Lap akhir peta kerawanan pangan

0
Peta Kerawanan Pangan Kab. Pakpak Bharat
PETA KERAWANAN PANGAN
(FOOD INSECURITY ATLAS)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
2017

1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..................................................................................i
DAFTAR ISI.................................................................................................ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................iii
DAFTAR GAMBAR....................................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang............................................................................. 1
1.2 Maksud dan Tujuan...................................................................... 1
BAB II METODE PENYUSUNAN
2.1 Lingkup Pekerjaan ....................................................................... 2
2.2 Lingkup Wilayah Kajian.............................................................. 2
2.3 Metodologi................................................................................... 3
2.3.1 Ketersediaan Pangan ......................................................... 5
2.3.2 Akses Terhadap Pangan dan Pendapatan .......................... 7
2.3.3 Pemanfaatan/Penyerapan Pangan...................................... 9
2.3.4 Kerentanan Pangan............................................................ 14
2.3.5 Pengkodean Warna untuk Pemetaan ................................. 15
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat ............. 17
3.2 Indeks Akses Terhadap Pangan dan Pendapatan Kabupaten
Pakpak Bharat............................................................................. 20
3.2.1 Persentase Penduduk Miskin............................................. 20
3.2.2 Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja < 15 Jam
Seminggu........................................................................... 23
3.2.3 Persentase Kepala Rumah Tangga yang Tidak Tamat
Pendidikan Dasar............................................................... 26
3.2.4 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terhubung
dengan Jaringan PLN ........................................................ 29
3.3 Indeks Pemanfaatan atau Penyerapan Pangan ............................. 32
3.3.1 Angka Harapan Hidup Waktu Lahir ................................. 32
3.3.2 Persentase Anak dengan Berat Badan Dibawah Standar .. 35
3.3.3 Persentase Perempuan Buta Huruf.................................... 38
3.3.4 Persentase Anak yang Tidak Diimunisasi Secara
Lengkap............................................................................. 41
3.3.5 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan
Jaringan PAM.................................................................... 44

2
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita sama-sama sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena
berkat rahmat dan karuniaNya-lah Laporan Akhir Peta Kerawanan Pangan Kab. Pakpak
Bharat ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini disusun berdasarkan kajian dan survey
lapangan yang dilakukan bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam hal
ini Fakultas Pertanian USU, dilakukan pada Tahun 2017.
Laporan Akhir Peta Kerawanan Pangan Kab. Pakpak Bharat ini berisikan Kondisi
Ketahanan Pangan di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
Setiap Kecamatan menggambarkan kondisi Ketahanan Pangan masing-masing sesuai hasil
survey dan data yang telah diolah oleh Tim Ahli.
Dengan demikian kami berharap laporan yang dituangkan dalam buku ini dapat
menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam mengambil kebijakan
terkait Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Pakpak Bharat; dan bagi OPD terkait
dapat dijadikan dasar dalam menyusun Program/kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan
dan meningkatkan Ketahanan Pangan.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat yang telah
memberikan dukungan untuk melakukan study/kajian ini dan bukan hanya itu, perhatian
beliau berdua dalam mengawal perjalanan Penyusunan laporan ini dengan serius dan
seksama, kami haturkan kembali ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya.
Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Universitas Sumatara Utara, dalam
hal ini Tim Ahli Penyusunan Laporan dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatara Utara
(USU) yang telah melakukan survey dan analisis serta menyusun laporan Akhir Peta
kerawanan pangan ini dengan baik. Begitu pula dengan semua pihak yang telah membantu
dan menyediakan data-data terkait penyusunan Peta Kerawanan Pangan ini kami ucapkan
terimakasih banyak.
Pada akhirnya kami menyadari pasti masih terdapat kekurangan atau kealfaan yang
terjadi dalam study dan penyusunan buku ini, oleh karenanya saran dan masukan yang
konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan dan pada akhirnya
memberikan kemanfaatan yang lebih baik dari keberadaan buku ini. Untuk kekurangan dan
kesilapan yang mungkin terjadi, kami mohon maaf.
Semoga bermanfaat.
Salak, Desember 2017
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
.
JALAN BERUTU, S.Pd. MM
NIP. 19681231 199301 1 002

3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan, terutama yang diakibatkan oleh krisis
ekonomi berkepanjangan, tidak cukup hanya dengan membenahi sektor-sektor produksi
namun juga sektor non-produksi, seperti pangan dan nutrisi. Salah satu permasalahan utama
terkait pangan adalah kerawanan pangan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk
memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, baik secara
sementara maupun lama. Masalah ini merupakan masalah multi-dimensional. Untuk
mengatasi persolan kerawanan pangan, tidak akan tuntas hanya dengan kebijakan yang
bersifat nasional.
Kerawanan pangan dapat bersifat kronis atau sementara. Kerawanan pangan pada
level wilayah dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda-beda, seperti produksi
pangan lokal, akses pangan, distribusi, dan lainnya. Sedangkan pada level individu atau
rumah tangga dapat disebabkan berbagai hal seperti kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan,
dan lainnya. Untuk itu diperlukan Peta Kerawanan Pangan untuk mengetahui kondisi pangan
di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Penyusunan Peta Kerawanan Pangan ini diarahkan
pada fasilitasi penyusunan strategi yang sesuai dalam penanganan masalah kerawanan pangan
yang sedang terjadi dan mungkin dapat berlanjut pada jangka panjang serta menyediakan
informasi bagi para pengambil kebijakan untuk dapat menghasilkan perencanaan yang lebih
baik.
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan
Maksud Kegiatan
1. Pengintegrasian penanganan sistem pembangunan yang mendorong terbentuknya satu
kesatuan sistem penanganan pangan.
2. Mempercepat tercapainya pertumbuhan yang merata di setiap kecamatan.
3. Mendayagunakan potensi dan sumber daya pembangunan dalam mencegah kerawanan
pangan.
Tujuan Kegiatan
1. Membuat peta sebagai gambaran secara terperinci kondisi kerawanan pangan.
2. Menentukan daerah-daerah yang dapat dikategorikan sebagai daerah rawan pangan
sebagai bahan kebijakan penanganan pangan.

4
BAB II
METODE PENYUSUNAN
2.1 Lingkup Pekerjaan
Persiapan pekerjaan mencakup koordinasi dengan instansi yang terkait dengan
indikator indikator kerawanan pangan serta persiapan administrasi survey. Pengumpulan data
primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap berbagai pihak yang
terkait dengan pangan (seperti pengambil kebijakan, petani, pedagang produk pangan,
pengolah pangan, dan lainnya). Data sekunder diperoleh dari beberapa lembaga, misalnya
BPS, Bappeda, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag,
Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Perlindungan
Perempuan dan Anak, PDAM, PLN, BMKG, dan sebagainya. Data sekunder yang
dibutuhkan terdiri atas dimensi Ketersediaan Pangan, Akses Terhadap Pangan dan
Pendapatan, Pemanfaatan/Penyerapan Pangan, serta Kerentanan Pangan. Kemudian dianalisis
status indikator dari masing-masing dimensi kerawanan pangan pada setiap kecamatan di
Kabupaten Pakpak Bharat.
Penyusunan Peta Kerawanan Pangan berbasis indikator individual. Peta Kerawanan
Pangan ini dikembangkan berdasarkan kerangka umum 4 dimensi kerawanan pangan yaitu
dimensi ketersediaan (avaibility), akses terhadap pangan dan pendapatan (food access),
pemanfaatan dan penyerapan pangan (food utilization and absorption), dan kerentanan
pangan (food vulnerability). Setelah data dianalisis akan digambarkan di dalam peta. Semua
peta dibuat dengan menggunakan pola warna yang seragam, yaitu 3 gradasi warna merah dan
3 gradasi warna hijau. Kemudian disusun rekomendasi penanganan masalah pangan.
2.2 Lingkup Wilayah Kajian
Wilayah kajian adalah seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu:
1. Salak
2. Sitellu Tali Urang Jehe
3. Pagindar
4. Sitellu Tali Urang Julu
5. Pergetteng-getteng Sengkut
6. Kerajaan
7. Tinada
8. Siempat Rube

5
Gambar 1. Peta Kabupaten Pakpak Bharat
2.3 Metodologi
Sebagai pendekatan, terdapat empat dimensi dalam penyusunan Peta Kerawanan
Pangan, yaitu:
A. Ketersediaan Pangan
Pendekatan yang digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan adalah menghitung :

6
o Rasio konsumsi per kapita normatif terhadap ketersediaan bersih beras, jagung, dan
umbi-umbian.
B. Akses Terhadap Pangan dan Pendapatan
Akses terhadap pangan dan pendapatan diestimasi dengan pendekatan :
o Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
o Persentase kepala rumah tangga yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu.
o Persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasar.
o Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas listrik.
o Panjang jalan per kilometer persegi.
C. Pemanfaatan/Penyerapan Pangan
Pemanfaatan dan penyerapan pangan diestimasi dengan pendekatan :
o Persentase rumah tangga yang tinggal > 5 km dari fasilitas kesehatan.
o Populasi per dokter disesuaikan dengan kepadatan penduduk.
o Persentase anak tanpa imunisasi lengkap.
o Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
o Angka harapan hidup waktu lahir.
o Persentase anak dengan berat badan di bawah standar.
o Angka kematian bayi.
o Persentase perempuan buta huruf.
D. Kerentanan Pangan
Kerentanan pangan diestimasi dengan pendekatan :
o Fluktuasi curah hujan.
o Persentase luas daerah tidak berhutan.
o Persentase luas daerah terdegradasi.
o Persentase luas pertanaman padi yang mengalami puso.
Keterkaitan antara berbagai indikator untuk menghasilkan Peta Kerawanan Pangan
disajikan dalam Gambar 2.

