KETERKAITAN DAN INTEGRASI

1 Aspek Keterkaitan dan Integrasi
Analisis keterkaitan dan integrasi dengan kebijakan kebijakan yang ada digunakan untuk melihat
kedudukan KSPN terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional/ provinsi /kabupaten/ kota untuk
menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah dengan tujuan
agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
1.1 Keterkaitan KSPN dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) suatu kawasan harus mengacu pada Rencana/ Kebijakan
Tata Ruang di atasnya. Rencana Tata Ruang (RTR) suatu KSPN disusun berdasarkan isu-isu
kebijakan, antara lain :
• Peraturan Pemerintah no 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) yang menetapkan sejumlah Kawasan Strategis Nasional.
Contoh : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan sejumlah
Kawasan Strategis Nasional, diantaranya KSN Sarbagita ( Denpasar, Badung, Gianyar dan
Tabanan)
• Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi yang menjelaskan mengenai detail dari Kawasan
Strategis Nasional yang masuk dalam wilayah administratif provinsi tersebut.
Contoh : Pada Perda no 16 tahun 2009 mengenai RTRW Provinsi Bali menetapkan
kawasan Sanur yang juga merupakan bagian dari KSN Sarbagita, sebagai kawasan
strategis provinsi dengan fungsi utama sebagai Kota Pariwisata Internasional yang berjati
diri budaya Bali
• Peraturan Daerah tentang RTRW Kota/ Kabupaten yang menjelaskan mengenai Kawasan
Strategis Provinsi yang masuk dalam wilayah administratif Kota/ Kabupaten tersebut.
Contoh : RTRW Kota Denpasar menetapkan Kawasan Sanur sebagai salah satu Kawasan
Strategis Kota Denpasar mencakup wilayah Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur dan Desa
Sanur Kauh
Berdasarkan isu-isu kebijakan di atas, maka kedudukan RTR KSPN Sanur dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah adalah sebagai berikut :

RTR KAWASAN STRATEGIS
RTRW NASIONAL
NASIONAL

RTRW PROVINSI
PROVINSI

RTRW KOTA/ KABUPATEN
RDTR KOTA/ KABUPATEN

RDTR KOTA/ KABUPATEN
KOTA/ KABUPATEN

RTR KAWASAN
PERKOTAAN/ PERDESAAN

1.2 Keterkaitan KSPN dengan Rencana Pembangunan Kepariwisataan
Pembentukan KSPN merupakan bagian dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional (RIPPARNAS). Berdasarkan Ripparnas, KSPN merupakan kawasan yang memiliki
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial,
budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan
keamanan.
Penetapan KSPN-KSPN di Indonesia merupakan bentuk pembangunan kepariwisataan nasional
pada aspek destinasi yang diawalai dengan Perwilayahan pembangunan DPN (Destinasi
Pariwisata Nasional). DPN merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah propinsi dan/
atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, yang
diantaranya berupa KSPN, dimana pengembangan pariwisata untuk kawasan yang menjadi KSPN
langsung ditangani oleh pemerintah pusat.
KSPN berdasarkan RIPPARNAS ditentukan dengan kriteria:
a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan
memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional
d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup;
g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya,
termasuk didalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i. memiliki kekhususan dari wilayah;
j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial
nasional; dan memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
Sedangkan untuk pembangunan KSPN dilakukan secara bertahap dengan kriteria prioritas yang
memiliki :
a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah
sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;

e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
f. citra yang sudah dikenal secara luas;
g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan keunggulan
daya saing internasional
1.3 Integrasi pariwisata dengan sektor lain
Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi baik nasional,
wilayah, maupun lokal. Sektor pariwisata harus berperan sebagai prime mover dan secara
interaktif terkait dengan pengembangan sektor sektor lainnya. Peningkatan keterkaitan antara
sektor pariwisata dengan sektor lainnya akan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi
wilayah.
Pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan lapangan
kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi
kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya,
pengangkutan, serta mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek tempat
kesenian dan budaya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat memberikan
keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar.
Penilaian seberapa baik integrasi pariwisata dengan sektor lainnya dapat dilihat dari angka
penyerapan tenaga kerja di sektor lainnya dengan membandingkan pada angka pertumbuhan
kedatangan wisatawan, PDRB dari sektor pariwisata maupun proyek proyek pembangunan terkait
kepariwisataan.
No Variabel Sumber Data Metode Kondisi Penilaian
Angka Pertumbuhan
1 Wisatawan dalam 3 Data Sekunder
tahun terakhir
Besarnya penerimaan
PDRB dari sektor
2 Data Sekunder
pariwisata dalam 3
tahun terakhir
Jumlah investasi
terkait pariwisata
3 Data Sekunder
dalam 3 tahun
terakhir
Angka penyerapan
tenaga kerja pada
sektor transportasi
4 Data Sekunder
dan komunikasi
dalam 3 tahun
terakhir
Angka penyerapan
5 Data Sekunder
tenaga kerja pada

No Variabel Sumber Data Metode Kondisi Penilaian
sektor pertanian
dalam 3 tahun
terakhir
Angka penyerapan
tenaga kerja pada
6 sektor bangunan Data Sekunder
dalam 3 tahun
terakhir
Pelaksanaan program
kebersihan dan
7 Data Sekunder
kesehatan dalam 3
tahun terakhir

2 Aspek Pengembangan Kepariwisataan
Aspek pengembangan kepariwisataan pada intinya terdiri dari aspek pengembangan ke dalam
(delivery on the ground) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengalaman wisata
wisatawan dan aspek pengembangan keluar (marketing) yang bertujuan untuk menarik wisatawan
datang ke suatu destinasi. Untuk mencapai kedua tujuan utama tersebut, maka diperlukan analisis/
penilaian terhadap detail dari kedua aspek tersebut yang terdiri dari: Destinasi, Industri,
Pemasaran, dan Institusi agar dapat dikembangkan perencanaan yang tepat dan sesuai dengan apa
yang dibutuhkan.

2.1 Destinasi
Analisis destinasi merupakan penilaian terhadap sumber daya destinasi pariwisata baik yang
berupa sumber daya eksisting maupun sumber daya yang masih menjadi potensi untuk
dikembangkan dalam rangka menciptakan pengalaman wisata, meliputi :
1. Perwilayahan
2. Daya Tarik
3. Aksesibilitas
4. Fasilitas dan Prasaranan Umum
5. Fasilitas Pariwisata
6. Masyarakat Lokal
7. Investasi

2.1.1 Perwilayahan

2.1.1.1 Struktur dan Pola Tapak KSPN
Sebuah tapak secara administratif merupakan lokasi yang seluruh boleh dibangun, namun pada
prakteknya, terdapat sejumlah batasan yang harus dipertimbangkan. Analisa struktur dan pola
tapak merupakan proses penilaian terhadap kualitas tapak yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor,
sebagai kebutuhan dalam melakukan perencanaan tatanan fisik fasilitas/ fungsi/ bangunan dalam
tapak yang meliputi pengolahan dan sistem utilitas tapak, site entrance, sistem sirkulasi serta
penentuan posisi, komposisi, orientasi maupun konfigurasi massa dan ruang terbuka.

Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas tapak terdiri atas, faktor fisik, biologi dan sosial
budaya, dimana tiap faktor tersebut memiliki sejumlah variabel pembentuknya
1. Faktor Fisik
No Variabel Sumber Data Metode Aspek penilaian Kondisi Penilaian

1 Dimensi tapak Data Primer Observasi Bentuk

Ukuran

Kondisi Keadaan
2 Data Primer Observasi Porositas
tanah
Daya Dukung
Keasaman

3 Topografi Data Primer Observasi Elevasi
Kemiringan
Ketinggian
Bentang alam/
morfologi
Permukaan air
4 Hidrologi Data Primer Observasi
tanah
Arah aliran air
hujan
Kualitas air tanah

5 Geologi Data Primer Observasi Bahaya seismik
Kedalaman tanah
Kondisi batuan

6 Iklim Data Primer Observasi Curah hujan
Intensitas hujan
Kecepatan arah
angin
Arah penyinaran
cahaya matahari

2. Faktor Biologi
Keragaman
1 Vegetasi Data Primer Observasi
tanaman
Keragaman di
2 Habitat Data Primer Observasi
dalam site

Keragaman di
lingkungan sekitar
site

3. Faktor Sosial Budaya

Peruntukan Data Primer,
1 Observasi
tanah Data sekunder
Ketinggian
2 Regulasi lokal Data Sekunder
bangunan
Kepadatan dan tipe
(RTBL)
bangunan
Peruntukan dan ijin
bangunan
Utilitas di dalam
3 Data Primer Observasi Kondisi Sanitasi
dan sekitar tapak
Kondisi Drainase
Kondisi Air bersih
Listrik
Sirkulasi sekitar
4 Data Primer Observasi Kelas Jalan
site
Kepadatan jalan
(traffic volume)
Jalur pejalan kaki
Jenis angkutan

5 Area Historis Data Primer Observasi Landmark
Situs arkeologis,
purbakala
6 Sensory Visual
Sumber Bising
Dari hasil analisis di atas, maka akan dirumuskan konsep struktur dan tapak KSPN yang
menjelaskan pengolahan bentang tapak, penentuan tata letak massa bangunan dan orientasinya,
penentuan fungsi ruang terbuka baik aktif maupun pasif, penentuan jalur sirkulasi yang terdiri atas
main entrance, side entrance dan sidewalk, penentuan zonasi serta penentuan sistem utilitas.
Terdapat ketentuan dalam membentuk konsep struktur dan tapak di setiap perencanaan yang akan
dilakukan.

1. Pengolahan bentang tapak, penentuan tata letak massa bangunan, penentuan fungsi
ruang terbuka, penentuan sistem utilitas

No Kemiringan Ketentuan
Aliran secara umum tidak bagus, tidak direkomendasikan untuk
eksterior dengan fungsi tertentu kecuali untuk wetland preserve atau
1 < 1 % (terlalu datar)
ruang terbuka lain yang memungkinkan adanya genangan air ( ruang
terbuka pasif)
2 1-5 % (datar) Kemiringan yang ideal untuk ruang terbuka aktif dan bangunan masif
Kemiringan masih ideal untuk fungsi ruang terbuka aktif dan
penempatan bangunan masif, tetapi perlu dipertimbangkan tata letak
3 5-10 % (landai)
terhadap arah kemiringan. Kemiringan ini juga masih ideal untuk
drainase namum perlu dikontrol agar tidak terjadi erosi
Kemiringan agak curam untuk fungsi ruang terbuka aktif dan
10-15 % (agak
4 bangunan masif. Kemiringan ini eprlu dipertahankan untuk
curam)
menghindari erosi
Kondisi kemiringan curam tidak ideal untuk hampir semua
5 15% (curam)
penggunaan dan fungsi
2. Zonasi
Zonasi untuk bangunan masif dan ruang terbuka direncanakan dengan memenuhi beberapa
pertimbangan berikut :
a. Kondisi, bentuk tapak dan kontur
b. Hirarki ruang
c. Fungsi fasilitas
d. Prinsip desain : efisiensi, kenyamanan, keselamatan
e. Regulasi lokal terkait dimensi massa, sempadan, KDB, dan KLB
3. Sirkulasi
Sirkulasi direncanakan dengan memenuhi beberapa pertimbangan berikut :
a. Kondisi tapak dan kontur
b. Keberadaan jalur jalur di luar tapak
c. Bentuk tapak
d. Layanan yang merata pada seluruh fungsi pada tapak sesuai dengan jenis sirkulasinya
No Jenis Sirkulasi Ketentuan
Dimanfaatkan sebagai titik masuk ke tapak, sirkulasi langsung ke
1 Jalan raya dua arah
bangunan masif sebagai fungsi utama fasilitas
Jalur kendaraan
2 Jalur ini diakumulasi di daerah bising
dalam tapak

No Jenis Sirkulasi Ketentuan
Jalur ini dibuat sebagai perpanjangan jalur yang tidak bising untuk
3 Jalur Pejalan kaki
menghubungkan semua fungsi dalam tapak

2.1.1.2 Penunjukan Kawasan Inti-Kawasan Inti di KSPN
Penunjukan kawasan inti dikelompokkan berdasarkan tema-tema kegiatan yang dapat dilakukan di
kawasan tersebut serta hasil konsep pola tapak yang menetapkan pengembangan ruang pariwisata
seperti apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada setiap kawasan inti perlu dilakukan analisis
kesesuaian lahan untuk aktivitas pariwisata yang akan dilakukan di sana serta analisis daya
dukung kawasan inti.
1. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Inti
Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan analisis yang melihat pada potensi kawasan
untuk menjadi kawasan inti berdasarkan kriteria-kriteria teknis kegiatan pemanfaatan ruang yang
direncanakan. Analisis ini menggunakan metode overlay peta untuk setiap variabel fisik, sosial,
ekonomi dan budaya berdasarkan kriteria kegiatan.
Dari analisis ini akan dihasilkan kesesuaian lahan untuk pemanfaatan ruang dalam bentuk peta
kesesuaian pemanfaatan ruang yang meliputi kesesuaian untuk kawasan inti. Berdasarkan tema
kawasan inti yang telah dibentuk, maka kriteria yang dibutuhkan utnuk penentuan kawasan inti
sesuai temanya adalah sebagai berikut :
a. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Inti dengan Tema Budaya Bahari
S1 (sangat S3 (sesuai N (tidak Kondisi
No Parameter S2 (sesuai)
sesuai) bersyarat) sesuai) Eksisting
1 Kecerahan perairan 15 – 20 10 –15 5 – 10 <5
(meter)
2 Tutupan terumbu >75 50 – 75 25 – 50 < 25
karang hidup (%)
3 Jenis hewan Sangat Beragam Sedang Sedikit
karang dan biota beragam ( 75 – 100) ( 20 – 75) ( <10)
yang berasosiasi ( > 100)
(spesies)
4 Jenis ikan karang Sangat Beragam Sedang Sedikit
(spesies) beragam (50 – 70) ( 20 – 30 ) ( < 20 )
( > 70)
5 Kecepatan arus 0 – 0,17 0,17 – 0,34 0,34 – 0,51 > 0,51
(m/dtk)
6 Kedalaman 10 – 20 5 – 10 2–5 <2
perairan
b. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Inti dengan Tema Budaya

1
2
3
4
5
c. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Inti dengan Tema Ecovillage
1
2
3
4
5
6
Setelah ditentukan lokasi spesifik yang akan menjadi kawasan inti berdasarkan kriteria kesesuaian
lahan yang dibutuhkan untuk tiap tema, selanjutnya pada tiap kawasan inti tersebut diperlukan
identifikasi terhadap :
1. kegiatan sebagai daya tarik utama
2. kegiatan sebagai daya tarik pendukung
3. kebutuhan sarana dan prasarananya
yang sesuai dengan kondisi lokasi tersebut.
2. Analisis Daya Dukung Kawasan Inti
Analisis daya dukung yang digunakan merupakan analisis daya dukung fisik untuk menilai
kesesuaian antara sumber daya fisik yang terdapat pada kawasan tersebut dengan kemampuan
memberi toleransi terhadap kunjungan wisatawan sehingga keaslian sumber daya fisik dari
kawasan tersebut tetap terjaga.
a. Kriteria Tingkat Daya Dukung untuk Kawasan Inti dengan Tema Budaya Bahari
Penilaian Kondisi
No Parameter Eksisting
Tinggi Sedang Rendah
1 Terjal, karang,
Terjal, karang, Sangat landai,
Tipe Pantai berpasir, sedikit
berpasir berlumpur
berlumpur
2 Bentuk Teluk terbuka Teluk terbuka Teluk tertutup
3 Tipe Garis Pantai Stabil Stabil Labil

No Parameter Penilaian Kondisi
Eksisting
4 Arus Sungai
> 1,5 0,5 – 1,5 < 0,5
(m/dtk)
5 Amplitudo Rataan 0,7 – 1,1
1,1 – 2,1 < 0,7 dan > 0,9
(m) 2,1 – 2,9
6 Dapat diairi Di bawah
Posisi Hamparan Dapat diairi dan
dan rataan surut
Lahan dikeringkan
dikeringkan terendah
7 Liat berpasir,
Liat berpasir, tidak Lumpur/pasir
tidak
Kualitas Tanah bergambut, pyrit bergambut’
bergambut,
rendah berpyritt
tidak berpyrit
8 Dekat sungai
Dekat sungai Dekat sungai dan
Air Tanah dan tingkat
dan mencukupi mencukupi
siltasi tinggi
9 10 – < 15
Salinitas (ppt) 15 – 18 < 10 dan > 30
> 18 – 30
10 Jalur Hijau (m) > 100 50 – 100 < 50
11 Curah Hujan
< 2.000 2.000 – 2.500 > 2.500
(mm/thn)
b. Kriteria Tingkat Daya Dukung untuk Kawasan Inti dengan Tema Budaya
Penilaian Kondisi

c. Kriteria Tingkat Daya Dukung untuk Kawasan Inti dengan Tema Ecovillage
Penilaian Kondisi

