Dokumen ini membahas tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku di Indonesia. PPN dikenakan terhadap pengusaha kena pajak berdasarkan aktivitas penyerahan barang dan jasa, dengan pengecualian untuk barang dan jasa tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan mekanisme penghitungan PPN, jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak, serta kewajiban pengusaha dalam pembukuan dan penerbitan faktur pajak.

1. UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2010

2. DASAR HUKUM
• UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983,
• UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994,
• UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009, (TERAKHIR)
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

3. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PPN ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN
KARENA ADANYA PERTAMBAHAN NILAI
SUATU
BARANG / JASA

4. Pengertian
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat,
perairan, dan ruang udara di atasnya, serta
tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di
dalamnya berlaku Undang-Undang yang
mengatur mengenai kepabeanan

5. Pengenaan PPN
PPN dikenakan dengan syarat :
1. Syarat Subyek pajak : Pengusaha Kena Pajak
2. Syarat Obyek Pajak :
a. Barang kena Pajak(BKP)/Jasa kena Pajak
(JKP)
b. Adanya aktivitas Penyerahan Kena Pajak

6. Barang kena pajak dan Jasa kena
Pajak (BKP/JKP)
1. Setiap barang adalah Barang kena pajak/BKP
kecuali yang dikecualikan menurut undang 2
2. Setiap Jasa adalah Jasa kena pajak/JKP
kecuali yang dikecualikan menurut undang 2
Apabila barang/jasa tersebut tidak
dikecualikan berarti termasuk Barang/Jasa
Kena Pajak.

7. BARANG
Ps. 1 angka 2
BARANG ADALAH
BARANG BARANG
BERWUJUD TIDAK BERWUJUD
BARANG CONTOH :
BERGERAK • HAK ATAS MEREK
DAGANG
BARANG • HAK PATEN
TIDAK BERGERAK • HAK CIPTA

8. JASA
Ps. 1 angka 5
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG
MENYEBABKAN
- SUATU BARANG;
- FASILITAS;
- KEMUDAHAN;
- HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
TERMASUK
JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAAN
DGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

9. JENIS BARANG YANG TIDAK
DIKENAKAN PPN
Ps. 4 A ayat (1) dan (2)
JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DIDASARKAN ATAS
KELOMPOK BARANG SBB :
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI,
BIJI BESI/TIMAH/EMAS, batu bara, Galian C (asbes, batu tulis, batu setengah permata,
batu kapur, batu apung, batu permata dll)
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH
RAKYAT BANYAK, SEPERTI BERAS & GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI,
GARAM BAIK YG BERYODIUM MAUPUN YG TIDAK BERYODIUM, daging segar,
Telur, susu, buah segar, sayur segar
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL,
RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, katering
(UNTUK MENGHINDARI PAJAK BERGANDA, KARENA
SUDAH MERUPAKAN OBYEK PAJAK DAERAH)
UANG, EMAS BATANGAN, DAN
SURAT-SURAT BERHARGA

10. JENIS JASA YANG TIDAKDIKENAKAN PPN
Ps. 4 A ayat (3
Jasa Di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik, Seperti Dokter Umum , Dokter Spesialis
Jasa Di Bidang Pelayanan Sosial, Seperti Panti Asuhan, Jasa Pemakaman,
Pemadam Kebakaran, Jasa Tempat Olahraga Non Komersial
Jasa Di Bidang Pengiriman Surat Dengan Perangko
JASA Keuangan Di Bidang Perbankan, Asuransi, Dan Sewa
Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Termasuk sistem Syariah
jasa asuransi
Jasa Keagamaan, Seperti Pemberian Khotbah, Atau Dakwah
Jasa Pendidikan (sekolah maupun luar sekolah)
Jasa Kesenian Dan Hiburan
Jasa Di Bidang Penyiaran Yang Bukan Bersifat Iklan
Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Di Air, Angkutan Udara LN
Jasa Tenaga Kerja, termasuk Jasa Penyelenggaraan Latihan Bagi Tenaga Kerja
Jasa Perhotelan, Seperti Persewaan Kamar Di Hotel, Motel, Losmen Dan Hostel
Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka
Menjalankan Pemerintahan Secara Umum
Jasa penyediaan tempat parkir
Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
jasa boga atau katering