7
Gambar 2. Keterkaitan Antar Indikator Kerawanan Pangan
2.3.1 Ketersediaan Pangan
Indikator ketersediaan pangan pada peta ini, menggunakan proporsi konsumsi
normatif terhadap ketersediaan netto padi, jagung, dan umbi-umbian yang layak dikonsumsi
manusia.
Padi (P)
Proporsi konsumsi normatif terhadap ketersediaan netto padi dihitung dengan pendekatan :
o Ambil data Produksi Padi (P) untuk seluruh kecamatan pada satu kabupaten.
o Kurangi data dengan data Bibit (S), Pakan (F), dan Tercecer (W) untuk mendapatkan data
Netto Ketersediaan Padi (Pnet), misalnya untuk Kabupaten Pakpak Bharat nilai untuk
bibit, pakan, dan tercecer masing-masing adalah 0.0088; 0.02; dan 0.054.
o Untuk mendapat Produksi Netto Beras (Rnet), dikalikan data netto padi dengan Faktor
Konversi (C) di masing-masing kecamatan. Untuk seluruh kecamatan di Kabupaten
Pakpak Bharat, faktor konversi adalah 0.632 (atau 63.2%).
Maka produksi netto beras dihitung dengan cara sebagai berikut:
Rnet = Pnet * C

8
dimana:
Pnet = P * {1 - (S + F + W)}
Jagung (M)
Seperti diketahui tidak seluruh produksi jagung dapat dikonsumsi oleh manusia.
Sebagian digunakan untuk pakan ternak. Hanya 60% dari total produksi jagung yang
dikonsumsi oleh manusia. Maka Produksi Netto Jagung (Mnet) diperoleh dengan cara
mengalikan nilai Produksi Jagung (M) dengan Faktor Konversi (C) 0.6. Jika faktor konversi
pada kecamatan tertentu berbeda jauh (lebih kecil atau lebih besar) dari faktor konversi 0.6
maka gunakan faktor konversi yang berlaku di kecamatan tersebut. Produksi netto jagung
dihitung dengan cara sebagai berikut:
Mnet = M * C
dimana C (Faktor Konversi) = 0.6.
Ubi Kayu (U)
Tidak seluruh produksi ubi kayu dapat dikonsumsi oleh manusia. Sebagaian
digunakan untuk pakan ternak 2%, dan tercecer 13%. Hanya 85% dari total produksi ubi kayu
yang dikonsumsi oleh manusia, maka Produksi Netto Ubi Kayu (Unet) diperoleh dengan cara
mengalikan nilai Produksi Ubi Kayu (U) dengan Faktor Konversi (C) 0.85. Jika faktor
konversi pada kecamatan tertentu berbeda jauh (lebih kecil atau lebih besar) dari faktor
konversi 0.85 maka gunakan faktor konversi yang berlaku di kecamatan tersebut. Produksi
netto ubi kayu dihitung dengan cara sebagai berikut:
Unet = U * C
dimana C (Faktor Konversi) = 0.85.
Produksi Netto Pangan Biji-bijian (Padi, Jagung) dan Ubi Kayu (Pfood) dihitung
dengan cara sebagai berikut:
Pfood = Rnet + Mnet + Unet.
Perhitungan Ketersediaan Pangan Biji-Bijian Per Kapita Per Hari (F) menggunakan
data Total Populasi (Tpop) kecamatan pada tahun yang sama dengan data produksi pangan
bibi-bijian. Ketersediaan pangan biji-bijian per kapita per hari dihitung dengan formula
sebagai berikut:

9
F =
Satuan untuk perhitungan ini adalah dalam gram.
Konsumsi Normatif (Cnorm)
Rasio konsumsi terhadap ketersediaan netto pangan biji-bijian per kapita per hari
adalah merupakan petunjuk kecukupan pangan pada satu wilayah. Perlu dijelaskan bahwa
dalam analisis ini dipilih penggunaan Konsumsi Normatif (Cnorm) daripada penggunaan
konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari), karena konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari)
dipengaruhi oleh banyak hal di luar faktor ketersediaan pangan itu sendiri (misalnya daya beli
rumah tangga, fasilitas pasar dan infrastruktur, kemampuan penyerapan sereal dan umbi-
umbian, kebiasaan, dan lainnya).
Indeks Ketersediaan Pangan (IAV) dihitung dengan cara sebagai berikut:
IAV =
dimana:
Cnorm : Konsumsi Normatif (300 gram)
F : Ketersediaan Pangan Biji-bijian
2.3.2 Akses Terhadap Pangan dan Pendapatan
Dimensi ke dua dari kerawanan pangan adalah akses terhadap pangan dan
pendapatan. Indikator-indikator yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah sebagai
berikut.
1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (BPL)
Indikator ini menunjukkan ketidakmampuan untuk mendapatkan cukup pangan,
karena rendahnya kemamampuan daya beli. Atau hal ini mencerminkan ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya. BPS
melalui survei tiga tahunan yang mencakup data konsumsi pangan dan non pangan dan
berdasarkan konsumsi normatif 2,100 kkal per hari per kapita, menghitung estimasi
persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2. Persentase kepala rumah tangga yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu (LAB)

10
Tidak memiliki pekerjaan yang memadai merupakan cerminan tekanan ekonomi. Jika
tidak ada sumber pendapatan yang memadai, maka ketahanan pangan di rumah tangga
tersebut akan beresiko. Hasil Susenas mencakup data jumlah jam kerja per minggu yang
dimiliki oleh kepala rumah tangga yang disurvei. Untuk analisis ketahanan pangan ini dipakai
indikator “persentase kepala rumah tangga yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu”,
sebagai cerminan kondisi ekstrim dari tekanan ekonomi.
3. Persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasar (EDU)
Ketidakmampuan menyelesaikan pendidikan dasar dapat dikatakan sebagai akibat
dari kemiskinan. Ini mencerminkan bahwa seseorang harus meninggalkan bangku sekolah
karena berbagai alasan. Isu kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi biaya
pendidikan merupakan alasan utama seseorang tidak menyelesaikan pendidikan. Alasan yang
lain adalah jauhnya jarak sekolah ke perumahan, yang menggambarkan fasilitas infrastruktur
yang tidak memadai.
4. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas listrik
Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar
untuk akses pekerjaan. Ini juga merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah
tangga.
5. Panjang jalan per kuadrat kilometer (Xij)
Akses jalan yang lebih baik akan mendukung perbaikan kondisi ekonomi di suatu
daerah, melalui peningkatan akses infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan
lainnya. Indikator panjang jalan per kuadrat kilometer digunakan pada peta ini sebagai
indikator untuk infrastruktur. Untuk penghitungan indeks, nilai semua indikator harus
diurutkan dengan arah yang sama (undirectional), yaitu nilai yang semakin tinggi,
menunjukkan tingkat kerawanan semakin tinggi pula. Tetapi untuk indikator panjang jalan,
karena semakin panjang jalan per kuadrat kilometer menunjukkan situasi yang lebih baik,
maka dalam penghitungan indeks panjang jalan, harus diambil nilai sebaliknya atau nilai
yang lebih rendah untuk menunjukkan kondisi yang lebih buruk. Dengan menggunakan
metode yang sama seperti dijelaskan pada bagian ketersediaan pangan, maka semua indikator
akan dirubah ke dalam bentuk indeks untuk menstandarisasi ke dalam skala 0 sampai 1.
Indeks Panjang Jalan (Xij) dihitung dengan cara sebagai berikut:

11
Indeks Xij =
–
–
Indeks Gabungan Akses Pangan dan Pendapatan (IFLA) dihitung dengan cara sebagai
berikut:
IFLA = 1/4 (IBPL + ILAB + IEDU + IRI)
dimana:
IBPL = Indeks % Populasi di Bawah Garis Kemiskinan.
ILAB = Indeks % Kepala Rumah Tangga yang Bekerja Kurang dari 15 Jam Per Minggu.
IEDU = Indeks % Kepala Rumah Tangga yang Tidak Tamat Pendidikan Dasar.
IRI = 1/2 (Indeks % Listrik + Indeks Panjang Jalan)
2.3.3 Pemanfaatan/Penyerapan Pangan
Dimensi ke tiga adalah pemanfaataan/penyerapan pangan. Kategori ini meliputi
infrastruktur kesehatan dan akibat yang ditimbulkan (outcome) dilihat dari aspek nutrisi dan
kesehatan. Indikator tersebut adalah sebagai berikut.
1. Persentase rumah tangga yang tinggal > 5 km dari fasilitas kesehatan (RT5)
Manfaat fasilitas kesehatan sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan
(morbiditas) penduduk dan dengan demikian akan meningkatkan kemampuan seseorang
dalam menyerap makanan ke dalam tubuh dan memanfaatkannya. Akses yang lebih dekat ke
fasilitas kesehatan (seperti Puskesmas) merupakan indikator yang sangat tinggi untuk
menunjukkan bagaimana rumah tangga mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas
kesehatan/Puskesmas.
2. Populasi per dokter yang disesuaikan dengan kepadatan penduduk (Dpop)
Angka ketergantungan terhadap dokter dihitung dengan membagi total populasi
dengan jumlah dokter di suatu wilayah yang lain, maka wilayah yang secara geografis lebih
kecil dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan membutuhkan dokter yang lebih
banyak, tetapi karena jarak ke dokter relatif dekat maka problem akses ke dokter bisa saja
bukan menjadi masalah yang berarti. Sebaliknya, wilayah yang lebih sedikit populasi
penduduknya dan sangat rendah kepadatan penduduknya, akan mencerminkan rendahnya
tekanan populasi penduduk terhadap kebutuhan dokter, tetapi di dalam realita, akses terhadap
dokter bisa menjadi masalah yang serius disebabkan jarak tempuh yang yang jauh. Karena

12
itu, harus dibagi total populasi per dokter dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah.
Dengan kata lain, apa yang diperoleh sebagai hasil perhitungan disini, tidak lain adalah
cakupan area layanan per dokter.
Dpop =
3. Persentase anak yang tidak diimunisasi secara lengkap (IMM)
Anak yang berusia 12 – 23 bulan dan tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap akan
mudah mengalami resiko kematian dan angka kesakitan yang tinggi (morbiditas). Mereka
juga akan gampang menderita kekurangan gizi (malnutrisi). Semakin tinggi nilai persentase
indikator ini mencerminkan tingginya probabilitas kekurangan gizi (malnutrisi) pada anak-
anak dan menunjukkan tidak memadainya layanan kesehatan di daerah tersebut.
4. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih (WAT)
Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian
ketahanan pangan. Air yang tidak bersih akan meningkatkan angka kesakitan dan
menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan dan pada akhirnya akan mempengaruhi
status nutrisi seseorang. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa di daerah yang akses
terhadap air bersihnya rendah, ditemukan insiden malnutrisi yang tinggi pula.
Keempat indikator di atas akan menghasilkan Indeks Infrastruktur Kesehatan (IHI)
sebagai berikut:
IHI = 1/4 (IRT5 + Dpop + IIMM + IWAT)
dimana:
IRT5 = Indeks % Puskesmas
IDpop = Indeks Populasi Dokter Sesuai Kepadatan Penduduk
IIMM = Indeks % Imunisasi
IWAT = Indeks % Air Minum
5. Angka harapan hidup waktu lahir (LEX)
Keuntungan memakai angka harapan hidup sebagai indikator untuk menentukan
derajat kesehatan masyarakat adalah pengukuran angka kematian pada semua kelompok
umur tidak memerlukan standar populasi. Indikator individu dirubah/dikonversi ke dalam
bentuk indeks. Seperti telah didiskusikan pada bagian akses terhadap pangan dan pendapatan,

13
semua indikator dirubah ke dalam bentuk indeks dengan menggunakan metode yang sama.
Angka Harapan Hidup (LEX) dihitung dengan cara sebagai berikut:
Data yang dibutuhkan untuk menghitung angka harapan hidup pada satu wilayah
geografis tertentu atau kelompok populasi tertentu adalah:
1. Angka populasi selama 5 tahun.
2. Angka kematian selama 5 tahun.
Dari ke dua data ini, harus dihitung Angka Kematian Kelompok Umur Tertentu (nMx)
dengan cara yang umum diketahui sebagai berikut:
nMx
Panjang Interval (N):
Jumlah tahun setiap interval umur. Sebagai contoh untuk kelompok umur < 1, maka N
= 1, untuk kelompok umur 1 – 4 tahun maka N = 4, dan untuk kelompok umur lainnya,
termasuk kelompok > 85 maka N = 5 atau 4.
Proporsi Rata-Rata Tahun Hidup dari Orang yang Sudah Meninggal (nax):
Diasumsikan kematian secara alamiah akan terjadi sewaktu-waktu dan rata-rata orang
hidup 0.5 dari interval sebelum kematian. Meskipun demikian terdapat beberapa kasus,
dimana kematian tidak selalu terjadi pada waktu yang bersamaan di dalam kelompok-
kelompok umur tertentu. Sebagai contoh, untuk kelompok umur di bawah 1 tahun,
diasumsikan bahwa proporsi rata-rata umur hidup dari mereka yang meninggal adalah 0.1.
Peluang Kematian (nqx):
Jumlah tahun dalam interval * angka kematian pada umur tertentu dibagi 1 + jumlah
tahun dalam interval (1 – proporsi rata-rata tahun hidup dari orang yang meninggal) * angka
kematian pada umur tertentu.
Atau
–
Peluang Bertahan Hidup (npx): 1 – Peluang Kematian atau 1 – nqx
Jumlah Orang yang Masih Hidup pada Awal Interval (Lx):

14
Ini merupakan hipotesis populasi, dalam hal ini 100,000 hidup/lahir pada umur 0
tahun. Untuk orang yang masih hidup pada kelompok umur 1 – 4 tahun, maka = peluang
bertahan hidup pada interval sebelumnya * populasi yang hidup pada awal interval
sebelumnya.
Atau
Lx–n * npx–n
Jumlah yang Meninggal Selama Interval Tertentu (ndx):
Populasi yang hidup pada awal interval – populasi yang masih hidup pada awal
interval berikutnya.
Atau
Lx – Lx+n
Jumlah tahun hidup orang yang melalui interval tertentu (nLx):
Jumlah tahun pada satu interval (jumlah orang yang hidup pada awal interval
berikutnya + proporsi rata-rata tahun hidup dari orang yang sudah meninggal * jumlah
kematian selama satu interval tersebut).
Atau
N (Lx+n + nax * ndx)
Pada usia 85+, setiap orang meninggal di dalam interval tersebut, maka perlu dibuat
penyesuaian. Metode apapun yang digunakan untuk memperkirakan lamanya tahun hidup
seseorang, tidak akan berpengaruh banyak terhadap angka harapan hidup secara keseluruhan
dan estimasi berikut ini umum digunakan:
L85+ = 185/M85+
Jumlah Total Tahun Hidup Orang Setelah Interval Tertentu (nTx):
Ini adalah penjumlahan untuk kolom “jumlah tahun hidup orang yang melalui
interval”, dihitung mulai dari baris paling bawah sampai ke atas.
Atau
T XN + nLx
Harapan Hidup (Lex):

15
Harapan hidup adalah lamanya (tahun) seseorang diharapkan untuk hidup pada usia X
dihitung dengan cara sebagai berikut:
6. Persentase anak dengan berat badan di bawah standar (NUT)
Status gizi anak (biasanya usia di bawah 5 tahun) merupakan salah satu indikator
yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan/absorpsi pangan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi status gizi seorang anak adalah situasi ketahanan pangan rumah tangga, status
gizi dan kesehatan ibu, pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap air bersih, akses
terhadap pelayanan kesehatan yang tepat waktu.
7. Angka kematian bayi (IMR)
Angka kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi (kematian pada
tahun pertama kehidupan) terhadap jumlah bayi yang lahir per 1000 kelahiran hidup pada
tahun yang sama. Kematian bayi disebabkan oleh pola asuh anak yang tidak layak,
malnutrisi, tidak memadainya fasilitas kesehatan, dan angka morbiditas yang tinggi.
Indeks Outcome Nutrisi dan Kesehatan (IHNO) dihitung dengan menggunakan ke
tiga indikator di atas dengan cara sebagai berikut:
IHNO = 1/3 (ILEX + INUT + IIMR)
dimana:
ILEX = Indeks Angka Harapan hidup
INUT = Indeks % Anak dengan Berat Badan Kurang
IIMR = Indeks Angka Kematian Bayi
8. Persentase perempuan buta huruf (FI)
Pendidikan ibu akan memberikan dampak secara langsung terhadap kesehatan dan
status gizi anak. Pada wilayah yang persentase perempuan buta huruf tinggi, ditemukan
insiden yang tinggi pula untuk kasus anak kurang gizi. Seorang ibu yang memiliki pendidikan
yang memadai akan mempengaruhi pola asuh anak dan dengan demikian akan membantu
dalam meningkatkan status gizi.
Indeks Pemanfaatan/Penyerapan Pangan (IFU) dihitung dengan cara sebagai berikut:

16
IFU = 1/3 (IHI + IHNO + IFI)
dimana:
IFI = Indeks % Perempuan Buta Huruf.
2.3.4 Kerentanan Pangan
Dimensi ini mencerminkan kondisi rawan pangan sementara (transient) dan resiko
yang disebabkan oleh faktor lingkungan, yang mengancam kelangsungan kondisi tahan
pangan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Indikator yang digunakan adalah
fluktuasi curah hujan, persentase penutupan hutan terhadap luas total wilayah, persentase
lahan yang rusak terhadap luas total wilayah, dan persentase luas panen tanaman padi yang
rusak akibat kekeringan, banjir, longsor, dan hama (daerah puso).
1. Fluktuasi curah hujan (R)
Fluktuasi curah hujan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
ketidakstabilan pada produksi biji-bijian. Ini juga dapat menyebabkan kekeringan atau banjir,
bila curah hujan di bawah kondisi normal (defisit) atau di atas normal (surplus).
Penghitungan fluktuasi curah hujan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Hitung Curah Hujan Rata-rata (Av’j) = rata-rata curah hujan kecamatan ke ‘i’ pada
tahun ke‘j’ pada musim hujan (Oktober –Maret) selama 10 tahun terakhir. Curah
hujan pada tahun 1997 – 1998 tidak diperhitungkan karena merupakan tahun El-
Nino.
2. Ambil data curah hujan untuk 30 tahun normal musim hujan.
3. Hitung Penyimpangan Rata-Rata Curah Hujan Bulanan pada Musim Hujan (Dev’j).
4. Hitung Standar Deviasi (Dev’) dari 10 tahun penyimpangan data yang akan
menghasilkan Indeks Ketidakstabilan (RI), dimana semakin tinggi nilai standar
deviasi menunjukkan semakin tinggi fluktuasi curah hujan.
Atau
Av’j = 1/6 (curah hujan pada bulan Oktober + November + ... + Maret)
Dev’j = Av’j – N
RI = Standar Deviasi (Dev’)
2. Persentase lahan tidak berhutan
Hutan berperan sebagai paru-paru suatu wilayah. Hutan juga berperan untuk
mencegah terjadinya longsor dan erosi pada tanah. Penggundulan hutan akan menyebabkan

17
kerusakan pada tanah yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan pangan di suatu
wilayah. Persentase lahan tidak berhutan di suatu kecamatan diperoleh dengan membagi luas
wilayah tidak berhutan dengan luas total wilayah geografis suatu kecamatan.
3. Daerah yang rusak
Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang mengalami kerusakan
disebabkan oleh kegiatan dan pola tinggal manusia dan kerusakan vegetasi pada jangka
panjang.
4. Daerah puso
Daerah Puso didefinisikan sebagai daerah panen padi yang mengalami kerusakan
disebabkan oleh kekeringan, banjir atau hama penyakit. Semakin luas wilayah Puso, semakin
banyak pula penduduk berpotensi mengalami kerawanan (terhadap pangan), disebabkan
kerusakan yang terjadi pada daerah panen.
Indeks Gabungan Kerentanan Pangan (IFV) dihitung dengan cara sebagai berikut:
IFV = 1/4 (RI + IHUTAN + IRUSAK + IPUSO)
Dimana:
RI = Indeks Fluktuasi Curah Hujan
IHUTAN = Indeks Daerah Berhutan
IRUSAK = Indeks Daerah Rusak
IPUSO = Indeks Daerah Puso
Indeks Gabungan Kerawanan Pangan (IFI) dihitung dengan cara sebagai berikut:
IF I = 1/4 (IAV + IFLA + IFU + IFV)
2.3.5 Pengkodean Warna untuk Pemetaan
Peta Kerawanan Pangan ini dikembangkan berdasarkan kerangka umum 4 dimensi
kerawanan pangan. Semua peta dibuat dengan menggunakan pola warna yang seragam, yaitu
3 gradasi warna merah dan 3 gradasi warna hijau. Gradasi warna merah pada peta
menunjukkan tingkat atau level kerawanan pangan suatu wilayah (merah tua : sangat rawan
pangan; merah : rawan pangan; merah muda : agak rawan pangan), sedangkan gradasi warna
hijau menunjukkan tingkat atau level ketahanan pangan (hijau tua : sangat tahan pangan ;
hijau : tahan pangan ; hijau muda : cukup tahan pangan).

18
Gambar 3. Klasifikasi Kelompok Indeks serta Degradasi Warna

19
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat
Indeks ketersediaan pangan Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan disajikan
pada Gambar 4.
Gambar 4. Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat Menurut
Kecamatan
Gambar 4 menunjukkan bahwa indeks ketersediaan pangan mayoritas kecamatan
berada dalam batasan indikator < 0.50, yakni dalam kondisi sangat tahan. Kecamatan
Siempat Rube menunjukkan kondisi statis, tidak ada perubahan indeks ketersediaan pangan
dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Kecamatan STTU Julu, Kecamatan PGGS, Kecamatan
Kerajaan, dan Kecamatan Tinada cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Sementara
Kecamatan Salak, Kecamatan Pagindar, dan Kecamatan STTU Jehe cenderung semakin
-12.00 -10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

20
meningkat pada tahun 2016. Indikator Kecamatan STTU Jehe malah menjadi > 0.50 ke arah
tidak tersedia.
Hasil pengolahan Indeks ketersediaan pangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya
oleh siapapun yang membutuhkan informasi indeks ketersediaan pangan Kabupaten Pakpak
Bharat. Indeks ketersediaan pangan Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016 berfluktuasi setiap tahunnya pada Kecamatan STTU Julu, Kecamatan
PGGS, Kecamatan Kerajaan, dan Kecamatan Tinada, serta relatif statis atau tetap pada
Kecamatan Siempat Rube, namun masih berada dalam kondisi sangat tahan. Pada Kecamatan
Salak, indeks ketersediaan pangan berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan naik,
namun masih berada dalam kondisi cukup tahan. Sedangkan pada Kecamatan STTU Jehe dan
Kecamatan Pagindar mengalami peningkatan setiap tahunnnya, namun pada Kecamatan
Pagindar masih berada dalam kondisi cukup tahan, sedangkan pada Kecamatan STTU Jehe
berada dalam kondisi sangat rawan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kecukupan
pangan di Kabupaten Pakpak Bharat masih berada dalam kondisi sangat tahan. Indeks
ketersediaan pangan Kabupaten Pakpak Bharat disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Indeks Ketersediaan Pangan
INDEKS KETERSEDIAAN PANGAN (IAV)
TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016 KETERANGAN
SALAK 0.46 0.49 0.60 0.55 0.80 CUKUP TAHAN
STTU JEHE 0.52 0.71 1.18 1.64 -43.82 SANGAT RAWAN
PAGINDAR 0.14 0.18 0.28 0.25 0.95 CUKUP TAHAN
STTU JULU 0.19 0.21 0.26 0.26 0.24 SANGAT TAHAN
PGGS 0.17 0.18 0.25 0.17 0.32 SANGAT TAHAN
KERAJAAN 0.37 0.36 0.47 0.27 0.45 SANGAT TAHAN
TINADA 0.23 0.24 0.30 0.24 0.35 SANGAT TAHAN
SIEMPAT RUBE 0.29 0.28 0.29 0.30 0.29 SANGAT TAHAN
KETERANGAN
>= 1.50 SANGAT RAWAN
1.25 - < 1.50 RAWAN
1.00 - < 1.50 AGAK RAWAN
0.75 - < 1.00 CUKUP TAHAN
0.5 - < 0.75 TAHAN
< 0.50 SANGAT TAHAN
Jika dilihat dari skala sangat rawan hingga sangat tahan, maka mayoritas kecamatan
berada dalam kondisi sangat tahan, yaitu Kecamatan STTU Julu, Kecamatan PGGS,

21
Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, dan Kecamatan Siempat Rube. Hanya Kecamatan
Salak dan Kecamatan Pagindar yang berada dalam kondisi cukup tahan, sementara
Kecamatan STTU Julu yang berada dalam kondisi sangat rawan. Jika dipetakan dengan skala
warna, maka kondisi ketersediaan pangan Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan
Gambar 5. Peta Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat Menurut
Kecamatan

22
3.2 Indeks Akses Terhadap Pangan dan Pendapatan Kabupaten Pakpak Bharat
3.2.1 Persentase penduduk miskin
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan
Gambar 6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pakpak Bharat Menurut
Kecamatan
Tabel 2 menunjukkan persentase penduduk miskin pada tahun 2012 sampai dengan
tahun 2016. Persentase penduduk miskin seluruh kecamatan berada dalam batasan indikator
< 10%, yakni dalam kondisi sangat tahan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pakpak
Bharat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya pada
semua kecamatan, dan berada dalam kondisi sangat tahan. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat sudah sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan
pangan, karena peningkatan kemamampuan daya beli. Atau hal ini mencerminkan
kemampuan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti
makanan, pakaian, perumahan, dan lainnya.
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