2.1.1.3 Ekonomi Regional
Analisis perekonomian dilakukan dengan tujuan untuk melihat karakteristik ekonomi wilayah dan
struktur aktivitas perekonomian di kawasan perencanaan saat ini sehingga dapat diketahui sektor
utama yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi kawasan perencanaan yang dalam
pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai salah satu sektor prioritas dalam program program
maupun alokasi dana pembangunan dan juga sebagai tempat investasi dari kalangan swasta yang
ingin berusaha di kawasan tersebut.
Data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi dan sektor-sektor
perekonomian di kawasan perencanaan adalah sebagai berikut :
Lapangan Besarnya Banyaknya penyerapan
No Besarnya Investasi
Usaha PDRB Tenaga Kerja/ tahun
1
2
3
4
5
6
2.1.1.4 Kependudukan
Dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan identifikasi terhadap
gambaran potensi penduduk sehingga dapat ditentukan perencanaan pengembangan/
pemberdayaan masyarakat yang sesuai serta perencanaan pembangunan fasilitas yang akan
mendukung pemebrdayaan tersebut.
Variabel yang dibutuhkan dalam menilai kondisi potensi penduduk adalah sebagai berikut
No Variabel Sumber Data Metode Kondisi Eksisting
Kelompok Usia Data Sekunder
1
Jenis Kelamin Data Sekunder
2
Tingkat Pendidikan Data Sekunder
3
Angka Partisipasi Data Sekunder
4
sekolah
Angka Angkatan Data Sekunder
5
kerja
Angka bukan Data Sekunder
6
angkatan kerja

2.1.2 Daya Tarik

2.1.2.1 Pengelompokan Daya Tarik

2.1.2.1.1 Pengelompokan Berdasarkan Jenis
Daya tarik dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu daya tarik alam, daya tarik buatan dan daya
tarik budaya. Pengelompokan berdasarkan jenis ini berfungsi untuk memetakan perbedaan
karakteristik yang terdapat pada tiap jenis, sehingga perencanaan yang dibutuhkan pada tahap
pengembangan daya tarik tersebut telah sesuai dengan kebutuhannya.
Untuk mengetahui karakteristik dari tiap jenis daya tarik, maka perlu diidentifikasi variabel
sebagai berikut :

No Variabel Sumber Data Metode Instrumen
Bentuk Kepemilikan Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Daya
1
Kuesioner Tarik
2 Musim teramai Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Daya
Kuesioner Tarik
Musim terbaik Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Daya
3
Kuesioner Tarik
Asal Wisatawan Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Daya
4
Kuesioner Tarik
Sub Atraksi yang Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Daya
5
terdapat di daya tarik Kuesioner Tarik
Media Promosi Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Daya
6
Kuesioner Tarik
Hasil pengelompokan daya tarik berdasarkan jenisnya berupa tabel di bawah ini :

Daya Tarik
Karakteristik Daya Tarik Alam Daya Tarik Budaya
Buatan
Bentuk Kepemilikan
Musim teramai
Musim terbaik
Asal Wisatawan
Sub Atraksi
Media Promosi

2.1.2.1.2 Pengelompokan Berdasarkan Lokasi
Identifikasi daya tarik berdasarkan wilayah administratif dilakukan untuk mengetahui pola
persebaran daya tarik, sehingga dapat ditentukan perencanaan kawasan inti yang tepat. Variabel

yang perlu diidentifikasi untuk mengetahui kelompok daya tarik berdasarkan lokasinya adalah
sebagai berikut :
Jenis Daya Tarik Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Daya Tarik
1
Kuesioner
Lokasi Daya Tarik Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Daya Tarik,
2
Kuesioner Peta KSPN
Hasil pengelompokan daya tarik berdasarkan persebaran lokasi berupa tabel di bawah ini :
Wilayah Administratif
Jenis Daya Tarik
Desa A Desa B Desa C

Daya Tarik Alam
Daya Tarik Buatan
Daya Tarik Budaya
Untuk mengetahui konsentrasi persebaran daya tarik, maka harus digambarkan pada peta KSPN.

2.1.2.2 Kematangan Daya Tarik Wisata
Daya tarik wisata merupakan komponen supply yang utama dari suatu destinasi. Dalam usaha
mempertahankan kualitas daya tarik wisata agar tetap menjadi tujuan utama wisatawan
berkunjung ke suatu destinasi, maka diperlukan pemahaman mengenai pengembangan seperti apa
yang memang diperlukan oleh daya tarik tersebut. Jenis pengembangan dapat ditentukan jika
tingkat kematangan daya tarik tersebut diketahui.
Parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan dari suatu destinasi adalah
kondisi pertumbuhan daya tarik sebagai bagian dari penawaran wisata dan keadaan pasar wisata
sebagai bagian dari permintaan yang selanjutnya akan dipetakan ke dalam matriks BCG (Boston
Consulting Group) seperti bagan di bawah ini.

Children Problem Stars
Pertumbuhan Produk (Supply)

Dogs Cash Cows

Pasar Wisata (demand)

1. Star
Daya tarik memiliki peluang pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang terbaik. Daya tarik
dengan kondisi ini perlu melakukan integrasi ke depan, integrasi ke belakang, penetrasi pasar,
serta pengembangan produk.

2. Cash Cows
Daya tarik ini memiliki posisi pangsa pasar relatif yang tinggi tetapi kemampuan bersaingnya
rendah dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Disebut cash cows karena daya tarik
menghasilkan pendapatan melebihi kebutuhannya. Daya tarik dengan kondisi ini harus dikelola
untuk mempertahankan posisi kuatnya selama mungkin, salah satunya melalui diversifikasi.
3. Problem Child
Daya tarik memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah, namun kemampuan bersaing cukup
tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Disebut problem child karena pengelola daya
tarik harus memutuskan apakah hendak memperkuat bisnis dengan strategi yang intensif atau
menjualnya.
4. Dog
Daya tarik memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah dengan kemampuan bersaing dengan
pertumbuhan produk yang juga rendah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh karena posisi internal
dan eksternal yang lemah.
Masing-masing parameter memiliki variabel dan kriteria penilaian sebagai berikut :
1. Parameter Kondisi Pertumbuhan Daya Tarik Wisata
Sumber
No Variabel Metode Instrumen Kriteria Skor
Data
Keberagaman Data Observasi, Kuesioner 1 = memiliki 1-2 sub atraksi
1
sub atraksi Primer Penyebaran Daya Tarik 2 = memiliki 3-4 sub atraksi
yang dimiliki Kuesioner 3 = memiliki lebih dari 4 sub
atraksi
Keunikan yang Data Observasi, Kuesioner 1 = Memiliki kesamaan dengan
2
ditawarkan primer Penyebaran Daya Tarik daya tarik lain tingkat lokal
Kuesioner 2 = Memiliki kesamaan dengan
daya tarik lain di tingkat
provinsi sampai nasional
3 = Hanya memiliki kesamaan
dengan daya tarik di tingkat
dunia dengan jumlah
maksimal 3 daya tarik
Tata kelola Data Observasi, Kuesioner 1 = Jumlah SDM kurang dan
3
Primer Penyebaran Daya Tarik belum ada SOP yang jelas
Kuesioner 2 = Jumlah SDM kurang namun
sudah ada SOP mengenai
kepengelolaan
3 = Jumlah SDM cukup dan
sudah ada SOP mengenai
kepengelolaan
Ketersediaan Data Observasi, Kuesioner 1 = Memiliki sedikit fasilitas
4
fasilitas Primer penyebaran Daya Tarik pendukung dan kurang

