Downloaded 43 times
Isu pengembangan wilayah
- 1. 1 ISU DALAM PEMBANGUNANWILAYAH (PERKOTAAN DAN PERDESAAN) DI INDONESIA Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berribu-ribu pulau, antara pulau satu dengan pulau yang lain memiliki keunggulan berbeda, hal tersebut menyebabkan adanya disparitas (ketimpangan) spasial antar wilayah yang dapat memacu perbedaan kesejahteraan antar wilayah. Konsep kawasan andalan merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempersempit kesenjangan regional yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Kebijakan konsep kawasan andalan akan diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah beserta masyarakat daerahnya sehingga, otonomi daerah akan memegang peranan yang sangat penting. Otonomi daerah seperti yang terjadi sekarang ini, sebenarnya memberikan keuntungan bagi setiap daerah untuk mengembangkan kemampuan daerahnya, baik kemampuan dalam sektor industri, pariwisata, ekonomi maupun pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah akan menyebabkan setiap daerah dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki. Otonomi daerah memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan terhadap wilayahnya, sehingga akan tercipta penataan ruang yang sesuai dengan kemampuan wilayah tersebut. Penataan ruang merupakan salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan ruang pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek kelingkungan yang terdapat dalam wilayah tersebut. Penataan ruang adalah upaya aktif manusia untuk mengubah pola dan struktur pemanfaatan ruang dari satu keseimbangan menuju kepada keseimbangan baru yang ‘lebih baik’ (Ernan Rustiadi, 2009). Proses perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik menunjukkan bahwa penataan ruang merupakan bagian dari proses pembangunan, khususnya yang menyangkut aspek-aspek spasial dari proses pembangunan wilayah. Namun, hingga saat ini kondisi yang tercipta dari adanya pembangunan wilayah (baik perdesaan atau perkotaan) masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin meningkatnya permasalahan banjir dan longsor; meningkatnya kemacetan lalu lintas; semakin berkembangnya permukiman kumuh; serta belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah.
- 2. 2 Beberapa isu yangberkaitan dengan pengembangan wilayah (perdesaaan dan perkotaan) dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu isu ekonomi, isu Sumber Daya Manusia (SDM), isu lingkungan, isu transportasi dan isu penataan ruang. A. Isu Ekonomi Pembangunan wilayah yang masih belum seimbang menyebabkan pembangunan ekonomi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut pun belum seimbang. Penyediaan kebutuhan dasar seperti: sandang, pangan dan papan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 (BPS, 2010) sedangkan angka dependency ratio penduduk Indonesia tahun 2015 adalah 48,6 (BPS, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sebagian besar belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga penduduk tersebut masih bergantung pada penduduk lainnya. Ketergantungan penduduk inilah yang mendorong tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, selain ketergantungan pada penduduk lain, tingkat pengangguran penduduk juga disebabkan masih sedikitnya lapangan pekerjaan yang ditawarkan. Di Indonesia terjadi ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja, dimana tentunya lapangan pekerjaan yang ada jauh lebih sedikit dibandingkan para pencari kerjanya. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan sekolah dasar. Sekarang ini pun lulusan sarjana banyak yang menjadi pengangguran, hal tersebut disebabkan karena lulusan perguruan tinggi semakin tahun jumlahnya semakin banyak namun tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai. Belum optimalnya sektor industri di Indonesia menyebabkan lapangan kerja yang ada masih belum dapat mengurangi jumlah pengangguran. Indonesia masih mengandalkan perekonomiannya pada sektor pertanian, sedangkan sektor industri masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal sektor industri ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga mampu berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Pada umumnya pembangunan perkotaan di Eropa dan Amerika akan terdorong setelah adanya kegiatan industrialisasi namun, hal tersebut tidak berlaku di Indonesia. Pembangunan perkotaan di Indonesia bukan disebabkan oleh adanya industrialisasi, melainkan
