balai penelitian ini dilakukan melalui
kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal ini dikarenakan perguruan
tinggi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki potensi dalam menghasilkan
riset/penelitian inovatif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Hasil
produk inovasi tersebut dapat di distribusikan kepada masyarakat untuk mengembangkan
komoditas dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
Faktor Pendorong
Perkebunan dan
Peternakan
Kabupaten Wonogiri memiliki potensi komoditas yang
beragam, akan tetapi sejauh ini produk yang dihasilkan masih
banyak yang belum dipeoses lebih lanjut. Dengan adanya
kerjsama dengan perguruan tinggi diharapkan akan
mengasilkan teknologi-teknologi tepat guna yang inovatif
yang akan menghsilkan produk-produk yang bebasis potensi
lokal yang akan dapat menjawab permintaan pasar dan dapat
diterima oleh msyarakat secara luas.
2 Sudah terciptanya
Posyantek di Kecamaan
Wonogiri
Dengan sudah terciptanya Posyantek di kecamatan Wonogiri,
yang saat ini sudah menang di tingkat Nasional dalam
pengembangan teknologi tepat guna yang dirancang sesuai
dengan potensi lokal Kabupaten Wonogiri diharapkan akan
dikembangkan lagi ke semua Kecamatan yang ada di
Wonogiri sehingga Kabupaten Wonogiri akan berdaya saing.
Faktor Penghambat
1 Tidak semua masyarakat
mau terlibat aktif
Masyarakat tidak semua memiliki pola pikir yang mau
berkembang, sehingga kegiatan-kegiatan guna menghasilkan
produk berbasis potensi lokal yang inovatif tidak dapat di ikuti
oleh semua kecamatan yang ada di seluruh Kabupeten
Wonogiri.

Halaman V . 32
8. Rencana Program Pengembangan Sekolah Vokasi berbasis potensi lokal dan
permintaan pasar kerja
Rencana program pengembangan sekolah vokasi berbasis potensi lokal dan permintaan
pasar kerja di dorong dengan adanya minimalnya pengolahan produk-produk unggulan dan
andalan Kabupaten Wonogiri saat ini. Sebagian besar komoditas unggulan dan andalan
Kabupaten Wonogiri di jual dalam bentuk bahan mentah dan masih minimal dalam
pengolahan lebih lanjut menjadi produk-produk siap pakai. Selain itu, banyak tingkat
pendidikan masyarakat Kabupaten Wonogiri sejauh ini masih tergolong rendah, sehingga
dengan adanya rencana program pengembangan sekolah vokasi berbasis potensi lokal akan
dapat meningkatan permintaan pasar kerja.
Pendidikan vokasi harus senantiasa ditingkatkan dan diperluas aksesnya oleh
masyarakat karena pendidikan ini menggabungkan pendidikan akademik dan profesi.
Sehingga lulusan dari pendidikan ini akan memiliki ketrampilan dan kompetensi serta
kompetitif dalam menigkatkan produktifitas potensi lokal. Pengembangan sekolah vokasi
berbasis potensi lokal dan permintaan pasar kerja ini diharapkan mampu meningkatkan
sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap pasar yang berkembang dan mampu
mendayagunakan potensi lokal Kabupaten Wonogiri menjadi produk yang kompetitif dan
memiliki nilai tambah sehingga mampu membuka peluang kerja dan menigkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Dalam pencapaian program pengembangan sekolah vokasi berbasis potensi lokal ini di
pengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat, diantanya sebagai berikut:
Faktor Pendorong
Perkebunan dan
Peternakan
Potensi komoditas sektor andalan dan unggulan yang meliputi:
komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan baik unggas
maupun ruminansia di Kabupaten Wonogiri sejauh ini masih
sangat minim dalam penggolahan hasil produk jadi siap pakai.
Sedangkan permintaan pasar sudah mulai mengarah ke
produk-produk yang olahan bahkan siap konsumsi, sehingga
pengembangan sekolah vokasi dapat mendukung dalam
pengembangan produk olahan berbasis potensi lokal yang
dapat diterima pasar.
2 Banyak SDM yang belum
memiliki keterampilan
untuk pengolahan hasil
pertanian, perkebunan
dan peternakan
Dengan adanya kondisi dan kebiasaan masyarakat Kabupaten
Wonogiri yang bekerja diluar Kabupaten Wonogiri dengan
tujuan untuk meningkatan pendapatan dan kesejahteraan,
melalui keterampilan ini dapat menarik masyarakat yang
bekerja di luar daerah untuk kembali ke Kabupaten Wonogiri
dan menghasilkan SDM yang sesuai dengan permintaan pasar
di Kabupaten Wonogiri.
Faktor Penghambat
1 Pola pikir masyarakat Yang menghambat keberhasilan rencana program pendirian
sekolah vokasi guna menarik masyarakat yang sudah bekerja di
luar Kabupaten Wonogiri adalah mereka beranggapan bahwa
merantau (bekerja di luar daerah) sudah dilakukan oleh
sebagian masyarakat sebelum-sebelumnya dan kini mereka
mengikuti kebiasaan dan pola pikir tersebut.

Halaman V . 33
9. Rencana Program Penyediaan kampung IT dan Penyediaan sarana pengembangan
kapasitas berbasis IT (wonogiri s-mart)
Rencana program penyediaan kampung IT dan penyediaan sarana pengembangan
kapsitas berbasis IT (wonogiri s-mart) merupakan upaya untuk membudayakan penggunaan
IT diseluruh lapisan masyarakat dan menyediakan sarana pertukaran informasi dan
pemasaran bagi masyarakat. Melalui kampung IT dan aplikasi “wonogiri s-mart” Keterbukaan
akses masyarakat terhadap informasi dan pemasaran produk semakin luas, lebih banyak
informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pengetahuan mereka dapat
berkembang, dapat memudahkan untuk bertukar informasi layanan publik yang bermanfaat
dan juga dapat menghubungkan mereka dengan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terkait
dengan pengembangan produk unggulan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dalam pencapain
rencana program ini, ada faktor-faktor yang mendorong dan juga menghambat diantaranya:
Faktor Pendorong
Perkebunan dan Peternakan
Masyarakat akan dengan mudah untuk saling bertukar
informasi terkait dengan pengembangan produk unggulan
yang ada, mulai dari penggolahan hingga sistem pemasaran.
2 Potensi pariwisata alam Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri
belum banyak dikenal oleh masyarakat secara luas, dengan
adanya kampong IT ini diharapkan akan memberikan
koneksi yang mudah bagi para wisatawan yang akan
berkunjung dari sisi lokasi, keistimewaan dan juga promosi
pariwisata.
Faktor Penghambat
1 Tingkat SDM Rendah Rencana program ini akan membutuhkan waktu untuk
pencapainnya, dikarenakan faktor tingkat SDM yang
tergolong masih rendah sehingga tidak semua lapisan
masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal. Perlu
adanya pembinaan dan sosialisasi serta pendampingan
secara langsung kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain
itu masyarakat juga perlu di jelaskan akan pentingnya IT dan
pengaplikasianya.
10. Rencana Program Peningkatan dan penyediaan peralatan Berteknologi tepat guna
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui
penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan
lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam
pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
Terdapat indikasi bahwa sebagian penduduk Indonesia mengalami penurunan atau bahkan
kehilangan daya untuk membangun kreativitas dalam upaya untuk bisa bertahan di masa
mendatang. Indikasi ini terlihat dari ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi
perubahan dan permasalahan terakumulasi dan menimbulkan frustrasi sosial, terlihat
dengan semakin luasnya keresahan sosial (sosial unrest), kerusuhan atau kekerasan (riot),
serta terjadinya gejala disintegrasi sosial. Fakta juga memperlihatkan adanya krisis pada
masyarakat yaitu bertambahnya penduduk miskin, terbelakang, terpencil, dan terpuruk.

Halaman V . 34
Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kelaparan, kekurangan gizi, yang bermuara
pada kehilangan fungsi sosial masyarakat serta kehilangan potensi dalam memenuhi
kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan serta pendidikan
(Goeritno,Arief dkk, 2003 dalam Muhi , 2009).
Penemuan hasil penelitian dan pengembangan produk memerlukan teknologi tepat
guna dalam pengaplikasian pengembangan produk. Hal ini dikarenakan penelitian inovatif
pada umumnya membutuhkan teknologi tinggi untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Teknologi dibutuhkan mulai dari pengembangan produk, sistim hulu sampai hilir suatu
komoditas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan nilai tambah
produk, perbaikan mutu/kualitas dan membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang
efisien. Implementasi teknologi tepat guna dipandang sebagai suatu strategi untuk
mengoptimalkan pendayagunaan semua aspek sumber daya lokal (alam, manusia, teknologi,
sosial) secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan nilai tambah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah
yang dihadapi masyarakat. Teknologi tersebut harus berpotensi memenuhi beberapa kriteria
antara lain: (a) mengkonversi sumberdaya alam; (b) menyerap tenaga kerja, (c) memacu
industri rumah tangga, dan (d) meningkatkan pendapatan masyarakat (Muhi, 2009).
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, TTG adalah teknologi
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat,
tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara
mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Sasaran
pemberdayaan melalui TTG adalah: a) masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga
miskin; b) masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan c) Posyantek dan
Wartek. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) adalah lembaga kemasyarakatan
di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG,
sedangkan Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) adalah lembaga kemasyarakatan di
desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis
TTG.
Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan secara partisipatif,
keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan
memberdayakan masyarakat setempat dengan berdasarkan pada prinsip:
a) meningkatkan usaha ekonomi;
b) mengembangkan kewirausahaan;
c) memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
d) sederhana.
Kabupaten Wonogiri memiliki potensi hasil alam yang tinggi, terutama di sektor
pertanian. Hal ini dibuktikan dengan struktur PDRB nya dimana sumbangsih sektor pertanian