Sumber
Data
pendukung kuesioner berfungsi dengan baik
2= Memiliki sedikit fasilitas
pendukung dan berfungsi
dengan baik
3= Memiliki fasilitas lengkap
dan seluruhnya berfungsi
dengan baik
Media Promosi Data Penyebaran Kuesioner 1 = Belum ada media promosi
5
yang Primer Kuesioner Daya Tarik yang digunakan
digunakan 2= Menggunakan 1-3 media
promosi
3= Menggunakan lebih dari 3
media promosi pariwisata
yang ada
Ketersediaan Data Observasi, Kuesioner 1= Tidak terdapat moda
6
Moda primer Penyebaran daya tarik transportasi langsung
Transportasi kuesioner menuju daya tarik
2= Hanya ada 1- 2 jenis moda
transportasi yang langsung
menuju daya tarik
3= Terdapat lebih dari 2 jenis
moda transportasi yang
langsung menuju daya tarik
Waktu Data Observasi, Kuesioner 1= Hari beroperasi tidak tentu
7
Operasional primer penyebaran daya tarik 2= Terdapat 1-3 hari beroperasi
kuesioner dalam seminggu
3= Setiap hari beroperasi
Ketersediaan Data Observasi, Kuesioner 1= Tidak ada fasilitas
8
Fasilitas primer penyebaran daya tarik pendukung di sekitar daya
pendukung di kuesioner tarik
sekitarnya 2= Hanya terdapat 1-2 fasilitas
pendukung di sekitar daya
tarik
3= Terdapat lebih dari 2
fasilitas pendukung di
sekitar daya tarik
Klasifikasi Skor :
Tingkat Pertumbuhan Produk Tinggi :
Tingkat Pertumbuhan Produk Rendah :
2. Parameter Kondisi Pasar Wisata

Sumber
Data
Tingkat Data Observasi, Kuesioner 1 = Mengalami penurunan
1
Pertumbuhan Primer Penyebaran Daya Tarik dalam 3 tahun terakhir
Pengunjung Kuesioner 2= Mengalami kenaikan dan
penurunan dalam 3 tahun
terakhir (tidak stabil)
3= Mengalami kenaikan setiap
tahunnya dalam 3 tahun
terakhir
Tingkat Data Observasi, Kuesioner 1 = Mengalami penurunan
2
pendapatan Primer Penyebaran Daya Tarik dalam 3 tahun terakhir
Kuesioner 2= Mengalami kenaikan dan
penurunan dalam 3 tahun
terakhir (tidak stabil)
3= Mengalami kenaikan setiap
tahunnya dalam 3 tahun
terakhir
Tingkat Data Observasi, Kuesioner 1 = Tidak ada kegiatan aktif
3
Partisipasi Primer penyebaran Daya Tarik yang dapat dilakukan
Wisatawan kuesioner wisatawan
dalam 2= Hanya sedikit sub atraksi
kegiatan di yang memiliki kegiatan aktif
daya tarik denga wisatawan
3= Seluruh sub atraksi yang
tersedia merupakan kegiatan
aktif dengan wisatawan
Perbandingan Data Penyebaran Kuesioner 1= Memiliki jumlah kunjungan
4
jumlah Primer kuesioner daya tarik terendah dibanding daya
wisawatawan tarik sejenis lainnya
dengan daya 2= Memiliki jumlah kunjungan
tarik sejenis rata-rata/ hampir sama
lainnya dengan daya tarik sejenis
3= lainnya
Memiliki jumlah kunjungan
tertinggi dibanding dengan
daya tarik sejenis lainnya
Klasifikasi Skor :
Tingkat Pangsa Pasar Tinggi :
Tingkat Pangsa Pasar Rendah :

2.1.3 Aksesibilitas
Analisis aksesibilitas dilakukan untuk menentukan kebutuhan jaringan pergerakan dan fasilitas
penunjangnya menurut struktur dan pola tapak kawasan, sehingga tercipta ruang yang lancar,
aman, nyaman, dan terpadu, berdasarkan pertimbangan distribusi penduduk, tenaga kerja, daya
dukung lahan, daya dukung lingkungan jalan, daya dukung prasarana yang ada.
2.1.3.1 Kebutuhan Pengembangan Sarana Transportasi
Dalam merencanakan kebutuhan sarana transportasi yang akan mendukung pergerakan baik
wisatawan maupun masyarakat saat menuju maupun berada di dalam kawasan pariwisata, maka
dibutuhkan penilaian terhadap komponen komponen di bawah ini
Sumber
No Variabel Metode Instrumen Penilaian Kondisi Eksisting
Data
Moda
1
Transportasi
Halte dalam
2
kawasan
Jalur angkutan
3
publik
Kapasitas tiap
4
trayek
Kondisi
5
Pelayanan
Kondisi
6
keamanan
Model
7
pengelolaan
transportasi
2.1.3.2 Kebutuhan Pengembangan Prasarana Transportasi
Analisis ini bertujuan untuk menilai kemngkinan pengembangan prasarana transportasi yang
meliputi jaringan jalan dan kebutuhan pendukungnya mulai dari jaringan jalan yang menjadi pintu
gerbang kawasan pariwisata sampai ke tingkat jalan lokal dengan mempertimbangkan jaringan
jalan yang sudah atau yang sedang direncanakan. Analisis ini membutuhkan penilaian terhadap
sejumlah komponen, antara lain :
Sumber
Data
Entry Gate
1
Kawasan
Titik
2
kemacetan
dan trouble
spot lainnya
Ketersediaan
3

Sumber
Data
signage
Prasarana
4
untuk pejalan
kaki (trotoar,
halte)
Kondisi
5
Penataan
Parkir
Manajemen
6
Lalu lintas

2.1.4 Fasilitas dan Prasarana Umum

2.1.4.1 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Umum
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghitung perkiraan jumlah kebutuhan fisik di kawasan
perencanaan berdasarkan daya dukungnya. Untuk memperkirakan kebutuhan fasilitas dan utilitas
pada kawasan perencanaan, digunakan beberapa model kebutuhan fasilitas dan utilitas yang
bersumber dari :
1. Standar Pelayanan Kebersihan Air Limbah
Perkiraan kebutuhan fasilitas dan utilitas pada kawasan akan mencakup kebutuhan jenis, jumlah,
serta kebutuhan ruang. Perkiraan dilakukan dengan mengaplikasikan standar kebutuhan yang ada
untuk desa-desa yang ada di KSPN, serta dapat mengacu pada berbagai studi dan standar
perencanaan yang ada.
Secara garis besar, standar perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu:
Standar Internasional, merupakan bakuan yang didasarkan atas ketentuan umum dan
diterapkan di banyak negara sebagai suatu kebutuhan dan persyaratan.
Standar Nasional, yang menjadi pedoman umum yang digunakan di Indonesia. Standar ini
hanya memberikan patokan umum, sesuai dengan karakteristik serta tingkat kebutuhannya
Standar lokal yakni ketentuan yang berlaku khusus untuk suatu wilayah atau kota tertentu.
standar ini disusun berdasarkan situasi dan kondisi khusus dari wilayah atau kota tersebut
yang di dalamnya dipertimbangkan ketentuan khusus lain, seperti tradisi dan tata nilai
budaya yang berlaku.
2. Standar Penyediaan Air Bersih
Terdapat 5 (lima) komponen yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan sistem
penyediaan air bersih di masa yang akan datang. Komponen rencana tersebut antara lain sebagai
berikut :
a. Kebutuhan Air
b. Rencana Tingkat Pelayanan

c. Rencana Pengembangan Sumber
d. Rencana Pengembangan Transmisi/distribusi
e. Pengendalian Kebocoran Air.
PDAM telah menyediakan suatu standar bagi pengadaan air bersih dimana standar tersebut
didasarkan pada pedoman Direktorat Air Bersih yang telah memperhitungkan standar kebutuhan
air bersih untuk industri dan rumah tangga. Ketentuannya ialah 125 ltr/orang/hari untuk
konsumsi umum dan 10 lt/pekerja/hari bagi kawasan industri..
Suatu kebijakan lain telah ditetapkan pula bahwa perbandingan antara sambungan langsung ke
rumah tangga dan kran umum berkisar antara 50% : 50% hingga 80% : 20%, tergantung pada
situasi lingkungan permukimannya. Setiap kran umum diasumsikan melayani 200 orang,
sedangkan sambungan rumah tangga untuk 5 – 10 orang. Jumlah penduduk yang ingin dilayani
oleh PDAM berdasarkan informasi ialah sekitar 75% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada
atau yang direncanakan, dengan asumsi kebutuhan air minum dihitung sebesar 150 lt/orang/hari.
3. Standar Penyediaan Listrik
Berdasarkan standar kebijaksanaan, kebutuhan konsumsi listrik yang ditetapkan untuk masing-
masing kelompok pelanggan sebagai berikut :
a. Rumah Tangga mengkomsumsi listrik sebesar 170 Watt/jiwa.
b. Industri mengkomsumsi listrik sebesar 250 KVA/Ha.
c. Perdagangan dan jasa mengkomsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha.
d. Sosial/Fasilitas Umum mengkomsumsi listrik sebesar 80 KVA/Ha
4. Standar Penyediaan Komunikasi
Untuk melayani kebutuhan telepon, dibutuhkan pengembangan sistem jaringan distribusinya yang
meliputi fasilitas Sentral Telepon Otomat (STO), Rumah Kabel (RK) dan Distribution Point (DP).
Perkiraan kebutuhan RK dan DP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk 1 RK memiliki kapasitas antara 1.200 – 1.400 SST
b. Untuk 1 DP memiliki kapasitas antara 10 – 20 SST

