Materi yang dibuat oleh Apong Herlina, S.H.,M.H., sebagai pembicara saat kegiatan Criminal Defense Law Forum, Jumat, 15 Agustus 2014, diLembaga Bantuan Hukum Jakarta.
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Materi yang dibuat oleh Apong Herlina, S.H.,M.H., sebagai pembicara saat kegiatan Criminal Defense Law Forum, Jumat, 15 Agustus 2014, diLembaga Bantuan Hukum Jakarta.
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
materi ini membahas tentang manusia & keadilan dan memiliki definisi yaitu:
1.Pengertian keadilan
2. Keadilan Sosial
3. Berbagai macam keadilan
4. Kejujuran
5. Kecurangan
6. Perhitungan (HISAB) dan pembalasan
7. Pemulihan Nama Baik
8. Pembalasan
prilaku penyimpangan merupakan ancaman yang nyata dan ancaman terhadap norma-norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial.
salahs atu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana
2. ASAS GEEN STRAF ZONDER
SCHULD/NULLA POENA SINE CULPA
• PEMIDANAAN BARU DAPAT DILAKUKAN BILA
ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAPAT
DIPERTANGGUNG JAWABKAN DALAM HUKUM
PIDANA
• TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN
• ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTIONS
OF INNOCENCE)
• PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
TIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA,
KECUALI APABILA PENGADILAN, KARENA ALAT
PEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT UNDANG-
UNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA
SESEORANG YANG DIANGGAP DAPAT
BERTANGGUNG JAWAB, TELAH BERSALAH ATAS
PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ATAS DIRINYA.
3. DIKAITKAN DALAM HUBUNGAN BATIN
ANTARA PETINDAK DENGAN
PERBUATANNYA BAIK BERUPA
KESENGAJAAN (DOLUS) ATAU KELALAIAN
(CULPA)
SESEORANG MEMPUNYAI KESALAHAN,
APABILA PADA WAKTU MELAKUKAN
PERBUATAN PIDANA, DIA DAPAT DICELA
OLEH KARENANYA, SEBAB DAPAT
DIANGGAP BERBUAT LAIN JIKA MEMANG
TIDAK INGIN BERBUAT DEMIKIAN
4. PENGERTIAN KESALAHAN
• PSIKOLOGIS : MENYANGKUT
HUBUNGAN BATIN PETINDAK DENGAN
PERBUATANNYA, BISA BERUPA
DOLUS MAUPUN CULPA
• NORMATIF : PENILAIAN DARI LUAR
MERUPAKAN PENILAIAN DENGAN
MEMAKAI UKURAN-UKURAN YANG
TERDAPAT DI DALAM MASYARAKAT
5. UNSUR KESALAHAN DALAM
ARTI LUAS
• ADANYA KEMAMPUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PADA SI
PEMBUAT
• ADANYA HUBUNGAN BATIN ANTARA SI
PEMBUAT DENGAN PERBUATANNYA
YANG BERUPA DOLUS MAUPUN CULPA
• TIDAK ADA ALASAN YANG
MENGHAPUSKAN KESALAHAN BAIK
ALASAN PEMBENAR ATAU TIDAK ADA
ALASAN PEMAAF
6. KESALAHAN DALAM ARTI
SEMPIT
• DALAM ARTI SEMPIT : DOLUS DAN
CULPA
• CULPA LEVIS (KEALPAAN RINGAN)
DAN CULPA LATA (KEALPAAN BERAT)
• CULPA LATA (KEALPAANBERAT)
DIPIDANA KARENA KALAU RUSAK
KEADAANNYA TIDAK BISA DIPULIHKAN
SEPERTI SEMULA– KERUGIAS BERAT
7. TEORI KESENGAJAAN
• TEORI KEHENDAK / WILS THEORIE (VON HIPPEL) :
SENGAJA BERARTI BAHWA AKIBAT SUATU PERBUATAN
DIKEHENDAKI ---- MENGHENDAKI TERWUJUDNYA
UNSUR-UNSUR DELIK UU
EX. A MENGHENDAKI KEMATIAN B, IA MENUSUK B
DENGAN SEBILAH PEDANG TEPAT DI JANTUNGNYA.
