Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dirancang untuk melindungi sumber daya alam Aceh dan memastikan pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi eksploitasi SDA dan mengarahkan perekonomian ke sektor jasa lingkungan. RTRWA juga mengubah orientasi ekonomi Aceh ke luar negeri dengan menggunakan Sabang sebagai outlet internasional yang sesuai dengan kondisi geografis dan potensi ekonomi regional.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah
Aceh (RTRWA)

2. KETENTUAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI berdasarkan UU 26/2007
Peraturan Daerah Provinsi •RTRWN
Psl 23 ayat (6), UU 26/ th 2007 •Pedoman bidang
Tentang Penataan Ruang penataan ruang •Perkembangan permasalahan nasional & hasil
•RPJPD pengkajian implikasi penataan ruang provinsi
ditetapkan
UU 26/2007 Psl 22 ayat (1) •Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
dengan
ekonomi provinsi
•Keselarasan & daya tampung lingkungan hidup
•RPJPD
Disusun dengan •RTRWP yang berbatasan
memperhatikan •RTR Kawasan Strategis Provinsi
•RTRWK
RTRWP Psl 22 ayat (2)
•Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
Jangka waktu wilayah provinsi
•Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang
20 tahun meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya
Psl. 23 ayat (3) •Penyusunan RPJPD
yang berkaitan dengan kawasan perdesaan
•Penyusunan RPJMD
dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan
•Pemanfaatan ruang & pengendalian
prasarana wilayah provinsi
pemanfaatan ruang dalam wilayah
Di tinjau 1 kali dalam 5 tahun •Rencana pola ruang wilayah provinsi yang
Psl. 23 ayat (4) provinsi
meliputi kawasan lindung dan kawasan
•Mewujudkan keterpaduan,
budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi
keterkaitan & keseimbangan
•Penetapan kawasan strategis provinsi
perkembangan antar wilayah
•Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi
Di tinjau kembali lebih dari 1 kabupaten/kota, serta keserasian
yang berisi indikasi program utama jangka
kali dalam 5 tahun, dalam hal antar sektor
menengah lima tahunan
•Perubahan kondisi lingkungan •Penetapan lokasi dan fungsi ruang
•Arahan pengendalian pemanfaatan ruang
strategis tertentu yang untuk investasi
wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
berkaitan dengan bencana alam •Penataan ruang kawasan strategis
peraturan zonasi sistem provinsi, arahan
skala besar, dan/atau provinsi
perizinan, arahan insentif dan disentif
•Perubahan batas teritorial •Penataan ruang wilayah Psl 22 ayat (2)
negara dan/atau provinsi kabupaten/kota
Psl. 23 ayat (5) Psl 23 ayat (2)
Sumber : UU No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang
Ditjend Penataan Ruang, DPU

3. RIWAYAT RTRW ACEH
RTRW 1993, disusun sejak 1990 dan
diperdakan 1995
(Perda No. 9/1995 tentang RTRWP
Daerah Istimewa Aceh
Tahun 2000 :
Revisi RTRW, tetapi tidak diperdakan
Tahun 2004 :
Peninjauan Kembali RTRW, tidak selesai.
Tahun 2006
Disusun dengan fasilitasi Badan Rehab-Rekons (BRR) NAD-Nias dan
belum diperdakan.
Karena munculnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP
26/2008 tentang RTRWN
Tahun 2009-sekarang :
Disusun dan disesuaikan dengan UU 26/2007 dan PP 26/2008

4.  RTRWA disusun untuk memberikan perlindungan dan
menjamin pembangunan di aceh yang berbasiskan kepada
sumber daya alam yang berkelanjutan
 Sebab secara ekologis, tidak ada lagi hutan alam yang dapat
dieksploitasi tanpa berdampak kepada kerusakan
lingkungan
 Selanjutnya, pembangunan ekonomi Aceh ke depan
seminimal mungkin menghindari prinsip eksploitasi SDA
tetapi mengarah kepada pemanfaatan jasa lingkungan (air,
Energi, karbon, dll)

5. Definisi : Sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah
yang mempunyai fungsi mendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hirarki mempunyai hubungan
fungsional
Definisi : Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budidaya
Kawasan lindung kawasan yang memberikan
perlindungan thdp kawasan bawahannya; kawasan
perlindungan setempat; suaka alam, pelestarian alam, dan
cagar budaya; rawan bencana alam; lindung geologi; dan
kawasan lindung lainnya
Kawasan budidayakawasan peruntukan hutan produksi,
hutan rakyat; pertanian; perikanan; pertambangan; industri;
pariwisata; permukiman; peruntukan lainnya.

