pajak

1. LOGO
BARANG KENA PAJAK & JASA KENA PAJAK
kelompok 3
Maulana yusuf, hidayat, eka,
nabilla rizkia, nurimas.

2. Kelompok Barang Tidak Kena Pajak1
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran
yang diambil langsung dari sumbernya
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak
makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,
meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk
makanan dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau katering; dan
uang, emas batangan, dan surat berharga
Pajak pertambahan nilai

3. Jenis Barang Tidak Kena Pajak
 minyak mentah (crude oil)
 gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap
dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 panas bumi
 asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu
apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar),
garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit,
kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien,
oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat),
talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat,
tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit
 batubara sebelum diproses menjadi briket batubara
 bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel,
bijih perak, serta bijih bauksit
Pajak pertambahan nilai

4. Jenis Barang Tidak Kena Pajak
 beras
 gabah
 jagung
 sagu
 kedelai
 garam, baik yang beryodium maupun yang tidak
beryodium
 daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah
melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,
dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur,
diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
Pajak pertambahan nilai

5. Jenis Barang Tidak Kena Pajak
 telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang
dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
 susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses
didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung
tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau
tidak dikemas
 buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik
yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas,
dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak
dikemas
 sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci,
ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk
sayuran segar yang dicacah
Pajak pertambahan nilai

6. Kelompok Jasa Tidak Kena Pajak1
jasa pelayanan kesehatan medik
jasa pelayanan sosial
jasa pengiriman surat dengan perangko
jasa keuangan
jasa asuransi
jasa keagamaan
jasa pendidikan
jasa kesenian dan hiburan
jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
Pajak pertambahan nilai

7. Kelompok Jasa Tidak Kena Pajak1
 jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan
udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
 Jasa tenaga kerja
 Jasa perhotelan
 jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum
 jasa penyediaan tempat parkir
 jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
 jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 jasa boga atau katering
Pajak pertambahan nilai

8. Jasa Pelayanan Kesehatan Medik
 jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
 jasa dokter hewan
 jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli
gizi, dan ahli fisioterapi
 jasa kebidanan dan dukun bayi;
 jasa paramedis dan perawat;
 jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan,
laboratorium kesehatan, dan sanatorium
 jasa psikolog dan psikiater
 jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan
oleh paranormal
Pajak pertambahan nilai

9. Jasa Pelayanan Sosial
jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
jasa pemadam kebakaran
jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
jasa lembaga rehabilitasi
jasa penyediaan rumah duka atau jasa
pemakaman, termasuk krematorium
jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat
komersial
Pajak pertambahan nilai

10. Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko
jasa pengiriman surat dengan
menggunakan perangko tempel
jasa pengiriman surat menggunakan
cara lain pengganti perangko tempel
Pajak pertambahan nilai

11. Jasa Keuangan
jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan, dan/atau bentuk lain yang
dipersamakan dengan itu
jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau
meminjamkan dana kepada pihak lain dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi
maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana
lainnya
Pajak pertambahan nilai

12. Jasa Keuangan
jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 sewa guna usaha dengan hak opsi
 anjak piutang
 usaha kartu kredit
 pembiayaan konsumen
jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum
gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
jasa penjaminan
Pajak pertambahan nilai

13. Jasa Asuransi
jasa pertanggungan yang meliputi asuransi
kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi
yang dilakukan oleh perusahaan asuransi
kepada pemegang polis asuransi
tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti
agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan
konsultan asuransi
Pajak pertambahan nilai

14. Jasa Keagamaan
jasa pelayanan rumah ibadah
jasa pemberian khotbah atau dakwah
jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
jasa lainnya di bidang keagamaan
Pajak pertambahan nilai

15. Jasa Pendidikan
jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah,
seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum,
pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa,
pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan,
pendidikan akademik, dan pendidikan
profesional
jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
Pajak pertambahan nilai

16. Jasa Kesenian dan Hiburan
meliputi semua jenis jasa yang
dilakukan oleh pekerja seni dan
hiburan
Pajak pertambahan nilai

17. Jasa Penyiaran Yang Tidak Bersifat Iklan
meliputi jasa penyiaran radio atau
televisi yang dilakukan oleh instansi
pemerintah atau swasta yang tidak
bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh
sponsor yang bertujuan komersial
Pajak pertambahan nilai