Halaman V . 35
relatif besar dalam penyusunan PDRB. Pedekatan TTG merupakan jawaban bagi kebutuhan
masyarakat kabupaten Wonogiri untuk mengolah hasil pertanian yang bermuara pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Indikator Program Peningkatan dan penyediaan peralatan terteknologi tepat guna yang
dapat digunakan adalah:
1) Jumlah posyantek di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonogiri;
2) Jumlah Wartek di seluruh desa di Kabupaten Wonogiri;
3) Jumlah masyarakat pengguna teknologi tepat Guna yang digunakan
Target yang ingin dicapai dalam program Peningkatan dan penyediaan peralatan terteknologi
tepat guna adalah sebagai berikut:
1) Mengembangkan posyantek di tiap kecamatan;
2) Mengembangkan Wartek di tiap desa;
3) Meningkatkan jumlah masyarakat pengguna TTG.
11. Rencana Program Peningkatan Akses Permodalan
Sumber pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembiayaan formal dan
non formal. Pembiayaan formal Pembiayaan formal berasal dari bank atau lembaga keuangan
lainnya dengan perjanjian kredit resmi antara kreditur dan debitur (petani). Pembiayaan non
formal diperoleh petani melalui pedagang sarana produksi dan hasil pertanian atau pihak
lainnya. Pembiayaan formal secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu kredit komersial
dengan bunga yang berlaku di pasar dan kredit program yang bunganya disubsidi pemerintah.
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit
program yang banyak diakses petani. Resi Gudang, PKBL, dan PNPM relatif sedikit diakses oleh
petani. Kredit program pertanian juga harus bersaing dengan kredit program dari perbankan
maupun Kementerian lainnya. KUR mikro (Rp 20 juta ke atas) menerapkan bunga subsidi,
tetapi KUR ritel (kurang dari Rp 20 juta) menerapkan bunga yang sama atau lebih tinggi dari
bunga kredit komersial. Pembiayaan non formal menerapkan bunga jauh tinggi dari kredit
formal tetapi lebih banyak diakses oleh petani karena persyaratan yang lebih mudah (Sayaka
dkk, 2011).
Kelompok tani yang bisa mengakses kredit program karena mempunyai faktor-faktor
internal yang mendukung, yaitu memiliki sertifikat tanah untuk agunan, tidak mempunyai
tunggakan kredit di bank, dan menanam komoditas sesuai kondisi lahan serta mudah
memasarkannya. Faktor-faktor penghambat akses kredit program antara lain tidak
mengetahui prosedur perbankan dan tidak mempunyai sertifikat tanah. Faktor-faktor
eksternal yang mempermudah akses kredit antara lain mengetahui prosedur perbankan
karena ada pendampingan dari bank atau PPL dan bunga kredit rendah. Faktor eksternal yang
menghambat akses kredit program antara lain prosedur kredit rumit karena tidak ada
pendampingan, biaya sertifikat lahan mahal, dan tidak ada keringanan jika terjadi gagal panen
(Sayaka dkk, 2011).

Halaman V . 36
Prosedur pengajuan kredit disederhanakan agar kelompok tani yang baru pertama
akses kredit bisa lebih mudah. Pendampingan bagi kelompok tani harus difasilitasi oleh bank
atau Dinas terkait. Biaya pembuatan sertifikat tanah yang mahal harus dibuat lebih murah
agar lebih terjangkau oleh sebagian besar petani. Sosialisasi kredit program oleh bank dan
Dinas terkait dilakukan ebih intensif sehingga semakin dikenal masyarakat terutama petani
dan pedagang saranana produksi dan hasil pertanian (Sayaka dkk, 2011).
Dalam meningkatkan persentase partisipasi masyarakat dalam mengakses permodalan
dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu:
1) Penyederhanaan kredit program pertanian agar mempermudah dalam pelaksanaan,
sosialisasi dan monitoring.
2) Memberikan alokasi khusus bagi kredit program sektor pertanian, khususnya
subsektor pangan. Kredit sektor pertanian tidak digabung dengan sub sektor lainnya,
karena bank akan lebih mengutamakan sektor non pertanian.
3) Mengembangkan sistem asuransi pertanian untuk menjamin kredit program sektor
ertanian sehingga petani mendapatkan keringanan bagi petani jika terjadi gagal
panen.
4) Memperluas Linkage program permodalaan untuk lebih mempermudah akses modal
bagi petani walaupun bunganya relatif lebih tinggi.
5) Mempermudah pembuatan sertifikat tanah, sehingga masyarakat dapat memiliki
sertifikat tanah sebagai syarat utama (agunan kredit) pengajuan kredit formal.
6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan pertanian agar mampu menghasilkan komoditas
yang bernilai ekonomi tinggi dan sesuai dengan karakteristik wilayah
7) Meningkatkan sarana dan prasarana agar lebih kompetitif serta menarik bagi
perbankan

Halaman V . 37
12. Rencana Program Peningkatan Intensifikasi Pertanian dengan Teknologi PTT
(pengelolaan tanaman terpadu)
Di era revolusi hijau, pengembangan budidaya menggunakan varietas unggul dengan
dengan input bahan kimia secara tidak terkendali untuk memacu produksi pertanian
menyebabkan turunnya kualitas lahan, lingkungan, dan efisiensi sistem produksi, sehingga
keuntungan yang diperoleh petani dari usahatani padi relatif tidak seimbang dengan biaya
dan tenaga yang diinvestasikan. Untuk itu diperlukan suatu inovasi yang mampu
meningkatkan produksi dan pendapatan petani tanpa merusak kualitas lahan dan lingkungan.
Inovasi tersebut kemudian populer disebut Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), sejalan
dengan tuntutan revolusi hijau lestari yang lebih mengedepankan peningkatan pendapatan
petani dan pelestarian sumber daya alam.
Dalam menerapkan PTT perlu memperhatikan beberapa prinsip utama sebagai
berikut:
1) Partisipasi
Partisipasi aktif petani dan penyuluh merupakan kunci utama keberhasilan penerapan
pendekatan PTT.
2) Spesifik Lokasi
Kegiatan pertanian perlu memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik,
sosial-budaya, dan ekonomi petani setempat.
3) Terpadu
Sumber daya tanaman, tanah, dan air dikelola dengan baik secara terpadu.
4) Sinergis atau Serasi
Pemanfaatan teknologi terbaik, memperhatikan keterkaitan antarkomponen teknologi
yang saling mendukung.
5) Dinamis
Penerapan teknologi selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK
serta kondisi sosialekonomi setempat.
Penerapan PTT dapat diawali dengan pemahaman terhadap masalah dan peluang
pengembangan sumber daya dan kondisi lingkungan setempat dengan tujuan:
a) Mengumpulkan informasi dan menganalisis masalah, kendala, dan peluang
usahatani padi.
b) Mengembangkan peluang dalam upaya peningkatan produksi padi.
c) Mengidentifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani di wilayah
setempat.
Tahapan pelaksanaan PTT mencakup dua kegiatan utama, yaitu:
1) Penentuan prioritas masalah secara bersama oleh anggota kelompok tani.
Permasalahan setiap petani dikumpulkan, dikelompokkan, dan dicarikan alternatif
pemecahannya oleh semua anggota kelompok tani.
2) Analisis kebutuhan dan peluang introduksi teknologi atas dasar permasalahan
tersebut.

Halaman V . 38
Komponen teknologi yang diterapkan dalam PTT dikelompokkan ke dalam teknologi
dasar dan pilihan. Komponen teknologi dasar sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam
usaha pertanian sedangkan penerapan komponen pilihan disesuaikan dengan kondisi,
kemauan, dan kemampuan petani setempat.
Komponen Teknologi Dasar meliputi:
1) Varietas unggul baru, inbrida atau hibrida.
2) Benih bermutu dan berlabel.
3) Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke
4) Sawah atau dalam bentuk kompos atau pupuk kandang.
5) Pengaturan populasi tanaman secara optimum.
6) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah.
7) Pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) dengan pendekatan PHT
(pengendalian hama terpadu).
Komponen Teknologi Pilihan meliputi:
1) Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam.
2) Penggunaan bibit muda.
3) Jumlah tanam bibit.
4) Pengairan secara efektif dan efisien.
5) Penyiangan dengan waktu dan teknik yang tepat.
6) Panen tepat waktu.
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk
dapat diterapkan di Kabupaten Wongiri. Melalui pengelolaan tanaman terpadu diharapkan
potensi pertanian di Kabupaten Wonogiri dapat dimaksimalkan tanpa harus merusak
lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan pertanian yang dilakukan
juga memenuhi aspek berkelanjutan
2. RENCANA DETAIL PROGRAM SASARAN DUA
Rencana program sasaran dua dapat dilakukan dengan rencana program-program
sebagai berikut:
1. Rencana Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah merupakan program yang
bertujuan untuk mengembangakan dan meningkatkan individu aparatur pemerintah sesuai
dengan kompetensi berdasarkan analisis jabatan dan uraian tugas yang menjadi
tanggungjawab masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang
dihadapi serta diperlukan untuk mendapatkan kelompok kandidat yang memenuhi
persyaratan jabatan dan memiliki minat dalam jabatan kepimimpinan guna menjamin
ketersediaan dan keberlangsungan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya pada
bidang kegiatan pengembangan ekonomi lokal. Meskipun demikian peningkatan kapasitas
aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik jelas tidak hanya terbatas pada upaya-

