SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto
diatas Rp.50.000.000.000,-
Contoh Perhitungan PPh Badan dengan Peredaran Bruto Lebih Dari
Rp.50.000.000.000,- untuk Tahun Pajak 2015 :
Sejak Tanggal 1 Juli 2013 perhitungan Pajak Penghasilan PPh Badan bagi
Wajib Pajak Badan yang mempunyai penghasilan yang termasuk kriteria objek pajak
non final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan dihitung dengan memperhatikan besarnya Peredaran Usaha Bruto
Tahun Pajak sebelumnya.
Apabila sudah diketahui berapa besarnya Peredaran Usaha Bruto Tahun Pajak
sebelumnya baru dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan sebagai berikut :
1. berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan atau;
2. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas
Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana Cara dan
Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih Dari
Rp.50.000.000.000,00 apabila :
1. Peredaran Bruto PadaTahun Pajak sebelumnya jumlahnya sampai dengan
Rp. 4.800.000.000,00
2. Peredaran Bruto PadaTahun Pajak sebelumnya jumlahnya lebih dari
Rp. 4.800.000.000,00.
Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran
Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2015apabila
Peredaran Bruto PadaTahun Pajak 2014 jumlahnya sampai dengan
Rp. 4.800.000.000,00 :
CV.Abadi Mulya adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang
Penjualan Alat Tulis Kantor.
Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp
3.245.265.000,00 .
Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2015 sebesar Rp
53.586.650.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
1. Penjualan Kotor bulan Januari 2015 adalah sebesar 4.632.000.000.
2. Penjualan Kotor bulan Pebruari 2015 adalah sebesar 4.526.000.000.
3. Penjualan Kotor bulan Maret 2015 adalah sebesar 4.123.000.000.
4. Penjualan Kotor bulan April 2015 adalah sebesar 4.358.000.000.
5. Penjualan Kotor bulan Mei 2015 adalah sebesar 4.261.000.000.
6. Penjualan Kotor bulan Juni2015 adalah sebesar 4.498.000.000.
7. Penjualan Kotor bulan Juli 2015 adalah sebesar 4.84.600.0000.
8. Penjualan Kotor bulan Agustus 2015 adalah sebesar 4.714.000.000.
9. Penjualan Kotor bulan September 2015 adalah sebesar 4.923.000.000.
10. Penjualan Kotor bulan Oktober 2015 adalah sebesar 4.132.650.000.
11. Penjualan Kotor bulan Nopember 2015 adalah sebesar 4.246.500.000.
12. Penjualan Kotor bulan Desember 2015 adalah sebesar 4.326.500.000.
Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :
1. Karena Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2014 sebesar
Rp 3.245.265.000,00 atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka
Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2015 adalah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha
Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu.
2. Meskipun Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2015
sebesar Rp 53.586.650.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, akan tetapi
Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2015 dihitung dengan cara
Peredaran Usaha Bruto setiap bulan dikenai tarif sebesar 1 % (satu persen).
Hal ini terjadi karena Peredaran Bruto pada Tahun Pajak sebelumnya (Tahun
2014) tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 atau hanya sebesar Rp
3.245.265.000,00 .
Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV. Abadi Mulya untuk Tahun Pajak
2015 sebagai berikut :
Bulan Peredaran Bruto Tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat 2
Januari 4.632.000.000 1 % 46.320.000
Pebruari 4.526.000.000 1 % 45.260.000
Maret 4.123.000.000 1 % 41.230.000
April 4.358.000.000 1 % 43.580.000
Mei 4.261.000.000 1 % 42.610.000
Juni 4.498.000.000 1 % 44.980.000
Juli 4.846.000.000 1 % 48.460.000
Agustus 4.714.000.000 1 % 47.140.000
September 4.923.000.000 1 % 49.230.000
Oktober 4.132.650.000 1 % 41.326.500
Nopember 4.246.500.000 1 % 42.465.000
Desember 4.326.500.000 1 % 43.265.000
Jumlah 53.586.650.000 535.866.500
PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP 46 Tahun 2013) disetorkan setiap bulan paling
lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420.
Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran
Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2015apabila
Peredaran Bruto PadaTahun Pajak 2014 jumlahnya lebih
dari Rp. 4.800.000.000,00 :
PT Surya Agung Sejati adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam
bidang Penjualan Mobil.
Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp
5.365.252.000,00 .
Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2015 sebesar Rp
51.236.759.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.4.956.813.000,00
Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :
1. Karena Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp
5.365.252.000,00 . atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan
untuk tahun pajak 2015 adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Karena Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp
51.236.759.000,00 atau melebihi Rp.50.000.000.000,00, maka Perhitungan PPh
Badan untuk tahun pajak 2015 dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai
tarif Pajak penghasilan sebesar 25 % yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak
sebesar Rp. 4.956.813.000,00 .
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak :
Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas : Rp. 4.956.813.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang :
Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas :
25% x 4.956.813.000= 1.239.203.250.
Jadi atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 4.956.813.000,00 dikenakan Pajak
Penghasilan Badan sebesar Rp. 1.239.203.250,00
Catatan :
Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Penghasilan Kena Pajak dibulatkan
dalam ribuan kebawah.
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 M

