PPh Potput

1. Materi :
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 26
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 15
1
Dipo Tri Martiano, SE, MM
(Head of Accounting & Tax Dept.)

2. 2
JENIS-JENIS PPh PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN
Jenis
PPh
Pemotongan
&
Pemungutan
PPh Pasal 15 = Tentang PPh untuk wajib pajak tertentu yang penghitungan penghasilan
netonya menggunakan norma perhitungan khusus. Besarnya norma penghitungan ditetapkan
oleh menteri keuangan
PPh Pasal 4 ayat (2) = Tentang Pajak yang bersifat final, jenis penghasilan yang
dikenakan PPh ini ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah
PPh Pasal 23 = Tentang PPh yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan
penggunaan harta/modal (sewa, royalty, bunga, dan dividen) serta jasa atau kegiatan kepada
subjek pajak dalam negeri
PPh Pasal 22 = Tentang PPh yang dipungut atas transaksi/ kegiatan tertentu oleh
pemungut PPh Pasal 22 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan/Dirjen Pajak
PPh Pasal 26 = Tentang PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima/
diperoleh subjek pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari indonesia

3. Pajak Penghasilan yang dikenakan
terhadap Subjek Pajak atas
Penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak.
Pajak Penghasilan
3

4. Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu:
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
Definisi penghasilan tersebut mencakup elemen-elemen sbb:
1. Semua jenis penghasilan dalam pengertian ekonomis, (Global
income taxation: semua jenis penghasilan juridis)
2. Semua saat pengakuan (cash basis atau accrual basis),
3. Semua sumber geografis penghasilan (worldwide income),
4. Semua jenis cara pemanfaatannya,
5. Menerapkan konsep substance over form.
4
Objek Pajak

5. 5
Objek Pajak

6. Kewajiban Pajak PPh
PPh Non Final
Diperhitungkan Ulang
Sebagai Kredit Pajak
KEWAJIBAN PAJAK
MEMOTONG/MEMUNGUT
PAJAK PIHAK LAIN
SPT 1771/1770
MEMBAYAR PAJAK
AKHIR TAHUN
TAHUN BERJALAN
SETOR SENDIRI DIPOTONG/DIPUNGUT
PIHAK LAIN
PPh Pasal 25
Fiskal LN
PPHTB
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 26
PPh Final
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 26
PPh Final
6

7. PENGHASILAN
OBYEK PAJAK BUKAN OBJEK PAJAK
FINAL TDK FINAL
PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI PEMOTONGAN DIBAYAR SENDIRI
Th Berjalan = Pelunasan Pajak Th Berjalan = Kredit Pajak
Akhir Tahun = PPh Dihitung
Kembali atas seluruh
pengh setahun.
7
Jenis Penghasilan WP

8. KEWAJIBAN PAJAK THN BERJALAN
(CURRENT PAYMENT)
ESTIMATED TAX
WITHHOLDING TAX
TUJUAN:
-KELANCARAN KAS NEGARA
-MERINGANKAN BEBAN WAJIB PAJAK
8
Kewajiban Pajak PPh

9. Salah satu cara pemungutan pajak oleh DJP,
dimana pajak dipungut, disetorkan, dan
dilaporkan oleh pihak lain.
9
Withholding Tax
System

10. PPh Pasal 21/23/26/15/
Final 4(2)/Sebagian Pasal 22
WITHHOLDING TAX
SYSTEM
PEMOTONGAN PEMUNGUTAN
Pengh yang diterima
subjek pajak
Berkurang sebesar
Pajak yg dipotong
Pengeluaran oleh
subjek pajak
Bertambah sebesar
Pajak yg dipungut
Sebagian PPh Pasal 22
10

11. Perbedaan Istilah
Pemotongan dan Pemungutan
Pemotongan Pemungutan
Pemotong adalah pihak
yang melakukan
pembayaran
Pemungut adalah
pihak yang
menerima
pembayaran
11

12. 12
Tata Cara Pembayaran, Pelaporan
Saat Terutang & Tarif
Objek PPh Pasal 22
Pemungut PPh Pasal 22
Dasar Hukum