23
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
SALAK 5.59 5.65 5.45 5.33 5.23 SANGAT TAHAN
STTU JEHE 9.93 8.98 8.57 8.34 8.23 SANGAT TAHAN
PAGINDAR 9.91 10.40 9.77 9.54 9.36 SANGAT TAHAN
KETERANGAN
>= 35% SANGAT RAWAN
25 - < 35% RAWAN
20 - < 25% AGAK RAWAN
15 - < 20% CUKUP TAHAN
10 - < 15% TAHAN
< 10% SANGAT TAHAN
Jika dilihat dari skala sangat rawan hingga sangat tahan, maka semua kecamatan di
Kabupaten Pakpak Bharat berada dalam kondisi sangat tahan. Jika dipetakan dengan skala
warna, maka kondisi penduduk miskin Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan

24
Gambar 7. Peta Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pakpak Bharat Menurut
Kecamatan

25
3.2.2 Persentase kepala rumah tangga yang bekerja < 15 jam seminggu
Persentase kepala rumah tangga yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu di
Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan disajikan dalam Gambar 8.
Gambar 8. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja < 15 Jam Seminggu
Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan
Tabel 3 menunjukkan persentase kepala rumah tangga yang bekerja kurang dari 15
jam seminggu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Persentase kepala rumah tangga
yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu mayoritas kecamatan berada dalam batasan
indikator >= 25%, yakni dalam kondisi sangat rawan. Persentase kepala rumah tangga yang
bekerja kurang dari 15 jam seminggu di Kabupaten Pakpak Bharat berfluktuasi setiap
tahunnya pada semua kecamatan. Hanya Kecamatan Pagindar dan Kecamatan Siempat Rube
yang berada dalam kondisi cukup tahan, serta Kecamatan Tinada berada dalam kondisi
rawan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga di Kabupaten Pakpak Bharat belum
memiliki pekerjaan yang memadai yang merupakan cerminan tekanan ekonomi. Ketiadaan
sumber pendapatan yang memadai akan mengakibatkan ketahanan pangan di rumah tangga
tersebut akan beresiko.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

26
Tabel 3. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja < 15 Jam Seminggu
PERSENTASE KEPALA RT BEKERJA < 15 JAM SEMINGGU
SALAK 33.68 34.21 35.06 28.63 32.57 SANGAT RAWAN
STTU JEHE 41.58 41.80 42.05 29.84 43.42 SANGAT RAWAN
STTU JULU 66.71 66.67 66.64 64.17 65.32 SANGAT RAWAN
PGGS 57.86 56.41 58.44 55.63 60.85 SANGAT RAWAN
KERAJAAN 61.76 63.17 64.19 59.89 64.54 SANGAT RAWAN
TINADA 18.23 19.87 18.31 15.37 20.63 RAWAN
SIEMPAT RUBE 11.54 12.03 11.49 8.71 11.00 CUKUP TAHAN
KETERANGAN
>= 25% SANGAT RAWAN
20 - < 25% RAWAN
5 - < 10% TAHAN
< 5% SANGAT TAHAN
di Kabupaten Pakpak Bharat berada dalam kondisi sangat rawan, yaitu Kecamatan Salak,
Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan STTU Julu, dan Kecamatan Kerajaan. Sementara
Kecamatan Pagindar dan Kecamatan Siempat Rube berada dalam kondisi cukup tahan, dan
hanya Kecamatan Tinada yang berada dalam kondisi rawan. Jika dipetakan dengan skala
warna, maka persentase kepala rumah tangga yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu

27
Gambar 9. Peta Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja < 15 Jam Seminggu

28
3.2.3 Persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasar
Persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasar di Kabupaten
Pakpak Bharat menurut kecamatan disajikan dalam Gambar 10.
Gambar 10. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Tidak Tamat Pendidikan Dasar
Tabel 4 menunjukkan persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan
dasar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Persentase kepala rumah tangga yang tidak
tamat pendidikan dasar seluruh kecamatan berada dalam batasan indikator < 10%, yakni
dalam kondisi sangat tahan. Persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan
dasar Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami
penurunan setiap tahunnya pada semua kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
Pakpak Bharat sudah mampu menyelesaikan pendidikan dasar yang dapat dikatakan sebagai
akibat dari peningkatan kesejahteraan. Ini mencerminkan bahwa seseorang menjadi tidak
harus meninggalkan bangku sekolah karena berbagai alasan. Peningkatan kesejahteraan dan
kemampuan untuk memenuhi biaya pendidikan mengakibatkan seseorang dapat
menyelesaikan pendidikan. Semakin banyaknya fasilitas pendidikan mengurangi jauhnya
jarak sekolah ke perumahan, yang menggambarkan fasilitas infrastruktur yang lebih
memadai.
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

29
Tabel 4. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Tidak Tamat Pendidikan Dasar
PERSENTASE KEPALA RT TIDAK TAMAT PENDIDIKAN DASAR
KETERANGAN
>= 50% SANGAT RAWAN
40 - < 50% RAWAN
10 - < 20% TAHAN
< 10% SANGAT TAHAN
Jika dilihat dari skala sangat rawan hingga sangat tahan, maka seluruh kecamatan
berada dalam kondisi sangat tahan. Jika dipetakan dengan skala warna, maka persentase
kepala rumah tangga yang tidak tamat pendidikan dasar di Kabupaten Pakpak Bharat menurut
kecamatan disajikan dalam Gambar 11.

30
Gambar 11. Peta Persentase Kepala Rumah Tangga yang Tidak Tamat Pendidikan
Dasar Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan

31
3.2.4 Persentase rumah tangga yang tidak terhubung dengan jaringan PLN
Persentase rumah tangga yang tidak terhubung dengan jaringan PLN di Kabupaten
Gambar 12. Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan Jaringan PLN
Tabel 5 menunjukkan persentase rumah tangga yang tidak terhubung dengan jaringan
PLN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Persentase rumah tangga yang tidak
terhubung dengan jaringan PLN mayoritas kecamatan berada dalam batasan indikator < 10%
- < 30%, yakni dalam kondisi cukup tahan hingga sangat tahan. Persentase rumah tangga
yang tidak terhubung dengan jaringan PLN Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016 berfluktuasi setiap tahunnya pada Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan
STTU Julu, Kecamatan PGGS, Kecamatan Tinada, dan Kecamatan Siempat Rube. Tetapi
pada Kecamatan Salak dan Kecamatan Kerajaan mengalami penurunan di setiap tahun.
Sedangkan pada Kecamatan Pagindar statis atau tetap setiap tahunnya karena sama sekali
tidak terhubung dengan jaringan PLN. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas listrik di
Kabupaten Pakpak Bharat sudah tersedia untuk mayoritas kecamatan, sehingga dapat
membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Ini juga merupakan indikasi
cukup baiknya kesejahteraan Kabupaten Pakpak Bharat atau rumah tangga yang tinggal di
Kabupaten Pakpak Bharat.
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

32
Tabel 5. Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan Jaringan PLN
PERSENTASE RT TIDAK TERHUBUNG PLN
STTU JEHE 28.52 27.23 29.77 27.93 27.16 CUKUP TAHAN
PAGINDAR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SANGAT RAWAN
STTU JULU 5.45 34.73 35.62 29.37 27.19 CUKUP TAHAN
PGGS 31.48 27.97 28.72 25.42 24.21 CUKUP TAHAN
KERAJAAN 41.29 34.84 34.81 31.50 29.49 CUKUP TAHAN
TINADA 48.57 56.14 52.32 47.95 47.73 RAWAN
KETERANGAN
>= 50% SANGAT RAWAN
40 - < 50% RAWAN
10 - < 20% TAHAN
< 10% SANGAT TAHAN
Jika dilihat dari skala sangat rawan hingga sangat tahan, maka Kecamatan Salak dan
Kecamatan Siempat Rube berada dalam kondisi sangat tahan. Kecamatan STTU Jehe, STTU
Julu, PGGS, dan Kerajaan berada dalam kondisi cukup tahan. Sementara Kecamatan Tinada
masih berada dalam kondisi rawan, dan hanya Kecamatan Pagindar yang masih berada dalam
kondisi sangat rawan. Peta persentase rumah tangga yang tidak terhubung jaringan PLN di

33
Gambar 13. Peta Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan Jaringan
PLN Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan

34
3.3 Indeks Pemanfaatan atau Penyerapan Pangan
3.3.1 Angka harapan hidup waktu lahir
Angka harapan hidup waktu lahir di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan
Gambar 14. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir Kabupaten Pakpak Bharat Menurut
Kecamatan
Tabel 6 menunjukkan angka harapan hidup waktu lahir dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016. Angka harapan hidup waktu lahir mayoritas kecamatan berada dalam
batasan indikator >= 70, yakni dalam kondisi sangat tahan. Angka harapan hidup waktu lahir
Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi setiap
tahunnya pada Kecamatan Salak, Kecamatan Pagindar, Kecamatan STTU Julu, Kecamatan
PGGS, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, dan Kecamatan Siempat Rube. Sedangkan
pada Kecamatan STTU Jehe meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa angka
harapan hidup di Kabupaten Pakpak Bharat sudah relatif tinggi sehingga derajat kesehatan
masyarakat semakin baik dan angka kematian sudah relatif rendah.
54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

35
Tabel 6. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir
ANGKA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR
PAGINDAR 66.86 70.66 66.72 72.50 69.23 TAHAN
SIEMPAT RUBE 65.83 69.94 69.48 70.86 62.72 AGAK RAWAN
KETERANGAN
<= 58 SANGAT RAWAN
58 - < 61 RAWAN
61 - < 64 AGAK RAWAN
64 - < 67 CUKUP TAHAN
67 - < 70 TAHAN
>= 70 SANGAT TAHAN
berada dalam kondisi sangat tahan, yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan STTU Jehe,
Kecamatan STTU Julu, Kecamatan PGGS, Kecamatan Kerajaan, dan Kecamatan Tinada.
Sementara Kecamatan Pagindar berada dalam kondisi tahan dan hanya Kecamatan Siempat
Rube yang berada dalam kondisi agak rawan. Peta angka harapan hidup waktu lahir di
Kabupaten Pakpak Barat menurut kecamatan disajikan dalam Gambar 15.