Halaman V . 39
upaya atau program-program pelatihan bagi aparatur pelaksana pelayanan publik semata,
melainkan termasuk strategi kebijakan pengembangan sistem hukum dan perundang-
undangan daerah yang mendukung pelaksanannya, serta penataan sistem kelembagaan
organisasi penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan bidang kegiatan
pengembangan ekonomi lokal. Program ini juga diarahkan untuk dapat memberikan reward
bagi aparatur pemerintahan yang berkinerja baik dan berprestasi dalam pencapaian tujuan
pemerintahan terutama dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal. Hal ini dimaksudkan
agar pencapaian tujuan dalam kegiatan pemerintahan dapat berkesinambungan dengan
meningkatnya peran aparatur yang tergerak dan termotivasi melalui adanya penghargaan
dari pemerintah.
Tahapan pelaksanaan program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah antara
lain sebagai berikut.
1) Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan
Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
2) Pengembangan penilaian kompetensi kepemimpinan kader profesional / talent pool.
3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pelaksana program dan kegiatan
pengembangan lokal melalui diklat.
4) Penghargaan bagi aparatur pemerintah berprestasi.
5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Berikut adalah analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan
program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah.
No. Faktor-faktor Analisis
Faktor Pendorong
1. Potensi pertanian,
peternakan dan perkebunan
yang tinggi
Potensi pertanian, peternakan dan perkebunan
akan semakin besar dengan adanya pendampingan
secara intensif dari SDM pemerintah yang handal
dan capable.
2. Kewirausahaan Tinggi Faktor kewirausahaan akan semakin meningkat
dengan adanya dukungan dan dorongan serta
motivasi dari aparatur pemerintah yang
professional.
Faktor Penghambat
pengembangan lokal rendah
Rendahnya peran institusi pendukung
pengembangan lokal dapat ditingkatkan dengan
adanya aparatur pemerintah pelaksana program
dan kegiatan pengembangan lokal yang merupakan
komponen penting bagi institusi pendukung
kegiatan tersebut.
3. Laju pertumbuhan ekonomi
rendah dan PDRB perkapita
menurun
Laju pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan
PDRB dapat ditingkatkan melalui peningkatan
kegiatan pengembangan lokal yang secara intensif
mendapatkan kegiatan pembinaan dan
pendampingan oleh tenaga penyuluh pemerintah
yang profesional dan capable.

Halaman V . 40
Berikut adalah konsep program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah.
2. Rencana Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu dan
Koordinatif dalam Membangun Pelayanan Publik yang Responsif
Secara substansial, program pembangunan pelayanan pemerintah berbasis information
technology ini sangat berkaitan erat dengan upaya memperkuat variabel pendukung
pencapaian tujuan percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Wonogiri yaitu pada
kekuatan pendorong potensi lahan pertanian luas, keberadaan Waduk Gajah Mungkur,
potensi peternakan tinggi, potensi perkebunan tinggi, potensi pertanian tinggi, jumlah
penduduk besar, potensi kaum boro, kewirausahaan tinggi dan tingkat pengangguran rendah.
Adapun kekuatan penghambat pencapaian tujuan percepatan pembangunan Kabupaten
Wonogiri yaitu variabel institusi pendukung pengembangan lokal rendah dan variabel
aksesibilitas yang buruk, dapat diperlemah dengan program pengembangan sistem informasi
manajemen terpadu dan koordinatif dalam membangun pelayanan publik yang responsif ini.
Hal ini dikarenakan dengan terintegrasinya pelayanan publik berbasis IT maka akan terbentuk
institusi yang fokus dalam memberikan perhatian bagi perkembangan potensi sumber daya
lokal (pertanian, peternakan dan perkebunan) yang didukung dengan kondisi geografis
melalui keberadaan Waduk Gajah Mungkur dan kondisi kependudukan melalui jumlah
penduduk yang besar, berjiwa wirausaha tinggi yang diindikasikan dengan potensi kaum boro
dan tingkat pengangguran yang rendah. Adapun pelemahan aksesibilitas yang buruk dapat
pula dilakukan melalui program pengembangan sistem informasi manajemen terpadu dan
Bupati Wonogiri
Kepala Dinas /
Badan / Kantor
Aparatur Pelaksana
Program /
Kegiatan
Pengembangan
Lokal
Pembekalan /
Peningkatan
Kapasatitas SDM
Aparatur
Pemerintah
Pelaksana
Program /
Kegiatan
Pengembangan
Lokal
Lembaga / Balai Pelatihan
/ Badan Diklat
Analisis
Kebutuhan
Pendidikan dan
Pelatihan /
Bimbingan Teknis
Aparatur
Aparatur Pemerintah
Bersertifikasi
Program / Kegiatan
Pembinaan / Pelatihan /
Penyuluhan /
Pendampingan
Individu / Kelompok
Sasaran Program /
Kegiatan Pengembangan
Lokal
Monitoring,
Evaluasi,
Pelaporan
REWARD

Halaman V . 41
koordinatif dalam membangun pelayanan publik yang responsif, karena dengan derajat
kemudahan yang dicapai oleh masyarakatWonogiri terhadap suatu objek, pelayanan ataupun
lingkungan yang selama ini sulit dicapai karena buruknya aksesibilitas dapat dipermudah
dengan terintegrasinya layanan publik berbasis teknologi informasi.
Selain itu, dengan upaya pengembangan sistem informasi manajemen terpadu dan
koordinatif pada seluruh instansi pemerintahan di Pemkab Wonogiri diharapkan dapat dapat
berkontribusi dalam upaya membangun sistem pelayanan publik yang responsif dan
bertumpu pada pemberdayaan, fasilitasi dan pelayanan, dilakukan dengan memastikan
kepuasan publik atas layanan yang diberikan. Dengan tersalurkannya aspirasi masyarakat
yang terkait dengan sistem tata kelola pemangku kepentingan, maka secara sistematis
berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga mampu
mengembangkan dan menguatkan eksistensi institusi pengembangan lokal dan berpengaruh
terhadap produktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten
Wonogiri.
Di samping itu, program ini juga dipastikan dapat memperkuat upaya pengembangan
potensi pertanian, peternakan dan perkebunan serta faktor kewirausahaan yang tinggi pada
masyarakat kabupaten Wonogiri. Hal ini disebabkan oleh adanya bentuk partisipasi
masyarakat secara aktif dan positif dalam memberikan masukan dan dukungan tata kelola
pelayanan publik yang terkait dengan upaya pengembangan lokal.
Hal ini sebagaimana analisis faktor pendorong dan faktor penghambat pada tabel
berikut.
Faktor Pendorong
yang tinggi
Perlunya gambaran secara komprehensif mengenai
potensi pertanian, peternakan dan perkebunan
Kabupaten Wonogiri guna kepentingan investasi dan
dengan adanya dukungan partisipasi aktif masyarakat
dalam upaya pengembangan lokal.
2. Luas Lahan yang Luas Informasi yang akurat mengenai luas lahan yang
belum terbangun dapat menarik investasi ke
Kabupaten Wonogiri.
3. Keberadaan Waduk Gajah
Mungkur
Promosi pariwisata berbasis IT dilakukan dengan
menjadikan Waduk Gajah Mungkur sebagai brand
image Kabupaten Wonogiri.
4. Jumlah penduduk yang besar Informasi kependudukan serta kondisi eksistingnya
yang up to date dapat menjadi peluang ketertarikan
investasi.
6. Jiwa kewirausahaan tinggi Jiwa kewirausahaan yang tinggi perlu terus didorong
melalui kemudahan aksesibilitas informasi dan
kemudahan perijinan melalui sistem informasi usaha
dan dengan adanya dukungan dari pemerintah
melalui pemberian wadah penyaluran aspirasi
masyarakat terhadap kebijakan bagi kegiatan usaha
ekonomi masyarakat.

Halaman V . 42
Faktor Penghambat
Teknologi informasi akan mampu mengatasi faktor ini
melalui terintegrasinya informasi mulai dari potensi
lokal hingga pengusahaannya dan endahnya peran
institusi pendukung pengembangan lokal dapat
ditingkatkan dengan adanya masukan secara
langsung dari sumber pelaksana kegiatan
pengelolaan sumber daya lokal itu sendiri.
2. Aksesibilitas buruk Buruknya aksesibilitas dapat dipermudah dengan
terintegrasinya layanan publik berbasis teknologi
informasi dan dengan peningkatan intensitas
komunikasi antara pemerintah, swasta dan
masayarakat melalui partisipasi aktif masyarakat
dalam penyelenggaran pembangunan.
menurun
PDRB dapat ditingkatkan melalui perbaikan kebijakan
yang bersumber dari aspirasi masyarakat secara
langsung, sehingga keterlibatan masyarakat dapat
terealisasi secara langsung kegiatan-kegiatan
pembangunan.
Substansi program pengembangan sistem informasi manajemen terpadu dan
koordinatif dalam membangun pelayanan publik yang responsif antara lain sebagai berikut.
1) Pengembangan Aplikasi Mobile
Pengembangan aplikasi mobile ditujukan untuk memberikan kemudahan akses
informasi terkait dengan informasi dan berita mengenai Kabupaten Wonogiri
secara up to date, panduan dan publikasi mengenai berbagai kegiatan yang ada di
Kabupaten Wonogiri seperti pariwisata (lokasi, event dan potensi) terutama
potensi keberadaan Waduk Gajah Mungkur, pendidikan dan kesehatan (lokasi,
jenis dan kapasitas), kantor pemerintahan dan kegiatan ekonomi (pusat
perbelajaan dan jasa keuangan). Pengembangan aplikasi dilakukan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri.
2) Pengembangan Aplikasi Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengembangan aplikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk
memudahkan stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah dalam menjalankan
kegiatan pelayanan publik dengan tertanya administrasi secara elektronik. Dengan
kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi masalah dampak buruknya aksesibilitas
terhadap kualitas layanan publik yang dihasilkan dan dapat pula secara perlahan
memperkuat institusi pengembangan lokal karena terintegrasinya seluruh
informasi mengenai potensi Kabupaten Wonogiri. Bentuk aplikasi antara lain
berupa sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari tingat
kabupaten hingga tingkat RT/RW, sistem informasi perencanaan, keuangan,
monitoring dan evaluasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah dan sistem
informasi kepegawaian pemerintah. Lokus pengembangan aplikasi berada di 25

