1. Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di Indonesia. 2. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan standar nasional tetapi disesuaikan dengan kondisi sekolah. 3. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP antara lain relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan efektivitas.

1. TELAAH KURIKULUM “PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)”
MAKAL A H
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Telaah Kurikulum PAI
Oleh:
Hj. LILI RAHMINI, S.Ag.
NIM: 1402521350
Dosen Pembimbing:
Dr. Hj. SALAMAH, M.Pd
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PR OD I PEN D ID IKAN AGAM A ISLAM
P A S C A S A R J A N A
BANJARMASIN
2015

2. BAB I
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan
kecil yang berjumlah sekitar 17.500. Penduduk Indonesia berdasarkan pada
Sensus Penduduk tahun 2010 berjumlah lebih dari 238 juta jiwa. Keragaman yang
menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia adalah antara lain dari segi
geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang
dan kondisi sosial budaya, dan berbagai keragaman lainnya yang terdapat di setiap
daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan
tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka meningkatkan
mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap daerah.
Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan
pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Begitu pula halnya dengan
kurikulum sebagai jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan
diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan
pendidikan, dan peserta didik.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 1. Pasal 36 Ayat (2)
menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,
potensi daerah, dan peserta didik. 2. Pasal 36 Ayat (3) menyebutkan bahwa
kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan
takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan
minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan
pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan
global; dan (j) persatuan nasional dan nilainilai kebangsaan. 3. Pasal 38 Ayat (2)
mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai
dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite

3. 2
sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor
departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk
pendidikan menengah.
Kurikulum merupakan komponen sistem pendidikan yang paling rentan
terhadap perubahan. Paling tidak ada tiga faktor yang membuat kurikulum harus
selalu dirubah atau diperbaharui. Pertama, karena adanya perubahan filosofi
tentang manusia dan pendidikan, khususnya mengenai hakikat kebutuhan peserta
didik terhadap pendidikan/pembelajaran. Kedua, cara karena cepatnya
perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga subject matter yang harus
disampaikan kepada peserta didik pun semakin banyak dan berragam. Ketiga,
adanya perubahan masyarakat, baik secara sosial, politik, ekonomi, mau pun daya
dukung lingkungan alam, baik pada tingkat lokal maupun global.
Karena adanya faktor-faktor tersebut, maka salah satu kriteria baik buruknya
sebuah kurikulum bisa dilihat pada fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap
perubahan. Selain itu juga dilihat dari segi kemampuan mengakomodasikan isu-
isu atau muatan lokal dan isu-isu global. Hal ini diddasarkan pada kenyataan
bahwa pendidikan harus mampu mengantarkan peserta didik untuk hidup pada
zaman mereka, serta memiliki wawasan global dan mampu berbuat sesuai dengan
kebutuhan lokal.
Untuk dapat menuju pada karakteristik kurikulum ideal tersebut maka proses
penyusunan kurikulum tidak lagi selayaknya dilakukan oleh Negara dan
diberlakukan bagi seluruh satuan pendidikan tanpa melihat kondisi internal dan
lingkungannya. Kurikulum henaknya disusun dari bawah (bottom up) oleh setiap
satuan pendidikan bersama dengan stakeholder masing-masing.

4. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di
dalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan
kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja
kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan
perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan
Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha
mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi
kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk
menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian
program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu
sendiri. Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang
terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya
melibatkan banyak orang, seperti : politikus, pengusaha, orang tua peserta
didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan
dengan pendidikan.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum
operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing
satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai
delapan standar, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar
kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar
sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8)
standar penilaian pendidikan. mengacu untuk pendidikan dasar dan menengah
sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta

5. 4
Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP).
Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan
kebutuhan sekolah itu sendiri. Namun demikian, tidak berarti sekolah bebas
tanpa batas untuk mengembangkan kurikulumnya. Dalam pelaksanaannya
tetap berpegang atau merujuk pada prinsip-prinsip dan rambu-rambu
operasional standard yang dikembangkan oleh pemerintah, serta merujuk pada
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standard Isi (SI) yang telah
ditetapkan melalui Permen Nomor 23 Tahun 2006 untuk Standar Kompetensi
Lulusan, dan Permen Nomor 22 Tahun 2006 untuk Standar Isi.
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi
peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi
merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan
pendidikan yang memuat:
1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum,
2. Beban belajar,
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat
satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan
peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh
mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
B. Model Konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Dalam khazanah literatur kurikulum, setidaknya dikenal ada empat
model konsep kurikulum yaitu model kurikulum subjek akademik, model

6. 5
kurikulum personal, model kurikulum rekonstruksi sosial, dan model
kurikulum teknologis. Kurikulum subjek akademik berorientasi pada
pembentukan manusia intelek. Materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan,
sistem nilai yang dianggap baik dan harus disampaikan secara turun temurun.
Proses pendidikan adalah upaya transfer ilmu pengetahuan masa lampau yang
dianggap baik. Keberhasilan pendidikan dilihat dari sejauh mana siswa
menguasai bahan ajar yang dipelajarinya.
Model kurikulum personal yaitu kurikulum yang berorientasi pada
pengembangan potensi siswa secara maksimal. Dalam kurikulum ini tidak ada
materi standar, karena materi disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak.
Proses pembelajaran lebih banyak upaya pembimbingan anak untuk
menyalurkan minat dan perhatiannya. Evaluasi dilakukan untuk melihat
sejauh mana siswa merasa senang dalam menjalani aktivitas.
Kurikulum rekonstruksi sosial, adalah model kurikulum yang berorientasi
pada kepedulian sekolah untuk memecahkan permasalahan yang ada di
masyarakat. Isi pendidikan berupa permasalahan yang ada di masyarakat,
untuk selanjutnya dibahas dan dipecahkan dengan menggunakan khasanah
keilmuan yang ada yang dipandang relevan untuk memecahkan masalah.
Metode pembelajaran lebih banyak pada upaya diskusi dan penilaian
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses
pemecahan masalah dan sejauh mana masalah mampu dipecahkan dalam
proses pembelajaran.
Terakhir model kurikulum teknologis, yaitu kurikulum yang didasarkan
pada penggunaan metode ilmiah dalam penyusunan kurikulum dan isi
kurikulum adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai untuk
menghadapi kehidupan. Isi pendidikan menekankan pada penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, proses pendidikannya berupa transfer IPTEK,
sedang evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana IPTEK mampu dikuasai
oleh siswa. Ada dua jenis teknologi yang digunakan dalam jenis kurikulum ini
yaitu teknologi perangkat lunak dan teknologi perangkat keras.
Model konsep kurikulum yang manakah yang menjadi dasar pijakan

7. 6
kurikulum KTSP? KTSP, pada dasarnya merupakan penyempurnaan model
dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang diujicobakan oleh
Depdiknas secara nasional. KBK itu sendiri adalah kurikulum yang berbasis
kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah salah satu jenis dari
model konsep kurikulum teknologis. Dengan demikian KTSP menggunakan
model konsep kurikulum teknologis.
Meskipun konsep kurikulum teknologis menjadi tulang punggung
pengembangan KTSP, tapi tidak berarti nilai esensial dari model konsep
kurikulum lainnya diabaikan. Karakter yang ada pada model konsep lainnya
tetap ada, hanya tidak dominan. Karena dalam realitas, konsep-konsep
tersebut saling melengkapi.
C. Prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan
kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan
menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat
menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-
hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu,
dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin
terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang
digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak
sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum.
Dalam hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan
prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua
kelompok: (1) prinsip – prinsip umum : relevansi, fleksibilitas, kontinuitas,
praktis, dan efektivitas; (2) prinsip-prinsip khusus: prinsip berkenaan dengan
tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip
berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan
dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan
pemilihan kegiatan penilaian. Sedangkan Asep Herry Hernawan dkk (2002)
mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