18. Jasa Tenaga Kerja
jasa tenaga kerja
jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang
pengusaha penyedia tenaga kerja tidak
bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga
kerja tersebut
jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga
kerja
Pajak pertambahan nilai

19. Jasa Perhotelan
jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya
di hotel, rumah penginapan, motel, losmen,
hostel, serta fasilitas yang terkait dengan
kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap
jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara
atau pertemuan di hotel, rumah penginapan,
motel, losmen, dan hostel
Pajak pertambahan nilai

20. Jasa Pemerintahan
meliputi jenis-jenis jasa yang
dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, antara lain pemberian
IMB, pemberian lzin Usaha
Perdagangan, pemberian NPWP, dan
pembuatan KTP
Pajak pertambahan nilai

21. Jasa Penyediaan Tempat Parkir
Yang dimaksud dengan “jasa penyediaan tempat
parkir” adalah jasa penyediaan tempat parkir
yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir
dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat
parkir dengan dipungut bayaran
Pajak pertambahan nilai

22. Jasa Telepon Umum Coin Box
Yang dimaksud dengan “jasa telepon umum
dengan menggunakan uang logam” adalah jasa
telepon umum dengan menggunakan uang
logam atau koin, yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun swasta
Pajak pertambahan nilai

23. LOGO
Faktur Pajak

24. Objek PPN Yang Harus Dibuatkan
Faktur Pajak
a. penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha
b. penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha
c. ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak
d. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha
Kena Pajak
e. ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak
f. penyerahan aktiva Pasal 16D
PPN KEL.3

25. Faktur Pajak Gabungan
 Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1
Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan
yang dilakukan
 kepada pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak yang sama
 selama 1 bulan kalender
 Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling
lama pada akhir bulan penyerahan
PPN KEL.3

26. Persyaratan Faktur Pajak
 Memenuhi persyaratan formal
 Memenuhi persyaratan material
PPN KEL.3

27. Persyaratan Formal
Faktur Pajak
 Paling sedikit harus memuat :
o nama, alamat, dan NPWP penjual BKP/JKP
o nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP
o jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau
Penggantian, dan potongan harga
o PPN yang dipungut
o PPnBM yang dipungut;
o kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur
Pajak, dan
o nama dan tanda tangan yang berhak
menandatangani Faktur Pajak
PPN KEL.3

28. Persyaratan Material
Faktur Pajak
 Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur
Pajak memenuhi persyaratan material
apabila berisi keterangan yang sebenarnya
atau sesungguhnya mengenai
o penyerahan BKP/JKP
o ekspor BKP Berwujud,
o ekspor BKP Tidak Berwujud,
o ekspor JKP,
o impor BKP,
o atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean
PPN KEL.3

29. Dokumen Tertentu
 Dirjen Pajak dapat menetapkan dokumen
tertentu yang kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak
 Alasan :
 dokumen sudah dikenal luas
 penjual BKP/JKP berada di luar daerah pabean
 terdapat dokumen tertentu dalam hal impor dan
ekspor BKP Berwujud
 Ketentuan Pelaksanaan : Per Dirjen No.
10/PJ/2010
PPN KEL.3

30. Jenis Dokumen Tertentu
 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan
persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Ditjen
Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
 Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang
dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung
terigu;
 Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/
dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM/Non
BBM
 Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa
telekomunikasi;
 Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery
Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan
udara dalam negeri;
PPN KEL.3

31. Jenis Dokumen Tertentu
 Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk
penyerahan jasa kepelabuhanan,
 Tanda pembayaran atau kuitansi listrik,
 Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud
yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud,
untuk ekspor JKP/BKP Pajak Tidak Berwujud,
 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri
dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak
oleh Ditjen Bea dan Cukai yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB
tersebut, untuk impor BKP, dan
 SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP
tidak berwujud atau JKP dari luar daerah PabeanPPN KEL.3

32. Peraturan Pelaksanaan
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembuatan Faktur Pajak dan tata cara
pembetulan atau penggantian Faktur Pajak
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
38/PMK.03/2010
PPN KEL.3

33. Bentuk, Ukuran dan Pengadaan
Faktur Pajak
 Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak
disesuaikan dengan kepentingan PKP dan
dalam hal diperlukan dapat ditambahkan
keterangan lain
 Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan
oleh Pengusaha Kena Pajak
 Faktur Penjualan yang memuat keterangan
sesuai Pasal 13 Ayat (5) UU PPN, dan
pengisiannya sesuai ketentuan,
dipersamakan dengan Faktur Pajak
PPN KEL.3