11. Obyek Pajak :
PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
Ps. 1 A ayat (1)
ADALAH :
PENYERAHAN HAK ATAS BKP Karena SUATU
Perjanjian, Mis : Jual Beli, Tukar Menukar, Jual Beli Dengan Angsuran
Pengalihan Bkp Oleh Karena Suatu Perjanjian
Sewa Beli, Atau Perjanjian Leasing Dgn Hak Opsi
Penyerahan Bkp Kepada Pedagang Perantara
(Komisioner), Atau Melalui Juru Lelang
Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma Atas Bkp, Seperti Pemberian Contoh
Barang Untuk Promosi Kepada Relasi Atau Pembeli
Persediaan Bkp & Aktiva Yg Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belikan
Yg Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan,
Sepanjang Ppn Atas Perolehan Aktiva Tsb. Menurut Ketentuan Dapat Dikreditkan
Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau
Sebaliknya & Penyerahan Bkp Antar Cabang
Penyerahan Bkp Secara Konsinyasi
Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka
perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,
yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada
pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

12. Bukan Obyek Pajak
BUKAN PENGERTIAN PENYERAHAN BKP
Ps.1 A ayat (2)
ADALAH :
PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD
PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
Penyerahan Bkp Dari Pusat Ke Cabang Atau Sebaliknya &
Penyerahan ANTAR Cabang, Dalam Hal Pkp Telah Memperoleh
Ijin Pemusatan Tempat Pajak Terutang Dari Direktur Jenderal Pajak
pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak
Yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan
adalah Pengusaha Kena Pajak;
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

13. Subyek Pajak adalah
PENGUSAHA
ORANG PRIBADI BADAN
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU
PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG, termasuk ekspor barang
tidak berwujud;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA, termasuk mengekspor
jasa;
- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD /
JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.

14. PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP)
Ps. 1 angka 15
PENGUSAHA
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN
BKP/JKP
YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL yaitu Omzet per tahun
Maks 600 Jt, KECUALI PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH
UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

15. Penghitungan PPN
Tarif PPN
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Sistem Pengenaan Pajak (sistem Faktur)
Penghitungan PPN

16. Tarif Pajak
Selain Ekspor = 10% dari Dasar Pengenaan Pjk
Ekspor = 0% dari Dasar Pengenaan Pjk

17. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)
Ps. 1 angka 17
HARGA JUAL
YANG DIPAKAI
PENGGANTIAN
SEBAGAI DASAR
UNTUK
NILAI IMPOR MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN YG
DITETAPKAN
OLEH MEN KEU

18. NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
Ps. 1 angka 17 . Jo. 75/PMK.03/2010
DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR DITETAPKAN,
MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN NILAI LAIN SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK
NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK, ADALAH :
1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH HARGA JUAL/PENGGANTIAN
SETELAH DIKURANGI LABA KOTOR
2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-
RATA
3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM
4. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN
ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB. DPT DIKREDITKAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
5. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN YANG MASIH TERSISA
PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
6. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU
JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITAGIH
7. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET ADALAH 10% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA
DITAGIH
8. UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK MELALUI JURU LELANG ADALAH HARGA LELANG
9. UNTUK PENYERAHAN PRODUK HASIL TEMBAKAU ADALAH SEBESAR HARGA JUAL ECERAN
10. UNTUK PENYERAHAN BKP MELALUI PEDAGANG PERANTARA ADALAH HARGA YANG DISEPAKATI ANTARA
PEDAGANG PERANTARA DENGAN PEMBELI
Nilai lain yang sudah tidak berlaku lagi mulai 1 April 2010 :
1. UNTUK KENDARAAN BERMOTOR BEKAS ADALAH 10% DARI HARGA JUAL
2. UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% DARI JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH YANG SEHARUSNYA