Halaman V . 43
kantor kecamatan di Kabupaten Wonogiri, namun tetap tersentralisasi dengan
pusat data/server berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Wonogiri.
3) Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik
Pengembangan aplikasi pelayanan publik antara lain dapat berbentuk
pengembangan sistem informasi kependudukan, sistem informasi kesehatan,
sistem informasi pendidikan, sistem informasi perpajakan, sistem informasi
ketenagakerjaan dan sistem informasi perijinan. Kegiatan ini memudahkan
masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan yang memerlukan fasilitas
pelayanan publik secara efektif dan efisien. Di samping itu, memudahkan
pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam mengelola informasi dai sistem
informasi pelayanan publik. Adapun pengembangan sistem informasi perijinan
ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi upaya pengembangan potensi
sumber daya lokal (potensi luas lahan pertanian, potensi sektor pertanian,
peternakan dan perkebunan) karena informasi yang telah terjaring dalam sistem
informasi dapat menjadi bahan acuan bagi upaya pengembangan selanjutnya.
Lokus pengembangan aplikasi berada di kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di 25 kantor kecamatan di Kabupaten Wonogiri
(Arsitektur client/server)
4) Pengembangan Sistem Public Satisfaction
Pengembangan Sistem Public Satisfaction ini merupakan bentuk realisasi komitmen
keterbukaan Pemkab Wonogiri dan merupakan inovasi yang mengubah pola pikir
dan pola kerja pemerintah agar lebih terbuka dan mendengar suara masyarakat
Kabupaten Wonogiri dan juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat perasaan
penduduk Kabupaten Wonogiri setelah membandingkan kinerja pelayanan publik
yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Upaya ini dapat menjadi sarana
social audit dan participatory performance monitoring agar pemerintah
memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan penyelenggaraan program
pemerintahan dapat diawasi dengan mudah oleh seluruh elemen masyarakat.
Selanjutnya bentuk kepuasan publik tersebut baik dalam bentuk penaduan
maupun apresiasi ditindaklanjuti oleh sebuah unit khusus lintas sektoral yang
dikoordinir oleh Bagian Humas Setda Kabupaten Wonogiri dengan penanggung
jawab Bupati Wonogiri. Aplikasi pengembangan sistem ini adalah dalam bentuk
Layanan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat (LAPIS) baik secara online melalui
internet dan sms maupun kotak saran yang ditempatkan di unit-unit pelayanan
publik.
Berikut adalah konsep program pengembang

Halaman V . 44
an sistem informasi manajemen terpadu dan koordinatif dalam membangun pelayanan
publik yang responsif.
Adapun konsep program pengembangan sistem public satisfaction terhadap pelayanan
publik (LAPIS) adalah sebagai berikut.
Masyarakat Leading Sector / Penanggung
Jawab Program (Bagian
Humas Setda Kab. Wonogiri)
Decision Maker /
Pengambil Kebijakan
(Bupati Wonogiri /
Pimpinan Daerah)
Bupati Wonogiri
Pusat data / server
Sistem Informasi
Manajemen Terpadu
Subsistem / Aplikasi
(Badan/Dinas/Kantor/UPT)
Sistem
Informasi
Eksternal
Masyarakat
(Informasi
Layanan publik)
Input
(internet, SMS
Gateway,
Mobile App,
Hardcopy)
Verifikasi
Input
Disposisi
Tindak Lanjut
Perumusan
Tindak Lanjut
Laporan Non
Disposisi
Laporan Gagal /
Hapus
Diskusi Publik
/ Dialog
Pemerintah
dan
Masyarakat

Halaman V . 45
Keterangan :
: Sistem
: Disposisi
: Tindak
lanjut
3. Rencana Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan Satu Pintu dengan
Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Kemudahan Investasi
Rencana program ini ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan
perijinan dalam satu pintu yaitu pada Dinas Penananaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu
Pintu dengan melakukan penyederhaan prosedur perijinan serta dengan adanya upaya yang
memberikan kemudahan dalam berinvestasi di Kabupaten Wonogiri.
Rencana program ini dapat menguatkan variabel pendorong dan mengurangi variabel
penghambat sebagai berikut:
Faktor Pendorong
yang tinggi
Peningkatan potensi pertanian, peternakan dan
perkebunana dapat dilakukan dengan adanya
kemudahan dan penyederhanaan perijinan dan
dalam berinvestasi.
2. Luas Lahan yang Luas Luas lahan yang luas dapat dioptimalkan
pemanfaatannya dan dpt meningkatkan nilainya
melalui iklim investasi yang sehat karena adanya
kemudahan perijinan dan investasi daerah.
3. Jiwa kewirausahaan tinggi Jiwa kewirausahaan yang tinggi perlu terus didorong
melalui kemudahan aksesibilitas informasi dan
kemudahan perijinan dan investasi.
Faktor Penghambat
Institusi pendukung pengembangan lokal dapat
meningkat kinerjanya seiring dengan meningkatnya
Tindak Lanjut
Laporan
a. Rekapitulasi
Laporan
b. Rekapitulasi
Tindak Lanjut
Interaksi
Pemerintah
dan
Masyarakat
Tutup Laporan

Halaman V . 46
jumlah usaha lokal yang bergerak di Wonogiri dengan
iklim investasi yang kondusif.
2. Aksesibilitas buruk Buruknya aksesibilitas tidak menghalangi usaha
masayarakat karena adanya dukungan pemerintah
dalam memudahkan perijinan usaha dan investasi
menurun
PDRB dapat ditingkatkan melalui peningkatan usaha
dan investasi daerah.
Konsep rencana program optimalisasi pelayanan perijinan satu pintu dengan
penyederhanaan prosedur perijinan dan kemudahan investasi adalah sebagai berikut.
4. Rencana Program Pengembangan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
SUBOSUKOWONOSRATEN
Rencana program ini mengacu pada prinsip-prinsip kerjasama antar daerah (KAD)
sehingga pengembangan KAD Kabupaten Wonogiri dengan pemkab/pemkot lain dalam
wilayah Subosukowonostraten didorong oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat
antara lain sebagai berikut.
Tabel Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Meningkatkan KAD se-Wilayah
Subosukowonosraten
No Faktor-Faktor Rencana
Faktor Pendorong
1 Jiwa Kewirausahaan Tinggi Jiwa kewirausahaan yang tinggi dalam diri
masyarakat Wonogiri perlu dirangsang
dan diasah lagi melalui KAD, dimana, hal
ini memberi peluang adanya transfer

Halaman V . 47
No Faktor-Faktor Rencana
pengetahuan dan teknologi antar daerah
lain se-wilayah Subosukowonosraten yang
sudah sukses dalam berwirausaha dengan
Kabupaten Wonogiri.
2 Potensi Pertanian Perkebunan, dan
Peternakan
KAD membuka peluang adanya support
aktivitas pertanian, perkebunan, dan
peternakan antar daerah di wilayah
Subosukowonosraten.
Faktor Penghambat
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Rendah Rencana ini, sebagai upaya untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi se-
wilayah Subosukowonosraten
2 Institusi Pengembangan Lokal Rendah Rencana ini, untuk menguatkan dan
meningkatkan peran institusi
pengembangan lokal, khususnya Badan
Kerjasama Antar Daerah se-wilayah
Subosukowonosraten
3 Jumlah Industri Pengolahan yang
Masih Kurang
Rencana ini untuk memfasilitasi jiwa
kewirausahaan dalam mengembangan
industri pengolahan melalui KAD.
KAD Dalam PP No. 50 Tahun 2007, diatur mengenai pembentukan Badan Kerjasama.
Badan Kerjasama ini dapat dibentuk untuk Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang dilakukan
secara terus-menerus atau berlangsung dalam waktu minimal 5 tahun. Di wilayah
Subosukowonosraten, badan kerjasama antar daerah (BKAD), resmi dibentuk pada tahun
2001, dengan disahkannya peraturan bersama bupati dan walikota mengenai kerjasama antar
daerah se-wilayah Subosukawonosraten BKAD pada tanggal 30 Oktober 2001. KAD ini
dilakukan meliputi bidang pertanian, ketahanan pangan, ekonomi lokal, penelitian dan
pengembangan iptek, pariwisata, kesehatan, perhubungan, informasi, lingkungan hidup,
ketenagakerjaan, dan Satpol PP. BKAD terdiri dari sekretariat pusat yang berada di Kota
Surakarta dan sub sekretariat yang berada di tiap daerah. Sekretariat dan sub sekretariat ini
terdapat pada bagian pemerintah daerah yang menaungi bidang kerjasama. BKAD
dikoordinatori oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Surakarta. Peran
Koordinator BKAD ditunjang dengan adanya Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Urusan Umum
serta Urusan Program dan Pelaporan, yang merupakan staf Bidang Pemerintahan dari
Pemerintahan Kota Surakarta.
Berdasarkan fungsi dan tugas terdapat tiga peranan utama BKAD, yaitu sebagai
koordinator, fasilitator, dan evaluator. BKAD merupakan badan yang bersifat non-struktural
pada salah satu pemerintahan daerah mana pun, serta bersifat fungsional. Artinya BKAD
merupakan badan yang independen sehingga dapat berfungsi sebagai coordinator
pelaksanaan kerjasama antar daerah. Walaupun bersifat fungsional dan non struktural, BKAD
merupakan badan resmi karena dibentuk melalui Keputusan Bersama Bupati/ Walikota se-
wilayah Subosukawonosraten. Oleh karena itu, BKAD menjadi badan induk dalam
pelaksanaan kerjasama antar daerah. Pada pelaksanaan kerjasama antar daerah ini