6. KONDISI existing
Struktur Tata Ruang
Provinsi Aceh
Perda No. 9/1995 tentang
RTRWP Daerah Istimewa Aceh
dan PP tentang RTRWN
A. Terdapat 2 bh PKN yaitu :
- Banda Aceh dan
- Lhokseumawe
B. Terdapat 4 bh PKW, yaitu:
- Sabang
- Meulaboh
- Takengon
- Langsa
C. Terdapat 15 bh PKL

7. PEMBAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI WILAYAH ACEH
KABUPATEN/KOTA IBUKOTA Luas Jumlah
(Hektar) Kec. Mukim Gampong
1 BANDA ACEH Banda Aceh 6.314,42 9 17 90
2 SABANG Sabang 12.209,21 2 7 18
3 ACEH BESAR Jantho 289.564,12 23 68 604
4 PIDIE Sigli 316.923,57 23 95 733
5 PIDIE JAYA Meureudu 94.794,61 8 34 222
6 BIREUEN Bireuen 179.630,90 17 70 608
7 ACEH UTARA Lhok Sukon 269.465,96 27 58 863
8 LHOKSEUMAWE Lhokseumawe 15.343,52 4 9 68
9 ACEH TIMUR Idi 542.750,88 24 46 512
10 LANGSA Langsa 17.572,70 5 6 51
11 ACEH TAMIANG Kuala Simpang-Karang Baru 214.686,02 12 28 213
12 ACEH JAYA Calang 387.706,15 6 21 173
13 ACEH BARAT Meulaboh 275.872,17 12 33 321
14 NAGAN RAYA
ACEH BARAT Jeuram-Suka Makmue 354.491,05 8 27 237
15 DAYA Blangpidie 188.205,04 9 21 132
16 ACEH SELATAN Tapaktuan 417.658,75 16 43 248
17 ACEH SINGKIL Singkil 184.558,70 10 16 117
18 SUBULUSSALAM Subulussalam 117.570,56 5 8 74
18 ACEH TENGGARA Kutacane 416.962,53 16 36 385
20 GAYO LUES Blangkejeren 554.990,98 11 18 144
21 ACEH TENGAH Takengon 445.404,12 14 20 271
22 BENER MERIAH Simpang Tiga Redelong 190.400,56 7 12 232
23 SIMEULUE Sinabang 182.721,93 8 29 138
ACEH 5.675.840,82 276 722 6.454
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan Pusat Data Geospastial Aceh (PDGA) 2010

8. KONSEP RENCANA Struktur
Tata Ruang
Aceh 2010-2029
A. Terdapat 1 bh PKSN yaitu :
- Sabang
B. Pusat Keg. Nasional/PKN
- Lhokseumawe
C . Pusat Kegiatan Nasional
promosi/PKN-p :
- Banda Aceh
D. 5 bh PKW, yaitu:
- Sabang
- Banda Aceh
- Meulaboh
- Takengon
- Langsa
E. Pusat Kegiatan Wilayah
promosi (PKW-p)
- Kota Subulussalam
“ Dalam rangka orientasi
pertumbuhan ekonomi Aceh
menuju core regional sendiri”

9. Memperhatikan :
UU no 11/2006 tentang
Pemerintah Aceh (pasal 167 -
169) ttg kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas
sabang
PP 26/2008 tentang RTRWN
(Lampiran II)
“ Sabang PKSN & PKW”
RPJMN 2010-2014,
Buku II, BAB IX.
“KPBPB Sabang"
Medan
RENCANA PERUBAHAN
ORIENTASI
PEREKONOMIAN ACEH KE
LUAR DENGAN
MENGGUNAKAN SABANG
Peta Sabang (HUB PORT) SEBAGAI
OUTLET ACEH