- 3. 3 karena kurang menguntungkannyakondisi di daerah perdesaan (Achmad Nurmandi, 2014). Kondisi ini mempengaruhi faktor-faktor dasar kota di Indonesia, antara lain dalam struktur basis perekonomiannya, dimana terjadi dualisme perekonomian kota, yakni ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Kondisi ini memperbesar sektor informal di kota, yang pada gilirannya berpengaruh pada struktur fisik kota. Struktur fisik kota maupun desa akan dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi wilayah. Dinamika pertumbuhan ekonomi wilayah berkaitan dengan pola produksi, konsumsi dan pola distribusi pendapatan (Sakti Adji S, 2011). Peningkatan produksi akan meningkatkan pendapatan per kapita yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Tingkat konsumsi penduduk yang semakin rasional juga akan berdampak pada peningkatan pembangunan, dimana peningkatan pembangunan ini akan memperkokoh struktur perekonomian. Distribusi pendapatan antar wilayah yang semakin jelas akan menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antar wilayah dapat dikurangi serendah mungkin, sedangkan berkurangnya kesenjangan antar wilayah mampu mendorong terciptanya stabilitas ekonomi, sosial dan politik. B. Isu Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas SDM merupakan komponen penting dalam sebuah pembangunan. Hanya dari SDM yang berkualitas tinggilah proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat, efektif dan efisien. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan kualitas dari SDM yang memadai hanya akan menjadi beban dalam proses pembangunan. Kualitas penduduk merupakan keadaaan penduduk baik perseorangan ataupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Untuk menjadi SDM yang tangguh maka penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Jumlah penduduk Indonesia yang besar tidak diimbangi dengan kualitas dari penduduknya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut dikarenakan perekonomian penduduk Indonesia yang masih rendah sehingga penduduk enggan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Penduduk cenderung berpikir untuk mencari pekerjaan sedini mungkin, sehingga banyak anak-anak yang seharusnya bersekolah justru harus mencari nafkah demi menghidupi keluarganya. Sebagian besar penduduk Indonesia hanya memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (98,42%),
- 4. 4 sedangkan penduduk yangmemiliki tingkat pendidikan setara Sekolah Menengah Atas hanya sebesar 63,84% (BPS, 2013). Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa penduduk Indonesia masih memiliki kualitas yang rendah jika dibandingkan dengan penduduk negara lain. Adanya isu akan dibukanya program MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dapat memperparah kondisi perekonomian di Indonesia. Kualitas SDM Indonesia yang sebagian besar masih rendah tidak dapat dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain. Dikhawatirkan dengan dibukanya program MEA justru semakin banyak PHK yang terjadi di Indonesia. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM. Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan. Selain masih rendahnya kualitas SDM di Indonesia, faktor SDM lain yang berpengaruh terhadap pembangunan wilayah adalah ketimpangan distribusi penduduk dan kesehatan penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk ditunjukkan dengan terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa dan Bali, khususnya Jawa Barat (18,25%), Jawa Timur (15,31%) dan Jawa Tengah (13,29%) sedangkan di luar pulau Jawa prosentase penduduk yang ada tidak mencapai 6% (BPS, 2014). Banyaknya penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa menyebabkan banyak daerah di Pulau Jawa yang memiliki daerah-daerah kumuh (slum area). Pembangunan infrastruktur pendukung wilayah akan sulit dilakukan jika daerah tersebut memiliki banyak slum area. Biasanya slum area berada di wilayah yang tidak seharusnya menjadi lokasi tempat tinggal (pinggir sungai, pinggir rel kereta api dll), sehingga untuk melakukan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah tersebut tentunya akan mengalami hambatan. Adanya ketimpangan penduduk juga berakibat pada pembangunan di
- 5. 5 daerah luar PulauJawa-Bali berjalan dengan lambat bahkan tertinggal. Pemerintah cenderung memfokuskan pembangunan hanya di Pulau Jawa-Bali saja, sehingga sampai sekarang pun kecenderungan masyarakat untuk bertempat tinggal di Pulau Jawa-Bali sangat besar. Selain pendidikan dan ketimpangan distribusi penduduk, kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang perlu untuk ditingkatkan, sebab jika penduduk mengalami sakit terus menerus akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Artinya, semakin banyak penduduk yang sakit, maka akan semakin rendah kualitas penduduk berdasarkan tingkat kesehatan. Kondisi kesehatan dan gizi penduduk Indonesia masih memprihatinkan, khususnya kesehatan dan gizi dari anak-anak. Selain cakupan yang masih rendah, program yang diselenggarakan masih terfragmentasi sehingga belum menyentuh kebutuhan tumbuh kembang anak secara holistik. Rendahnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan program kesehatan dan gizi mengakibatkan kondisi penduduk Indonesia masih memprihatinkan yang ditunjukkan dengan rendahnya derajat kesehatan dan gizi. Masalah SDM ini menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan selama