SlideShare a Scribd company logo
PERTANGGUNGPERTANGGUNG
JAWABANJAWABAN
DALAM HUKUMDALAM HUKUM
PIDANAPIDANA
ASAS GEEN STRAF ZONDER
SCHULD/NULLA POENA SINE CULPA
• PEMIDANAAN BARU DAPAT DILAKUKAN BILA
ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAPAT
DIPERTANGGUNG JAWABKAN DALAM HUKUM
PIDANA
• TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN
• ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTIONS
OF INNOCENCE)
• PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
TIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA,
KECUALI APABILA PENGADILAN, KARENA ALAT
PEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT UNDANG-
UNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA
SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT
BERTANGGUNG JAWAB, TELAH BERSALAH ATAS
PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ATAS DIRINYA.
 DIKAITKAN DALAM HUBUNGAN BATIN
ANTARA PETINDAK DENGAN
PERBUATANNYA BAIK BERUPA
KESENGAJAAN (DOLUS) ATAU KELALAIAN
(CULPA)
 SESEORANG MEMPUNYAI KESALAHAN,
APABILA PADA WAKTU MELAKUKAN
PERBUATAN PIDANA, DIA DAPAT DICELA
OLEH KARENANYA, SEBAB DAPAT
DIANGGAP BERBUAT LAIN JIKA MEMANG
TIDAK INGIN BERBUAT DEMIKIAN
PENGERTIAN KESALAHAN
• PSIKOLOGIS : MENYANGKUT
HUBUNGAN BATIN PETINDAK DENGAN
PERBUATANNYA, BISA BERUPA
DOLUS MAUPUN CULPA
• NORMATIF : PENILAIAN DARI LUAR
MERUPAKAN PENILAIAN DENGAN
MEMAKAI UKURAN-UKURAN YANG
TERDAPAT DI DALAM MASYARAKAT
UNSUR KESALAHAN DALAM
ARTI LUAS
• ADANYA KEMAMPUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PADA SI
PEMBUAT
• ADANYA HUBUNGAN BATIN ANTARA SI
PEMBUAT DENGAN PERBUATANNYA
YANG BERUPA DOLUS MAUPUN CULPA
• TIDAK ADA ALASAN YANG
MENGHAPUSKAN KESALAHAN BAIK
ALASAN PEMBENAR ATAU TIDAK ADA
ALASAN PEMAAF
KESALAHAN DALAM ARTI
SEMPIT
• DALAM ARTI SEMPIT : DOLUS DAN
CULPA
• CULPA LEVIS (KEALPAAN RINGAN)
DAN CULPA LATA (KEALPAAN BERAT)
• CULPA LATA (KEALPAANBERAT)
DIPIDANA KARENA KALAU RUSAK
KEADAANNYA TIDAK BISA DIPULIHKAN
SEPERTI SEMULA– KERUGIAS BERAT
TEORI KESENGAJAAN
• TEORI KEHENDAK / WILS THEORIE (VON HIPPEL) :
SENGAJA BERARTI BAHWA AKIBAT SUATU PERBUATAN
DIKEHENDAKI ---- MENGHENDAKI TERWUJUDNYA
UNSUR-UNSUR DELIK UU
EX. A MENGHENDAKI KEMATIAN B, IA MENUSUK B
DENGAN SEBILAH PEDANG TEPAT DI JANTUNGNYA.
DISINI A SUNGGUH-SUNGGUH MENGHENDAKI KEMATIAN
B
• TEORI PENGETAHUAN / MEMBAYANGKAN (FRANK) :
SECARA PSIKOLOGIS TIDAK MUNGKIN SUATU AKIBAT
DAPAT DIKEHENDAKI NAMUN HANYA DAPAT
MEMBAYANGKAN, MENGINGINI ATAU MENGHARAPKAN
SUATU AKIBAT---- MEMBAYANGKAN SUATU AKIBAT
EX. ADA KERUMUNAN ANAK KECIL DI JALAN, NAMUN
TETAP MENGENDARAI KENDARAAN DENGAN KENCANG
YANG PADA AKHIRNYA ADA KORBAN KARENA
TERTABRAK
BENTUK/CORAK KESENGAJAAN
HUBUNGAN BATIN ANTARA PETINDAK