DISINI A SUNGGUH-SUNGGUH MENGHENDAKI KEMATIAN
B
• TEORI PENGETAHUAN / MEMBAYANGKAN (FRANK) :
SECARA PSIKOLOGIS TIDAK MUNGKIN SUATU AKIBAT
DAPAT DIKEHENDAKI NAMUN HANYA DAPAT
MEMBAYANGKAN, MENGINGINI ATAU MENGHARAPKAN
SUATU AKIBAT---- MEMBAYANGKAN SUATU AKIBAT
EX. ADA KERUMUNAN ANAK KECIL DI JALAN, NAMUN
TETAP MENGENDARAI KENDARAAN DENGAN KENCANG
YANG PADA AKHIRNYA ADA KORBAN KARENA
TERTABRAK
8. BENTUK/CORAK KESENGAJAAN
HUBUNGAN BATIN ANTARA PETINDAK
DENGAN TINDAKANNYA
• KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD /
TUJUAN
• KESENGAJAAN DENGAN SADAR
KEPASTIAN
• KESENGAJAAN SEBAGAI SADAR
KEMUNGKINAN
9. KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD /
TUJUAN
• BENTUK PALING SEDERHANA DARI
KESENGAJAAN
• APABILA PETINDAK MENGHENDAKI
AKIBAT TINDAKANNYA DAN IA TIDAK
AKAN MELAKUKAN TINDAKANNYA
KALAU AKIBAT TINDAKANNYA TIDAK
TERJADI
EX. A MENUSUK B DENGAN SEBILAH
PEDANG TEPAT DI JANTUNGNYA.
DISINI A MENGHENDAKI KEMATIAN B
DENGAN CARA MENUSUK JANTUNG B
10. KESENGAJAAN DENGAN SADAR
KEPASTIAN
• PETINDAK YAKIN BAHWA AKIBAT
TINDAKANNYA TIDAK AKAN TERCAPAI
TANPA TERJADINYA AKIBAT YANG TIDAK
DIMAKSUD
EX. THOMAS BERLAYAR KE SOUTHAMPTON
DAN MEMINTA ASURANSI YANG SANGAT
TINGGI TERHADAP KAPALNYA DI SANA. IA
MEMASANG DINAMIT AGAR KAPALNYA
TENGGELAM DI LAUT LEPAS. DISINI DIA
MENGHENDAKI TENGGELAMNYA KAPAL
DAN JIKA ORANG-ORANG YANG MENAIKI
KAPALNYA MATI MAKA ITU ADALAH BENTUK
KESENGAJAAN DENGAN SADAR KEPASTIAN
11. KESENGAJAAN SEBAGAI
KEMUNGKINAN
• APABILA PETINDAK TETAP MELAKUKAN YANG
DIKEHENDAKINYA WALAUPUN ADA
KEMUNGKINAN AKIBAT LAIN YANG SAMA
SEKALI TIDAK DIINGINKANNYA TERJADI
EX. A MENGHENDAKI KEMATIAN B DENGAN
CARA MENGIRIM KUE YANG DIBUBUHI RACUN
KE ALAMAT B, A MENGETAHUI DISAMPING B
JUGA ADA ISTRINYA YANG TINGGAL DI
ALAMAT TERSEBUT, A SAMA SEKALI TIDAK
MENGINGINKAN KEMATIAN ISTRI B, NAMUN
TERNYATA YANG MEMAKAN KUE TERSEBUT
ADALAH ISTRI B
12. MACAM-MACAM KESENGAJAAN
• DOLUS DIRECTUS : SAMA DENGAN KESENGAJAAN SEBAGAI
MAKSUD
• DOLUS INDRECTUS, EX. DALAM SUATU PERTENGKARAN
SESEORANG MENDORONG ORANG LAIN SEHINGGA
TERJATUH DAN KEMUDIAN TERGILAS MOBIL YANG SEDANG
LEWAT
• DOLUS PREMIDITATUS : SENGAJA YANG TELAH
DIRENUNGKAN/DIPIKIRKAN TERLEBIH DAHULU, EX. PASAL
340 KUHP
• DOLUS DETERMINATUS : SENGAJA YANG DITUJUKAN
SUBYEK/OBYEK TERTENTU
• DOLUS INDETERMINATUS : SENGAJA YANG TIDAK DITUJUKAN
SUBYEK/OBYEK TERTENTU, EX. A MENEMBAKI KERUMUNAN
ORANG DI TEMPAT UMUM
• DOLUS ALTERNATIVUS : SENGAJA DENGAN MEMPERKIRAKAN
BERBAGAI MACAM AKIBAT, EX. MERACUNI SUMUR
• DOLUS GENERALIS, EX. A MEMBUNUH B DENGAN CARA
MENCEKIK LEHER B KEMUDIAN A MELEMPARKAN B KE
DALAM AIR, B MATI BUKAN KARENA CEKIKAN NAMUN KARENA
MATI LEMAS
13. KEALPAAN
• MVT : BERLAWANAN DENGAN KESENGAJAAN
• HAKIM MENETAPKAN KEALPAAN SESEORANG
DENGAN CARA NORMATIF (DILIHAT DARI UU), TIDAK
SECARA PSIKIS DINILAI SECARA IN-CONCRETO
PERISTIWA DEMI PERISTIWA DENGAN UKURAN
NORMA PENGHATI-HATI DAN PENDUGA-DUGA SERTA
DINILAI KEADAAN PRIBADI PETINDAK UNTUK
MENENTUKAN KURANG PENGHATI-HATI DAN KURANG
PENDUGA-DUGA
• SYARAT KEALPAAN :