ini hanya berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan arus modal asing (pinjaman dan investasi). Dengan demikian bukan berasal dari kemampuan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga saat ini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat rendahnya SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi. C. Isu Lingkungan Isu lingkungan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain (Lutfi Muta’ali, 2013): 1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dipicu oleh inkonsistensi pemanfaatan ruang. Semakin banyaknya konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Hal tersebut akan berakibat pada cakupan areal hijau yang semakin berkurang drastis, selain itu berkurangnya areal pertanian khususnya sawah akan memberikan tekanan dan ancaman bagi ketahanan pangan. 2. Penurunan luas hutan tropis (deforestasi) akibat pembalakan liar, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam untuk pengembangan kepentingan budidaya seperti perkebunan atau pertambangan. Semakin berkurangnya luasan hutan akan
- 6. 6 menyebabkan meningkatnya run-offyang besar sehingga mengganggu siklus hidrologi, memperluas kelangkaan air bersih pada jangka panjang, serta meningkatnya resiko pendangkalan dan banjir pada kawasan/wilayah yang lebih rendah (contoh: Jakarta). Adanya konversi hutan untuk kawasan budidaya yang dilakukan dengan cara pembakaran hutan juga akan berakibat pada polusi udara, seperti yang terjadi saat ini di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang telah terjadi polusi udara (asap) selama beberapa bulan. 3. Penurunan luas dan fungsi kawasan resapan air akibat mislokasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan permukiman, budidaya, pertanian dan pariwisata telah mempercepat kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Data Kementerian PU diakhir tahun 2000 menunjukkan dari keseluruhan 89 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang ada di Indonesia, pada tahun 1984 terdapat 22 SWS yang berada dalam kondisi kritis. Tahun 1992 semakin meluas hingga menjadi 39 SWS dan pada tahun 1998 terdapat 59 SWS yang berada dalam kondisi kritis. Seluruh SWS kritis tersebut selain mendatangkan bencana banjir juga menyebabkan kekeringan parah pada musim kemarau. Dari sisi ketahanan pangan, ketika kecenderungan negatif dalam pengelolaan SWS maka produktivitas sentra-sentra pangan juga akan terancam. 4. Degradasi kualitas lingkungan pada kawasan pesisir yang ditandai semakin rusak dan menurunnya luas hutan mangrove. Akibatnya, peningkatan abrasi pantai, pencemaran dari sungai ke laut dan zona aqquaculture pun akan terancam, banjir, intrusi air laut serta land subsidence akibat penghisapan air tanah secara berlebihan. Disisi lain intensitas pembangunan khususnya pembangunan permukiman di kawasan pesisir yang semakin meningkat akan mempercepat proses degradasi lingkungan pesisir. 5. Ancaman dampak global warning semakin memperparah kondisi resiko kerusakan lingkungan khususnya pada sebagian besar pesisir di Indonesia. Kenaikan permukaan air laut telah menyebabkan banjir dan tenggelamnya beberapa wilayah pesisir termasuk hilangnya beberapa pulau kecil di Indonesia. 6. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan akibat migrasi desa-kota yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. Terjadi peningkatan level urbanisasi yang
- 7. 7 meningkat drastis, bahkansejak tahun 2010 jumlah dan komposisi penduduk urban telah melampaui wilayah perdesaan. Isu lainnya dari urbanisasi adalah menyangkut perkembangan kota-kota yang tidak terarah, cenderung membentuk konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Konurbasi adalah sebuah wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota, yang dikarenakan pertumbuhan populasi dan pengembangan, telah secara fisik menjadi satu wilayah yang terus berkembang. Konurbasi yang terjadi pada kota-kota menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, seperti kemiskinan, penyediaan permukiman, pelayanan sarana prasarana kota yang terbatas, kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Isu turunan diperkotaan lainnya adalah hilangnya ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk artikulasi sosial dan kesehatan. 7. Model perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk pola linear (ribbon development) yang berakibat pada pengembangan struktur kota dan sistem perkotaan yang terpusat pada pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan. Saat ini sangat terpusat di Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil terutama di luar Jawa berjalan lambat dan tertinggal. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah pulau yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan sarana prasarana. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah yang menimbulkan urbanisasi tidak terkendali. Kecenderungan perkembangan seperti itu berdampak negatif terhadap perkembangan kota-kota besar dan metropolitan itu sendiri maupun kota-kota di wilayah lainnya. 8. Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah, antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, antara kawasan perdesaan dan perkotaan dan kawasan di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal. 9. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan konflik peruntukkan ruang. D. Isu Transportasi Terjadi hubungan yang erat antara pembangunan nasional dan pembangunan wilayah (daerah). Pembangunan nasional akan mendorong pembangunan daerah