DENGAN TINDAKANNYA
• KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD /
TUJUAN
• KESENGAJAAN DENGAN SADAR
KEPASTIAN
• KESENGAJAAN SEBAGAI SADAR
KEMUNGKINAN
KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD /
TUJUAN
• BENTUK PALING SEDERHANA DARI
KESENGAJAAN
• APABILA PETINDAK MENGHENDAKI
AKIBAT TINDAKANNYA DAN IA TIDAK
AKAN MELAKUKAN TINDAKANNYA
KALAU AKIBAT TINDAKANNYA TIDAK
TERJADI
EX. A MENUSUK B DENGAN SEBILAH
PEDANG TEPAT DI JANTUNGNYA.
DISINI A MENGHENDAKI KEMATIAN B
DENGAN CARA MENUSUK JANTUNG B
KESENGAJAAN DENGAN SADAR
KEPASTIAN
• PETINDAK YAKIN BAHWA AKIBAT
TINDAKANNYA TIDAK AKAN TERCAPAI
TANPA TERJADINYA AKIBAT YANG TIDAK
DIMAKSUD
EX. THOMAS BERLAYAR KE SOUTHAMPTON
DAN MEMINTA ASURANSI YANG SANGAT
TINGGI TERHADAP KAPALNYA DI SANA. IA
MEMASANG DINAMIT AGAR KAPALNYA
TENGGELAM DI LAUT LEPAS. DISINI DIA
MENGHENDAKI TENGGELAMNYA KAPAL
DAN JIKA ORANG-ORANG YANG MENAIKI
KAPALNYA MATI MAKA ITU ADALAH BENTUK
KESENGAJAAN DENGAN SADAR KEPASTIAN
KESENGAJAAN SEBAGAI
KEMUNGKINAN
• APABILA PETINDAK TETAP MELAKUKAN YANG
DIKEHENDAKINYA WALAUPUN ADA
KEMUNGKINAN AKIBAT LAIN YANG SAMA
SEKALI TIDAK DIINGINKANNYA TERJADI
EX. A MENGHENDAKI KEMATIAN B DENGAN
CARA MENGIRIM KUE YANG DIBUBUHI RACUN
KE ALAMAT B, A MENGETAHUI DISAMPING B
JUGA ADA ISTRINYA YANG TINGGAL DI
ALAMAT TERSEBUT, A SAMA SEKALI TIDAK
MENGINGINKAN KEMATIAN ISTRI B, NAMUN
TERNYATA YANG MEMAKAN KUE TERSEBUT
ADALAH ISTRI B
MACAM-MACAM KESENGAJAAN
• DOLUS DIRECTUS : SAMA DENGAN KESENGAJAAN SEBAGAI
MAKSUD
• DOLUS INDRECTUS, EX. DALAM SUATU PERTENGKARAN
SESEORANG MENDORONG ORANG LAIN SEHINGGA
TERJATUH DAN KEMUDIAN TERGILAS MOBIL YANG SEDANG
LEWAT
• DOLUS PREMIDITATUS : SENGAJA YANG TELAH
DIRENUNGKAN/DIPIKIRKAN TERLEBIH DAHULU, EX. PASAL
340 KUHP
• DOLUS DETERMINATUS : SENGAJA YANG DITUJUKAN
SUBYEK/OBYEK TERTENTU
• DOLUS INDETERMINATUS : SENGAJA YANG TIDAK DITUJUKAN
SUBYEK/OBYEK TERTENTU, EX. A MENEMBAKI KERUMUNAN
ORANG DI TEMPAT UMUM
• DOLUS ALTERNATIVUS : SENGAJA DENGAN MEMPERKIRAKAN
BERBAGAI MACAM AKIBAT, EX. MERACUNI SUMUR
• DOLUS GENERALIS, EX. A MEMBUNUH B DENGAN CARA
MENCEKIK LEHER B KEMUDIAN A MELEMPARKAN B KE
DALAM AIR, B MATI BUKAN KARENA CEKIKAN NAMUN KARENA
MATI LEMAS
KEALPAAN
• MVT : BERLAWANAN DENGAN KESENGAJAAN
• HAKIM MENETAPKAN KEALPAAN SESEORANG
DENGAN CARA NORMATIF (DILIHAT DARI UU), TIDAK
SECARA PSIKIS DINILAI SECARA IN-CONCRETO
PERISTIWA DEMI PERISTIWA DENGAN UKURAN
NORMA PENGHATI-HATI DAN PENDUGA-DUGA SERTA
DINILAI KEADAAN PRIBADI PETINDAK UNTUK
MENENTUKAN KURANG PENGHATI-HATI DAN KURANG
PENDUGA-DUGA
• SYARAT KEALPAAN :
– H SURINGA : KEKURANGAN PENDUGA-DUGA,
KEKURANGAN PENGHATI-HATI
– POMPE : DAPAT MENGIRA-NGIRA TIMBULNYA