19. Mekanisme Penghitungan PPN
1. Mekanisme PK – PM
2. Mekanisme Pedoman pengkreditan PM
3. Mekanisme Nilai Lain

20. 1. Mekanisme umum PK -PM
• Yaitu mekanisme penghitungan PPN dengan
cara mengurangkan pajak masukan dengan
Pajak keluaran dalam masa yang sama
• PPN = PK - PM

21. Mekanisme PK-PM PPN
1. PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN
BERDASARKAN SISTEM FAKTUR
2. SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP,
WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK
MERUPAKAN
BUKTI PUNGUTAN PPN
FAKTUR PAJAK BAGI FAKTUR PAJAK BAGI
PENJUAL PEMBELI
MERUPAKAN BUKTI MERUPAKAN BUKTI
PAJAK KELUARAN PAJAK MASUKAN

22. PAJAK KELUARAN
Ps. 1 angka 25
PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB
DIPUNGUT OLEH PKP
KARENA
PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU
KARENA EKSPOR BKP

23. PAJAK MASUKAN
Ps. 1 angka 24
PPN YG SEHARUSNYA SUDAH
DIBAYAR OLEH PKP
KARENA
PEROLEHAN BKP
PENERIMAAN JKP
PEMANFAATAN BKP D
A LUAR
TIDAK BERWUJUD
R DAERAH
PEMANFAATAN JKP I PABEAN
IMPOR BKP

24. Contoh
• PT Aant bergerak dibidang distributor alat
listrik, transaksi dalam bulan Jan 2007 sbb:
1. Tgl 3/1 membeli barang dagangan Rp. 15.000.000
2. Tanggal 5/1 menjual barang dagangan Rp. 10.000.000
3. Tanggal 7/1 menjual barang dagangan Rp. 20.000.000
Harga tersebut tidak termasuk PPN,
Berapa Pajak Keluaran dan Masukannya?
** Pajak Keluaran (10% dari penjualan) yaitu
+ 10% X 10.000.000 (nomor 2) = 1.000.000
+ 10% X 20.000.000 (nomor 3) = 2.000.000
Jumlah Pajak Keluaran = 3.000.000

25. ** Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu
• + 10% X 15.000.000 (nomor 1) = 1.500.000
• *** Jadi jumlah
• Pajak keluaran sebesar Rp. 3.000.000
• Pajak Masukan Rp. 1.500.000
sehingga Pajak yang harus dibayar ke kas negara
adalah (PK-PM) yaitu Rp. 3.000.000 –
1.500.000 = Rp. 1.500.000,-

26. PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
Ps. 9 ayat (8) / UU 42/2009
ATAS
UNTUK : PENGELUARAN
PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA
PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION
WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM PASAL 13 (6)
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG
DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN
Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak
sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi

27. 2. Mekanisme Pengkreditan PM
Mekanisme penghitungan PPN terhadap
usaha2 tertentu atau penjualan batas
tertentu dengan cara mengkreditkan Pajak
masukan terhadap pajak keluaran namun
pajak masukan berdasarkan prosentase dr
pajak keluaran :
1. Usaha Semata2 penjualan mobil bekas
2. Usaha semata2 pedagang emas perhiasan
3. Usaha dgn omzet s.d. 1,8 M

28. 2a. Usaha mobil bekas dan Emas
perhiasan (PMK 79/PMK.03/2010)
1.Mobil bekas :
PK = 10 x harga jual
PM = 90% x PK
 PPN = PK – PM = 10% - (90% x10%) x jual
= 1% x harga jual
2. Pedagang Emas Perhiasan :
PK = 10 x harga jual
PM = 80% x PK
 PPN = PK – PM = 10% - (80% x10%) x jual
= 2% x harga jual
Semua Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dpt
dikreditkan