36
Gambar 15. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir Kabupaten Pakpak Bharat Menurut
Kecamatan

37
3.3.2 Persentase anak dengan berat badan dibawah standar
Persentase anak dengan berat badan dibawah standar di Kabupaten Pakpak Barat
menurut kecamatan disajikan dalam Gambar 16.
Gambar 16. Persentase Anak dengan Berat Badan Dibawah Standar Kabupaten
Pakpak Barat Menurut Kecamatan
Tabel 7 menunjukkan persentase anak dengan berat badan dibawah standar dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2016. Persentase anak dengan berat badan dibawah standar
seluruh kecamatan berada dalam batasan indikator < 12%, yakni dalam kondisi sangat tahan.
Persentase anak dengan berat badan dibawah standar Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi setiap tahunnya pada Kecamatan Salak dan
Kecamatan Pagindar. Kecamatan STTU Julu, Kecamatan PGGS, dan Kecamatan Siempat
Rube mengalami penurunan di setiap tahunnya. Berbeda dengan Kecamatan Kerajaan yang
meningkat mulai tahun 2014 dan Kecamatan Tinada yang meningkat pada tahun 2016.
Sedangkan pada Kecamatan STTU Jehe statis atau tetap setiap tahunnya karena sama sekali
tidak ada anak dengan berat badan dibawah standar. Hal ini menunjukkan bahwa status gizi
anak di Kabupaten Pakpak Bharat sudah sangat baik sehingga penyerapan/absorpsi pangan
juga sangat baik.
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

38
Tabel 7. Persentase Anak dengan Berat Badan Dibawah Standar
PERSENTASE ANAK BB DIBAWAH STANDAR
KETERANGAN
>= 45% SANGAT RAWAN
35 - < 45% RAWAN
12 - < 18% TAHAN
< 12% SANGAT TAHAN
berada dalam kondisi sangat tahan. Peta persentase anak dengan berat badan dibawah standar
di Kabupaten Pakpak Barat menurut kecamatan disajikan dalam Gambar 17.

39
Gambar 17. Peta Persentase Anak dengan Berat Badan Dibawah Standar Kabupaten

40
3.3.3 Persentase perempuan buta huruf
Persentase perempuan buta huruf di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan
Gambar 18. Persentase Perempuan Buta Huruf Kabupaten Pakpak Barat Menurut
Kecamatan
Tabel 8 menunjukkan persentase perempuan buta huruf dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016. Persentase perempuan buta huruf seluruh kecamatan berada dalam
batasan indikator < 5%, yakni dalam kondisi sangat tahan. Persentase perempuan buta huruf
tahunnya pada semua kecamatan dengan kecenderungan semakin berkurang. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu di Kabupaten Pakpak Bharat sudah sangat
memadai sehingga mempengaruhi pola asuh anak dan dengan demikian akan membantu
dalam meningkatkan status gizi.
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

41
Tabel 8. Persentase Perempuan Buta Huruf
PERSENTASE PEREMPUAN BUTA HURUF
KETERANGAN
>= 40% SANGAT RAWAN
30 - < 40% RAWAN
5 - < 10% TAHAN
< 5% SANGAT TAHAN
berada dalam kondisi sangat tahan. Peta persentase perempuan buta huruf di Kabupaten

42
Gambar 19. Persentase Perempuan Buta Huruf Kabupaten Pakpak Barat Menurut
Kecamatan

43
3.3.4 Persentase anak yang tidak diimunisasi secara lengkap
Persentase anak yang tidak diimunisasi secara lengkap di Kabupaten Pakpak Bharat
Gambar 20. Persentase Anak yang Tidak Diimunisasi Secara Lengkap Kabupaten
Pakpak Bharat Menurut Kecamatan
Tabel 9 menunjukkan persentase anak yang tidak diimunisasi secara lengkap dari
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Persentase anak yang tidak diimunisasi secara
lengkap seluruh kecamatan berada dalam batasan indikator < 2.5%, yakni dalam kondisi
sangat tahan. Persentase anak yang tidak diimunisasi secara lengkap Kabupaten Pakpak
Bharat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 statis atau tetap setiap tahunnya pada
hampir semua kecamatan, sedangkan pada Kecamatan Kerajaan naik di tahun 2016. Hal ini
menunjukkan bahwa hampir tidak ada anak yang berusia 12 – 23 bulan yang tidak
mendapatkan imunisasi yang lengkap sehingga tidak akan mudah mengalami resiko kematian
dan menurunkan angka kesakitan (morbiditas). Mereka juga tidak akan gampang menderita
kekurangan gizi (malnutrisi). Semakin rendahnya nilai persentase indikator ini mencerminkan
rendahnya probabilitas kekurangan gizi (malnutrisi) pada anak-anak dan menunjukkan sangat
memadainya layanan kesehatan di Kabupaten Pakpak Bharat.
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

44
Tabel 9. Persentase Anak yang Tidak Diimunisasi Secara Lengkap
PERSENTASE ANAK TIDAK DIIMUNISASI LENGKAP
KETERANGAN
>= 20% SANGAT RAWAN
15 - < 20% RAWAN
2.5 - < 5% TAHAN
< 2.5% SANGAT TAHAN
berada dalam kondisi sangat tahan. Peta persentase anak yang tidak diimunisasi secara
lengkap di Kabupaten Pakpak Barat menurut kecamatan disajikan dalam Gambar 21.

45
Gambar 21. Peta Persentase Anak yang Tidak Diimunisasi Secara Lengkap Kabupaten
Pakpak Bharat Menurut Kecamatan

46
3.3.5 Persentase rumah tangga yang tidak terhubung dengan jaringan PAM
Persentase rumah tangga yang tidak terhubung dengan jaringan Perusahaan Air
Minum di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan disajikan dalam Gambar 22.
Gambar 22. Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan Jaringan PAM
Kabupaten Pakpak Barat Menurut Kecamatan
Tabel 10 menunjukkan persentase rumah tangga yang tidak terhubung dengan
jaringan Perusahaan Air Minum dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Persentase
rumah tangga yang tidak terhubung dengan jaringan Perusahaan Air Minum mayoritas
kecamatan berada dalam batasan indikator >= 70%, yakni dalam kondisi sangat rawan.
Persentase rumah tangga yang tidak terhubung dengan jaringan Perusahaan Air Minum
tahunnya pada Kecamatan Salak dan Kecamatan Siempat Rube. Sementara Kecamatan
lainnya sama sekali tidak terhubung dengan jaringan PAM. Hal ini menunjukkan bahwa
akses terhadap Perusahaan Air Minum di Kabupaten Pakpak Bharat masih sangat sulit
sehingga mempersulit pencapaian ketahanan pangan. Air yang tidak bersih akan
meningkatkan angka kesakitan dan menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan dan
pada akhirnya akan mempengaruhi status nutrisi seseorang. Pada daerah yang akses terhadap
air bersihnya rendah, ditemukan insiden malnutrisi yang tinggi pula.
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

47
Tabel 10. Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan Jaringan PAM
PERSENTASE RT TIDAK TERHUBUNG PAM
SALAK 64.11 62.21 61.94 55.73 56.08 AGAK RAWAN
PAGINDAR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SANGAT RAWAN
STTU JULU 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SANGAT RAWAN
PGGS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SANGAT RAWAN
TINADA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SANGAT RAWAN
SIEMPAT RUBE 91.87 91.03 80.74 72.77 62.11 RAWAN
KETERANGAN
>= 70% SANGAT RAWAN
60 - < 70% RAWAN
30 - < 40% TAHAN
< 30% SANGAT TAHAN
berada dalam kondisi sangat rawan karena sama sekali belum terhubung dengan jaringan
PAM, yaitu Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan STTU Julu,
Kecamatan PGGS, Kecamatan Kerajaan, dan Kecamatan Tinada. Sementara Kecamatan
Salak berada dalam kondisi agak rawan dan hanya Kecamatan Siempat Rube yang berada
dalam kondisi rawan. Peta persentase rumah tangga yang tidak terhubung dengan jaringan
Perusahaan Air Minum di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan disajikan dalam
Gambar 23.