10. KESESUAIAN KEDUDUKAN
PROVINSI ACEH
dalam alur pelayaran
perdagangan Internasional

11.  SELAT MALAKA
 ABAD
KEBANGKITAN
ASIA
 PERTUMBUHAN
DOMESTIK
 STABILITAS
KAWASAN
 KARAKTER KHAS
KEISLAMAN

12. SELAT MALAKA
 Selat Malaka merupakan Jalur o lebar 1,5 mil
Utama lalu lintas pelayaran/ o 50.000/tahunnya,
perdagangan dunia, memberikan o mengangkut sekitar seperempat
perdagangan laut dunia.
akses yang dekat ke pasar dunia o Sebanyak setengah dari minyak
untuk jasa pelabuhan di yang diangkut oleh kapal tanker
sepanjang selat ini. melintasi selat ini(mencapai 11 juta
barel minyak per hari)
 Negara tetangga Malaysia dan
Singapura aktif melakukan
ekspansi ekonomi di Indonesia
termasuk di Sumatera. Potensi
investasi bagi Aceh

13. Abad Kebangkitan Asia
 Cina dan India menjadi negara produsen besar dunia
dengan pertumbuhan 8%-10% per tahun sebelum
krisis finansial global
 Negara-negara Timur tengah, Jepang dan Australia
dengan pendapatan per kapita tinggi dapat menjadi
pasar potensial dan sumber investasi
 Proteksionisme akibat krisis finansial global di Eropa
dan Amerika Utara membuka peluang penguatan
perdagangan intra-Asia

14. Pertumbuhan Domestik
 Perekonomian Indonesia yang tumbuh 6% per tahun
setelah lepas dari krisis finansial Asia serta jumlah
penduduknya yang besar berpotensi menjadi negara
produsen besar dalam industri dan sumberdaya
manusia
 Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle
merintis kerjasama pengembangan kawasan Sabang-
Phuket-Langkawi terutama di bidang pariwisata
namun tidak menutup juga untuk pengembangan di
bidang lain

15. Stabilitas kawasan
 Forum ASEAN terbukti hampir samasekali
menghilangkan konflik antar negara di Asia Tenggara
dan membuka peluang kerjasama pembangunan
 Kawasan Asia Tenggara yang relatif aman dari konflik,
potensial menjadi jalur utama perdagangan intra-
Asia

16. Struktur Tata Ruang yang diharapkan Sesuai
Struktur Tata Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
Provinsi Aceh
BA
(PKN)
LSW
(PKN)
Tkn
Lgs
Mbo
(PKW)
Sabang (PKSN )
Struktur Tata Ruang menurut
Perda No. 9/1995 tentang RTRWP DI
Aceh dan PP 24/1992 tentang BA (PKN)
RTRWN
LSW (PKN)
Sabang (PKSN & PKW)
Tkn
LSW Lgs
Mbo
Subulussalam
Arahan Struktur Tata Ruang menurut
PP 26/2008 tentang RTRWN yg harus
diacu ke dlm RTRWA

17. 1. Sistem Perkotaan
 UU 11/2006 tentang PA, Bab II – pasal 2
 PP 26/2008 tentang RTRWN, Lampiran II
2. Sistem Transportasi
 UU 11/2006 tentang PA, Bab XXII, bagian ke Tujuh – Pasal 169
 PP 26/2008 tentang RTRWN, Lampiran III
 Tatrawil Provinsi NAD 2007 -2027
3. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api
 PP 26/2008 tentang RTRWN, pasal 21, Lampiran XI
 Tatrawil Provinsi NAD 2007 -2027
4. Sistem Transportasi Penyeberangan, Pelabuhan
Nasional, dan Internasional
Penyeberangan : UU 11/2006 tentang PA, Bab V – pasal 19, PP 26/2008 tentang RTRWN,
pasal 24, Lampiran XI, Tatrawil Provinsi NAD 2007 -2027
Pelabuhan Internasional, dan Nasional : UU 11/2006 tentang PA, Bab XXII, bagian ke
sembilan, pasal 172-173 , PP 26/2008 tentang RTRWN, pasal 26 dan pasal 36, Lampiran IV,
Tatrawil Provinsi NAD 2007 -2027