29. 2b. Omzet s.d. 1.8 M (PMK
74/PMK.03/2010)
Bagi PKP yang penyerahan BKP/JKP tidak lebih dari
1.8 M setahun  dapat menggunakan mekanisme ini
1. Untuk usaha BKP :
PK = 10% x harga jual
PM = 70% x PK
PPN = PK – PM = 3% x harga jual
2. Untuk usaha JKP :
PK = 10% x harga jual
PM = 60% x PK
PPN = PK – PM = 4% x harga jual
Pajak masukan tidak dapat dikreditkan

30. 3. Mekanisme Nilai Lain
(75/PMK.03/2010)
• Dipergunakan untuk usaha :
1.Usaha Jasa pengiriman paket
2.Usaha Jasa paket wisata
PPN yang dibayar = 10% x DPP Nilai lain
= 10% X (10% x nilai tagihan)
= 1% x nilai tagihan/penj.
Ex. Paket wisata ke Bali Rp. 100.000.000
PPN = 10% x 10% x 100.000.000 = Rp. 1.000.000

31. FAKTUR PAJAK
• SETIAP PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP :
1. PENYERAHAN BKP/ JKP
2. EKSPOR BKP
FUNGSI FAKTUR PAJAK
 BAGI YANG MEMBUAT DISEBUT FAKTUR PAJAK KELUARAN (PK)
 BAGI YANG MENERIMA (PEMBELI) DISEBUT FAKTUR PAJAK MASUKAN (PM)
BENTUK FAKTUR PAJAK : (Sesuai Per-13/PJ./2010 Mulai 1 April 2010)
- Bentuk Faktur Pajak Disesuaikan Menurut
Kepentingan PKP (boleh kecil/besar)
- Dookumen Seperti Invoice/nota dll, asal
mencantumkan isi persyaratan miniman F.P. Bisa
dipersamakan sbg F.P.

32. PM DIKREDITKAN DG PK
PADA MASA PAJAK YG SAMA
Ps. 9 ayat (9)
Jika belum dikreditkan
DAPAT DIKREDITKAN
PADA MASA PAJAK
BERIKUTNYA
SEPANJANG PM TSB. BELUM DIBEBANKAN SBG BIAYA ATAU
BELUM DIKAPITALISASIKAN DGN HARGA PEROLEHAN
BKP/JKP YBS. & BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
SELAMBAT-LAMBATNYA
TIGA BULAN SETELAH APABILA JANGKA
BERAKHIRNYA WAKTU
MASA PAJAK TSB. DILAMPAUI
PENGKREDITAN PM DAPAT DILAKUKAN
MELALUI PEMBETULAN SPT MASA PPN YBS

33. 1. FAKTUR PAJAK
Ps. 13 ayat (5)
HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT :
Tidak Wajib diisi
NAMA, ALAMAT, NPWP YANG MENYERAHKAN BKP/JKP jika pembeli
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP tidak jelas
JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL
ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT (jika ada)
KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK Tidak Wajib diisi
jika pedagang
NAMA, TANDA TANGAN YG BERHAK
MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK eceran
Ukuran Faktur Pajak dapat disesuaikan menurut kebutuhan PKP (bisa besar/kecil)
Yang penting isinya memuat minimal ket di atas

34. KODE, NO. SERI & FAKTUR PAJAK

35. KODE DAN NOMOR SERI
FAKTUR NO. SERI FAKTURSTANDAR
KODE,
PAJAK PAJAK
0 0 0.000–0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Transaksi Kode Cabang Tahun Penerbitan Nomor Urut
Kode Status
Kode FP Standar Nomor Seri FP Standar