AKIBAT, DAPAT MENGETAHUI ADANYA
KEMUNGKINAN
• TINDAK PIDANA PROPARTE DOLUS
PROPARTE CULPA:
TINDAK PIDANA YANG
PERUMUSANNYA MENGANDUNG
UNSUR-UNSUR KESENGAJAAN DAN
KEALPAAN SEKALIGUS DALAM
SATU PASAL. Ex psl 480, 483, 484, 287,
288. baca psl 287
• KEALPAAN KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA TIDAK DAPAT MENIADAKAN
KEALPAAN PETINDAK
KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB
SIMONS : SESEORANG DIKATAKAN MAMPU BERTANGGUNG
JAWAB APABILA JIWANYA SEHAT SEHINGGA :
MAMPU UNTUK MENGETAHUI ATAU MENYADARI
BAHWA PERBUATANNYA BERTENTANGAN DENGAN
HUKUM
DAPAT MENENTUKAN KEHENDAKNYA SESUAI DENGAN
KESADARAN TERSEBUT
VAN HAMEL : KEADAAN NORMALITAS PSIKIS DAN
KEMATANGAN (KECERDASAN) YANG MEMBAWA 3
KEMAMPUAN :
MAMPU UNTUK MENGERTI NILAI DARI AKIBAT- AKIBAT
PERBUATANNYA
MAMPU UNTUK MENYADARI BAHWA PERBUATANNYA
MENURUT MASYARAKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN
MAMPU UNTUK MENENTUKAN KEHENDAKNYA ATAS
PERBUATAN-PERBUATAN TERSEBUT
RUMUSAN SYARAT KEMAMPUAN
BERTANGGUNG JAWAB SECARA
NEGATIF
• PASAL 44 KUHP
1. BARANG SIAPA MELAKUKAN PERBUATAN YANG
TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGKAN KEPADANYA
KARENA JIWANYA CACAT DALAM PERTUMBUHAN
ATAU TERGANGGU KARENA PENYAKIT, TIDAK
DIPIDANA.
2. JIKA TERNYATA PERBUATAN ITU TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGKAN KEPADA PELAKUNYA
KARENA PERTUMBUHAN JIWANYA CACAT ATAU
TERGANGGU KARENA PENYAKIT, MAKA HAKIM
DAPAT MEMERINTAHKAN SUPAYA ORANG ITU
DIMASUKKAN KE RUMAH SAKIT JIWA, PALING LAMA
SATU TAHUN SEBAGAI WAKTU PERCOBAAN.
3. KETENTUAN DALAM AYAT 2 HANYA BERLAKU BAGI
MAHKAMAH AGUNG, PENGADILAN TINGGI, DAN
PENGADILAN NEGERI.
KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB SEBAGIAN
(KAITANNYA DENGAN FAKTOR2 YANG MERINGANKAN TERDAKWA)
Indonesia tdk menganut)
a. KLEPTOMANIA: hanya tdk mampu bertanggung jwb thd TP
pencurian
b. PYROMANI: gemar membakar
c. NYMPHOMANI: berbuat tdk senonoh/kesusilaan
(eksbisionis)
d. CLAUSTROPHOBIE: ketakutan di ruang sempit
Keadaan mabuk??
1.Mabuk berat: tidak dpt dipertanggung jawabkan
2.Mabuk ringan: dapat dipertanggung jawabkan
3.Courage drinken: dapat dipertanggung jawabkan
JADI SESEORANG BISA DINYATAKAN BERSALAH JIKA
TERPENUHI UNSUR2 KESALAHAN:
1. ADANYA KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB PD
DIRI SI PEMBUAT/KEADAAN JIWA HARUS NORMAL
(PSL 44)
2. ADANYA HUBUNGAN BATIN ANTARA PEMBUAT DAN
PERBUATANNYA (DOLUS/CULPA)
3. TIDAK ADANYA ALASAN PENGHAPUS
KESALAHAN/ALASAN PEMAAF:
- PSL 44: TDK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB
- PSL 48: DAYA PAKSA
- PSL 49 (2): PEMBELAAN DARURAT YANG
MELAMPAUI BATAS
- PSL 51 (2): DENGAN ITIKAT BAIK MELAKSANAKAN
PERINTAH JABATAN YANG TIDAK SAH