2.1.5 Fasilitas Pariwisata

2.1.5.1 Persebaran Akomodasi
Identifikasi akomodasi berdasarkan wilayah administratif dan tipe wilayah (pantai dan nonpantai)
dilakukan untuk mengetahui pola persebaran dan konsentrasi akomodasi, sehingga dapat
ditentukan perencanaan serta kebijakan (termasuk pengendalian ) yang tepat bagi tiap wilayah
tersebut. Variabel yang perlu diidentifikasi untuk mengetahui kelompok akomodasi berdasarkan
lokasinya adalah sebagai berikut :
Lokasi Akomodasi Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi,
1
Kuesioner Peta Akomodasi KSPN

Klasifikasi Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
2
Akomodasi Kuesioner, in depth
interview
Bentuk dan status Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
3
kepemilikan Kuesioner, in depth
interview
Harga Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
4
Kuesioner, in depth
interview
Jumlah Kamar/ Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
5
Kapasitas Kuesioner
Hasil pengelompokan akomodasi berdasarkan persebaran lokasi berupa tabel di bawah ini :
Wilayah Administratif Tipe Wilayah
Karakteristik
Akomodasi (Jumlah) Desa A Desa B Desa C Pantai Non Pantai

Klasifikasi
Akomodasi
Bintang
Non Bintang
Vila
Pondok Wisata
Bentuk kepemilikan

Harga

Jumlah Kamar/
Kapasitas

2.1.5.2 Kesesuaian Klasifikasi dengan PP
Usaha Akomodasi merupakan salah satu usaha pariwisata yang klasifikasi telah diatur dalam PP
no 52 tahun 2012. Dimana dalam PP tersebut terdapat penjelasan detail mengenai fasilitas yang
minimal harus dimiliki oleh tiap kelas hotel. Untuk mengidentifikasi apakah karakteristik dari tiap
kelas usaha akomodasi tersebut sudah sesuai dengan klasifikasi pada PP, maka dilakukan
pengelompokan dengan menggunakan analisis cluster. Variabel yang dibutuhkan dalam analisis
cluster usaha akomodasi ini antara lain :
Klasifikasi Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
1
Akomodasi Kuesioner, in depth
interview
Fasilitas yang Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
2
dimiliki Kuesioner, in depth
interview
Jumlah Kamar yang Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
3
tersedia Kuesioner, in depth
interview
Hasil pengelompokan akomodasi berdasarkan klasifikasi pada PP no 52 tahun 2012 berupa tabel
di bawah ini :
Klasifikasi Akomodasi
Karakteristik Akomodasi Bintang Non Bintang Pondok Wisata Vila
Fasilitas yang dimiliki

Jumlah Kamar yang tersedia

2.1.5.3 Persebaran Usaha Informal Pariwisata
Pertumbuhan usaha informal yang terdapat di suatu destinasi tidak dapat dihindari sebagai dampak
dari adanya kegiatan pariwisata. Identifikasi terhadap persebaran usaha informal yang terdapat di
kawasan wisata ini penting dilakukan untuk merencanakan penanganan yang tepat agar usaha
informal tersebut tetap dapat mengakomodir kepentingan pelakunya dan tanpa memberi dampak
negatif terhadap kegiatan pariwisata. Variabel yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kondisi
usaha informal antara lain :
Lokasi Data Primer Observasi
1
Jenis Usaha Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
2
Profil tenaga Kerja Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
3
Pendapatan Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
4

Permasalahan yang Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
5
dihadapi dalam
menjalankan usaha
Harapan untuk Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
6
pengembangan usaha

2.1.5.4 Pengelompokan UKM
Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dalam membangun
perekonomian daerah. Dalam kegiatan pariwisata, UKM dapat dijadikan andalan untuk
menyediakan kebutuhan wisatawan untuk melengkapi pengalaman wisatanya. Pengembangan
UKM ini harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta pemberdayaan-
pemberdayaan pelakunya. Sehingga diperlukan adanya pengelompokan terhadap UKM-UKM
yang terdapat di kawasan wisata untuk membuat kebijakan yang tepat serta keputusan pemberian
bantuan baik dalam bentuk modal usaha, kemudahan akses pembiayaan, maupun pemberdayaan
yang sesuai dengan kebutuhan.
Lokasi Data Primer Observasi
1
Jenis Usaha Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
2
Profil tenaga Kerja Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
3
Pendapatan Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
4
Pengeluaran tiap Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
5
hari/bulan/ tahun
Asal Wisatawan/ Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
6
Konsumen
Permasalahan yang Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
7
dihadapi dalam
menjalankan usaha
Bentuk dukungan Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
8
pemerintah terhadap
usaha
Bentuk Kerjasama Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
9
dengan usaha lain
Harapan untuk Data Primer Observasi, Interview Interview guideline
10
pengembangan usaha

2.1.6 Masyarakat Lokal
Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata berbasis peran masyarakat (community-based
tourism) adalah perencanaan pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat diberikan kesempatan aktif
beraspirasi dan berkontribusi untuk merumuskan program-program pengembangaan, baik konsep

perancangan kawasan maupun aktivasi aktivasi kegiatan di dalamnya yang sesuai tata nilai yang
berlaku di masyarakat.

2.1.6.1 Sosial Budaya
Kondisi sosial budaya merupakan dasar suatu kelompok masyarakat dalam menjalankan
kehidupannya. Analisis ini bertujuan untuk melihat keberadaan warisan budaya yang digunakan
masyarakat dalam mengelola kehidupan sosial dan lingkungannya serta peran dari pranata sosial
di suatu kawasan, sehingga perencanaan suatu kawasan nantinya tidak akan bertentanagn dengan
budaya maupun adat istiadat yang berlaku.
Variabel yang dibutuhkan untuk menilai kondisi sosial budaya suatu kawasan antara lain
No Variabel Sumber Data Metode Kondisi Eksisting
Keberagaman suku Data Sekunder
1
Bahasa lokal Data Sekunder
2
Modal Sosial Data Sekunder
3
Keberadaan situs Data Sekunder
4
bersejarah
Keberadaan desa adat Data Sekunder
5
Nilai, norma yang Data Sekunder
6
berlaku

2.1.6.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal
Bentuk partisipasi masyarakat lokal terhadap perencanaan pengembangan KSPN terdiri dari
sejumlah keikutsertaan yang mereka lakukan baik dalam kegiatan pariwisata itu sendiri maupun
dalam tahapan perencanaan partisipatif yang terdiri dari :
1. Tahap Persiapan yaitu pengenalan program perencanaan pengembangan KSPN penyusunan
tujuan, kebutuhan, dan kepentingan semua pihak, pelibatan seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders), penciptaan dan sosialisasi mekanisme, serta analisis kebutuhan dan sumber daya
pengembangan kawasan.
2. Tahap Perumusan Strategi Perencanaan dan Publikasi yang berupa perencanaan tahapan,
monitoring dan evaluasi, persetujuan legal, strategi kerja sama dengan wakil-wakil komunitas,
penyebaran informasi dan publikasi program
3. Tahap Pelaksanaan dimana pada tahap ini akan dilakukan peninjauan dan review/ monitoring
bersama dengan seluruh stakeholder dan masyarakat lokal.
Variabel yang dibutuhkan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat lokal adalah sebagai
berikut :