36. Kode Faktur Pajak
Kode Transaksi 01-kpd Selain Pemungut PPN
02-kpd Pemungut Bendaharawan
(2 DIGIT PERTAMA): 03-kpd Pemungut PPN lainnya
04-yg menggunakan DPP Nilai Lain kpd selain Pemungut
PPN
05-yg Pajak Masukannya di Deemed kpd selain Pemungut
PPN
06-pnyrhn Lainnya kpd selain Pemungut PPN
07-yg PPN-nya Tidak Dipungut kpd selain Pemungut PPN
08-yg dibebaskan dr pengenaan PPN kpd selain Pemungut
PPN
09-pnyrhn Aktiva Psl 16 D kpd selain Pemungut PPN
Kode Status : 0-Normal
1-Penggantian

37. DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG
DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK Ps. 13
ayat (6) jo. PER- 10/PJ/2010
DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA:
- Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
- NAMA PENERIMA DOKUMEN;
- JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA;
- DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR
DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK SEPANJANG
MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS
1. PIB YANG DILAMPIRI SSPCP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBC
2. PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE
3. SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG
UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU
4. PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK
PENYERAHAN BBM / NON BBM
5. TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI jasa telekomunikasi
6. TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG
DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
7. SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP DARI
LUAR DAERAH PABEAN
8. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik
9. NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA
KEPELABUHANAN

38. SAAT PEMBUATAN, FAKTUR PAJAK
1. Faktur pajak :
1. Jika belum ada pembayaran  Dibuat pada saat penyerahan
Contoh : tgl jual : 3 -11-2010 faktur dapat dibuat maks 3-11-2010
2. Jika sudah ada pembayaran tetapi belum terjadai penyerahan
Dibuat pada saat pembayaran
Contoh : tgl dibayar : 3-11-2010, dijual 10-11-2010, faktur dibuat
tgl 3-11-2010 (bukan tgl 10-11-2010)
2. Faktur pajak Gabungan
Paling lambat akhir bulan yang sama dengan bulan penyerahan atau
pembayaran.

39. PEMUNGUT PPN
Ps. 1 angka 27
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH;
- BADAN;
- INSTANSI PEMERINTAH.
YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN
UNTUK
MEMUNGUT PAJAK YG TERUTANG
OLEH PKP ATAS
MENYETOR PENYERAHAN BKP/
JKP KEPADA
MELAPORKAN PEMUNGUT PPN

40. OBYEK PPn BM
Ps. 5 ayat (1), (2)
Ps. 5 (1)
PPn BM
DIKENAKAN ATAS
PENYERAHAN BKP YANG IMPOR BKP YANG
TERGOLONG MEWAH TERGOLONG MEWAH
OLEH PENGUSAHA YANG
MENGHASILKAN BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
DALAM DAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN PENGUSAHA
PPn BM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PADA WAKTU PENYERAHAN BKP YANG
TRGOLONG MEWAH OLEH PKP YANG MENGHASILKAN BARANG MEWAH ATAU
PADA WAKTU IMPOR Ps. 5 (2)

41. DASAR PERTIMBANGAN
PENGENAAN PPn BM
Penjelasan Ps. 5 (1)
ATAS PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH
PRODUSEN ATAU ATAS IMPOR BKP YANG TERGOLONG
MEWAH, DI SAMPING DIKENAKAN PPN, JUGA DIKENAKAN PPn
BM DENGAN PERTIMBANGAN
PERLU KESEIMBANGAN PEMBEBANAN PAJAK ANTARA
KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN
KONSUMEN YANG BERPENGHASILAN TINGGI
PERLU ADANYA PENGENDALIAN POLA KONSUMSI ATAS BKP
YANG TERGOLONG MEWAH
PERLU ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUSEN KECIL
ATAU TRADISIONAL
PERLU UNTUK MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA

42. TARIF PPN & PPn BM
Ps. 7 & Ps. 8
10 %
TARIF
PPN
(Ps. 7)
ATAS EKSPOR BKP 0%
PALING RENDAH 10%
TARIF
PPn BM PALING TINGGI 200 %
(Ps. 8)
ATAS EKSPOR BKP YG
TERGOLONG MEWAH 0%