kemiskinan di kepulauan riau

1. FAHARUDDIN, M.Si.
KEPALA BIDANG STATISTIK SOSIAL
BPS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan
Riau

2. DEFINISI UMUM
KEMISKINAN
• Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak
mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat.
• Hak-hak dasar antara lain:
– terpenuhinya kebutuhan pangan,
– kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,
pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
– rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak
kekerasan
– hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politikKEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL.
Sulit mengukurnya → perlu kesepakatan “pendekatan pengukuran” yg
dipakai.

4. DATA KEMISKINAN
MAKRO
 Konsep: Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic
needs approach)
 Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per
kapita perhari ) + Non Makanan
 Sumber data: Susenas (sample) → Data menunjukkan jumlah
dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan
ESTIMASI
 Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan
dengan target geografis
 Tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk
miskin sehingga tidak operasional di lapangan

5. KONSEPKEMISKINAN
MAKRO
Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa
negara lain adalah kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic ne e ds appro ach)
“ Kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan
dan bukan makanan (diukur dari sisi
pengeluaran)”
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-
rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis
Kemiskinan.

6. Garis Kemiskinan:
Visual●
x
Tidak Miskin
Miskin
Sangat Miskin (kronis)
Hampir Miskin
●
●
●
●
● ● A
●
●
B ●●
Garis Kemiskinan
●●

7. MENGAPA ANGKA KEMISKINAN BPS
BERBEDA DENGAN ANGKA KEMISKINAN
WORLDBANK?
 Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara,
World Bank menghitung garis kemiskinan dengan
menggunakan estimasi konsumsi yang di konversi
kedalam US$ PPP (Purchasing Po we r Parity/ paritas
daya beli), bukan nilai tukarUS$ resmi
 Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah
yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan
barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut
dapat dibeli seharga US$1 di Amerika.
 Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan
kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan
dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima
tahun sekali

8. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di
Indonesia, 2006 (BPS dan World Bank)
Sumber Garis Kemiskinan
per Hari
Garis Kemiskinan
per Bulan
Persentase
Penduduk Miskin
BPS Rp. 5.066,57,-
≈ US$1.55 PPP Rp. 151.997,- 17,8
World Bank
US$1 PPP
≈ Rp. 3.240,60,- ≈ Rp. 97.218,- 7,4
US$2 PPP
≈ Rp. 6.481,30,- ≈ Rp. 194.439,- 49,0
Sumber: BPS dan World Bank (Making the New Indonesia Work for the Poor,
2006)

9. Ukuran tingkat kemiskinan: Formula Foster –Greer- Thorbecke [FGT]
INDIKATOR KEMISKINAN

10. PROFIL KEMISKINAN
DI KEPULAUAN RIAU

11. Penduduk Miskin Kepulauan
Riau

13. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase PendudukMiskin
Maret 2014 - September2014
Daerah/Tahun
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
Jumlah
penduduk
miskin
(Orang)
Persentase
penduduk
miskinMakanan
Bukan
Makanan
Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Perkotaan
Maret 2014 276.268 145.465 421.733 97.378 6,09
September 2014 279.898 151.228 431.127 91.270 5,61
Perubahan 3.630 5.763 9.394 -6.108 -0,48
Perdesaan
Maret 2014 290.776 94.295 385.071 30.421 9,86
September 2014 302.805 96.258 399.063 32.901 10,54
Perubahan 12.029 1.963 13.992 2.480 0,68
Kota+Desa
Maret 2014 278.616 137.184 415.800 127.799 6,70
September 2014 283.584 142.383 425.967 124.171 6,40
Perubahan 4.968 5.199 10.167 -3.628 0,30

14. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2), Maret 2014 – September
2014
Tahun Kota Desa
Kota +
Desa
(1) (2) (3) (4)
Indeks Kedalaman
Kemiskinan(P1)
Maret 2014 1,00 0,61 0,94
September 2014 0,67 1,09 0,74
Indeks Keparahan
Kemiskinan(P2)
Maret 2014 0,31 0,09 0,27
September 2014 0,17 0,24 0,18

15. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Sept
2013

16. Persentase Penduduk Miskin di Kepulauan
Riau Menurut Perkotaan dan Pedesaan
2011-2014

17. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan
(Rupiah), September 2014

18. Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita
Sebulan (kkal), September 2014

19. Persentase Kepala Rumahtangga
Berpendidikan <= SD, September 2014

20. Persentase Kepala Rumahtangga Buta
Huruf, September 2014

21. Persentase Sumber Penghasilan Utama
dari Sektor Pertanian, September 2014

22. Persentase Kepala Rumahtangga
Berusaha Sendiri dari Sektor Pertanian,
September 2014

23. Persentase Rumahtangga Dengan Sanitasi
Tidak Layak, September 2014

24. IN-WORK POVERTY
- Upah/Pendapatan Rendah
- Kualitas Tenaga Kerja Rendah
- Pekerja Informal

25. Kemiskinan Vs
Upah/Pendapatan
Sumber: hasil pengolahan, Susenas TW I 2014

26. Kemiskinan Vs Penggunaan TK
Sumber: hasil pengolahan, Susenas TW I 2014

27. Kemiskinan Vs Pendidikan TK
Sumber: hasil pengolahan, Susenas TW I 2014
≤

28. Upah/Pendapatan Tenaga Kerja
Menurut Status Pekerjaan (%)
Status
Pekerjaan
Berusaha
sendiri
Berusah
a
dibantu
buruh
tdk
tetap/td
kbayar
Berusah
a
dibantu
buruh
tetap/
dibayar
Buruh/
karyawan/
pegawai
Pekerja
bebas
Pekerja
keluarga
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Di Atas
UMP
43.5 55.8 87.5 68.4 26.7 3.0
Di Bawah
UMP
56.5 44.2 12.5 31.6 56.7 97.0Sumber: hasil pengolahan, Susenas TW I 2014

29. Beberapa Indikator Tenaga Kerja Sektoral
di Provinsi Kepulauan Riau, 2014
Lapangan Usaha
Daya Serap
Tenaga
Kerja (%)
Produktivita
s Pekerja
(Juta Rp Per
Tahun)
Persentas
e
Pendidika
n < SLTA
Persentase
Upah/Pendapat
an < UMP
(1) (2) (3) (4) (5)
Pertanian 10,12 75 86,57 67,77
Pertambangan &
Penggalian 1,53 2.235 42,66 21,86
Industri Pengolahan 24,63 352 29,48 14,69
Listrik, Gas, & Air 0,45 581 12,91 20,77
Bangunan 7,27 561 60,44 44,56
Perdagangan, Hotel, &
Restoran 28,77 73 43,08 48,33
Angkutan &
Komunikasi 6,85 166 32,76 37,15
Keuangan, Persewaan,
& Jasa Perusahaan 3,60 255 7,43 26,77
Jasa-jasa 16,78 64 29,12 39,92

30. Kemiskinan dan
Ketenagakerjaan
 kualitas tenaga kerja yang masih relatif
rendah
 permasalahan upah/pendapatan tenaga
kerja yang masih rendah
 masih adanya ketimpangan sektoral
tenaga kerja