48
Gambar 23. Peta Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan Jaringan
PAM Kabupaten Pakpak Barat Menurut Kecamatan

49
3.3.6 Persentase rumah tangga yang tinggal > 5 km dari fasilitas kesehatan
Persentase rumah tangga yang tinggal > 5 km dari fasilitas kesehatan di Kabupaten
Gambar 24. Persentase Rumah Tangga yang Tinggal > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan
Tabel 11 menunjukkan persentase rumah tangga yang tinggal > 5 km dari fasilitas
kesehatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Persentase rumah tangga yang tinggal
> 5 km dari fasilitas kesehatan mayoritas kecamatan berada dalam batasan indikator < 20%,
yakni dalam kondisi sangat tahan. Persentase rumah tangga yang tinggal > 5 km dari fasilitas
kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi
setiap tahunnya namun cenderung meningkat pada Kecamatan Salak dan Kecamatan
Pagindar, sementara di kecamatan lainnya statis atau tetap karena sudah tidak ada lagi rumah
tangga yang tinggal > 5 km dari fasilitas kesehatan di kecamatan tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Kabupaten Pakpak Bharat sudah sangat mudah
diakses oleh masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat sehingga dapat menurunkan angka
kesakitan (morbiditas) penduduk dan dengan demikian akan meningkatkan kemampuan
seseorang dalam menyerap makanan ke dalam tubuh dan memanfaatkannya. Akses yang
lebih dekat ke fasilitas kesehatan (seperti Puskesmas) mengakibatkan rumah tangga dapat
mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan/Puskesmas dengan lebih mudah.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

50
Tabel 11. Persentase Rumah Tangga yang Tinggal > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan
PERSENTASE RT TINGGAL > 5 KM DARI FASILITAS KESEHATAN
SALAK 38.89 49.08 52.32 52.32 56.65 RAWAN
PAGINDAR 11.61 11.61 31.51 31.51 22.95 TAHAN
KETERANGAN
>= 60% SANGAT RAWAN
50 - < 60% RAWAN
20 - < 30% TAHAN
< 20% SANGAT TAHAN
berada dalam kondisi sangat tahan, yaitu Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan STTU Julu,
Kecamatan PGGS, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, dan Kecamatan Siempat Rube.
Sementara Kecamatan Pagindar berada dalam kondisi tahan dan hanya Kecamatan Salak
yang berada dalam kondisi rawan. Peta persentase rumah tangga yang tinggal > 5 km dari
fasilitas kesehatan di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan disajikan dalam Gambar
25.

51
Gambar 25. Peta Persentase Rumah Tangga yang Tinggal > 5 Km dari Fasilitas
Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan

52
3.3.7 Persentase populasi dokter sesuai kepadatan penduduk
Persentase populasi dokter sesuai kepadatan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat
Gambar 26. Persentase Populasi Dokter Sesuai Kepadatan Penduduk Kabupaten
Tabel 12 menunjukkan populasi dokter sesuai kepadatan penduduk dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2016. Populasi dokter sesuai kepadatan penduduk mayoritas kecamatan
berada dalam batasan indikator < 20% - < 60%, yakni dalam kondisi cukup tahan hingga
sangat tahan. Populasi dokter sesuai kepadatan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat dari
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi setiap tahunnya pada Kecamatan STTU
Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan STTU Julu, Kecamatan PGGS, Kecamatan Kerajaaan,
Kecamatan Tinada, dan Kecamatan Siempat Rube, sedangkan pada Kecamatan Salak
cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten
Pakpak Bharat sudah cukup sesuai dengan kepadatan penduduk. Hal ini juga mencerminkan
rendahnya tekanan populasi penduduk terhadap kebutuhan dokter, walaupun dalam realita,
akses terhadap dokter bisa menjadi masalah yang serius disebabkan jarak tempuh yang yang
jauh.
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

53
Tabel 12. Persentase Populasi Dokter Sesuai Kepadatan Penduduk
POPULASI DOKTER SESUAI KEPADATAN PENDUDUK
PAGINDAR 77.19 24.51 19.57 25.22 25.72 TAHAN
STTU JULU 52.86 52.71 26.52 26.37 26.51 TAHAN
PGGS 33.34 22.10 22.09 33.88 66.89 AGAK RAWAN
TINADA 74.02 73.43 74.00 37.13 37.16 TAHAN
SIEMPAT RUBE 40.76 41.00 41.31 27.60 27.58 TAHAN
KETERANGAN
>= 100% SANGAT RAWAN
80 - < 100% RAWAN
20 - < 40% TAHAN
< 20% SANGAT TAHAN
Jika dilihat dari skala sangat rawan hingga sangat tahan, maka Kecamatan Salak
berada dalam kondisi sangat tahan. Kecamatan Pagindar, Kecamatan STTU Julu, Kecamatan
Tinada, dan Kecamatan Siempat Rube berada dalam kondisi tahan. Kecamatan Kerajaan
berada dalam kondisi cukup tahan. Sementara Kecamatan PGGS berada dalam kondisi agak
rawan dan hanya Kecamatan STTU Jehe yang berada dalam kondisi sangat rawan. Peta
persentase populasi dokter sesuai kepadatan penduduk Kabupaten Pakpak Bharat menurut

54
Gambar 27. Peta Persentase Populasi Dokter Sesuai Kepadatan Penduduk Kabupaten

55
3.3.8 Persentase angka kematian bayi
Persentase angka kematian bayi di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan
Gambar 28. Persentase Angka Kematian Bayi Kabupaten Pakpak Barat Menurut
Kecamatan
Tabel 13 menunjukkan persentase angka kematian bayi dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016. Persentase angka kematian bayi mayoritas kecamatan berada dalam
batasan indikator < 31%, yakni dalam kondisi sangat tahan. Persentase angka kematian bayi
tahunnya pada Kecamatan Salak, Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan Pagindar, Kecamatan
PGGS, dan Kecamatan Tinada. Berbeda dengan Kecamatan STTU Julu, angka kematian bayi
cenderung semakin menurun. Sedangkan pada Kecamatan Kerajaan mengalami peningkatan
pada tahun 2016 dan pada Kecamatan Siempat Rube mengalami peningkatan mulai tahun
2015. Persetase angka kematian bayi di Kabupaten Pakpak Barat terhitung rendah. Hal ini
menunjukkan rendahnya angka kematian bayi di Kabupaten Pakpak Bharat yang
mencerminkan pola asuh anak yang semakin layak, kecukupan nutrisi yang semakin baik,
fasilitas kesehatan yang semakin memadai, dan angka morbiditas yang semakin rendah.
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

56
Tabel 13. Persentase Angka Kematian Bayi
ANGKA KEMATIAN BAYI
KETERANGAN
>= 55% SANGAT RAWAN
50 - < 55% RAWAN
31 - < 40% TAHAN
< 31% SANGAT TAHAN
Jika dilihat dari skala sangat rawan hingga sangat tahan, maka semua kecamatan di
Kabupaten Pakpak Bharat sudah berada dalam kondisi sangat tahan. Peta persentase angka
kematian bayi di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan disajikan dalam Gambar 29.

57
Gambar 29. Peta Persentase Angka Kematian Bayi Kabupaten Pakpak Barat Menurut
Kecamatan

58
3.4 Indeks Kerentanan Pangan
3.4.1 Persentase daerah tidak berhutan
Persentase daerah tidak berhutan di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan
Gambar 30. Persentase Daerah Tidak Berhutan Kabupaten Pakpak Bharat Menurut
Kecamatan
Tabel 14 menunjukkan persentase daerah tidak berhutan dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016. Persentase daerah tidak berhutan mayoritas kecamatan berada dalam
batasan indikator 60 - >= 80%, yakni dalam kondisi agak rawan hingga sangat rawan.
Persentase daerah tidak berhutan Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya pada semua kecamatan. Hal
ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan berperan sebagai paru-paru suatu wilayah semakin
terancam habis. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya kualitas udara dan terjadinya longsor
dan erosi pada tanah. Hal ini juga mencerminkan semakin rusaknya tanah yang pada akhirnya
akan mempengaruhi ketahanan pangan di suatu wilayah.
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

59
Tabel 14. Persentase Daerah Tidak Berhutan
PERSENTASE DAERAH TIDAK BERHUTAN
SALAK 93.30 93.30 93.95 93.95 93.95 SANGAT RAWAN
PAGINDAR 74.98 74.98 77.40 77.40 77.40 RAWAN
STTU JULU 63.60 63.60 67.13 67.13 67.13 AGAK RAWAN
PGGS 58.49 58.49 62.52 62.52 62.52 AGAK RAWAN
TINADA 65.66 65.66 68.99 68.99 68.99 AGAK RAWAN
SIEMPAT RUBE 89.39 89.39 90.42 90.42 90.42 SANGAT RAWAN
KETERANGAN
>= 80% SANGAT RAWAN
70 - < 80% RAWAN
40 - < 50% TAHAN
< 40% SANGAT TAHAN
Jika dilihat dari skala sangat rawan hingga sangat tahan, maka Kecamatan Salak,
Kecamatan Kerajaan, dan Kecamatan Siempat Rube berada dalam kondisi yang sangat
rawan. Kecamatan Pagindar berada dalam kondisi rawan. Sementara Kecamatan STTU Julu,
Kecamatan PGGS, dan Kecamatan Tinada dalam kondisi agak rawan, dan hanya Kecamatan
STTU Jehe yang berada dalam kondisi dalam kondisi sangat tahan. Hal ini dapat
mengindikasikan tingginya tingkat konversi hutan menjadi lahan pertanian di Kabupaten
Pakpak Bharat. Peta persentase daerah tidak berhutan di Kabupaten Pakpak Bharat menurut