More Related Content

What's hot

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
زكي عليا إبن محمد
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
sayidmuhfaldy
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
yudikrismen1
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
Sigit Riono
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Rudi Sudirdja
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumAji Wasesa
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Ranielsaref
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
Sigit Riono
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukumMeehawk
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
hanggardatu
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Idik Saeful Bahri
 
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfSalinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
CIkumparan
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
Ratri nia
 

What's hot (20)

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Rani
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang p...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfSalinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 

Viewers also liked

Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Presentation12`1qa
Presentation12`1qaPresentation12`1qa
Presentation12`1qa
Andiex Ae
 
Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraNuelimmanuel22
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Rachardy Andriyanto
 
State of the Word 2011
State of the Word 2011State of the Word 2011
State of the Word 2011
photomatt
 

Viewers also liked (7)

Bab 3 tindak pidana
Bab 3   tindak pidanaBab 3   tindak pidana
Bab 3 tindak pidana
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
 
Hukum Pidana
Hukum PidanaHukum Pidana
Hukum Pidana
 
Presentation12`1qa
Presentation12`1qaPresentation12`1qa
Presentation12`1qa
 
Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negara
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
 
State of the Word 2011
State of the Word 2011State of the Word 2011
State of the Word 2011
 

Similar to Bab 6 pertanggungjawaban pidana

Manusia & keadilan
Manusia & keadilanManusia & keadilan
Manusia & keadilan
HehePangibulan2
 
pengantar Kriminologi part 3
pengantar Kriminologi part 3pengantar Kriminologi part 3
pengantar Kriminologi part 3
uyun saepul
 
Refleksi KAP dlm keluarga sebagai tugas kuliah
Refleksi KAP dlm keluarga sebagai tugas kuliahRefleksi KAP dlm keluarga sebagai tugas kuliah
Refleksi KAP dlm keluarga sebagai tugas kuliah
PrabuSena
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
yudikrismen1
 
Interaksi sosial sosiologi kelas xi
Interaksi sosial sosiologi kelas xiInteraksi sosial sosiologi kelas xi
Interaksi sosial sosiologi kelas xi
meldaayub
 
Kinesic Theory
Kinesic TheoryKinesic Theory
Kinesic Theory
mankoma2012
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitetNuelimmanuel22
 
Interaksisosial 120321235947-phpapp02
Interaksisosial 120321235947-phpapp02Interaksisosial 120321235947-phpapp02
Interaksisosial 120321235947-phpapp02
Atikah Keisya
 
Interaksisosial 120322001908-phpapp02
Interaksisosial 120322001908-phpapp02Interaksisosial 120322001908-phpapp02
Interaksisosial 120322001908-phpapp02
Wati Rahmawati
 
interaksisosial-120321235947-phpapp02.pptx
interaksisosial-120321235947-phpapp02.pptxinteraksisosial-120321235947-phpapp02.pptx
interaksisosial-120321235947-phpapp02.pptx
AnniaIras
 
16. KUHP.ppt
16. KUHP.ppt16. KUHP.ppt
16. KUHP.ppt
xontonxxintinx
 
3. PPT KEL 3 DIMENSI SOSIAL WANITA.pptx
3. PPT KEL 3 DIMENSI SOSIAL WANITA.pptx3. PPT KEL 3 DIMENSI SOSIAL WANITA.pptx
3. PPT KEL 3 DIMENSI SOSIAL WANITA.pptx
risanty
 
PERAN DAN PERILAKU PASIEN.pptx
PERAN DAN PERILAKU PASIEN.pptxPERAN DAN PERILAKU PASIEN.pptx
PERAN DAN PERILAKU PASIEN.pptx
YudhaPrabowo6
 