8. 7
1. Prinsip relevansi; secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di
antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi
dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen
tersebutmemiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan
teknologi (relevansi epistomologis), tuntutan dan potensi peserta didik
(relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan
masyarakat (relevansi sosilogis).
2. Prinsip fleksibilitas; dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar
yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam
pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian
berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu
berkembang, serta kemampuan dan latar bekang peserta didik.
3. Prinsip kontinuitas; yakni adanya kesinambungandalam kurikulum, baik
secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman
belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan,
baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara
jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.
4. Prinsip efisiensi; yakni mengusahakan agar dalam pengembangan
kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain
yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.
5. Prinsip efektivitas; yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan
kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara
kualitas maupun kuantitas.
Terkait dengan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP), terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta
didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip
bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan
kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

9. 8
jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan
kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan,
kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.
2. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik
peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa
membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial
ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan
wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu,
serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan
tepat antarsubstansi.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu
semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan
memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum
dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di
dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh
karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir,
keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional
merupakan keniscayaan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup
keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata
pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan
antarsemua jenjang pendidikan.
6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses
pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang
berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara
unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan

10. 9
memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang
serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum
dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan
kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah
harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka
Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemenuhan prinsip-prinsip di atas itulah yang membedakan antara
penerapan satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan kurikulum
sebelumnya, yang justru tampaknya sering kali terabaikan. Karena prinsip-
prinsip itu boleh dikatakan sebagai ruh atau jiwanya kurikulum.
Sedangkan acuan operasional penyusunan KTSP harus memperhatikan
hal-hal berikut ini:
a. Peningkatan iman dan taqwa seta ahlak mulia
b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat
perkembangan dan kemampuan peserta didik.
c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
e. Tuntutan dunia kerja
f. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni
g. Agama
h. Dinamika perkembangan global
i. Persatuan nasinal dan niai-nilai kebangsaan
j. Kondisi sosal budaya masyarakat setempat
k. Kesetaraan gender
l. Karaktrsitik satuan pendidikan.

11. 10
Secara lebih khusus, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum sebagai berikut:
1. Berpusat pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan, dan Kepentingan
Siswa dan Lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa siswa
memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk
mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi siswa
disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan
siswa serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan
pembelajaran berpusat pada siswa.
2. Berarahan dan Terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman
karakteristik siswa, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta
menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku,
budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum
meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan
pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan
kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.
3. Tanggapa terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Karena
itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar siswa
untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku
kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan
kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan,

12. 11
dunia usaha dan dunia kerja. Karena itu, pengembangan keterampilan
pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan
akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
5. Menyeluruh dan Berkesinambung
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi,
bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan
disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.
6. Belajar Sepanjang Hayat
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan,
dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum
mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal,
nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan
lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia
seutuhnya.
7. Seimbang antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan
nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan
kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan
dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

13. 12
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan
Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan
SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari
komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan
kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau
Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan
karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan
tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP,
maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan
kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat
Kurikulum merupakan komponen sistem pendidikan yang paling rentan
terhadap perubahan. Paling tidak ada tiga faktor yang membuat kurikulum harus
selalu dirubah atau diperbaharui. Pertama, karena adanya perubahan filosofi
tentang manusia dan pendidikan, khususnya mengenai hakikat kebutuhan peserta
didik terhadap pendidikan/pembelajaran. Kedua, cara karena cepatnya
perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga subject matter yang harus
disampaikan kepada peserta didik pun semakin banyak dan beragam. Ketiga,
adanya perubahan masyarakat, baik secara sosial, politik, ekonomi, mau pun daya
dukung lingkungan alam, baik pada tingkat lokal maupun global.

14. 13
DAFTAR PUSTAKA
Depertemen Pendidikan Nasional, 2003, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional, Jakarta : sekretaris jenderal
——–2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung. Remaja
Rosdakarya. 2007
Surya Dharma, MPA., Ph.D, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp)
Direktorat Tenaga Kependidikan, Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan
Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan
Nasional, 2008