– H SURINGA : KEKURANGAN PENDUGA-DUGA,
KEKURANGAN PENGHATI-HATI
– POMPE : DAPAT MENGIRA-NGIRA TIMBULNYA
AKIBAT, DAPAT MENGETAHUI ADANYA
KEMUNGKINAN
14. • TINDAK PIDANA PROPARTE DOLUS
PROPARTE CULPA:
TINDAK PIDANA YANG
PERUMUSANNYA MENGANDUNG
UNSUR-UNSUR KESENGAJAAN DAN
KEALPAAN SEKALIGUS DALAM
SATU PASAL. Ex psl 480, 483, 484, 287,
288. baca psl 287
• KEALPAAN KORBAN DALAM TINDAK
PIDANA TIDAK DAPAT MENIADAKAN
KEALPAAN PETINDAK
15. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB
SIMONS : SESEORANG DIKATAKAN MAMPU BERTANGGUNG
JAWAB APABILA JIWANYA SEHAT SEHINGGA :
MAMPU UNTUK MENGETAHUI ATAU MENYADARI
BAHWA PERBUATANNYA BERTENTANGAN DENGAN
HUKUM
DAPAT MENENTUKAN KEHENDAKNYA SESUAI DENGAN
KESADARAN TERSEBUT
VAN HAMEL : KEADAAN NORMALITAS PSIKIS DAN
KEMATANGAN (KECERDASAN) YANG MEMBAWA 3
KEMAMPUAN :
MAMPU UNTUK MENGERTI NILAI DARI AKIBAT- AKIBAT
PERBUATANNYA
MAMPU UNTUK MENYADARI BAHWA PERBUATANNYA
MENURUT MASYARAKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN
MAMPU UNTUK MENENTUKAN KEHENDAKNYA ATAS
PERBUATAN-PERBUATAN TERSEBUT
16. RUMUSAN SYARAT KEMAMPUAN
BERTANGGUNG JAWAB SECARA
NEGATIF
• PASAL 44 KUHP
1. BARANG SIAPA MELAKUKAN PERBUATAN YANG
TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGKAN KEPADANYA
KARENA JIWANYA CACAT DALAM PERTUMBUHAN
ATAU TERGANGGU KARENA PENYAKIT, TIDAK
DIPIDANA.
2. JIKA TERNYATA PERBUATAN ITU TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGKAN KEPADA PELAKUNYA
KARENA PERTUMBUHAN JIWANYA CACAT ATAU
TERGANGGU KARENA PENYAKIT, MAKA HAKIM
DAPAT MEMERINTAHKAN SUPAYA ORANG ITU
DIMASUKKAN KE RUMAH SAKIT JIWA, PALING LAMA
SATU TAHUN SEBAGAI WAKTU PERCOBAAN.
3. KETENTUAN DALAM AYAT 2 HANYA BERLAKU BAGI
MAHKAMAH AGUNG, PENGADILAN TINGGI, DAN
PENGADILAN NEGERI.
17. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB SEBAGIAN
(KAITANNYA DENGAN FAKTOR2 YANG MERINGANKAN TERDAKWA)
Indonesia tdk menganut)
a. KLEPTOMANIA: hanya tdk mampu bertanggung jwb thd TP
pencurian
b. PYROMANI: gemar membakar
c. NYMPHOMANI: berbuat tdk senonoh/kesusilaan
(eksbisionis)
d. CLAUSTROPHOBIE: ketakutan di ruang sempit
Keadaan mabuk??
1.Mabuk berat: tidak dpt dipertanggung jawabkan
2.Mabuk ringan: dapat dipertanggung jawabkan
3.Courage drinken: dapat dipertanggung jawabkan
18. JADI SESEORANG BISA DINYATAKAN BERSALAH JIKA
TERPENUHI UNSUR2 KESALAHAN:
1. ADANYA KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB PD
DIRI SI PEMBUAT/KEADAAN JIWA HARUS NORMAL
(PSL 44)
2. ADANYA HUBUNGAN BATIN ANTARA PEMBUAT DAN
PERBUATANNYA (DOLUS/CULPA)
3. TIDAK ADANYA ALASAN PENGHAPUS
KESALAHAN/ALASAN PEMAAF:
- PSL 44: TDK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB
- PSL 48: DAYA PAKSA
- PSL 49 (2): PEMBELAAN DARURAT YANG
MELAMPAUI BATAS
- PSL 51 (2): DENGAN ITIKAT BAIK MELAKSANAKAN
PERINTAH JABATAN YANG TIDAK SAH
Editor's Notes
Di muka hukum seseorang dianggap mampu bertanggung jawab (akal sehat, mampu membedakan perbuatan yang dilarang)
Di Indonesia tdk ada, adanya di nederland. Di luar mabuk untuk menghangatkan badan. 3 menambah ketabahan