- 8. 8 (regional), sedangkan pembangunandaerah akan memperkuat pembangunan nasional. Untuk menjembatani pembangunan nasional dan daerah dibutuhkan transportasi yang berkapasitas efektif dan efisien. Transportasi ini akan membantu dalam melakukan distribusi barang ataupun jasa yang dapat mendorong meningkatnya pengembangan wilayah. Fasilitas transportasi terdiri dari prasarana transportasi dan sarana transportasi. Mengingat pembangunan transportasi di Indonesia yang sangat luas dan sangat panjang serta sangat besar, maka dalam pembangunan transportasi baik sarana maupun prasarananya akan dibagi tanggungjawab dan kewenangan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan pada klasifikasi jalannya. Infrastruktur transportasi dalam kenyataannya mengalami beberapa hambatan seperti kemacetan lalu lintas dan kerusakan prasarana jalan. Semakin parahnya kemacetan lalu lintas dan banyaknya prasarana jalan yang rusak merupakan salah satu faktor yang akan menghambat pengembangan wilayah. Transportasi merupakan leading sector bagi pembangunan sarana prasarana infrastruktur lainnya. Ketika transportasi yang ada dalam kondisi baik maka pembangunan wilayah yang akan dilakukanpun semakin mudah. Pendistribusian barang ataupun jasa akan lebih optimal ketika sarana prasarana transportasi yang ada mendukung begitu pula sebaliknya, pendistribusian barang atau jasa akan terhambat ketika sarana prasarana transportasi yang ada tidak mendukung. Sarana prasarana transportasi merupakan derived demand. Derived demand merupakan kondisi dimana permintaan diturunkan atau berasal dari sektor lain (Sakti Adji, 2011). Permintaan jasa transportasi merupakan permintaan yang diturunkan, apabila dikaitkan dengan fungsi transportasi sebagai unsur penunjang (supporting facility) terdapat kesesuaian yang searah. Transportasi sebagai unsur penunjang berfungsi menunjang pengembangan dan peningkatan berbagai kegiatan pada sektor-sektor lain. Pembangunan wilayah (perkotaan dan perdesaan) membutuhkan tersedianya fasilitas transportasi yang berkapasitas dan tersebar ke seluruh daerah. Sebaliknya, tersedianya trasnportasi dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan wilayah (perkotaan dan perdesaan). Pembangunan wilayah (perkotaan dan perdesaan) telah ditingkatkan untuk mencapai
- 9. 9 kemajuan, maka dalampenyediaan fasilitas transportasi harus dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kemajuan dalam pembangunan transportasi. E. Isu Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya efektif menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang, sehingga terjadi inkonsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) serta lemahnya pengendalian dan penegakkan hukum terhadap pemanfaatan ruang. Isu yang terkait dengan penataan ruang dalam konteks pembangunan wilayah adalah belum adanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada RTR sehingga masih ditemukannya konflik antar sektor dan antar wilayah. Selain itu, masih adanya penyimpangan penggunaan lahan terhadap RTRW yang dicerminkan dari ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW di banyak daerah di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen menjadikan corak kehidupan masyarakat Indonesia berbeda satu sama lain di setiap daerah. Itulah mengapa kebijakan terkadang tidak dapat berjalan secara optimal di suatu daerah. Perbedaan budaya dalam masyarakat juga menjadi alasan kurang berjalannya usaha optimalisasi hukum dan supremasi hukum nasional. Maka usaha penegakan hukum secara nasional, perlu dilakukan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tentunya tidak hanya penertiban pelaku hukum di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah. Dengan adanya sistem yang mengatur kedudukan lembaga negara dalam kedudukan yang sama, maka setiap lembaga dapat saling mengawasi. Hal ini untuk menjamin adanya penegakan hukum dan optimalisasi kerja di setiap lembaga.
- 10. Referensi Achmad Nurmandi.(2014). Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas. Yogyakarta: JKSG Ernan R, dkk. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Lutfi Muta’ali. (2013). Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif- Teknis). Yogyakarta: BPFG UGM Sakti Adji A. (2011). Transportasi dan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu http://www.bps.go.id/index.php