Tax Planning dan Pengendalian Atas Unsur-unsur Objek Withholding Tax (Selain Pph Pasal 21) by Lutfi Ardhani dan Rekan

1. HUSNUNNIDA MAHARANI
MONICA AUDREY
LUTFI ARDHANI
JOINT PROGRAM – FEB
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
Tax Planning dan Pengendalian Atas
Unsur-unsur Objek Withholding Tax
(Selain Pph Pasal 21)

2. Withholding tax
Sistem perpajakan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi
maupun Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh
peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan
kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang
dibayarkan kepada penerima penghasilan.
Memotong
pajak
Melaporkan
pajak yang
dipotong
Menyetorkan
ke KPP

3. Risiko Strategi FokusManfaat Withholding tax
Menjadikan waktu lebih efisien
Menghemat biaya
Meningkatkan akuntabilitas data
Meningkatkan kinerja diriWP dan fiskus
Meningkatkan kepatuhan
Pengumpulan pajak secara otomatis
Meningkatkan penerimaan pajak

4. PPh
Pasal 4
ayat (2)
PPh Pasal 15
PPh
Pasal 22
PPh Pasal
21 / 26
PPh
Pasal
23/26
PPh Pasal 24
Withholding tax di Indonesia

5. Identifikasi atas Objek Withholding Tax
Objek
PPh Pasal 22
• kegiatan usaha di
bidang impor &
bidang lain yang
memperoleh
pembayaran barang
dari APBN / APBD
Objek
PPh Pasal 23
• Bunga, dividen, dan
royalti
• Penyerahan jasa
yang diterima WP
badan
• Penyerahan jasa
yang diterima WP
pribadi (selain yang
dipotong PPh Pasal
21)
Objek
PPh Pasal 26
• Objek PPh yang
dipotong sebesar
20% dari jumlah
bruto
• Objek PPh yang
dipotong PPh 26
dan dipotong pajak
20% dari perkiraan
penghasilan neto
Objek
PPh Pasal 4 ayat 2
• Bunga dan
diskonto obligasi
• Penghasilan dari
transaksi penjualan
saham
• Bunga deposito
dan tabungan
• Hadiah undian
• Penghasilan atas
sewa tanah dan
atau bangunan
• Penghasilan dari
usaha jasa
konstruksi
• Penghasilan dari
pengalihan harta
• Dividen
• Bunga simpanan
koperasi

6. Contoh Jurnal
Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax
System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada
PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang
Oleh: Senli dan Siti Khairani
Pendahuluan
• Perusahaan menerapkan withholding tax system PPh pasal 4 Ayat (2)
• Perusahaan memiliki kendala perubahan bunga deposito
• Jurnal ini menganalisis pemotongan, penyetoran, pelaporan, kendala, dan upaya
yang dilakukan terhadap withholding tax system pada penerapan PPh Pasal 4
Ayat 2 di perusahaan
Hasil & Kesimpulan
• Perusahaan sudah melaksanakan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang PPh
pasal 4 ayat 2.
• Kendala: terjadi kesalahan dalam proses merubah bunga deposito
• Solusi: mencetak bukti konfirmasi deposito, atasan memonitoring setiap
pekerjaan, dan pegawai lebih teliti dalam merubah bunga deposito

7. • saat dibayarkan
• disediakan untuk dibayar
• telah jatuh tempo pembayarannya
PPh Pasal 23 dan
PPh Pasal 26
• saat pembayaran atau saat terutang, mana yang lebih dahulu
PPh Pasal 4 ayat
(2)
• saat pembayaran Bea Masuk
• saat penyelesaian dokumen PIB (untuk impor)
• saat pembayaran, saat penjualan,saat penerbitan delivery order, saat
pembelian
• tergantung objeknya masing-masing
PPh Pasal 22
Saat Terutangnya PPh Potong Pungut

8. • paling lambat tanggal 10 bulan berikut
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP)saat dibayarkan
Penyetoran
• dilakukan ke KPP tempat
pemotong/pemungut terdaftar paling
lambat tanggal 20 bulan berikut dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Masa
(SPM)
Pelaporan
Saat Penyetoran dan Pelaporan
PPh Potong Pungut