13. Dasar Hukum
1. Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan
2. PMK-107/PMK.010/2015 tentang perubahan ke 4 PMK
Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran
atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang lmpor
atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain  Berlaku Sejak 8
Agustus 2015
3. PER-31/PJ/2015 tentang Perubahan ke-3 PER-
57/PJ/2010 tentang tata cara dan prosedur
Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan
dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain 
mulai berlaku sejak 08 Agustus 2015
13

14. Pemungutan Bendaharawan Pemerintah
14
Tarif: 1,5% x Harga Pembelian
tidak termasuk PPN
Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat tidak
final dan dapat diperhitungkan sebagai
pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi
Wajib Pajak yang dipungut.
Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang
diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki
NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen)
daripada tarif yang diterapkan terhadap WP
yang dapat menunjukkan NPWP.

15. • - BUMN
• - Badan Usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN
• PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,
• PT Petrokimia Gresik,
• PT Pupuk Kujang,
• PT Pupuk Kalimantan Timur,
• PT Pupuk Iskandar Muda,
• PT Telekomunikasi Selular,
• PT Indonesia Power,
• PT Pembangkitan Jawa-Bali,
• PT Semen Padang,
• PT Semen Tonasa,
• PT Elnusa Tbk,
• PT Krakatau Wajatama,
• PT Rajawali Nusindo,
• PT Wijaya Karya Beton Tbk,
• PT Kimia Farma Apotek,
• PT Kimia Farma Trading & Distribution,
• PT Badak Natural Gas Liquefaction,
• PT Tambang Timah,
• PT Petikemas Surabaya,
• PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah
15
PERHITUNGAN PPh PASAL 22 BUMN
Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau
bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
1,5% x
Harga
pembelian
tidak
termasuk
PPN
PMK-107/PMK.010/2015
Per tanggal
08 Agustus 2015

16. PERHITUNGAN PPH PASAL 22 BBM, GAS & PELUMAS
PERTAMIN A SW ASTAN ISASI
J
EN IS PRO DUKSI
0,25%X
PEN J
UALAN
0,3%X
PEN J
UALAN
PREM IU M
SO LA R
- PREM IX / SU PER T T
0,3%X PEN J
UALAN 0,3%X
PEN J
UALAN
MIN YAK TAN AH
0,3%X PEN J
UALAN 0,3%X
PEN J
UALAN
GAS LPG
0,3%X PEN J
UALAN 0,3%X
PEN J
UALAN
PELUMAS
 Dipungut pada saat penerbitan SPPB (delivery order)
 Pemungutan & penyetoran oleh Pemungut Pajak a.n pembeli ke
bank persepsi/ kantor pos
 PPh 22 penyalur/ agen bersifat final & selain penyalur/ agen
bersifat tidak final
16

17. PERHITUNGAN PPH PASAL 22 Badan Usaha Industri
INDUSTRI SEMEN
IN DUSTRI OTOMOTIF
INDUSTRI BAJ
A
INDUSTRI KERTAS
0,25%x DPP PPN
0,45%x DPP PPN
0,3% x DPP PPN
0,1% x DPP PPN
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
• Terutang atas Penjualan kepada Distributor Dalam Negeri
dan dipungut pada saat penjualan
• Pemungutan & penyetoran oleh Pemungut Pajak a.n WP ke bank
persepsi/ kantor pos
17
Industri Farmasi (Obat) 0,3% x DPP PPN Tidak Final

18. Ringkasan Tarif dan DPP
PPh Pasal 22 Impor
PPh Pasal 22 Bendahara
dan BUMN
PPh Pasal 22 Industri
PPh Pasal 22
Industri dan Eksportir Hasil Pertanian
2,5% (dg. API),
7,5% (tanpa API),
0,5%(kedelai,gandum,
terigu dg. API)
1,5%
- 0,25% (Semen)
- 0,1% (Kertas)
- 0,3% (Baja)
- 0,45% (Otomotif)
-0.3% (Farmasi)
-0,25% (BBM bagi SPBU Pertamina)
-0,3% (BBM bagi SPBU non Pertamina
& Non SPBU )
-0,3% (BBG & Pelumas)
0,25%
Nilai Impor
7,5% (yg. tidak dikuasai) Harga Jual Lelang
Harga Beli
Penjualan/
DPP PPN/
Harga Jual
PPh Pasal 22 Migas
PPh Pasal 22 Barang sangat
Mewah
5%
18