Halaman V . 48
keputusan tertinggi berada pada forum BKAD dan BKAD tidak memiliki hak untuk mengambil
keputusan karena harus melalui kesepakatan pada forum.
Pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilakukan meliputi
pembiayaan kesekretariatan dan pembiayaan teknis pelaksanaan kerjasama. Pembiayaan
kesekretariatan BKAD ini digunakan antara lain untuk biaya operasional kesekretariatan,
operasional forum fasilitasi, serta penyusunan legal drafting. Sumber pembiayaan ini berasal
dari hasil iuran tiap daerah tiap tahun yang besarannya sama sesuai APBD masing-masing
daerah, kecuali Kota Surakarta karena merupakan lokasi sekretariat berada.
Konsep rencana program pengembangan kerjasama antar pemerintah daerah
SUBOSUKOWONOSRATEN adalah sebagai berikut.
5. Rencana Program Pengembangan Kapasitas SDM Pendamping Pengembangan Lokal
Melalui Diklat di Dalam dan Luar Negeri
Secara substantif, program Pengembangan Kapasitas SDM Pendamping Pengembangan
Lokal ini ditujukan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan bagi SDM
pendamping kegiatan pengembangan lokal sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai
dengan kapasitasnya. Program ini penting untuk dilakukan karena peran pendamping yang
sangat besar bagi upaya pengembangan ekonomi lokal dalam hal berikut.
- Perencanaan, yakni membantu masyarakat dalam menyusun rencana (action plan) dan
target usaha ke depan secara terukur, terarah, dan wajar.
- Implementasi, yakni turut mendampingi masyarakat dalam menjalankan rencana yang
telah disusunnya, membantu mencarikan solusi ketika pengusaha menhadapi kendala
dan permasalahan.
Pemkot
Surakarta
Pemkab
Boyolali
Pemkab
Sukoharjo
Pemkab
Wonogiri
Pemkot
Sragen
Pemkab
Klaten
Badan Kerjasama Antar Daerah
Subosukowonosraten (BKAD)
Perdagangan Investasi Pariwisata

Halaman V . 49
- Evaluasi, yaitu turut memberikan penilaian atas kinerja yang dicapai perusahaan, dan
membantu pengusaha dalam menemukan penyebab terjadinya penyimpangan dari
target yang telah dibuat.
- Pengembangan, yakni turut membantu masyarakat dalam menyusun rencana
pengembangan dari hasil yang telah dicapai selama ini.
Program Pengembangan Kapasitas SDM Pendamping Pengembangan Lokal dapat
melemahkan faktor penghambat pencapaian tujuan percepatan pembangunan wilayah
Kabupaten Wonogiri yaitu variabel jumlah industri pengolahan kurang melalui pendampingan
mengenai peningkatan nilai tambah potensi lokal (pertanian, peternakan dan perkebunan)
secara intensif dan berkelanjutan, mengatasi faktor penghambat institusi pendukung
pengembangan lokal rendah yaitu melalui dukungan pembinaan oleh SDM pemerintah yang
handal dan capable. Selanjutnya dengan keberhasilan pembinaan dan pendampingan oleh
SDM berkapasitas tinggi secara tidak langsung mampu meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi dan PDRB per kapita wilayah Kabupaten Wonogiri.
Tahapan pelaksanaan program pengembangan kapasitas SDM pendamping
pengembangan lokal antara lain sebagai berikut.
1) Analisis Kebutuhan Diklat bagi Penyuluh dan Pendamping Masyarakat.
2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan melalui
diklat baik di dalam maupun luar negeri.
3) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan melalui diklat
baik di dalam maupun di luar negeri.
4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Berikut adalah analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan
program pengembangan kapasitas SDM pendamping pengembangan lokal.
Faktor Pendorong
1. Potensi pertanian, peternakan
dan perkebunan yang tinggi
Potensi pertanian, peternakan dan perkebunan akan
semakin besar dengan adanya pendampingan secara
intensif dari SDM pemerintah yang handal dan
capable.
2. Kewirausahaan Tinggi Faktor kewirausahaan akan semakin meningkat
dengan adanya dukungan dan dorongan serta
motivasi dari pendamping yang professional.
Faktor Penghambat
Rendahnya peran institusi pendukung
pengembangan lokal dapat ditingkatkan dengan
adanya SDM pendamping kegiatan pengembangan
lokal yang merupakan komponen penting bagi
institusi pendukung kegiatan tersebut.
menurun
PDRB dapat ditingkatkan melalui peningkatan
kegiatan pengembangan lokal yang secara intensif

Halaman V . 50
mendapatkan pembinaan dan pendampingan oleh
tenaga penyuluh pemerintah yang profesional dan
capable.
Berikut adalah konsep program pengembangan kapasitas SDM pendamping
pengembangan lokal.
6. Rencana Program Peningkatan dan Pengembangan Komunitas Local Champion di
Setiap Kecamatan
Rencana program peningkatan dan pengembangan komunitas local champion
merupakan program jangka menengah dan jangka panjang yang dihadirkan untuk menjawab
kontinuitas pembangunan dan sekaligus sebagai jembatan antara pemerintah dan
masyarakat dalam melakukan komunikasi pembangunan dan implementasi perencanaan
pembangunan yang telah direncanakan. Komunitas Local champion terdiri dari beberapa
orang yang diformulasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan (Ahli Sipil,
Arsitek, Pertanian, Perkebunan dll) yang secara menerus akan memberikan pendampingan
kepada masyarakat agar pembangunan di desa lebih terarah, sesuai dengan yang
direncanakan. Dalam jangka panjang Local Champion juga diharapkan secara perlahan akan
memberikan sosialisasi dan dorongan kepada masyarakat dalam upaya perbaikan nilai sosial
dan penguatan budaya agar pada mesa mendatang, pengemabangan sektor pariwisata akan
didukung dengan kondisi sosial yang mendukung, sehingga pariwisata berlangsung lebih kuat
Bupati Wonogiri
Kepala Dinas / Badan /
Kantor
Penyuluh / Pembina /
Pendamping Kegiatan
Pengembangan Lokal
Pembekalan /
Peningkatan
Kapasatitas SDM
Pendamping
(Pendidikan dan
Pelatihan /
Bimbingan
Teknis)
Lembaga / Balai Pelatihan /
Badan Diklat
Analisis
Kebutuhan
Pendidikan dan
Pelatihan /
Bimbingan Teknis
Pendamping Bersertifikasi
Kegiatan Pembinaan /
Pelatihan / Penyuluhan /
Pendampingan
Individu / Kelompok Sasaran
Pendampingan
Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan

Halaman V . 51
dan komprehensif. Personil anggota local champion dapat diberikan fasilitas kemudahan
pendidikan (Minimal D3) tentunya dengan perjanjian bersedia mengabdi dan memberikan
kontribusi kepada Wonogiri (balik ke desa).
7. Rencana Program Peningkatan Peran Penduduk Migran yang Berasal dari Kabupaten
Wonogiri dalam Pembangunan melalui Pembentukan Lembaga Indipenden Pengelola
Investasi Bersama
Rencana pembentukan lembaga ini di dorong oleh beberapa faktor pendorong dan
berupaya untuk melemahkan beberapa faktor penghambat antara lain sebagai berikut:
No Faktor-Faktor Analisis
Faktor Pendorong
1 Potensi Kaum Boro Sukses Banyaknya warga Wonogiri yang sukses di
perantauan ini merupakan capital tersendiri bagi
Kabupaten Wonogiri. Sehingga perlu untuk
dikelola dengan baik tidak dipandang sebagai
permasalahan.
2 Jiwa Kewirausahaan Tinggi Jiwa kewirausahaan warga Wonogiri perlu untuk
dilakukan pengelolaan dan pendampingan serta
bantuan yang terfokus sehingga akan tumbuh
menjadi kekuatan ekonomi baru.
3 Potensi Pertanian/Perkebunan
dan Peternakan
Perlunya melakukan added value bagi potensi yang
telah ada saat ini. Karena sebagian besar produk
dari Wonogiri masih berupa row material.
Faktor Penghambat
pengembangan local rendah
Rencana ini akan meningkatkan peran lembaga
yang mendukung penguatan pengembangan
ekonomi lokal
2 Laju pertumbuhan ekonomi
rendah
Rencana ini akan mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang akan
berdampak pada naiknya laju pertumbuhan
ekonomi
3 Jumlah industri pengolahan
kurang
Rencana ini akan memfasilitasi potensi jiwa
kewirausahaan masyarakat untuk
mengembangkan sentra industri pengolahan
Permasalahan utama dari pengembangan ekonomi di Kabupaten Wonogiri salah satunya adalah
keuangan dan permodalan. Sehingga pembentukan lembaga independen ini diharapkan akan mampu
mengatasi permasalahan tersebut. Konsep dasar dari pembentukan lembaga ini adalah pengumpulan
dana bersama dari masyarakat yang peduli dengan Kabupaten Wonogiri baik memiliki keteritakan
maupun tidak guna untuk di investasikan bagi pembangunan. Dengan perencanaan pembangunan
yang kuat maka akan lebih mudah terlaksana dengan keberadaan lembaga ini ditinjau dari sisi
pendanaan. Berikut konsep pengembangan Lembaga Independen Pengelola Investasi Bersama (LIPIB).
LIPIB ini nantinya akan menjadi motor utama penggerak investasi di Kabupaten Wonogiri.
Pengelolaan LIPIB dilakukan secara professional dan transparan serta memanfaatkan IT berbasis