More Related Content

What's hot

Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Tobagus Makmun
 
Persediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakanPersediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakansulkhi
 
Audit siklus pembayaran
Audit siklus pembayaranAudit siklus pembayaran
Audit siklus pembayaranEY
 
Tugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalTugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalMhd. Abdullah Hamid
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppnAy Kent
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNpuspa
 
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Sri Apriyanti Husain
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanHengky Manurung
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...Uofa_Unsada
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanheri baskoro
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Hasan Romadon
 
Bab 4 & 5 piutang & persediaan
Bab 4 & 5 piutang & persediaanBab 4 & 5 piutang & persediaan
Bab 4 & 5 piutang & persediaanNyimas AyuFadillah
 

What's hot (20)

Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111
 
Persediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakanPersediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakan
 
Audit siklus pembayaran
Audit siklus pembayaranAudit siklus pembayaran
Audit siklus pembayaran
 
Tugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalTugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internal
 
Bab 3-piutang-wesel
Bab 3-piutang-weselBab 3-piutang-wesel
Bab 3-piutang-wesel
 
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPN
 
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
Psak 16-aset tetap-ias-16-30052012
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
 
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran KeuanganPengendalian Intern Lapooran Keuangan
Pengendalian Intern Lapooran Keuangan
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
KECURANGAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MANAJEMEN LETTER DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKA...
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
 
Soal Penyusunan Master Budget
Soal Penyusunan Master BudgetSoal Penyusunan Master Budget
Soal Penyusunan Master Budget
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
 
Bab 4 & 5 piutang & persediaan
Bab 4 & 5 piutang & persediaanBab 4 & 5 piutang & persediaan
Bab 4 & 5 piutang & persediaan
 

Viewers also liked

Kas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaKas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaYABES HULU
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalYABES HULU
 
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50m
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50mPerhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50m
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50mYABES HULU
 
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...YABES HULU
 
Laporan keuangan Kas kecil
Laporan keuangan Kas kecilLaporan keuangan Kas kecil
Laporan keuangan Kas kecilRetna Rindayani
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeBagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeAsep suryadi
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutAsep suryadi
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANYABES HULU
 
Pajak spt badan
Pajak   spt badan Pajak   spt badan
Pajak spt badan Yan Chen
 
Soal kasus-pph-badan
Soal kasus-pph-badanSoal kasus-pph-badan
Soal kasus-pph-badanwahyana
 
Silmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptSilmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptYABES HULU
 
Pmk 85 bumn_pemungut_ppn
Pmk 85 bumn_pemungut_ppnPmk 85 bumn_pemungut_ppn
Pmk 85 bumn_pemungut_ppnkp2kppacitan
 
Penyuluhan bendahara
Penyuluhan bendaharaPenyuluhan bendahara
Penyuluhan bendaharakp2kppacitan
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadimateripenyuluhan
 

Viewers also liked (20)

PPh BADAN
PPh BADANPPh BADAN
PPh BADAN
 
Kas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosaKas kecil PT larosa
Kas kecil PT larosa
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soal
 
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50m
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50mPerhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50m
Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp4,8 s/d Rp50m
 
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
P3B AFRIKA SELATAN, ARAB SAUDI, AUSTRALIA, CHINA, INGGRIS, MALAYSIA, SINGAPUR...
 