Interaksi sosial
Interaksi sosialInteraksi sosial
Interaksi sosialEl Ibrahimy
 
Interaksi sosial
Interaksi sosialInteraksi sosial
Interaksi sosialEl Ibrahimy
 
Dpns 2103
Dpns 2103Dpns 2103
Dpns 2103
Mooseeee Mus
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
pardalis1
 
Teori-Teori kebenaran.pptx
Teori-Teori kebenaran.pptxTeori-Teori kebenaran.pptx
Teori-Teori kebenaran.pptx
SitiAnisah56
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanSadam Jatnika
 

Similar to Bab 6 pertanggungjawaban pidana (20)

Manusia & keadilan
Manusia & keadilanManusia & keadilan
Manusia & keadilan
 
pengantar Kriminologi part 3
pengantar Kriminologi part 3pengantar Kriminologi part 3
pengantar Kriminologi part 3
 
Refleksi KAP dlm keluarga sebagai tugas kuliah
Refleksi KAP dlm keluarga sebagai tugas kuliahRefleksi KAP dlm keluarga sebagai tugas kuliah
Refleksi KAP dlm keluarga sebagai tugas kuliah
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
 
Interaksi sosial sosiologi kelas xi
Interaksi sosial sosiologi kelas xiInteraksi sosial sosiologi kelas xi
Interaksi sosial sosiologi kelas xi
 
Kinesic Theory
Kinesic TheoryKinesic Theory
Kinesic Theory
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitet
 
Interaksisosial 120321235947-phpapp02
Interaksisosial 120321235947-phpapp02Interaksisosial 120321235947-phpapp02
Interaksisosial 120321235947-phpapp02
 
ppt interaksi.pdf
ppt interaksi.pdfppt interaksi.pdf
ppt interaksi.pdf
 
Interaksisosial 120322001908-phpapp02
Interaksisosial 120322001908-phpapp02Interaksisosial 120322001908-phpapp02
Interaksisosial 120322001908-phpapp02
 
interaksisosial-120321235947-phpapp02.pptx
interaksisosial-120321235947-phpapp02.pptxinteraksisosial-120321235947-phpapp02.pptx
interaksisosial-120321235947-phpapp02.pptx
 
16. KUHP.ppt
16. KUHP.ppt16. KUHP.ppt
16. KUHP.ppt
 
3. PPT KEL 3 DIMENSI SOSIAL WANITA.pptx
3. PPT KEL 3 DIMENSI SOSIAL WANITA.pptx3. PPT KEL 3 DIMENSI SOSIAL WANITA.pptx
3. PPT KEL 3 DIMENSI SOSIAL WANITA.pptx
 
PERAN DAN PERILAKU PASIEN.pptx
PERAN DAN PERILAKU PASIEN.pptxPERAN DAN PERILAKU PASIEN.pptx
PERAN DAN PERILAKU PASIEN.pptx
 
Interaksi sosial
Interaksi sosialInteraksi sosial
Interaksi sosial
 
Interaksi sosial
Interaksi sosialInteraksi sosial
Interaksi sosial
 
Dpns 2103
Dpns 2103Dpns 2103
Dpns 2103
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
 
Teori-Teori kebenaran.pptx
Teori-Teori kebenaran.pptxTeori-Teori kebenaran.pptx
Teori-Teori kebenaran.pptx
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahan
 

More from Nuelimmanuel22

Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Nuelimmanuel22
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatNuelimmanuel22
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatNuelimmanuel22
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaanNuelimmanuel22
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )Nuelimmanuel22
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutanNuelimmanuel22
 

More from Nuelimmanuel22 (20)

Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2
 
Asas hukum adat
Asas hukum adatAsas hukum adat
Asas hukum adat
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1   pendahuluanBab 1   pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaan
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Bab 10 penyertaan
Bab 10   penyertaanBab 10   penyertaan
Bab 10 penyertaan
 
Bab 11 perbarengan
Bab 11   perbarenganBab 11   perbarengan
Bab 11 perbarengan
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidana
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
 
Burgerlijk stand top
Burgerlijk stand topBurgerlijk stand top
Burgerlijk stand top
 