19. Ringkasan Saat Terutang
PPh Pasal 22 Impor
PPh Pasal 22 Bendahara
PPh Pasal 22 Industri
PPh Pasal 22 Migas
PPh Pasal 22
Industri dan Eksportir Hasil Pertanian
Saat Pembayaran Bea Masuk/
Saat Penyelesaian Dokumen PIB
Saat Pembayaran
Saat Penjualan
Saat Penerbitan delivery order
Saat Pembelian
PPh Pasal 22 Barang Mewah Saat Penjualan
19

20. 22

21. 23

22. 24
Tata Cara Pembayaran, Pelaporan
Saat Terutang & Tarif
Objek PPh Pasal 23
Pemungut PPh Pasal 23
Dasar Hukum

23. DASAR HUKUM
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
UU
KEP
MENKEU
KEP
DIRJEN
PP PP No.94/2010
• No.624/KMK.04/1994
• No.434/KMK.04/1999
• No.541/KMK.04/2000
• PMK No. 244/PMK.03/2008
• PMK No. 141/PMK.03/2015
• KEP-50/PJ./1994
• PER-33/PJ./2009
SE
DIRJEN
• SE-53/PJ/2009 (Definisi Penghasilan Bruto)
• SE-35/PJ/2010 (Pengertian sewa dan Jasa)
25
• UU No.7/ 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No.7/2021

24. PIHAK YANG BERKEWAJIBAN MEMOTONG PENGHASILAN
YANG MERUPAKAN OBJEK PPh PASAL 23
1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap;
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya;
6. Orang Pribadi Yang Ditunjuk Sebagai Pemotong (Akuntan,Dokter,Konsultan
Arsitek,Notaris,Pengacara,PPAT); Khusus Objek : Sewa
7. Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Dan Menyelenggarakan Pembukuan ;
Khusus Objek : Sewa.
Yang memberikan penghasilan yang berasal dari
MODAL PENYERAHAN
JASA
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN selain
yang telah dipotong
PPh Ps. 21 26

25. PPh PASAL 23/26
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
•DEVIDEN
•BUNGA
•ROYALTI
27

26. ORANG PRIBADI /
BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAK
YG MELAKSANAKAN
PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAU
PINJAMAN LN
28

27. DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23
a. Penghasilan Yang Dibayar Atau Terutang Kepada Bank;
b. Sewa Yang Dibayarkan Atau Terutang Sehubungan Dengan
Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi;
c. Deviden Atau Bagian Laba Yang Diterima Atau Diperoleh
Perseroan Terbatas Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri,
Koperasi, BUMN/D, dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha
Yang Didirikan Dan Bertempat Kedudukan Di Indonesia
dengan syarat :
1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
2) Bagi Perseroan Terbatas, BUMN/D yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
paling rendah 25 persen dari jumlah modal yang disetor
- Dividen Yang Diterima Oleh Orang Pribadi (PPh Final 10%)
29

28. DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23
d. Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Perusahaan Reksa Dana;->
Dicabut sejak 2009
e. Bagian Laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan
Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma dan Kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan
kontrak investasi kolektif
f. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya;
g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya -> Dicabut sejak 2009 karena masuk ke PPh final
h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau
pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Cont. 30

29. PPh PASAL 23/26
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
(SAJA)
TARIF
15 %
PENGHASILAN BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
BUNGA, DIVIDEN,
ROYALTI DAN HADIAH DAN
PENGHARGAAN,.
(BUDIROH)
TARIF
2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 31
Rincian
BUDIROHSAJA