Laporan keuangan Kas kecil
Laporan keuangan Kas kecilLaporan keuangan Kas kecil
Laporan keuangan Kas kecil
 
Spt
SptSpt
Spt
 
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-okeBagian 2  slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
Bagian 2 slide - pengantar teori pajak atas penghasilan (pph)-oke
 
Latihan kas kecil
Latihan kas kecilLatihan kas kecil
Latihan kas kecil
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungut
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
Pajak spt badan
Pajak   spt badan Pajak   spt badan
Pajak spt badan
 
Soal kasus-pph-badan
Soal kasus-pph-badanSoal kasus-pph-badan
Soal kasus-pph-badan
 
Silmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptSilmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-spt
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar Perpajakan
 
Atc 2
Atc 2Atc 2
Atc 2
 
Pmk 85 bumn_pemungut_ppn
Pmk 85 bumn_pemungut_ppnPmk 85 bumn_pemungut_ppn
Pmk 85 bumn_pemungut_ppn
 
Penyuluhan bendahara
Penyuluhan bendaharaPenyuluhan bendahara
Penyuluhan bendahara
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 

Similar to Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 M

Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Tobagus Makmun
 
Peraturan menteri keuangan nomor 107
Peraturan menteri keuangan nomor 107Peraturan menteri keuangan nomor 107
Peraturan menteri keuangan nomor 107Pradhana Radya
 
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...Amrul Rizal
 
BINCANG PAJAK APOTEK.pptx
BINCANG PAJAK APOTEK.pptxBINCANG PAJAK APOTEK.pptx
BINCANG PAJAK APOTEK.pptxMusdalifahn1
 
Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Cahyo Priyatno
 
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013Ainia Mila
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoYannuar Bimantara
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakanNoviaIslan
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxEridaniFernando
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaARIEF DJUNAEDI
 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena PajakMuhammad Syuhada
 
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)Tazman Super
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8Rekno Wr
 
Laporan tugas besar
Laporan tugas besarLaporan tugas besar
Laporan tugas besarEpa Herawati
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNDudi Wahyudi
 

Similar to Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 M (20)

Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013
 
Peraturan menteri keuangan nomor 107
Peraturan menteri keuangan nomor 107Peraturan menteri keuangan nomor 107
Peraturan menteri keuangan nomor 107
 
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...PP NO. 46 TAHUN 2013TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
 
BINCANG PAJAK APOTEK.pptx
BINCANG PAJAK APOTEK.pptxBINCANG PAJAK APOTEK.pptx
BINCANG PAJAK APOTEK.pptx
 
Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013Pp nomor 46 tahun 2013
Pp nomor 46 tahun 2013
 
Pp no.46 2013
Pp no.46 2013Pp no.46 2013
Pp no.46 2013
 
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakan
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
20131008015714 materi pp 46 dan pmk 107 ( tata cara penghitungan pajak)
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
Uu tax amnesty
Uu tax amnestyUu tax amnesty
Uu tax amnesty
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 
Laporan tugas besar
Laporan tugas besarLaporan tugas besar
Laporan tugas besar
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 

More from YABES HULU

Daftar Undeductible Expenses biaya fiskal
Daftar Undeductible Expenses biaya fiskalDaftar Undeductible Expenses biaya fiskal
Daftar Undeductible Expenses biaya fiskalYABES HULU
 
Kertas kerja pemeriksaan kap
Kertas kerja pemeriksaan kapKertas kerja pemeriksaan kap
Kertas kerja pemeriksaan kapYABES HULU
 
Modul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalModul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalYABES HULU
 
Pengendalian intern
Pengendalian internPengendalian intern
Pengendalian internYABES HULU
 
Bab ii pengertian bop
Bab ii pengertian bopBab ii pengertian bop
Bab ii pengertian bopYABES HULU
 
Formulir 1111 a2
Formulir 1111 a2Formulir 1111 a2
Formulir 1111 a2YABES HULU
 
Menyusun laporan keuangan
Menyusun laporan keuanganMenyusun laporan keuangan
Menyusun laporan keuanganYABES HULU
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKYABES HULU
 
FIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANG
FIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANGFIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANG
FIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANGYABES HULU
 
Pajak penghasilan wp badan
Pajak penghasilan wp badanPajak penghasilan wp badan
Pajak penghasilan wp badanYABES HULU
 
Ppt konsep,klasifikasi biaya,arus biaya,dan laporan keuangan
Ppt konsep,klasifikasi biaya,arus biaya,dan laporan keuanganPpt konsep,klasifikasi biaya,arus biaya,dan laporan keuangan
Ppt konsep,klasifikasi biaya,arus biaya,dan laporan keuanganYABES HULU
 