Sumber
Variabel Metode Instrumen
Data
Data Primer Penyebaran Kuesioner Kuesioner Masyarakat
Bentuk partisipasi
lokal
masyarakat lokal dalam

Sumber
Data
tahap perencanaan
kawasan
Bentuk partisipasi
lokal
masyarakat lokal dalam
kegiatan pariwisata
2.1.6.3 Potensi Masyarakat Lokal
Potensi masyarakat lokal merupakan modal dasar dalam menggerakkan Progran Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Inti kegiatan PNPM Mandiri di masyarakat
kelurahan/desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran
dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan (value based development), prinsip-prinsip
universal kemasyarakatan, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable
development).
Pelaksanaan PNPM Mandiri adalah kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat di
desa/kelurahan setempat melalui kelembagaan masyarakat. Peran pendampingan pihak luar
(Fasilitator, Korkot, Pemda, dll), hanyalah sebagai pendamping pembelajaran agar inisiatif,
prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi, keputusan dan usaha dari masyarakat berbasis pada
kebutuhan masyarakat.
Salah satu tahapan awal dalam pelaksanaan PNPM Mandiri ini adalah pemetaan swadaya yang
merupakan potensi maupun permasalahan yang ada di masyarakat. Pemetaan swadaya ini
memetakan variabel variabel di bawah ini
Variabel Sumber Data Metode Instrumen
Data Sekunder
Keberadaan lembaga
masyarakat ( Fungsi dan
Kinerja)
Data Sekunder
Usaha Lokal
Data Sekunder
Produk lokal
Data Sekunder
Kegiatan pemberdayaan
yang eksisting
Data Sekunder
Tingkat Pendidikan
masyarakat lokal

2.1.6.4 Dampak Pariwisata terhadap Masyarakat Lokal
Masyarakat lokal merupakan tuan rumah bagi kegiatan wisata di wilayahnya, sehingga sangat
penting untuk melakukan penilaian terhadap persepsi masyarakat lokal berkaitan dengan kegiatan
pariwisata di wilayahnya. Masyarakat lokal yang paling dapat menilai apa yang sesuai maupun
tidak sesuai dengan kegiatan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya serta penting untuk

mengetahui harapan mereka terhadap adanya kegiatan kepariwisataan. Variabel yang dibutuhkan
untuk mengetahui persepsi masyarakat lokal antara lain :
Sumber
Data
Penilaian terhadap
lokal
dampak positif pariwisata
Penilaian terhadap
lokal
dampak negatif
pariwisata
Harapan dari adanya
lokal
kegiatan pariwisata
Hasil penilaian dan harapan tersebut selanjutnya direkap dalam bentuk tabel yang akan dapat
menjelaskan aspek apa saja yang harus diperbaiki dan dipertahankan dalam kegiatan
pengembangan kepariwisataan guna mengakomodir kepentingan masyarakat lokal.
Dampak Positif yang paling Dampak Negatif yang Harapan dari adanya kegiatan
banyak dirasakan paling banyak dirasakan pariwisata

Selanjutnya untuk mengetahui dampak apa yang paling mempengaruhi tingkat dukungan
masyarakat terhadap adanya kegiatan pariwisata di daerah, dilakukan analisis multiple regresi
dengan bentuk persamaan
y = a X1 + b X2 + c X3 + C
dimana,
y = nilai variabel dependen
X1 - X3 = variabel independen
a, b, c = nilai dari tiap variabel independen
dimana, variabel independen yang diukur antara lain
Sumber
Data
Penilaian terhadap
lokal
masing –masing dampak
positif pariwisata
Penilaian terhadap
lokal
masing-masing dampak
negatif pariwisata
Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam analisis ini adalah

Sumber
Data
Tingkat dukungan
lokal
terhadap adanya kegiatan
pariwisata

2.1.7 Investasi
2.1.7.1 Iklim Investasi
Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi
yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi
masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Menurut Bank Dunia (2005), iklim investasi
didefinisikan sebagai suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan
dan dorongan bagi badan usaha untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan
pekerjaan dan perkembangan kegiatan usaha.
Berdasarkan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED), untuk menilai iklim investasi di KSPN, maka
diperlukan penilaian terhadap variabel yang antara lain terdiri dari
Sumber Indikator Kondisi Klasifikasi
Data Penilaian Eksisting Nilai Kondisi
Data In depth Interview Wakti yang 0-25%=
Akses
Primer interview guideline dibutuhkan Akses lahan
Lahan
untuk dan kepastian
Usaha dan
pengurusan berusaha
Kepastian
status tanah sangat buruk
Usaha
Persepsi 26-50%=
kemudahan Akses lahan
perolehan dan kepastian
lahan berusaha
buruk
Persepsi 51-75%=
tentang Akses lahan
penggusuran dan kepastian
lahan oleh berusaha baik
Pemda
Persepsi 76-100%=
tentang Akses lahan
keseluruhan dan kepastian
permsalahan berusaha
lahan usaha sangat baik
Data In depth Interview Persentase 0-25%=
Perizinan
Primer interview guideline usaha yang Perizinan
Usaha
memiliki usaha sangat
Tanda Daftar buruk

Perusahaan
Persepsi 26-50%=
kemudahan Perizinan
perolehan TDP usaha buruk
dan rata-rata
waktu
perolehan TDP
Persepsi 51-75%=
bahwa Perizinan
pelayanan izin usaha baik
usaha
Persepsi 76-100%=
tingkat Perizinan
hambatan izin usaha sangat
usaha
baik
Data In depth Interview Tingkat 0-25%=
Interaksi
Primer interview guideline dukungan Interaksi
Pemda dan Pemda pemda dengan
Pelaku terhadap
pelaku usaha
Usaha pelaku usaha
sangat buruk
Tingkat 26-50%=
kebijakan Interaksi
Pemda terkait pemda dengan
usaha
pelaku usaha
buruk
Tingkat 51-75%=
pemecahan Interaksi
masalah dunia pemda dengan
usaha oleh
pelaku usaha
Pemda
baik
Adanya forum 76-100%=
komunikasi Interaksi
antara Pemda pemda dengan
dengan pelaku
pelaku usaha
usaha
sangat baik
Data In depth Interview Kondisi dan 0-25%=
Program
Primer interview guideline bentuk Program
Pengemban Program pengembangan
gan UKM pengembangan
UKM sangat
usaha eksisting
buruk
Tingkat 26-50%=
kepuasan Program
terhadap

program pengembangan
pengembangan UKM
usaha buruk
51-75%=
Program
pengembangan
UKM baik
76-100%=
Program
pengembangan
UKM sangat
baik
Data In depth Interview Tingkat 0-25%=
Pajak
Primer interview guideline kesesuaian Kebijakan
Daerah, pajak / biaya pajak dan
Retribusi transaksi lain
biaya transaksi
dan Biaya yang diberikan
dengan lainnya sangat
Transaksi
pelayanan buruk
Lainnya
yang diperoleh
26-50%=
Kebijakan
pajak dan
biaya transaksi
lainnya
buruk
51-75%=
Kebijakan
pajak dan
biaya transaksi
lainnya baik
76-100%=
Kebijakan
pajak dan
biaya transaksi
lainnya sangat
baik
Data Jumlah 0-25%=
Lembaga
Sekunder lembaga Kondisi
Pembiayaan pembiayaan keberadaan
lembaga
pembiayaan

sangat buruk
Tingkat 26-50%=
kepuasan Kondisi
terhadap keberadaan
peranan
lembaga
lembaga
pembiayaan pembiayaan
buruk
Tata Cara 51-75%=
Penanganan Kondisi
Pembiayaan keberadaan
lembaga
pembiayaan
baik
76-100%=
Kondisi
keberadaan
lembaga
pembiayaan
sangat baik
Data Tingkat 0-25%=
Keamanan
Primer, kejadian yang Kondisi
Data mengganggu keamanan
keamanan
Sekunder sangat buruk
(kriminal,
terorisme,
demonstrasi
dll) yang
terjadi
Kualitas 26-50%=
penanganan Kondisi
masalah keamanan
keamananan
buruk
(kriminal,
terorisme,
demonstrasi
dll)
51-75%=
Kondisi
keamanan baik
76-100%=
Kondisi
keamanan
sangat baik