Domisili top
Domisili topDomisili top
Domisili top
 
Kecakapan top
Kecakapan topKecakapan top
Kecakapan top
 

Bab 6 pertanggungjawaban pidana

  • 2. ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD/NULLA POENA SINE CULPA • PEMIDANAAN BARU DAPAT DILAKUKAN BILA ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN DALAM HUKUM PIDANA • TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN • ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTIONS OF INNOCENCE) • PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA, KECUALI APABILA PENGADILAN, KARENA ALAT PEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT UNDANG- UNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT BERTANGGUNG JAWAB, TELAH BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ATAS DIRINYA.
  • 3.  DIKAITKAN DALAM HUBUNGAN BATIN ANTARA PETINDAK DENGAN PERBUATANNYA BAIK BERUPA KESENGAJAAN (DOLUS) ATAU KELALAIAN (CULPA)  SESEORANG MEMPUNYAI KESALAHAN, APABILA PADA WAKTU MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA, DIA DAPAT DICELA OLEH KARENANYA, SEBAB DAPAT DIANGGAP BERBUAT LAIN JIKA MEMANG TIDAK INGIN BERBUAT DEMIKIAN
  • 4. PENGERTIAN KESALAHAN • PSIKOLOGIS : MENYANGKUT HUBUNGAN BATIN PETINDAK DENGAN PERBUATANNYA, BISA BERUPA DOLUS MAUPUN CULPA • NORMATIF : PENILAIAN DARI LUAR MERUPAKAN PENILAIAN DENGAN MEMAKAI UKURAN-UKURAN YANG TERDAPAT DI DALAM MASYARAKAT
  • 5. UNSUR KESALAHAN DALAM ARTI LUAS • ADANYA KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA SI PEMBUAT • ADANYA HUBUNGAN BATIN ANTARA SI PEMBUAT DENGAN PERBUATANNYA YANG BERUPA DOLUS MAUPUN CULPA • TIDAK ADA ALASAN YANG MENGHAPUSKAN KESALAHAN BAIK ALASAN PEMBENAR ATAU TIDAK ADA ALASAN PEMAAF
  • 6. KESALAHAN DALAM ARTI SEMPIT • DALAM ARTI SEMPIT : DOLUS DAN CULPA • CULPA LEVIS (KEALPAAN RINGAN) DAN CULPA LATA (KEALPAAN BERAT) • CULPA LATA (KEALPAANBERAT) DIPIDANA KARENA KALAU RUSAK KEADAANNYA TIDAK BISA DIPULIHKAN SEPERTI SEMULA– KERUGIAS BERAT
  • 7. TEORI KESENGAJAAN • TEORI KEHENDAK / WILS THEORIE (VON HIPPEL) : SENGAJA BERARTI BAHWA AKIBAT SUATU PERBUATAN DIKEHENDAKI ---- MENGHENDAKI TERWUJUDNYA UNSUR-UNSUR DELIK UU EX. A MENGHENDAKI KEMATIAN B, IA MENUSUK B DENGAN SEBILAH PEDANG TEPAT DI JANTUNGNYA. DISINI A SUNGGUH-SUNGGUH MENGHENDAKI KEMATIAN B • TEORI PENGETAHUAN / MEMBAYANGKAN (FRANK) : SECARA PSIKOLOGIS TIDAK MUNGKIN SUATU AKIBAT DAPAT DIKEHENDAKI NAMUN HANYA DAPAT MEMBAYANGKAN, MENGINGINI ATAU MENGHARAPKAN SUATU AKIBAT---- MEMBAYANGKAN SUATU AKIBAT EX. ADA KERUMUNAN ANAK KECIL DI JALAN, NAMUN TETAP MENGENDARAI KENDARAAN DENGAN KENCANG YANG PADA AKHIRNYA ADA KORBAN KARENA TERTABRAK
  • 8. BENTUK/CORAK KESENGAJAAN HUBUNGAN BATIN ANTARA PETINDAK DENGAN TINDAKANNYA • KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD / TUJUAN • KESENGAJAAN DENGAN SADAR KEPASTIAN • KESENGAJAAN SEBAGAI SADAR KEMUNGKINAN
