Dokumen tersebut membahas tentang Value Added Tax (PPN) di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa PPN diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan pajak penjualan (PPn), dengan kelebihan antara lain mencegah pajak berganda dan netral dalam perdagangan. Dokumen ini juga menjelaskan objek, subjek, tarif, dan kewajiban PKP (pengusaha kena pajak) dalam sistem PPN di Indonesia.

1. Perpajakan 2
Value Added Tax (1)
04/06/20141

2. Latar Belakang PPn  PPN
• Kelemahan PPn:
1. Adanya pajak berganda
2. Kemungkinan bermacam-macam tarif
3. Tidak mendorong ekspor
4. Belum dapat mengatasi penyelundupan
• Motivasi: meningkatkan penerimaan negara, mendorong
ekspor dan pemeratan pembebanan pajak
04/06/20142

3. Kelebihan PPN
1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
3. Sesuai dengan tipe konsumsi dan menggunakan metode
pengurangan tidak langsung.
4. Memegang predikat sebagai “money maker” pendapatan
negara.
04/06/20143

4. Kelemahan PPN
1. Biaya administrasi relatif tinggi di pihak administrasi pajak
maupun di pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif dimana semakin tinggi
kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang
dipikul dan sebaliknya.
3. Sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak
4. Menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh
administrasi pajak.
04/06/20144

5. Dasar Hukum
UU No. 8 tahun 1983 jo UU No. 11 tahun 1994 jo UU No.
18 tahun 2000 jo UU No. 42 tahun 2009
Pajak Pertambahan Nilai: pajak yang dikenakan atas konsumsi
Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam
daerah pabean dengan mekanisme pemungutannya dikenakan
pada nilai tambah (value added) dari BKP/JKP.
04/06/20145

6. Mekanisme PPN
Penjual/PKP
PPN
BKP/JKP Pembeli/
Penerima JasaPPN
Penanggung
Jawab
Pemikul Beban
Pajak
04/06/20146

7. Mekanisme PPN
Produsen/Importir
Distributor I
Distributor II
Konsumen
DPP 1000
PPN 100
DPP 1100
PPN 110
DPP 1200
PPN 120
DPP 1300
PPN 130
PPN 10
PPN 10
PPN 10
PPN 30
04/06/20147

8. Indirect Substraction Method
Harga Jual = 7.000
PPN = 10% x 7.500 = 700
Harga Beli = 3.000
PPN = 10% x 3.000 = (300)
PPN disetor ke kas negara = 400
04/06/20148

9. Objek PPN
(Pasal 4 ayat 1 UU PPN 1984)
04/06/20149
Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha;
Impor BKP;
Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
pengusaha;
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean;
Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

10. Subjek PPN
(Pasal 1 ayat 14 UU PPN 1984)
04/06/201410
PENGUSAHA adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa
pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
 Menghasilkan barang,
 Mengimpor barang,
 Mengekspor barang,
 Melakukan usaha perdagangan,
 Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
 Melakukan usaha jasa termasuk:
Mengekspor jasa
Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

11. Tidak Termasuk Penyerahan BKP
(Pasal 1A ayat 2 UU PPN 1984)
 penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang;
 penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang;
 penyerahan BKP dari pusat ke cabang/sebaliknya dan/atau antar cabang dalam hal
Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
 pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan
pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
 BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang
masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas
perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)
huruf b (tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha) dan huruf c
(sedan dan station wagon).
04/06/201411

12. Barang yang tidak dikenai PPN
(Pasal 4A ayat 2 UU PPN 1984)
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya;
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh
rakyat banyak;
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,
rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi
makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat
maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang
diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
uang, emas batangan, dan surat berharga.
04/06/201412

13. Jasa yang tidak dikenai PPN
(Pasal 4A ayat 3 UU PPN 1984)
jasa pelayanan kesehatan medis;
jasa pelayanan sosial;
jasa pengiriman surat dengan perangko;
jasa keuangan;
jasa asuransi;
jasa keagamaan;
jasa pendidikan;
jasa kesenian dan hiburan;
jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam
negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan
udara luar negeri;
04/06/201413

14. Jasa yang tidak dikenai PPN
(Pasal 4A ayat 3 UU PPN 1984)
jasa tenaga kerja;
jasa perhotelan;
jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum;
jasa penyediaan tempat parkir;
jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
jasa boga atau katering.
04/06/201414

15. Tarif PPN
(Pasal 7 UU PPN 1984)
(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
ekspor Jasa Kena Pajak.
(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah
menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang
perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
04/06/201415

16. PKP
(Pasal 1 ayat 15 UU PPN 1984)
Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau
penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU ini.
Kecuali Pengusaha Kecil
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya
dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp 600.000.000,00
(PMK 68/PMK.03/2010)
Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PENGUSAHA KENA Pajak, apabila sampai dengan
suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto
dan/atau penerimaan brutonya melebihi
Rp4.800.000.000,00 (PMK197/PMK.03/2013)
04/06/201416

17. Kewajiban PKP
Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
Memungut PPN yang terutang;
Menyetor PPN yang terutang;
Melaporkan PPN yang terutang.
04/06/201417