Accounting, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Jurnal Pembalik
Accounting, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Jurnal PembalikAccounting, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Jurnal Pembalik
Accounting, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Jurnal PembalikYABES HULU
 
Implementasi sila pertama
Implementasi sila pertamaImplementasi sila pertama
Implementasi sila pertamaYABES HULU
 
Penggalian nilai nilai pancasila di masa sebelum 1908
Penggalian nilai nilai pancasila di masa sebelum 1908Penggalian nilai nilai pancasila di masa sebelum 1908
Penggalian nilai nilai pancasila di masa sebelum 1908YABES HULU
 
Penggalian nilai nilai pancasila di masa kerajaan
Penggalian nilai nilai pancasila di masa kerajaanPenggalian nilai nilai pancasila di masa kerajaan
Penggalian nilai nilai pancasila di masa kerajaanYABES HULU
 

More from YABES HULU (20)

Daftar Undeductible Expenses biaya fiskal
Daftar Undeductible Expenses biaya fiskalDaftar Undeductible Expenses biaya fiskal
Daftar Undeductible Expenses biaya fiskal
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
Kertas kerja pemeriksaan kap
Kertas kerja pemeriksaan kapKertas kerja pemeriksaan kap
Kertas kerja pemeriksaan kap
 
Modul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskalModul rekonsiliasi-fiskal
Modul rekonsiliasi-fiskal
 
Pengendalian intern
Pengendalian internPengendalian intern
Pengendalian intern
 
Materi bop
Materi bopMateri bop
Materi bop
 
Bab ii pengertian bop
Bab ii pengertian bopBab ii pengertian bop
Bab ii pengertian bop
 
Formulir 1111 a2
Formulir 1111 a2Formulir 1111 a2
Formulir 1111 a2
 
Accounting
AccountingAccounting
Accounting
 
Menyusun laporan keuangan
Menyusun laporan keuanganMenyusun laporan keuangan
Menyusun laporan keuangan
 
Accounting
AccountingAccounting
Accounting
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAK
 
FIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANG
FIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANGFIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANG
FIFO,LIFO,RATA-RATA TERTIMBANG
 
Pajak penghasilan wp badan
Pajak penghasilan wp badanPajak penghasilan wp badan
Pajak penghasilan wp badan
 
Ppt konsep,klasifikasi biaya,arus biaya,dan laporan keuangan
Ppt konsep,klasifikasi biaya,arus biaya,dan laporan keuanganPpt konsep,klasifikasi biaya,arus biaya,dan laporan keuangan
Ppt konsep,klasifikasi biaya,arus biaya,dan laporan keuangan
 
Accounting, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Jurnal Pembalik
Accounting, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Jurnal PembalikAccounting, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Jurnal Pembalik
Accounting, Laporan Keuangan, Jurnal Penutup, Jurnal Pembalik
 
Sejarah pajak
Sejarah pajakSejarah pajak
Sejarah pajak
 
Implementasi sila pertama
Implementasi sila pertamaImplementasi sila pertama
Implementasi sila pertama
 
Penggalian nilai nilai pancasila di masa sebelum 1908
Penggalian nilai nilai pancasila di masa sebelum 1908Penggalian nilai nilai pancasila di masa sebelum 1908
Penggalian nilai nilai pancasila di masa sebelum 1908
 
Penggalian nilai nilai pancasila di masa kerajaan
Penggalian nilai nilai pancasila di masa kerajaanPenggalian nilai nilai pancasila di masa kerajaan
Penggalian nilai nilai pancasila di masa kerajaan
 

Recently uploaded

polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 

Recently uploaded (20)

polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 

Perhitungan PPh badan untuk peredaran bruto diatas Rp50 M

  • 1. Contoh Perhitungan PPh Badan untuk Peredaran Bruto diatas Rp.50.000.000.000,- Contoh Perhitungan PPh Badan dengan Peredaran Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,- untuk Tahun Pajak 2015 : Sejak Tanggal 1 Juli 2013 perhitungan Pajak Penghasilan PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai penghasilan yang termasuk kriteria objek pajak non final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dihitung dengan memperhatikan besarnya Peredaran Usaha Bruto Tahun Pajak sebelumnya. Apabila sudah diketahui berapa besarnya Peredaran Usaha Bruto Tahun Pajak sebelumnya baru dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan sebagai berikut : 1. berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atau; 2. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 apabila : 1. Peredaran Bruto PadaTahun Pajak sebelumnya jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 2. Peredaran Bruto PadaTahun Pajak sebelumnya jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000,00. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2015apabila Peredaran Bruto PadaTahun Pajak 2014 jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 :
  • 2. CV.Abadi Mulya adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Alat Tulis Kantor. Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp 3.245.265.000,00 . Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2015 sebesar Rp 53.586.650.000,00 dengan perincian sebagai berikut : 1. Penjualan Kotor bulan Januari 2015 adalah sebesar 4.632.000.000. 2. Penjualan Kotor bulan Pebruari 2015 adalah sebesar 4.526.000.000. 3. Penjualan Kotor bulan Maret 2015 adalah sebesar 4.123.000.000. 4. Penjualan Kotor bulan April 2015 adalah sebesar 4.358.000.000. 5. Penjualan Kotor bulan Mei 2015 adalah sebesar 4.261.000.000. 6. Penjualan Kotor bulan Juni2015 adalah sebesar 4.498.000.000. 7. Penjualan Kotor bulan Juli 2015 adalah sebesar 4.84.600.0000. 8. Penjualan Kotor bulan Agustus 2015 adalah sebesar 4.714.000.000. 9. Penjualan Kotor bulan September 2015 adalah sebesar 4.923.000.000. 10. Penjualan Kotor bulan Oktober 2015 adalah sebesar 4.132.650.000. 11. Penjualan Kotor bulan Nopember 2015 adalah sebesar 4.246.500.000. 12. Penjualan Kotor bulan Desember 2015 adalah sebesar 4.326.500.000. Penghitungan Pajak Penghasilan terutang : 1. Karena Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp 3.245.265.000,00 atau tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2015 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2. Meskipun Peredaran Bruto CV. Abadi Mulya dalam Tahun Pajak 2015 sebesar Rp 53.586.650.000,00 atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, akan tetapi Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2015 dihitung dengan cara
  • 3. Peredaran Usaha Bruto setiap bulan dikenai tarif sebesar 1 % (satu persen). Hal ini terjadi karena Peredaran Bruto pada Tahun Pajak sebelumnya (Tahun 2014) tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 atau hanya sebesar Rp 3.245.265.000,00 . Sehingga Pajak Penghasilan yang harus disetor CV. Abadi Mulya untuk Tahun Pajak 2015 sebagai berikut : Bulan Peredaran Bruto Tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 Januari 4.632.000.000 1 % 46.320.000 Pebruari 4.526.000.000 1 % 45.260.000 Maret 4.123.000.000 1 % 41.230.000 April 4.358.000.000 1 % 43.580.000 Mei 4.261.000.000 1 % 42.610.000 Juni 4.498.000.000 1 % 44.980.000 Juli 4.846.000.000 1 % 48.460.000 Agustus 4.714.000.000 1 % 47.140.000 September 4.923.000.000 1 % 49.230.000 Oktober 4.132.650.000 1 % 41.326.500 Nopember 4.246.500.000 1 % 42.465.000 Desember 4.326.500.000 1 % 43.265.000 Jumlah 53.586.650.000 535.866.500 PPh Pasal 4 ayat 2 (berdasarkan PP 46 Tahun 2013) disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411128-420. Cara dan Contoh Perhitungan Pajak PPh Badan Dengan Peredaran Bruto Lebih Dari Rp.50.000.000.000,00 Untuk Tahun Pajak 2015apabila Peredaran Bruto PadaTahun Pajak 2014 jumlahnya lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 :
  • 4. PT Surya Agung Sejati adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang Penjualan Mobil. Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp 5.365.252.000,00 . Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2015 sebesar Rp 51.236.759.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.4.956.813.000,00 Penghitungan Pajak Penghasilan terutang : 1. Karena Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp 5.365.252.000,00 . atau melebihi Rp.4.800.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2015 adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 2. Karena Peredaran Bruto PT Surya Agung Sejati dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp 51.236.759.000,00 atau melebihi Rp.50.000.000.000,00, maka Perhitungan PPh Badan untuk tahun pajak 2015 dihitung dengan cara Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif Pajak penghasilan sebesar 25 % yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 4.956.813.000,00 . Perhitungan Penghasilan Kena Pajak : Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas : Rp. 4.956.813.000,00 Pajak Penghasilan yang terutang : Pajak Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas : 25% x 4.956.813.000= 1.239.203.250. Jadi atas Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 4.956.813.000,00 dikenakan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 1.239.203.250,00 Catatan : Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badan Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan kebawah.