2.1.7.2 Potensi Investasi
Penilaian potensi investasi merupakan salah satu dasar dalam melakukan perencanaan investasi.
Rencana investasi merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung
kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan
investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan
kawasan. Rencana investasi ini memiliki strategi sebagai berikut :
1. Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan penyiapan rincian sumber
2. Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi, besaran investasi yang
dibutuhkan, keuntungan setiap paket
3. penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk masing-masing pelaku
pembangunan
4. Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama pelaksanaan
Agar dapat melakukan strategi perencanaan investasi, maka dibutuhkan penilaian variabel yang
merupakan potensi investasi sebagai berikut
Variabel Sumber Data Metode
Data Sekunder Survei Instansional
Profil Investasi yang sedang
berjalan
Data Sekunder Survei Instansional
Profil Invetasi yang akan datang
Data Primer Survei Instansional
Investasi yang dibutuhkan

2.2 Industri
Analisis Industri merupakan penilaian terhadap kemampuan usaha pariwisata dalam memenuhi
permintaan pasar wisata dan memberikan pemasukan ekonomi terhadap kawasan tersebut serta
penilaian terhadap kondisi persaingan yang terjadi antar usaha. Analisis industri ini meliputi :
1. Peta Industri
2. Struktur Industri
3. Income Multiplier / Pengganda Pendapatan Lokal
4. Daya Saing SDM Kepariwisataan
5. Peta Kemitraan usaha
6. Peta usaha penguatan UKM
2.2.1 Peta Industri
Peta Industri menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu sektor usaha pariwisata dengan
sektor-sektor usaha lainnya. Keterkaitan ini dapat berupa keterkaitan ke depan (forward linkage)
maupun keterkaitan ke belakang (backward linkage). Keterkaitan ke depan menggambarkan
hubungan keterkaitan antar sektor dalam penjualan terhadap total penjualan output yang
dihasilkan. Sedangkan keterkaitan ke belakang menggambarkan hubungan keterkaitan antar sektor
dalam pembelian terhadap total pembelian input.

Data –data yang harus diperoleh dagar dapat menggambarkan peta industri adalah sebagai berikut
:
Data Sumber Data Metode Instrumen
Data Primer In depth interview, Interview guideline,
Kerjasama sektor X dalam
penyebaran kuesioner pelaku usaha
hal pembelian/ penyediaan
kuesioner
bahan baku sebagai
kebutuhan usahanya
Data Primer In depth interview, Interview guideline,
Kerjasama sektor X dalam
penyebaran kuesioner pelaku usaha
hal penjualan output hasil
kuesioner
usahanya

2.2.2 Struktur Industri
Struktur Industri menunjukkan atribut industri yang mempengaruhi sifat persaingan. Elemen
struktur industri antara lain pangsa pasar, konsentrasi dan hambatan.
1. Pangsa pasar
persentase pasar yang ditentukan dalam ukuran unit maupun pendapatan.

a. Hotel
Tingkat isian kamar Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
Kuesioner
Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Akomodasi
Jumlah kamar
Kuesioner
Lama tinggal
Kuesioner
Harga
Kuesioner
b. Restoran
Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner F&B
Tingkat isian kursi
Kuesioner
Kapasitas kursi
Kuesioner
Harga
Kuesioner
Untuk lebih jelasnya, maka besarnya pendapatan untuk tiap sektor usaha dijabarkan dalam tabel di
bawah ini
Nama Usaha
Pendapatan/ tahun Nama Usaha F&B Pendapatan/ tahun
Akomodasi
F&B 1
Akomodasi 1

Nama Usaha
Pendapatan/ tahun Nama Usaha F&B Pendapatan/ tahun
Akomodasi
F&B 2
Akomodasi 2
F&B 3
Akomodasi 3
F&B ....
Akomodasi ....
F&B n
Akomodasi n
Total
Total
2. Konsentrasi pasar
Ditentukan dengan CR4 (Concentration Ratio for The Biggest Four). Menurut Cramer (2009),
CR4 merupakan penjumlahan pangsa pasar empat perusahaan terbesar dari suatu wilayah pasar.
Nilai ini akan menunjukkan kondisi struktur industri, apakah berada pada pasar monopoli,
oligopoli, monopolistik atau persaingan sempurna, seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini :
Struktur Pasar Kondisi
Monopoli 1. Terdapat satu perusahaan yang menguasai 100 persen
pangsa pasar
(Pure Monopoly)
2. Tidak ada pesaing yang dapat masuk kedalam pasar
3. Harga tidak elastis
Perusahaan Dominan 1. Terdapat satu perusahaan yang menguasai 50-100 persen
(Dominant Firm) pangsa pasar.
2. Tidak memiliki pesaing terdekat
Oligopoli Ketat 1. Terdiri dari empat perusahaan yang menguasai pangsa
(Tight Oligopoy) pasar.
2. Empat perusahaan yang menguasai 60-100 persen pangsa
pasar.
Oligopoli Longgar 1. Terdapat empat perusahaan yang menguasai pangsa pasar
(Loose Oligopoly) tidak lebih dari 40 persen.
Persaingan Monopolistik 1. terdapat cukup banyak pesaing
(Monopolistic Competition) 2. Pangsa pasar tertinggi dari masing-masing perusahaan
tidak lebih dari 10 persen
Persaingan Sempurna 1. Terdapat lebih dari 50 pesaing dalam suatu industri
2. Tidak ada perusahaan yang berpotensi menguasai pasar
3. Tingkat elastisitas harga cukup tinggi
3. Hambatan untuk masuk pasar
Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya penurunan kesempatan atau kecepatan masuknya
pesaing baru merupakan hambatan untuk masuk pasar. Salah satu proyeksi yang dapat digunakan
untuk mengukur ini adalah MES (Minimum Efficiency of Scale).

Nilai ini menunjukkan apakah terdapat hambatan bagi pendatang baru untuk memiliki kesempatan
yang baik untuk tetap bersaing secara sehat untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar.
Menurut Comanor dan Wilson (1967), Nilai MES lebih dari 10% hambatan untuk masuk pasar
cukup tinggi.

2.2.3 Pengganda Pendapatan Lokal
Kegiatan pariwisata, selain harus dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, juga harus dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan pendapatan daerah. Untuk mengetahui berapa
pendapatan dari usaha pariwisata yang menghasilkan pemasukan untuk masyarakat lokal, maka
dibutuhkan identifikasi mengenai jenis pengeluaran operasional suatu usaha dan berapa persen
dari tiap pengeluaran tersebut yang menggunakan sumber daya lokal.
Data Primer, Data Wawancara, Survei Interview guideline
Klasifikasi Hotel
Sekunder (Daftar instansional ( Dinas
hotel ) Pariwisata
Data Primer In depth Interview Interview guideline
Total Pengeluaran
Operasional
Total Pengeluaran
Tenaga Kerja
Total Pengeluaran Non
Tenaga Kerja
Total Tenaga Kerja lokal
Total Sumber daya lokal
yang digunakan
Setiappengeluaran usaha yang berdampak pada pengganda pendapatan lokal di atas dijelaskan
pada ilustrasi di bawah ini.

Hotel

Pajak Operasional

Kebutuhan Non
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja

Bahan Baku dari Bahan Baku dari
Asing Lokal Sanur
Luar Sanur Sanur

Sehingga jumlah jenis usaha pariwisata dengan multiplier yang dihasilkannya dapat diketahui
pada tabel sebagai berikut :
Jenis Usaha Multiplier Rendah Multiplier Tinggi

Hotel Bintang
Hotel Non Bintang
Pondok Wisata

Jenis Usaha Multiplier Rendah Multiplier Tinggi

Vila
Restoran
Toko Souvenir
Usaha Wisata Tirta
Usaha Biro Perjalanan
Wisata
Usaha Transportasi
2.2.4 Daya Saing SDM Kepariwisataan
Keberadaan SDM kepariwisataan berperan penting dalam pengembangan pariwisata karena dalam
industri pariwisata, dimana perusahaan memiliki hubungan langsung yang bersifat intangible (tak
berwujud) dengan konsumen (wisatawan) yang sangat bergantung pada kemampuan individu
karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyaman kepada para
konsumennya (Lynch, 2000).
Menurut WEF, daya saing SDM pariwisata ditentukan variabel di bawah ini :
Variabel Sumber Data Metode Instrumen Kriteria Skor
Data Primer, Data In depth Interview
Jumlah
Sekunder ( Data interview, guideline
Keikutsertaan
kependudukan/ Survei
dalam
pendidikan) Instansional
pendidikan
(BPS)
formal
Jumlah
Keikutsertaan Sekunder ( Data interview, guideline
kependudukan/ Survei
dalam lembaga
pendidikan) Instansional
pendidikan
(BPS)
informal
Kualitas sistem
sekunder ( Data interview, guideline
pendidikan
IPM/Indeks Survei
Pembangunan Instansional
Manusia) (BPS)
Data Primer, Data Observasi, Interview
Ketersediaan
sekunder ( Daftar Survei guideline
lembaga
Fasilitas instansional
pelatihan dan
Pendidikan, (Dinas
penelitian
Lembaga Pendidikan
pariwisata) Kota,
Direktori