Halaman V . 52
aplikasi. Sehingga para investor dan penyandang dana akan sangat mudah dalam melihat dan
memantau kondisi LIPIB. Baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan misalnya rencana
pengembangan usaha binaan dan rencana penyaluran dana. Demikian pula dalam hal CSR untuk
pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wonogiri. Rencana pengembangan usaha tentunya adalah
usaha yang berbasis pengembangan potensi lokal Kabupaten Wonogiri.
Pembentukan kelembagaan ini memerlukan beberapa langkah yang tidak dapat
dikerjakan dalam waktu singkat. Hal ini dikarenakan yang dibangun adalah kepercayaan atau
trust antara para penyandang dana dengan lembaga pengelolaa. Langkah-langkah tersebut
dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap yakni:
1. Penyiapan regulasi dan pembantukan lembaga pengelola.
2. Identifikasi potensi investor dan penjalinan kerjasama.
3. Identifikasi pelaksana usaha dan penjalinan kerjasama.
4. Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi
8. Rencana Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Kelompok Masyarakat
Rencana optimalisasi peran kelompok masyarakat dalam hal ini terwakili oleh gapoktan,
kelompok usaha yang di dorong oleh beberapa faktor pendorong dan berupaya untuk
melemahkan beberapa faktor penghambat antara lain sebagai berikut:
Investor/Penyandang Dana
Lembaga Pengelola
Pelaksana Usaha
Swasta:
1. Kaum Boro Wonogiri
2. Investor luar Wonogiri
3. Investor Lokal
LIPIB
BUMD
BUMDes BUMDes
Kelompok
Usaha
Kelompok
Usaha
Kelompok
Usaha
Kelompok
Usaha
Kelompok
Usaha
Tipe
1
Tipe
2
Masyarakat
Wonogiri
Pemerintah:
1. Pemkab Wonogiri
2. Pemprov.
3. Pemerintah Pusat

Halaman V . 53
Faktor Pendorong
1 Luas Lahan Pertanian Potensi lahan pertanian bisa dikelola oleh masyarakat
untuk menjadi lebih optimal dengan meningkatkan
peran kelompok masyarakat untuk mendukung
pengembangan ekonomi lokal yang ada
2 Keberadaan Waduk Gadjah
Mungkur
Waduk Gadjah Mungkur menjadi salah satu potensi
perairan dan wisata yang mampu memunculkan
kelompo masyarakat kelompok yang berbasis aktivitas
3 Potensi Pertanian, Perkebunan
dan Peternakan yang tinggi
Jiwa kewirausahaan warga Wonogiri perlu untuk
dilakukan pengelolaan dan pendampingan serta
bantuan yang terfokus sehingga akan tumbuh menjadi
kekuatan kelompok masyarakat
4 Jumlah penduduk besar Potensi penduduk yang besar berpengaruh terhadap
terbentuknya kelompok masyarakat
5 Jiwa kewirausahaan tinggi Faktor kewirausahaan menjadi potensi yang besar
apabila dikelola dengan baik dan lebih terfokus pada
usaha-usaha yang memiliki daya saing yang tinggi
Faktor Penghambat
Rencana ini akan meningkatkan peran kelompok yang
mendukung penguatan pengembangan dan
optimalisasi peran kelompok masyarakat
2 Sistem pengairan kurang
optimal
Rencana ini akan meningkatkan peran kelompok
terutama apabila terjadi permasalahan terkait
pembagian air
3 Kurangnya promosi Rencana ini meningkatkan identitas masyarakat
Wonogiri sebagai masyarakat pekerja keras dan
memunculkan potensi komoditas yang dikelola dengan
lebih optimal oleh kelompok masyarakat.
4 Laju pertumbuhan ekonomi
rendah
Rencana ini sebagai upaya untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, dimana harapannya dengan
optimalisasi kelompok masyarakat bisa memicu laju
pertumbuhan ekonomi
Jumlah kelompok usaha yang eksis di Kabupaten Wonogiri adalah sebanyak 13.762.
Keberadaan kelompok usaha ini diharapkan terus meningkat dalam usaha mendukung iklim
usaha yang menjadi lebih optimal. Program pengembangan kelompok usaha ini bisa fokus
pada lokasi yang memiliki banyak kegiatan usaha namun masih terdapat kekurangan dalam
pengelolaannya misalnya pelaku usaha makanan ringan. Pelatihan yang dilakukan adalah
dilakukan kegiatan packaging atau promosi usaha via internet. Pelatihan yang langsung
dilakukan pada pelaku usaha biasanya akan lebih memberi hasil daripada memberikan
pelatihan kepada masyarakat yang belum memiliki usaha sama sekali. Masyarakat yang

Halaman V . 54
belum memiliki usaha juga perlu dilatih namun diupayakan untuk menginisiasi pembentukan
kelompok terlebih dulu agar memiliki modal awal yang cukup untuk mengembangkan usaha.
Pelatihan yang cocok dalam kondisi tersebut adalah pelatihan pengolahan bahan makanan
atau produk makanan, pelatihan pengelolaan lahan pekarangan, pelatihan pengelolaan
sampah menjadi kompos, pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah plastik dan
sebagainya.
Dalam proses pengembangan kelompok tersebut perlu dibuat daerah percontohan
kegiatan yang berfungsi sebagai pilot project untuk wilayah yang lain. Kegiatan percontohan
tersebut hendaknya dipilih daerah yang mempunyai karakteristik sesuai dengan
pengembangan usaha kelompok. Sesuai dengan karakteristik masyarakat Wonogiri kegiatan
percontohan usaha kelompok kemungkinan bisa berjalan baik di wilayah utara (Selogiri)
karena merupakan daerah Nglaroh yang memiliki karakteristik bandrol ngrompol akan
memudahkan pelaksanaan kegiatan dengan pembentukan kelompok. Meskipun kegiatan
pembentukan kelompok di daerah lain juga perlu diinisiasi namun perlu adanya daerah
percontohan untuk bisa dijadikan pembelajaran bagi wilayah lain untuk mengembangkan
kegiatan yang dilakukan secara berkelompok.
Selain terkait pengelolaan kegiatan kelompok usaha perlu juga optimalisasi terkait
kelopok pertanian, perkebunan dan peternakan yang tergabung dalam gapoktan. Dimana
gapoktan yang sudak eksis di Kabupaten Wonogiri adalah sebanyak 290. Sedangkan
gapoktan sendiri seharusnya ada di tiap desa sehingga apabila dilihat dari jumlah desa yang

Halaman V . 55
ada di Kabupaten Wonogiri jumlah gapoktan masih kurang 4 kelompok. Sehingga target
pembentukan gapoktan adalah satu desa satu gapoktan.
Tahapan pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan kelompok
masyarakat (gapoktan) antara lain sebagai berikut:
1) Identifikasi kebutuhan gapoktan yang ada di Kabupaten Wonogiri.
2) Inisiasi pembentukan gapoktan dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa atau
pemerintah dilihat dari urgensi kepentingan pembentukan kelompok
3) Optimalisasi fungsi gapoktan dengan kegiatan pendampingan oleh penyuluh
4) Pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tahapan pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan kelompok usaha
masyarakat antara lain sebagai berikut:
1) Identifikasi kebutuhan kelompok usaha untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan potensi yang ada
2) Inisiasi pembentukan kelompok usaha dilakukan oleh masyarakat, pemerintah
desa atau pemerintah dilihat dari urgensi kepentingan pembentukan kelompok
3) Optimalisasi fungsi kelompok usaha dengan kegiatan pendampingan oleh
penyuluh
Pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. RENCANA DETAIL PROGRAM SASARAN TIGA
Sasaran ketiga yakni terintegrasinya pembangunan antar sektor pertanian/
perkebunan, peternakan, industri dan pariwisata di kabupaten wonogiri. Sasaran ketiga ini
merupakan kunci terbentuknya pembangunan yang merata dan saling berkaitan di
Kabupaten Wonogiri. Integrasi antar sektor yang bergerak di Kabupaten Wonogiri merupakan
tahapan yang paling rumit dan membutuhkan energi ekstra dari setiap stakeholder yang
terlibat. Berbasis pada sektor pertanian/perkebunan dan peternakan yang di integrasikan dan
dikembangkan menuju agroindustri dan bersinergi dengan pariwisata. Untuk mewujudkan
sasaran ke tiga ini dibutuhkan beberapa strategi sebagai berikut ini:
1. Pembangunan sistim perkebunan Komoditi Unggulan dengan sistem inti plasma
Pengembangan kawasan perkebunan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan
yang ada dan menguatkan potensi yang dimiliki. Pengembangan kawasan ini di dorong oleh
beberapa faktor pendorong dan guna melemahkan beberapa faktor penghambat. Faktor-
faktor tersebut antara lain sebagai berikut:
Faktor Pendorong
1 Potensi Pertanian/Perkebunan
dan Peternakan
Sektor pertanian/perkebunan serta peternakan dikelola
secara individual saat ini. Guna mempermudah
pengembangan perlu dilakukan pengelolaan sektor secara
komunal.