18. Lanjutan Struktur Ruang…
5. Bandar Udara Pusat Penyebaran
 UU 11/2006 tentang PA, Bab XXII, bagian ke sembilan, pasal 172-173
 PP 26/2008 tentang RTRWN, pasal 29 s/d pasal 32, Lampiran V
 Tatrawil Provinsi NAD 2007 -2027
6. Sistem jaringan Prasarana Lainnya
 Sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA)
 Sistem Jaringan Energi
 Sistem Jaringan Telekomunikasi

19. 1. Perwujudan Kawasan Lindung (melindungi LH dan SDA)
 UU 11/2006 tentang PA, Bab XX, pasal 147 - 150
 PP 26/2008 tentang RTRWN, Bagian ke-dua, Lampiran VII
2. Kawasan Andalan (potensi pertumbuhan ekonomi)
 Kawasan Banda Aceh, Sabang dan A.Besar (pariwisata, industri, pertanian dan perikanan laut)
 Kawasan Pidie dan Pidie Jaya (pertanian, perkebunan, industri, perikanan dan pertambangan)
 Lhokseumawe, Bireun dan A.Utara (industri, pertanian, pertambangan, perikanan)
 Langsa, A.Timur dan A.Tamiang (Perkebunan, pertanian, indusri, perikanan, pertambangan)
 Kawasan A.Tengah, Bener Meriah (perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan, dan pertanian)
 Kawasan A.Tenggara dan Gayo Lues (Perkebunan, pariwisata dan pertanian)
 Kawasan A.Jaya, A.Barat dan Nagan Raya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan)
 Kawasan Aceh Selatan dan Abdya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata)
 Kawasan Subulussalam, Singkil (Perkebunan, perikanan dan pariwisata)
 Kawasan Simeulu ( Perikanan, Perkebunan dan pariwisata)

20. 3. Kawasan Strategis Propinsi
o Sudut kepentingan ekonomi,
 Kawasan pengembangan berbasis SDA (termasuk kelautan) di pesisir Barat wilayah
Aceh, terbagi dalam 5 kawasan andalan
o Sudut sosial budaya
 Cagar budaya berupa situs peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar.
 Cagar budaya berupa situs peninggalan Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara
 Kawasan pemakaman massal korban tsunami
o Sudut Kepentingan Fungsi daya dukung lingkungan hidup, antara lain:
 Kawasan ekosistem Ulu Masen
 Kawasan Gunung Seulawah
 Taman wisata alam laut Pulau Weh
 Kawasan hutan lindung pesisir (hutan bakau di pesisir Timur dan pesisir Barat di
Gosong Telaga Singkil)
 Kawasan Taman Wisata Alam Laut/TWAL Pulau banyak, Singkil)
 Kawasan DAS Peusangan ( PLTA, Irigasi )

21. URUTAN PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH
(RTRWA)
Persetujuan Substansi
Teknis RTRWA
• Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Draft Naskah
Persetujuan Substansi
Akademis
Kehutanan Pembahasan
& DPRA
RanQanun • Permenhut No : P. 28/Menhut-II/2009 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam Rangka
RTRWA Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas
Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana
Tata Ruang Daerah
Persetujuan Rancangan
Perda/Qanun
• Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Qanun
Rencana Tata Ruang Daerah RTRWA

22. Kesimpulan :
 Menjadikan RTRWA sebagai basis pembangunan
Aceh yang berdasarkan tata ruang selama 20
tahun ke depan yang dijabarkan setiap 5
tahunnya ke dalam RPJMA
 Menjadikan Aceh sebagai core regional dalam
rangka pengembangan ekonomi Aceh yang
mandiri dengan dukungan struktur dan pola
ruang yang berkelanjutan.
 Kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
RTRWA

23. TERIMA KASIH