Variabel Sumber Data Metode Instrumen Kriteria Skor
LSM)
Data Primer In depth Interview
Penerapan
interview guideline
rekrutmen dan
pelaku usaha
pelepasan
karyawan
Data Primer In depth Interview
Kemudahan
interview guideline
perekrutan
pelaku usaha
tenaga asing
Jumlah tenaga
Sekunder (Data interview, guideline
kerja yang
ketenagakerjaan) Survei
tersertifikasi
Instansional
(BPS)
Standar kerja Data Primer, Data In depth Interview
Sekundr (Data interview, guideline
yang
SKKNI surei
diberlakukan
pariwisata) instansional
(Dinas
Pariwisata
2.2.5 Peta Kemitraan Usaha
Kemitraan usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha
kecil dengan pengusaha menengah/ besar (perusahaan mitra) disertai denga pembinaan dan
pengembangan oleh pengusaha besar sehingga terbentuk hubungan yang saling menguntungkan,
memperkuat dan membutuhkan. Pemetaan terhadap kemitraan usaha ini penting dilakukan untuk
menilai sejauh mana usaha-usaha yang ada di KSPN mampu menjalin kerjasama dengan usaha
lainnya serta potensi apa yang dapat dikembangkan dari kerjasama tersebut.
Variabel yang dibutuhkan dalam memetakan kemitraan usaha, antara lain :
Data Primer In depth interview,
Profil Perusahaan Mitra-
FGD
Kelompok Mitra
Bidang Usaha Kemitraan
FGD
antara Perusahaan –
Kelompok Mitra
Pola Kemitraan antara
FGD
Perusahaan-Kelompok Mitra
Manfaat yang diperoleh baik Data Primer In depth interview,
FGD
oleh perusahaan maupun
kelmpok mitra

2.2.6 Peta Usaha Penguatan UKM
Selain pemetaan UKM pariwisata yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya sebagai profiling
data yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk membantu mengembangan UKM-UKM pariwisata
tersebut, juga diperlukan pemetaan terhadap usaha penguatan UKM pariwisata. Usaha penguatan
UKM adalah usaha/ program/ proyek/ kegiatan/ aktivitas untuk menguatkan usaha kecil
menengah yang dapat diwujudkan dalam berbagai jenis kegiatan, antara lain :
1. Permodalan, melalui pemberian kredit
2. Pelatihan
3. Pendampingan dan fasilitator
4. Bantuan teknis dan konsultasi
5. Penyediaan informasi
6. Penelitian
Tujuan dari pemetaan usaha-usaha ini adalah untuk memberi acuan awal kepada berbagai lembaga
dan masyarakat yang menaruh perhatian pada pengembangan UKM pariwisata, dalam rangka
melengkapi dan melanjutkan usaha penguatan serta menghindari tumpang tindih upaya dan
tumpang tindih sasaran penerima manfaat. Selain itu profiling usaha penguatan ini juga dapat
disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan oleh UKM pariwisata yang telah dipetakan
sebelumnya, agar dapat terjalin kemitraan antara UKM pariwisata dan lembaga yang akan
memberikan bantuan tersebut.
Informasi yang menjadi acuan utama ini digali dari lembaga dan individu yang mempunyai peran
yang signifikan dalam usaha penguatan UKM pariwisata, yaitu meliputi:
1. lembaga pemerintah
2. lembaga non-pemerintah
3. perusahaan swasta nasional maupun asing, BUMN, dan koperasi
4. lembaga perbankan pemerintah maupun swasta
5. lembaga donor
6. lembaga atau individu lainnya.
dengan memetakan variabel- variabel di bawah ini :
Lembaga pelaksana
FGD
Nama Usaha Penguatan
FGD
Jenis Usaha
FGD
Tujuan dan Sasaran Usaha Data Primer In depth interview,
FGD
Status pelaksanaan Usaha Data Primer In depth interview,
FGD
penguatan saat ini

Masalah yang dihadapi
FGD
Potensi Usaha penguatan
FGD

2.3 Pemasaran
Kegiatan pemasaran ini pada intinya berfokus pada 3 hal yaitu pengembangan pariwisata sesuai
target, menciptakan produk turunan wisata yang meningkatkan kualitas pengalaman wisata serta
menciptakan strategi promosi yang tepat. Untuk mencapai tujuan di atas, dibutuhkan
1. penilaian terhadap perilaku pasar yang terjadi sebagai dasar segmentasi, targetting serta
perencanaan pengembangan produk wisata dan promosi yang tepat
2. Penilaian terhadap persepsi wisatawan maupun masyarakat lokal sebagai dasar menciptakan
branding kawasan
2.3.1 Perilaku Pasar
Perilaku pasar dalam konteks kepariwisataan merupakan bagaimana sejumlah faktor
mempengaruhi keputusan wisatawan dalam usaha pemenuhan keseluruhan pengalaman wisatanya.
Analisis perilaku pasar mencoba mengelompokkan wisatawan berdasarkan karakteristiknya serta
mengidentifikasi hubungan karakteristik satu dengan karakteristik lainnya.
1. Pengelompokan Wisatawan
Pengelompokan wisatawan sesuai dengan perilaku wisatanya merupakan usaha untuk
menentukan/memilih segmen wisatawan mana yang akan menjadi target utama promosi serta
bentuk promosi seperti apa yang paling sesuai untuk setiap segmen yang akan disasar tersebut.
Hasil pengelompokan wisatawan ini juga dapat dikombinasikan dengan dengan hasil analisis
pengganda pendapatan lokal.
Dari hasil pengelompokan ini, akan diperoleh segmen wisatawan yang memilih klasifikasi
akomodasi tertentu , dan klasifikasi akomodasi tersebut dapat menunjukkan besar pengganda yang
dihasilkan.
Pengelompokan wisatawan dilakukan dengan menggunakan analisis cluster yang terbentuk
berdasarkan variabel di bawah ini:
Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Wisatawan
Demografi
Kuesioner
Tujuan Kunjungan
Kuesioner
Lama Tinggal
Kuesioner
Jenis Akomodasi
Kuesioner

Tingkat Pengeluaran
Kuesioner
Preferensi daya tarik
Kuesioner
Partner Kunjungan
Kuesioner
Kawasan wisata lain
Kuesioner
yang dikunjungi selain
KSPN tersebut
Hasil rekapitulasi pengelompokan berupa tabel di bawah ini
Karakteristik Segmen 1 Segmen 2 Segmen 3
Asal Negara
Demografi
Tujuan Kunjungan
Lama Tinggal
Jenis Akomodasi
Tingkat pengeluaran
Partner Kunjungan
Preferensi daya tarik
Kawasan wisata lain yang
dikunjungi selain KSPN
tersebut
2. Hubungan antara Tujuan Kunjungan dengan Lama Tinggal
Dari data kedua hubungan tersebut, maka dapat ditentukan aktivasi kegiatan apa yang paling
sesuai untuk dikembangkan. Data yang dibutuhkan untuk menganalisa kedua hubungan tersebut
antara lain :
Tujuan Kunjungan Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Wisatawa n
Kuesioner
Data Primer Observasi, Penyebaran Kuesioner Wisatawan,
Lama Tinggal
Kuesioner
Data ini ditampilkan dalam cross tabel sebagai berikut :
Total Lama Tinggal (malam) Rata-rata Lama
Tujuan Kunjungan
Wisatawan 1-2 3-8 > 8 Tinggal

Liburan

KETERKAITAN DAN INTEGRASI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to KETERKAITAN DAN INTEGRASI

Similar to KETERKAITAN DAN INTEGRASI (20)

KETERKAITAN DAN INTEGRASI