Halaman V . 56
2 Lahan Pertanian Luas Keberadaan lahan belum terbangun yang luas ini menjadi
peluang besar untuk pengembangan kawasan perkebunan
3 Ketersediaan Air Irigasi dari
Waduk Gajah Mungkur
Keberadaan pasokan air irigasi menjadi modal yang baik
guna pengembangan kawasan perkebunan terpadu.
Faktor Penghambat
1 PDRB Perkapita menurun Rencana ini diharapkan mampu untuk meningkatkan
kesejahteraan petani sehingga memperbaiki PDRB per-
kapita.
Pengembangan kawasan perkebunan ini direncanakan untuk pengembangan
komoditas mete dan kakao. Seperti diketahui pada analisis sebelumnya bahan baku
pembuatan mete olahan Wonogiri saat ini sebagian berasal dari luar daerah. Sehingga
diperlukan pengembangan guna menjamin ketersediaan bahan baku mete di Wonogiri. Hal
ini juga dilakukan untuk menjaga agar Mete asli dari Wonogiri tetap terjaga kelestariannya.
Potensi komoditas mete terbesar ada di kawasan aglomerasi antara Kecamatan Ngadirojo,
Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Jatisrono, Kecamatan Jatipurno dan
Kecamatan Girimarto. Pengembagan kawasan perkebunan mete dapat dilakukan di area
aglomerasi tersebut. Sedangkan untuk pusat pengembangan diposisikan di Kecamatan
Jatisrono untuk wilayah barat dan Kecamatan Ngadirojo untuk wilayah timur.
Pengembangan kawasan perkebunan kakao direncanakan di wilayah Kecamatan
Jatipurno, Kecamatan Girimarto, Kecamatan Sidoharjo dan Kecamatan Ngadirojo. Hal ini
dikarenakan potensi produksi Kakao terbesar saat ini berada di empat kecamatan tersebut.
Sedangkan pusat pengembangan dapat diletakkan di Kecamatan Ngadirojo mengingat
lokasinya yang strategis. Untuk wilayah Kecamatan Jatipurno dan Kecamatan Girimarto dapat
dijadikan sub pusat pengembangan. Hal ini berkaitan dengan lokasi pemasaran utama dalam
hal ini pasar utama dan pasar penunjang.
Pengelolaan kawasan perkebunan ini dilakukan secara bersama melalui BUMDes
sebagai industri inti dan masyarakat sebagai petani plasma. Peran lembaga LIPIB disini juga
diharapkan sangat besar guna menjamin keberlangsungan modal kegiatan dan kesuksesan
program. Dengan tujuan utama pembentukan LIPIB adalah sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Wonogiri maka diharapkan regulasi yang disusun lebih menguntungkan petani
namun tidak merugikan LIPIB. Sedangkan untuk pengolahan produk maka BUMDes dalam hal
ini melalui jaringan pelaku usaha di bawahnya mampu melakukan Added Value. Sehingga
penyediaan bahan baku hingga pengolahan dapat dilakukan di dalam Kabupaten Wonogiri.
Artinya terdapat penambahan jam kerja dan kegiatan di Wonogiri yang diharapkan mampu
meningkatkan perekonomian masyarakat. Lokasi produksi dan struktur wilayahnya dapat
dilihat pada peta rencana berikut ini:

Halaman V . 57
Peta Skema Perkebunan Inti dan Plasma
Peta Skema Pusat Pengembangan dan Pemasaran Utama
Pusat Pengembangan dan
PemasaranPerkebunan Inti
Pusat Pengembangan dan Pemasaran Utama
Pusat Pendukung
Perkebunan Inti

Halaman V . 58
2. Pengembangan BUMD dan BUMDes sebagai produsen skala mikro komoditi unggulan
dan pengintegrasian sumber ekonomi lokal
Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa telah
membuka peluang bagi Desa sebagai penyelanggara pemerintahan untuk melakukan upaya
percepatan pertumbuhan ekonomi desa, yaitu melalui penyediaan BUM Desa (Badan
Usaha Milik Desa) sebagaimana diatur dalam pasal 87 Undang-Undang tersebut. Disamping
berdasarkan pada forcefield analysis, rencana pembentukan lembaga ini di dorong oleh
beberapa faktor pendorong dan berupaya untuk melemahkan beberapa faktor
penghambat antara lain sebagai berikut:
No
Faktor-Faktor
Analisis
Faktor Pendorong
1. Potensi peternakan dan
pertanian tinggi
Potensi peternakan (kambing dan sapi) dan pertanian
(ubi kayu, padi dan jagung) dikabupaten Wonogiri
tersebar hampir merata disetiap daerah, meskipun
terdapat beberapa daerah yang lebih mendominasi
namun secara umum sangat berpotensi dikembangkan.
Kehadiran lembaga yang mampu mengelola hasil
pertanian dan peternakan sangat diperlukan agar hasil
yang diperoleh lebih bernilai eknomis, dan sekaligus
sebagai pengatur skema ekonomis (integrasi)
perputaran hasil produksi agar lebih optimal dan
memberikan direct income bagi daerah.
2. Potensi perkebunan tinggi Hasil perkebunan (mete, cengkeh dan kako) meski
hanya terdapat disebagian daearah di wonogiri, namun
keberlangsungannya masih membutuhkan pengelolaan
yang lebih agar bernilai eknomis tinggi (added value),
sehinga kehadiran kelembagaan pengelola masih
sangat dibutuhkan, sebagai penggerak dan mengatur
pola integarsi tiap-tiap sumber ekonomi wilayah.
3. Kewirausahaan tinggi Jiwa kewirausahaan warga Wonogiri perlu dikelola
melalui pendampingan dan penyediaan kelembagaan
ekonomis yang memadai sehingga keberadaannya akan
tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
Faktor Penghambat
Dibutuhkan peningkatkan peran lembaga yang
mendukung penguatan, pengembangan dan
pengitegrasian sumber ekonomi lokal, yang mampu
menjadi produsen komoditas unggulan dan andalan
yang terdapat pada tiap-tiap daerah.
2. Jumlah industri pengolahan
kurang
Dibutuhkan industri pengolahan yang meningkatkan
added value hasil produksi tiap daerah baik sekala lokal
maupun regional
3. Kurangnya promosi produk Dibutuhkan lemabaga yang memastikan ketersediaan
pasar dan memfasilitasi promosi dan pemasaran hasil
produksi masyarkat

Halaman V . 59
No
Faktor-Faktor
Analisis
4. Pertumbuhan ekonomi rendah Dibutuhkan lembaga yang mempu mendorong
pertumbuhan ekonomi personal maupun ekonomi
daerah (desa).
Membangun dalam rangka mensejahterakan masyarakat wonogiri dapat dimulai dari
membangun sumber-sumber ekonomi bagi masyarakat. Masayarakat yang memiliki lahan
pertanian perkebunan dapat ditingkatkan nilai tambahnya sementara yang tidak memiliki
lahan pertanian dapat berperan dalam proses produksi yang disusun dalam skema
sedemikian sehingga semua peran teroptimalkan. Konsep dasar pembentukan BUM Desa
adalah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola potensi yang ada menjadi
sesuatu yang bernilai ekonomi lebih yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian desa
dalam peningkatan PADesa untuk digunakan dalam pembangunan. Sumber pembiayaan
(modal usaha ini sebagaimana diatur UU Nomor 4 tahun 2014 dapat ebrasal dari pemerintah
maupun swasta. Pada konsep program ini selain modall usaha dari pemerintah dapat
disinergikan dengan program yang lain yaitu Lembaga Independen Pengelola Investasi
Bersama (LIPIB). BUM Desa akan berperan sebagai produsen lokal dalam meningkatkan nlai
tambah hasil produksi dan melakukan promosi bersama serta menjamin ketersedian pasar
melalui sisitim distribusi terintegrasi dalam skala lokal dan regional.
Skema Integrasi BUMDes dan BUMD
Dari diagram diatasdapat dilihat bahwamodalusahapembentukan BUMDdapat berasal
dari Pemerintah maupun swasta termasukLIPIB, sementara untuk BUMDes dapat berasal dari
pemerintah, swasta, masyarakat dan termasuk dana dari BUMD. Daiharapkan struktur
keberlangsungan BUMD sebagai unit usaha daerah dapat menopang seluruh usaha BUMDes
dalam sekala yanglebih besar, sementara BUMDesdapat terdiri dari beberapa unitusaha desa
seperti usaha pengolahan industri mete desa, Industri pengolahahan jagung dan termasuk