60
Gambar 31. Peta Persentase Daerah Tidak Berhutan Kabupaten Pakpak Bharat
Menurut Kecamatan

61
3.4.2 Fluktuasi curah hujan
Fluktuasi curah hujan di Kabupaten Pakpak Bharat disajikan dalam Gambar 32.
Gambar 32. Fluktuasi Curah Hujan Kabupaten Pakpak Barat
Tabel 15 menunjukkan bahwa fluktuasi curah hujan di Kabupaten Pakpak Bharat dari
tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 tidak terlalu berfluktuasi dan menyimpang jauh dari
kondisi normal. Curah hujan yang stabil dan tidak menyimpang jauh dari kondisi normal
menunjukkan kestabilan cuaca, sehingga tidak terlalu kering yang dapat mengakibatkan
kekeringan dan tidak terlalu basah yang dapat mengakibatkan banjir. Hal ini baik bagi
pertanian, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan karena mengakibatkan kestabilan
produksi biji-bijian.
Tabel 15. Fluktuasi Curah Hujan Kabupaten Pakpak Barat
TAHUN
RATA2 CURAH HUJAN
DI MUSIM HUJAN (AV'J) DEV'J KETERANGAN
2007 253.17 -28.87
2008 247.00 -35.03
2009 310.67 28.63
2010 300.50 18.47
2011 318.33 36.30
2012 280.00 -2.03
2013 346.50 64.47
2014 245.50 -36.53
2015 229.17 -52.87
2016 289.50 7.47
RI 282.03 37.84 SANGAT TAHAN
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RATA-RATA CURAH HUJAN
RI = 37.84

62
KETERANGAN
>= 650% SANGAT RAWAN
500 - < 650% RAWAN
350 - < 500% AGAK RAWAN
50 - < 200% TAHAN
< 50% SANGAT TAHAN
termasuk dalam kondisi sangat tahan. Jika dipetakan dengan skala warna, maka peta
Fluktuasi curah hujan di Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan disajikan dalam
Gambar 33.
Gambar 33. Peta Fluktuasi Curah Hujan Kabupaten Pakpak Barat

63
3.6 Indeks Gabungan Kerawanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat
Dari berbagai indeks yang telah disusun, maka dapat digambarkan indeks gabungan
kerawanan pangan Kabupaten Pakpak Bharat menurut kecamatan pada Gambar 34.
Gambar 34. Indeks Gabungan Kerawanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat
Menurut Kecamatan
Tabel 16 menunjukkan indeks gabungan kerawanan pangan Kabupaten Pakpak
Bharat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Indeks gabungan kerawanan pangan
mayoritas kecamatan berada dalam batasan indikator 0.16 - < 0.48, yakni dalam kondisi
cukup tahan hingga tahan. Indeks gabungan kerawanan pangan Kabupaten Pakpak Bharat
dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu besar pada
Kecamatan Salak, Kecamatan STTU Julu, Kecamatan PGGS, Kecamatan Kerajaan, dan
Kecamatan Tinada. Berbeda dengan Kecamatan STTU Jehe dan Kecamatan Pagindar yang
cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada Kecamatan Siempat
Rube cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat
kerawanan pangan pada sebagian besar kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat masih cukup
rendah dan stabil, sehingga masih mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.
-12.00 -10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00
SALAK
STTU JEHE
PAGINDAR
STTU JULU
PGGS
KERAJAAN
TINADA
SIEMPAT RUBE
2016
2015
2014
2013
2012

64
Tabel 16. Indeks Gabungan Kerawanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat
INDEKS GABUNGAN KERAWANAN PANGAN (IFI)
SALAK 0.31 0.32 0.34 0.32 0.39 CUKUP TAHAN
STTU JEHE 0.30 0.34 0.47 0.60 -10.76 SANGAT RAWAN
STTU JULU 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 TAHAN
PGGS 0.21 0.21 0.23 0.21 0.25 TAHAN
TINADA 0.23 0.23 0.24 0.22 0.25 TAHAN
SIEMPAT RUBE 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 TAHAN
KETERANGAN
>= 0.80 - 1.00 SANGAT RAWAN
0.64 - < 0.80 RAWAN
0.48 - < 0.64 AGAK RAWAN
0.32 - < 0.48 CUKUP TAHAN
0.16 - < 0.32 TAHAN
0.00 - < 0.16 SANGAT TAHAN
berada pada kondisi cukup tahan dan tahan, namun tidak ada yang berada pada kondisi sangat
tahan. Kecamatan Salak, Kecamatan Pagindar, dan Kecamatan Kerajaan berada pada kondisi
cukup tahan, dan Kecamatan STTU Julu, Kecamatan PGGS, Kecamatan Tinada, dan
Kecamatan Siempat rube berada pada kondisi tahan. Hanya Kecamatan STTU Jehe yang
berapa dalam kondisi sangat rawan. Hal ini disebabkan produksi padi yang cenderung
menurun di Kecamatan STTU Jehe dengan puncak penurunan terjadi pada tahun 2016,
sementara terus terjadi peningkatan konsumsi padi untuk pakan. Tingkat kerawanan pangan
pada kecamatan yang sudah dalam kondisi cukup tahan dan tahan ini masih perlu
ditingkatkan menjadi sangat tahan. Peta kerawanan pangan Kabupaten Pakpak Bharat

65
Gambar 35. Peta Kerawanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Kecamatan

66
BAB IV
KESIMPULAN
Dari berbagai indikator yang disajikan dapat disimpulkan kondisi kerawanan pangan
di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut.
1. Kecamatan yang memiliki kondisi kerawanan pangan sangat rawan adalah Kecamatan
STTU Jehe.
2. Kecamatan yang memiliki kondisi kerawanan pangan cukup tahan adalah Kecamatan
Kerajaan, Kecamatan Pagindar, dan Kecamatan Salak.
3. Kecamatan yang memiliki kondisi kerawanan pangan tahan adalah Kecamatan Tinada,
Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan PGGS, dan Kecamatan STTU Julu.
Masih diperlukan berbagai program pembangunan untuk menjadikan kondisi ini
menjadi sangat tahan.
Indikator yang masih dalam kategori agak rawan, sangat rawan, dan rawan yang perlu
diperbaiki adalah sebagai berikut.
1. Indeks Ketersediaan Pangan di Kecamatan STTU Jehe
2. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja < 15 Jam dalam Seminggu di
Kecamatan STTU Jehe, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan PGGS, Kecamatan
STTU Julu, Kecamatan Salak, dan Kecamatan Tinada.
3. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan Jaringan PLN di
Kecamatan Pagindar dan Kecamatan Tinada.
4. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Tidak Terhubung dengan Jaringan PAM di
semua kecamatan.
5. Persentase Rumah Tangga yang Tinggal > 5 Km dari Fasilitas Kesehatan di
Kecamatan Salak.
6. Angka Harapan Hidup Waktu Lahir di Kecamatan Siempat Rube.
7. Populasi Dokter Sesuai Kepadatan Penduduk di Kecamatan STTU Jehe dan
Kecamatan PGGS.
8. Persentase Daerah Tidak Berhutan di Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Siempat
Rube, Kecamatan Salak, Kecamatan Pagindar, Kecamatan Tinada, Kecamatan
PGGS, dan Kecamatan STTU Julu.

67
DAFTAR PUSTAKA
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Pak-Pak Bharat dalam Angka. Pak-Pak Bharat.
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Kecamatan Salak dalam Angka. Pak-Pak Bharat.
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dalam Angka. Pak-Pak
Bharat.
Bharat.
Bharat.
Bharat.
Bharat.
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Kecamatan Pagindar dalam Angka. Pak-Pak Bharat.
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dalam Angka. Pak-Pak
Bharat.
Bharat.
Bharat.

68
Bharat.
Bharat.
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Kecamatan Pargetteng-Getteng Senggkut dalam Angka. Pak-Pak
Bharat.
Bharat.
Bharat.
Bharat.
Bharat.
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Kecamatan Kerajaan dalam Angka. Pak-Pak Bharat.
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Kecamatan Tinada dalam Angka. Pak-Pak Bharat.
BPS Pak-Pak Bharat. 2013. Kecamatan Siempat Rube dalam Angka. Pak-Pak Bharat.

69

Lap akhir peta kerawanan pangan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Lap akhir peta kerawanan pangan

Similar to Lap akhir peta kerawanan pangan (20)

More from pandirambo900

More from pandirambo900 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

Lap akhir peta kerawanan pangan