SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Musnanda
Definisi KLHS
                               
 SEA is a systematic process for evaluating the environmental
  consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in
  order to ensure they are fully included and appropriately addressed
  at the earliest appropriate stage of decision-making on par with
  economic and social considerations (Sadler dan Verheem, 1996).
 KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi
  konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup
  dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program
  (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan
  LH yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan
  sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan
  keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial
Mengapa Perlu KLHS
           
 Meningkatkan manfaat pembangunan.
 Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin
  keberlanjutannya.
 Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat
  prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan
  kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
 Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek
  pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah
  karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap
  formulasi kebijakan, rencana, atau program
  pembangunan.

Perbedaan KLHS dan
      AMDAL
Atribut                       AMDAL                               KLHS

Posisi
              Perbedaan KLSH dan
                       Akhir siklus pengambilan keputusan   Hulu siklus pengambilan keputusan



                    AMDAL
Pendekatan             Cenderung bersifat reaktif           Cenderung pro-aktif


Fokus analisis
                      Identifikasi, prakiraan & evaluasi
                       dampak lingkungan
                                                            Evaluasi implikasi lingkungan dan
                                                            pembangunan berkelanjutan

                                                            Peringatan dini atas adanya dampak
Dampak kumulatif       Amat terbatas
                                                            kumulatif
                       Mengendalikan dan meminimumkan Memelihara keseimbangan alam,
Titik berat telaahan
                       dampak negatif                 pembangunan berkelanjutan

Alternatif             Alternatif terbatas jumlahnya        Banyak alternatif

                                                            Luas dan tidak rinci sebagai
Kedalaman              Sempit, dalam dan rinci              landasan untuk mengarahkan visi &
                                                            kerangka umum

                                                            Proses multi-pihak, tumpang tindih
                       Proses dideskripsikan dgn jelas,
Deskripsi proses                                            komponen, KRP merupakan proses
                       mempunyai awal dan akhir
                                                            iteratif & kontinyu

                                                            Fokus pada agenda pembangunan
Fokus pengendalian     Menangani simptom kerusakan
                                                            berkelanjutan, terutama ditujukan
dampak                 lingkungan
                                                            utk menelaah agenda keberlanjutan,

More Related Content

What's hot

Materi+6.+Kuliah+AMDAL
Materi+6.+Kuliah+AMDALMateri+6.+Kuliah+AMDAL
Materi+6.+Kuliah+AMDAL
sherina munaf
 
Evaluasi dampak amdal
Evaluasi dampak amdalEvaluasi dampak amdal
Evaluasi dampak amdal
Eka Iriadenta
 
Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hnIdentifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hn
alizias_boys
 
Presentation rdtr kota
Presentation rdtr kotaPresentation rdtr kota
Presentation rdtr kota
Ary Ajo
 

What's hot (20)

Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Materi+6.+Kuliah+AMDAL
Materi+6.+Kuliah+AMDALMateri+6.+Kuliah+AMDAL
Materi+6.+Kuliah+AMDAL
 
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatTPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat
 
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) PrioritasPertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
Pertemuan 4 - Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas
 
Evaluasi dampak amdal
Evaluasi dampak amdalEvaluasi dampak amdal
Evaluasi dampak amdal
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desaPemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desa
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanKebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
 
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
Aspek Kelembagaan, Pembiayaan, Peraturan, dan Peran Masyarakat dalam Pengelol...
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidupmateri 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
 
Expose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtrExpose fgd klhs rdtr
Expose fgd klhs rdtr
 
Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hnIdentifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hn
 
Amdal
AmdalAmdal
Amdal
 
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIFMENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN  PARTISIPATIF
MENGENAL METODE DAN TEHNIK (RRA) & (PRA) SEBAGAI PENDEKATAN PARTISIPATIF
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 02 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Presentation rdtr kota
Presentation rdtr kotaPresentation rdtr kota
Presentation rdtr kota
 

Viewers also liked

Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Dewi Hadiwinoto
 
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaprogram pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
Bagus ardian
 
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaPaparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Bagus ardian
 
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisPresentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Bagus ardian
 
Pedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasiPedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasi
anang_setya
 