30. No Objek Tarif Dasar
Penghitungan
Sifat Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
1. Dividen, Bunga,
Royalti, Hadiah
15% Jumlah
Bruto*
Tidak
Final
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2. Sewa dan penghasilan
lain sehubungan
dengan penggunaan
harta kecuali Sewa
Tanah dan/atau
Bangunan
2% Jumlah
Bruto*
Tidak
Final
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
3. Imbalan Jasa Lain 2% Jumlah
Bruto*
Tidak
Final
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
*tidak termasuk PPN  32
Rincian Jasa Lainnya
Jumlah Bruto

31. BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN
1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh
PASAL 23/26
ARSIP PEMOTONG
33

32. JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI /KANTOR POS DAN GIRO
DGN MENGGUNAKAN SSP
(ATAS NAMA & DI TTD OLEH PEMOTONG)
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
34

33. SPT MASA PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/
KP2KP
PLG LAMBAT
20 HARI SETELAH
BLN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
35

34. 36
Tata Cara Pembayaran, Pelaporan
Saat Terutang & Tarif
Objek PPh Pasal 26
Pemungut PPh Pasal 26
Dasar Hukum

35. 37
Pelunasan Pajak atas penghasilan yang
diterima WPLN dari Indonesia yang
dilakukan melalui pemotongan oleh pihak
yang membayarkan penghasilan

36. DASAR HUKUM
PEMOTONGAN PPh PASAL 26
UU
KEP
MENKEU
PP
• UU No.6/ 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No.16/2009
• UU No.7/ 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No.36/2008
PP No.94/2010
• KMK No.624/KMK.04/1994
• KMK No.434/KMK.04/1999
• PMK No.184/PMK.03/2007 Jo PMK
No.80/PMK.03/2010
• PMK No.257/PMK.03/2008
• PMK No. 82/PMK.03/2009
PerDirjen
PER-61/PJ/2009 Jo PER-24/PJ/2010
PER-62/PJ/2009 Jo PER-25/PJ/2010
38

37. SAAT TERHUTANG PPh PASAL 26
CASH BASIS :
PADA AKHIR BULAN DILAKUKAN PEMBAYARAN
ACCRUAL BASIS :
PADA AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN
Umum:
• Akhir bulan pembayaran atau terutangnya
penghasilan, mana yang lebih dulu.
Khusus:
• Saat jatuh tempo  bunga dan sewa
• Saat tersedia untuk dibayarkan  dividen
• Saat yang ditentukan dalam kontrak/
perjanjian atau faktur  royalti, jasa
39

38. PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26
PRINSIP DESENTRALISASI :
DI TEMPAT TERJADINYA PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA
OBJEK PPh 23/26; (KANTOR PUSAT ATAU CABANG)
KEWAJIBAN PEMOTONG :
• MEMOTONG PPh 23/26 Sesuai Saat Terutang PPh 23/26 dgn
membuat BUKTI PEMOTONGAN;
• MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh 23/26 Kepada PENERIMA
PENGHASILAN
• MENYETOR PPh 23/26 Dg. SSP P.l. Tgl 10 Bulan Berikut setelah
Bulan Saat Terutang PPh 23/26;
• MELAPOR PPh 23/26 Dg. SPT Masa P.l. Tgl 20 Bulan Berikut setelah
Bulan Saat Terutang PPh 23/26 ;
40

39. ALIRAN PEMBAYARAN KEPADA WPLN
WPDN WPLN
BUT
DN LN
41

40. 42
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal
di Indonesia atau berada di Indonesia tidak
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, dan
Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan
di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui BUT di Indonesia atau yang menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di
Indonesia
WP Luar Negeri

41. Tax Treaty
(Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B)
• Perjanjian pajak antara dua negara yang
mengatur mengenai pembagian hak pemajakan
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
oleh penduduk salah satu atau kedua negara
pihak pada persetujuan (both contracting state),
dimana pembagian hak pemajakan tersebut
diatur dengan tujuan untuk mencegah
seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak
berganda.
43