  • 9. KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD / TUJUAN • BENTUK PALING SEDERHANA DARI KESENGAJAAN • APABILA PETINDAK MENGHENDAKI AKIBAT TINDAKANNYA DAN IA TIDAK AKAN MELAKUKAN TINDAKANNYA KALAU AKIBAT TINDAKANNYA TIDAK TERJADI EX. A MENUSUK B DENGAN SEBILAH PEDANG TEPAT DI JANTUNGNYA. DISINI A MENGHENDAKI KEMATIAN B DENGAN CARA MENUSUK JANTUNG B
  • 10. KESENGAJAAN DENGAN SADAR KEPASTIAN • PETINDAK YAKIN BAHWA AKIBAT TINDAKANNYA TIDAK AKAN TERCAPAI TANPA TERJADINYA AKIBAT YANG TIDAK DIMAKSUD EX. THOMAS BERLAYAR KE SOUTHAMPTON DAN MEMINTA ASURANSI YANG SANGAT TINGGI TERHADAP KAPALNYA DI SANA. IA MEMASANG DINAMIT AGAR KAPALNYA TENGGELAM DI LAUT LEPAS. DISINI DIA MENGHENDAKI TENGGELAMNYA KAPAL DAN JIKA ORANG-ORANG YANG MENAIKI KAPALNYA MATI MAKA ITU ADALAH BENTUK KESENGAJAAN DENGAN SADAR KEPASTIAN
  • 11. KESENGAJAAN SEBAGAI KEMUNGKINAN • APABILA PETINDAK TETAP MELAKUKAN YANG DIKEHENDAKINYA WALAUPUN ADA KEMUNGKINAN AKIBAT LAIN YANG SAMA SEKALI TIDAK DIINGINKANNYA TERJADI EX. A MENGHENDAKI KEMATIAN B DENGAN CARA MENGIRIM KUE YANG DIBUBUHI RACUN KE ALAMAT B, A MENGETAHUI DISAMPING B JUGA ADA ISTRINYA YANG TINGGAL DI ALAMAT TERSEBUT, A SAMA SEKALI TIDAK MENGINGINKAN KEMATIAN ISTRI B, NAMUN TERNYATA YANG MEMAKAN KUE TERSEBUT ADALAH ISTRI B
  • 12. MACAM-MACAM KESENGAJAAN • DOLUS DIRECTUS : SAMA DENGAN KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD • DOLUS INDRECTUS, EX. DALAM SUATU PERTENGKARAN SESEORANG MENDORONG ORANG LAIN SEHINGGA TERJATUH DAN KEMUDIAN TERGILAS MOBIL YANG SEDANG LEWAT • DOLUS PREMIDITATUS : SENGAJA YANG TELAH DIRENUNGKAN/DIPIKIRKAN TERLEBIH DAHULU, EX. PASAL 340 KUHP • DOLUS DETERMINATUS : SENGAJA YANG DITUJUKAN SUBYEK/OBYEK TERTENTU • DOLUS INDETERMINATUS : SENGAJA YANG TIDAK DITUJUKAN SUBYEK/OBYEK TERTENTU, EX. A MENEMBAKI KERUMUNAN ORANG DI TEMPAT UMUM • DOLUS ALTERNATIVUS : SENGAJA DENGAN MEMPERKIRAKAN BERBAGAI MACAM AKIBAT, EX. MERACUNI SUMUR • DOLUS GENERALIS, EX. A MEMBUNUH B DENGAN CARA MENCEKIK LEHER B KEMUDIAN A MELEMPARKAN B KE DALAM AIR, B MATI BUKAN KARENA CEKIKAN NAMUN KARENA MATI LEMAS
  • 13. KEALPAAN • MVT : BERLAWANAN DENGAN KESENGAJAAN • HAKIM MENETAPKAN KEALPAAN SESEORANG DENGAN CARA NORMATIF (DILIHAT DARI UU), TIDAK SECARA PSIKIS DINILAI SECARA IN-CONCRETO PERISTIWA DEMI PERISTIWA DENGAN UKURAN NORMA PENGHATI-HATI DAN PENDUGA-DUGA SERTA DINILAI KEADAAN PRIBADI PETINDAK UNTUK MENENTUKAN KURANG PENGHATI-HATI DAN KURANG PENDUGA-DUGA • SYARAT KEALPAAN : – H SURINGA : KEKURANGAN PENDUGA-DUGA, KEKURANGAN PENGHATI-HATI – POMPE : DAPAT MENGIRA-NGIRA TIMBULNYA AKIBAT, DAPAT MENGETAHUI ADANYA KEMUNGKINAN
  • 14. • TINDAK PIDANA PROPARTE DOLUS PROPARTE CULPA: TINDAK PIDANA YANG PERUMUSANNYA MENGANDUNG UNSUR-UNSUR KESENGAJAAN DAN KEALPAAN SEKALIGUS DALAM SATU PASAL. Ex psl 480, 483, 484, 287, 288. baca psl 287 • KEALPAAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA TIDAK DAPAT MENIADAKAN KEALPAAN PETINDAK