Halaman V . 60
unit usaha pengolahan residu pertanian untuk keperluan peternakan. Dengan kapasitas
residulebih besar dan dikelola secara komunal BUMDes akan lebih mampu mengolah residu
pertanian yang dapat digunakan menopang kebutuhan peternakan (industri pakan ternak),
selain secara ekonomis dapat lebih menguntungkan sekaligus dapat menyerap tenaga kerja
ditingkat desa. Disamping itu dengan adanya BUMDes deas memungkinkan untuk mengelola
peternakan secara komunal (Penitipan sapi dan kambing) sehingga residu peternakan dengan
sekala yang besar dapat diolah menjadi penopang pertanian seperti kompos dan sebagainya.
Program penyediaan BUMDes Menjadi Produsen Skala Mikro Produk Unggulan dan
Andalan Daerah dapat dikategorikan sebagai program jangka pendek yang dapat segera
dilaksanakan, hal ini dikarenakan BUMDes juga sudah didukung dengan dasar hukum yang
kuat, dan sangat didorong oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mampu
secara pembiayaan dan sumber daya. Penyediaan dan pembentukan kelembagaan
BUMDes ini tentunya harus melewati beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti:
a. Penyiapan regulasi dan pembantukan lembaga pengelola.
b. Identifikasi potensi investor dan penjalinan kerjasama.
c. Identifikasi potensi pelaksana usaha dan penjalinan kerjasama.
d. Proses pendampingan, Monitoring dan Evaluasi dsb.
Peningkatan peran BUMD Dalam Pengintegrasian Sumber Ekonomi Lokal
Pembentukan badan usaha miliki Daerah talah diatur secara konstitusional melalui
Pasal 33 UUD 1945 memberikan kewenangan pemerintah daerah (sebagai representasi
Negara) untuk memiliki BUMD. Dasar hukum kepemilikan Pemerintah Daerah terhadap
BUMD ini kemudian diwujudkan dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
BUMD Dikabupaten Wonogiri terlah bediri sejak lama, setidaknya terdapat tujuh unit
usaha daerah yang telah dikembangkan meliputi: 1) PD. BPR BKK Wonogiri; 2) PD. BKK
Eromoko; 3)PD.BPR Giri Sukadana;4)PD.Jasa MedikaGiri Husada; 5)PD.Air MinumGiri Tirta
Sari; 6) PD. Percetakan Giri Tunggal; dan 7) PD. Perbengkelan Surya. Dengan mangacu pada
analisis forcfield yang sama dengan sebelumnya dapat dilihat bahwa unit usaha BUMD
Kabupaten Wonogiri tidak menyentuh dan bersinggungan langsung dengan potensi lokal
yang tersedia secara belimpah, yaitu pertanian, peternakan dan perekebunan.
Diharapkan keberlangsungan BUMD Kabupaten Wonogiri dapat memfasilitasi
peningkatan nilai tambah produksi komodiditi unggulan dan andalan yang telah ditetapkan
misalnya saja hasil produksi padi (beras) selayaknya Kabupaten Wonogiri memiliki setidaknya
satu RMU yang dapat menampung hasil produksi padi masyarakat untuk dilakukan
peningkatan nilai tambah, baik itu kemasan dan peningkatan kualitas sehingga bersaing
dipasar nasional. Dengan demikian akan mendorong geliat pertanian akan semakin
membaik. Tidak hanya terbatas pada hasil produksi padi BUMD juga dapat melakukan
inovasi sistim perkebunan potensial seperti Mete.
Sebagaimana dituangkan dalam program sebelumnya (3.2.2 : Pengembangan Kawasan
Perkebunan Sistem Inti-plasma), mete sebagai komoditi yang telah menjadi identitas

Halaman V . 61
wonogiri, saat ini terus mengalami penurunan produksi. Tujuh puluh persen (70%) bahan
baku industri Mete justru didatangkan dari luar. Hal ini seharusnya ditangkap sebagai
peluang bagi BUMD dalam menyediakan perkebunan inti plasma yang dapat memastikan
Mete dikemudian hari tersedia dalam jumlah yang cukup. Begitu juga halnya dengan
perkebunan Kakao dan Cengkeh, saat ini jumlah produksi dan lahan pertanian semakin
menurun sehingga perlu diselesaikan dengan kebijakan khsusus.
Program ini dapat dikategorikan dalam program jangka menengah dan jangka panjang,
mengigat terdapat berapa program lain yang harus dilaksanakan lebih dulu, seperti
peningkatan kapasitas masyarakat, komunitas local champion, peningkatan kapasitas
aparatur, penyediaan BUM Des dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pengelolaan program
ini secara terintegrasi sistim perkebunan dan pengolahan hasil produksi harus
dikompromikan dengan baik terhadao keberadaan BUM Desa di tiap desa, sehingga aktifitas
ekonomi dan rantai industri berjalan dengan baik, saling mendukung dan saling
menguntungkan baik masyarakat maupun pemerintah. Bentuk-bentuk kegiatan awal yang
dapat dilakukan seperti:
a. Penyiapan dokumen kajian integrasi potensi lokal
b. FGD dan Sosialisasi rencana pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan
unggulan terintegrasi.
c. Penyiapan regulasi dan sistim tata kelola pertanian dan perkebunan terintegrasi
d. Kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung rencana program.
Peta Rencana Pengambangan Simpul Pelayanan BUMD dan BUM Desa

Halaman V . 62
Pengembangan Agro Industri Berbasis Komoditas Unggulan dan Andalan yang terintegrasi
Berdasarkan hasil analisis agregat dan intra wilayah yang telah dilakukan telah
ditetapkan terdapat empat komoditi unggulan dan empat komoidit andalan yang terdapat
pada dikabupaten Wonogiri. Meskipun secara umum tidak membatasi perkembangan dan
pertumbuhan komoditi lain untuk terus masju dan tumbuh, namun pengelolaan terhadap
komoditas unggulan dan andalan menjadi lebih diprioritaskan dalam rangka percepatan
peertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan kabupaten Wonogiri. Program
Pengembangan Agro Industri Berbasis Komoditas Unggulan dan Andalan yang terintegrasi
merupakan program yang dapat dilaksanakan dalam jangka menengah dan panjang
bertujuan untuk menyelaraskan sektor ekonomi agar lebih merata dan tidak tertumpu pada
satu lokasi.
Dengan berjalannya sistim perkebunan inti plasma, program BUM Desa dan BUMD, hal
yang sangat penting dilakukan adalah menjaga kontinuitas produksi sebagai bahan baku
industri agar tetap berkelanjutan. Sehingga pembagian lokasi usaha dan menjaga kelestarian
dan keberlanjutan perlu dirancang dengan baik. Pengembangan sentra-sentra produksi
sebagaimana telah dibahas pada analisis sebelumnya dilakukan berdasarkan potensi lokal,
tanpa bersifat merubah secara signifikan perkembangan komoditas yang tersedia.
Pengembangan agro industri berbasis komoditi unggulan bertujuan mengoptimalkan nilai
hasil produksi agar bersaing secara optimal. jika mengacu pada konsep spasial awal dan
sejalan dengan konsep perkembangan sentra-sentra industri yang disandarkan pada BUMDes
dan BUMD serta pertimbangan geografis dan aksesibilitas, perkembangan agroindustri cukup
dikembangkan pada 4 pusat aktifitas seperti tergambar pada gambar 3.1.
3. Pengembangan pariwisata terintegrasi yang didukung komoditi unggulan dan
andalan
Sejalan dengan analisis forcefield sebelumnya ditambah dengan tersedianya waduk
gajah mungkur sebagai pendorong dan aksesibilitas rendah sebagai penghambat dapat
dirumuskan program yang dapat mengintegrasikan sektor pariwisata yang didukung
komoditi unggulan dan andalan di Kabupaten Wonogiri. Sedikitnya lebih dari sepuluh objek
wisata yang sedang dalam pengembangan Pemerintah kabupaten Wonogiri yang
sebagiannya bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah khusunya dalam
penyediaan infrastruktur pendukung. Jika melihat sebaran objek wisata yang ada relative
tersebar di pinggiran wilayah kabupaten wonogiri. Konsep integrasi yang dapat menyatukan
berbagaiobjekwisatatersebutadalahdenganmengumpulkannya pada tiga daerah titik henti
yang berbasis pada wisata waduk gajah mungkur.
Keberadaan waduk Gajah Mungkur sangat erat hubungannya dengan industri
pertanian peternakan dan perkebunan yang ada di Wonogiri, dengan posisi yang berada
ditengah merupakan lokasi sangat memungkinkann jika wisata waduk yang dikombinasikan
dengan wisata agro industri komoditi lokal pada masa mendatang, yang difokuskan pada
kecamatan Wuryantoro, Eromoko dan Kuntoronadi. Dimana masing-masing Kecamatan
tersebut termasuk dalam kecamatan yang kurang optimal dalam pertanian, peternakan dan

Halaman V . 63
perkebunan, sehingga dapat didorong dengan memajukan sektor pariwisata terintegrasi.
Program pariwisata terintegrasi berbasis komoditi lokal ini menjadi program jangka panjang
mengingat beberapa hal:
1. Kondisi infrastrukutur yang sedang dalam proses pembangunan membutuhkan
waktu yang cukup lama.
2. Pengembangan objek wisata sedapatnya didukung dengan kondisi nilai sosial dan
kultur yang kuat pada masyarakat lokal. Dalam mempersiapkan hal tersebut,
untuk jangka pendek dan menengah dilakukan program yang berorientasi pada
peningkatan kapasitas lokal dan restorasi budaya yang saat ini diidentifikasi
semakin pudar. Program-program tersebut diharapkan akan menjadi embrio dan
semangat baru, khususnya pada lokasi yang dietentukan sehingga akan
melahirkan masyarakat yang kreatif, yang siap dalam mengelola potensi
pariwisata.
3. Pariwisata yang didukung komoditi unggulan harus ditopang oleh kondisi
komoditi lokal yang benar-benar siap untuk dijadikan obejek wisata. Sementara
program pengeuatan daya saing dan pengembangan komoditi lokal dilaksankaan
dalam jangka pendek dan menangah. Dengan demikian hasil dari pelaksanaan
program tersebut di akhir periode perencanaan baru akan dikembangkan
pariwisataterintegrasi.
Peta Rencana Pengembangan Simpul Integrasi Wisata Berbasis Komoditi Lokal

Wonogiri Development, Reduce Disparity, Reduce Inequity (Final Report Planning Studio)

More Related Content

What's hot

Similar to Wonogiri Development, Reduce Disparity, Reduce Inequity (Final Report Planning Studio)

More from bramantiyo marjuki

Wonogiri Development, Reduce Disparity, Reduce Inequity (Final Report Planning Studio)