Penataan Kota Surakarta
Penataan Kota SurakartaPenataan Kota Surakarta
Penataan Kota Surakarta
enconika
 
Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangMateri sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruang
Arikha Nida
 

Viewers also liked (20)

Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 
Pelatihan penyusunan klhs
Pelatihan penyusunan klhsPelatihan penyusunan klhs
Pelatihan penyusunan klhs
 
Tahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHSTahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHS
 
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisSosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 
Pp 46 tahun 2016 ttg klhs
Pp 46 tahun 2016 ttg klhsPp 46 tahun 2016 ttg klhs
Pp 46 tahun 2016 ttg klhs
 
Kerangka RPPLH Nasional
Kerangka RPPLH Nasional Kerangka RPPLH Nasional
Kerangka RPPLH Nasional
 
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuhkeberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
 
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaprogram pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
 
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaPaparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
 
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisPresentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
 
Peraturan dan Masalah PKL
Peraturan dan Masalah PKLPeraturan dan Masalah PKL
Peraturan dan Masalah PKL
 
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHSPP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
 
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaPertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
 
Pedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasiPedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasi
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
 
Penataan Kota Surakarta
Penataan Kota SurakartaPenataan Kota Surakarta
Penataan Kota Surakarta
 
Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangMateri sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruang
 
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIYTINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
 
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015
Penentuan Kawasan Kumuh Kota Surakarta tahun 2015
 

Similar to KLHS (8)

Arah kebijakanklhs bangda
Arah kebijakanklhs bangdaArah kebijakanklhs bangda
Arah kebijakanklhs bangda
 
amdal
amdalamdal
amdal
 
k
kk
k
 
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012  rkl rplLampiran iii permen 16 th 2012  rkl rpl
Lampiran iii permen 16 th 2012 rkl rpl
 
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJMUpaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
Upaya Pengintegrasian KLHS Dalam RPJM
 
Materi astek pengantar klhs
Materi astek pengantar klhsMateri astek pengantar klhs
Materi astek pengantar klhs
 
Pengertian proses-manfaat amdal
Pengertian proses-manfaat amdalPengertian proses-manfaat amdal
Pengertian proses-manfaat amdal
 
Amdal
AmdalAmdal
Amdal
 

More from Musnanda Satar

Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial
Musnanda Satar
 

More from Musnanda Satar (15)

Bekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis serverBekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis server
 
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenProses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
 
Analisis forest fire kaltim+kaltara
Analisis forest fire kaltim+kaltaraAnalisis forest fire kaltim+kaltara
Analisis forest fire kaltim+kaltara
 
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timur
 
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTIPeluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
 
Manual ArcGIS
Manual ArcGIS Manual ArcGIS
Manual ArcGIS
 
Development by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesiaDevelopment by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesia
 
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenTata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
 
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenTata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
 
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Web mapping
Web mappingWeb mapping
Web mapping
 
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial
 
Metadata Dalam GIS
Metadata Dalam GISMetadata Dalam GIS
Metadata Dalam GIS
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
 

KLHS

  • 2. Definisi KLHS   SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations (Sadler dan Verheem, 1996).  KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan LH yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial
  • 3. Mengapa Perlu KLHS   Meningkatkan manfaat pembangunan.  Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.  Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.  Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
  • 5. Atribut AMDAL KLHS Posisi Perbedaan KLSH dan Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan AMDAL Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cenderung pro-aktif Fokus analisis Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Peringatan dini atas adanya dampak Dampak kumulatif Amat terbatas kumulatif Mengendalikan dan meminimumkan Memelihara keseimbangan alam, Titik berat telaahan dampak negatif pembangunan berkelanjutan Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif Luas dan tidak rinci sebagai Kedalaman Sempit, dalam dan rinci landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum Proses multi-pihak, tumpang tindih Proses dideskripsikan dgn jelas, Deskripsi proses komponen, KRP merupakan proses mempunyai awal dan akhir iteratif & kontinyu Fokus pada agenda pembangunan Fokus pengendalian Menangani simptom kerusakan berkelanjutan, terutama ditujukan dampak lingkungan utk menelaah agenda keberlanjutan,