9. Sanksi-sanksi Pajak Terkait
sanksi kurang potong (2% dari pajak yang
kurang dipotong)
sanksi terlambat potong (2% perbulan dari
pajak yang terlambat dipotong)
salah potong (dianggap tidak memotong)
sanksi tidak memotong
sanksi memotong tapi tidak menyetorkan

10. Risiko Strategi FokusPerencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut
Sisi pihak
pemotong Sisi yang
dipotong

11. Kewajiban Pihak Wajib Potong PPh Pot-put
Kewajiban untuk memotong PPh atas objek PPh potong
pungut,
Kewajiban menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas
negara dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak
(SSP)
Kewajiban melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor
tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan
terdaftar dengan menggunakan sarana SPT Masa (SPM)

12. Hal yang harus diperhatikan untuk
menghindari sanksi pajak terkait
Kapan saat terutangnya PPh potong pungut
tersebut
Apa saja yang merupakan objek PPh potong
pungut dan berapa tarif pajaknya
Kapan PPh potong pungut harus dibayarkan ke
kas Negara
Kapan PPh yang telah dipotong tersebut
tersebut harus dilaporkan ke KPP
Apa saja sanksi terkait dengan ketiga
kewajiban tersebut

13. Kewajiban Pihak yang dipotong
Objek PPh
Pot Put
Hak
pengkreditan
Harus didukung oleh bukti potong asli
Tahun pengkreditan harus sesuai dengan tahun yang tertera
pada bukti potong
Jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP harus
benar

14. Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Potong
Pungut
Rekonsiliasi obyek PPh potong pungut
bagi perusahaan selaku pemotong
 Cara: membandingkan objek pemotongan PPh potong
pungut berdasarkan angka yang tertera dalam laporan
keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang telah
dilaporkan perusahaan dalam SPT Masa PPh potong
pungut yang bervariasi, mulai dari pemotongan PPh Pasal
4 ayat 2, 15, 21/26, 22 dan 23/26, tergantung objeknya

15. Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Potong
Pungut
Rekonsiliasi obyek PPh potong pungut bagi
perusahaan selaku pihak yang dipotong
 Cara: Perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi objek PPh
potong pungut berdasarkan bukti potong yang diterima
dari pelanggan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam
SPT Tahunan PPh Badan atau audit report laporan
keuangannya.

16. Kasus Withholding Tax Muncul
Karena Banyaknya Peraturan Terkait
UU PPh
Psl 4 ayat
(2)
Pasal 15
Pasal 21/26
Pasal 22
Pasal 23/26
Pasal 24
Sifat
Pemotongannya
Final
Tidak Final
Objek dan Tarif DPP
Gross
Amount
Net
Estimated
Income
Peraturan
Pelaksana
PP
PMK
Per DJP

17. Hal yang Harus Diperhatikan oleh WP agar
Terhindar dari Permasalahan Withholding Tax
1
• Klausul Wtiholding IncomeTax Dalam Kontrak
2
• Mengelola Perbedaan Interpretasi Dalam PPh
Pemotongan-Pemungutan
3
• Perkuat Peran Pencatatan Akuntansi Dalam
Pemotongan Pajak
4
• Lakukan Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Pot-Put
5
• Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut

18. Fungsi Klausul Wtiholding Income
Tax Dalam Kontrak

19. Mengelola Perbedaan Interpretasi
Dalam PPh Pemotongan-Pemungutan
payee dapat melakukan riset perpajakan atas perlakuan pajak yang pernah
ada sebelumnya yang analog dengan jasa yang dikerjakan oleh payee
berdasarkan regulasi yang pernah dikeluarkan oleh pihak otoritas
perpajakan
payee atau payor dapat menunjuk pihak independen (biasanya
konsultan pajak) untuk memberikan opini atas perlakuan perpajakan
yang sesuai secara teknis maupun praktis atas kasus di atas apabila
masih belum mendapatkan titik temu antara keduanya
pengajuan private ruling oleh salah satu pihak kepada pihak otoritas pajak
selaku tax regulator

20. Lakukan Rekonsiliasi Obyek
Pemotongan PPh Pot-Put

21. Perencanaan Pajak pada PPh Potong
Pungut

22. kewajiban perusahaan sebagai Wajib
potong PPh pot-put
Kewajiban Memotong
Kewajiban Menyetor
pajak yang telah
dipotong
Kewajiban Melaporkan
pajak yang telah
dipotong dan disetor