  • 15. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB SIMONS : SESEORANG DIKATAKAN MAMPU BERTANGGUNG JAWAB APABILA JIWANYA SEHAT SEHINGGA : MAMPU UNTUK MENGETAHUI ATAU MENYADARI BAHWA PERBUATANNYA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAPAT MENENTUKAN KEHENDAKNYA SESUAI DENGAN KESADARAN TERSEBUT VAN HAMEL : KEADAAN NORMALITAS PSIKIS DAN KEMATANGAN (KECERDASAN) YANG MEMBAWA 3 KEMAMPUAN : MAMPU UNTUK MENGERTI NILAI DARI AKIBAT- AKIBAT PERBUATANNYA MAMPU UNTUK MENYADARI BAHWA PERBUATANNYA MENURUT MASYARAKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN MAMPU UNTUK MENENTUKAN KEHENDAKNYA ATAS PERBUATAN-PERBUATAN TERSEBUT
  • 16. RUMUSAN SYARAT KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA NEGATIF • PASAL 44 KUHP 1. BARANG SIAPA MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGKAN KEPADANYA KARENA JIWANYA CACAT DALAM PERTUMBUHAN ATAU TERGANGGU KARENA PENYAKIT, TIDAK DIPIDANA. 2. JIKA TERNYATA PERBUATAN ITU TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGKAN KEPADA PELAKUNYA KARENA PERTUMBUHAN JIWANYA CACAT ATAU TERGANGGU KARENA PENYAKIT, MAKA HAKIM DAPAT MEMERINTAHKAN SUPAYA ORANG ITU DIMASUKKAN KE RUMAH SAKIT JIWA, PALING LAMA SATU TAHUN SEBAGAI WAKTU PERCOBAAN. 3. KETENTUAN DALAM AYAT 2 HANYA BERLAKU BAGI MAHKAMAH AGUNG, PENGADILAN TINGGI, DAN PENGADILAN NEGERI.
  • 17. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB SEBAGIAN (KAITANNYA DENGAN FAKTOR2 YANG MERINGANKAN TERDAKWA) Indonesia tdk menganut) a. KLEPTOMANIA: hanya tdk mampu bertanggung jwb thd TP pencurian b. PYROMANI: gemar membakar c. NYMPHOMANI: berbuat tdk senonoh/kesusilaan (eksbisionis) d. CLAUSTROPHOBIE: ketakutan di ruang sempit Keadaan mabuk?? 1.Mabuk berat: tidak dpt dipertanggung jawabkan 2.Mabuk ringan: dapat dipertanggung jawabkan 3.Courage drinken: dapat dipertanggung jawabkan
  • 18. JADI SESEORANG BISA DINYATAKAN BERSALAH JIKA TERPENUHI UNSUR2 KESALAHAN: 1. ADANYA KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB PD DIRI SI PEMBUAT/KEADAAN JIWA HARUS NORMAL (PSL 44) 2. ADANYA HUBUNGAN BATIN ANTARA PEMBUAT DAN PERBUATANNYA (DOLUS/CULPA) 3. TIDAK ADANYA ALASAN PENGHAPUS KESALAHAN/ALASAN PEMAAF: - PSL 44: TDK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB - PSL 48: DAYA PAKSA - PSL 49 (2): PEMBELAAN DARURAT YANG MELAMPAUI BATAS - PSL 51 (2): DENGAN ITIKAT BAIK MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN YANG TIDAK SAH

Editor's Notes

  1. Di muka hukum seseorang dianggap mampu bertanggung jawab (akal sehat, mampu membedakan perbuatan yang dilarang)
  2. Di Indonesia tdk ada, adanya di nederland. Di luar mabuk untuk menghangatkan badan. 3 menambah ketabahan