34. Faktur Pajak Pengganti, Hilang dan
Pembatalan Faktur Pajak
 Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah
dalam pengisian, atau salah dalam
penulisan, PKP dapat menerbitkan Faktur
Pajak pengganti
 Atas Faktur Pajak yang hilang, PKP dapat
membuat copy dari Faktur Pajak dan
dibubuhi stempel dari KPP
 Dalam hal terdapat pembatalan transaksi
penyerahan BKP dan/atau JKP yang Faktur
Pajak-nya telah diterbitkan, PKP penerbit
harus melakukan pembatalan Faktur Pajak
PPN KEL.3

35. Ketentuan Lebih Lanjut
 Diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak :
 bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak
 tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak
 prosedur pemberitahuan dalam rangka
pembuatan Faktur Pajak
 tata cara pembetulan atau penggantian Faktur
Pajak, dan
 tata cara pembatalan Faktur Pajak
 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2010
PPN KEL.3

36. Peruntukan Faktur Pajak
 Paling sedikit dibuat 2 rangkap :
 Lembar 1 untuk pembeli BKP/JKP
 Lembar 2 untuk penjual BKP/JKP
 Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang
ditetapkan maka harus dinyatakan secara
jelas peruntukannya dalam lembar Faktur
Pajak yang bersangkutan
PPN KEL.3

37. Pengisian Faktur Pajak
 Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas
dan benar sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN,
serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang
ditunjuk
 PKP dapat menambahkan keterangan lain
 Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap,
jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani
merupakan Faktur Pajak cacat
 Faktur Pajak cacat tidak dapat dikreditkan
 Tata cara pengisian keterangan pada Faktur
Pajak ditetapkan dalam Lampiran II Per
Dirjen Pajak No. 13/PJ/2010
PPN KEL.3

38. Contoh Faktur Pajak

39. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

40. 0 0 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Transaksi
Kode Status
Tahun Penerbitan
Nomor Urut
Nomor Seri FP StandarKode FP Standar
Kode Cabang
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
PPN KEL.3

41. Kode Transaksi
KodeKode PenyerahanPenyerahan
0101 penyerahan dilakukan kepada selain Pemungut PPN dan bukanpenyerahan dilakukan kepada selain Pemungut PPN dan bukan
merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04
sampai dengan kode 09sampai dengan kode 09
0202 penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintahpenyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah
0303 penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnyapenyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya
0404 penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungutpenyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut
PPNPPN
0505 Kode ini tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010Kode ini tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010
0606 penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN, dan penyerahanpenyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN, dan penyerahan
kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing)kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing)
0707 penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut,penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut,
Ditanggung Pemerintah (DTP), dan penyerahan ke KawasanDitanggung Pemerintah (DTP), dan penyerahan ke Kawasan
Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada selain Pemungut PPNBebas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada selain Pemungut PPN
0808 penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnpenyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn
BM kepada selain Pemungut PPNBM kepada selain Pemungut PPN
0909 penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPNpenyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN

42. Kode Status
0 (nol) untuk status normal
1 (satu) untuk status penggantian
PPN KEL.3

43. Nomor Urut
 Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal
Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu
dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur
Pajak, Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan
identitas pembeli BKP/JKP, atau mata uang yang
digunakan dalam transaksi
 Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut
00000001 pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai
Masa Pajak Januari dan secara berurutan, kecuali bagi
PKP yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001
dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan
PPN KEL.3

44. Dianggap Tidak Menerbitkan Faktur
Pajak
 PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah
melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat
Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap
tidak menerbitkan Faktur Pajak
 PKP yang menerima Faktur Pajak tidak dapat
mengkreditkan PPN yang tercantum di
dalamnya
PPN KEL.3

45. Sanksi Administrasi
 PKP dikenai sanksi administrasi Pasal 14
ayat (4) KUP dalam hal :
 menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai
ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau
tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang
ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya,
dan/atau
 menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan
batas waktu
PPN KEL.3

46. Tidak Dikenakan Sanksi
Administrasi
 Dalam hal Faktur Pajak tidak memuat
keterangan mengenai :
 Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP,
atau
 Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP
dan nama dan tandatangan yang berhak
menandatangani Faktur Pajak untuk PKP
Pedagang Eceran
PPN KEL.3