42. PIHAK YANG BERKEWAJIBAN MEMOTONG
PENGHASILAN YANG MERUPAKAN
OBJEK PPh PASAL 26
• Badan Pemerintah;
• Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
• Penyelenggara Kegiatan;
• Bentuk Usaha Tetap;
• Perwakilan Perusahaan Luar Negeri
Lainnya;
44

43. DEVIDEN
BUNGA,TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN KARENA
JAMINAN PENGEMBALIAN HUTANG
ROYALTY, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DNG
PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEKERJAAN DAN KEGIATAN
HADIAH DAN PENGHARGAAN
PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAIN
PREMI ASURANSI
PENGHASILAN KENA PAJAK DIKURANGI PAJAK DARI BUT, KECUALI
DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA
OBJEK PPh PASAL 26
45

44. PRINSIP PEMUNGUTAN PPh PASAL 26
SE 03/PJ.101/1996
1. Tidak ada Tax Treaty
dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% atas pembayaran penghasilan
modal maupun penghasilan usaha
2. Ada Tax Treaty
a. Penghasilan modal
- Tidak ada BUT = sesuai tarif tax treaty
- Ada BUT = Dipotong PPh Pasal 23
b. Penghasilan Usaha/Pekerjaan Bebas
- Tidak ada BUT/tidak melebihi time test = Bebas PPh
- Ada BUT/melebihi time test = Dipotong PPh 23
46

45. 20% X JML BRUTO
atau
Tax Treaty
FINAL
PPh PASAL 26 (1)
PPh Pasal 26 terutang
47

46. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta
di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4
ayat (2) UU PPh
PPh PASAL 26 (2)
Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri
yang diperoleh atau diterima WPLN
Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan
asuransi di luar negeri
1
2
3
48

47. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang
diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, terdiri dari:
- Perhiasan mewah - Berlian
- Emas - Intan
- Jam tangan mewah - Barang antik
- Lukisan - Mobil
- Kapal pesiar, dan/atau - Pesawat terbang ringan
Kecuali yang diterima/diperoleh oleh WPOP Luar Negeri yang nilainya
tidak melebihi Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap
transaksi
PPh PASAL 26 (2)
Jo PMK-82 /PMK.03/ 2009
Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto
Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jual
Tarif efektif = 5% x harga jual
Dipotong oleh Pembeli (yang ditunjuk)
1
New
49

48. Penghasilan dari penjualan
saham di dalam negeri yang
diperoleh atau diterima WPLN
PPh PASAL 26 (2)
Jo KMK-434/KMK.04/ 1999
Tarif = 20% dari perkiraan penghasilan neto
Perkiraan penghasilan neto = 25% x harga jual
Tarif efektif = 5% x harga jual
50

49. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan
asuransi di luar negeri (baik secara langsung
maupun melalui pialang)
PPh PASAL 26 (2)
Jo KMK -624/ KMK.04/1994
20% X Perkiraan Ph. Neto ;
1. Pembayar /Pemotong ->Tertanggung : 20% x 50% = 10 % Tarif efektif
2. Pembayar /Pemotong ->Perush.Asuransi : 20% x 10% = 2 % Tarif efektif
3. Pembayar/Pemotong-> Perush.ReAsuransi :20% x 5% = 1 % Tarif efektif
51

50. LABA NETO SETELAH PAJAK DARI SUATU BUT
DI INDONESIA ( BRANCH PROFIT TAX )
20% X PKP Minus PPh BUT ;
FINAL,
Kecuali Ditanamkan kembali (Reinvest)
di Indonesia
PPh PASAL 26 (4)
52

51. Contoh:
PKP BUT di Indonesia dalam tahun 2009 Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:
28% x Rp17.500.000.000,00 Rp 4.900.000.000,00 (-)
-----------------------------
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp12.600.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000,00
Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas
miliar enam ratus juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas
penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.
DIKENAKAN TARIF 20% DR LABA SETELAH PAJAK BUT
PPh PASAL 26 (4)
53

52. KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 26
1. MEMBUAT BUKTI POTONG (RANGKAP 3)
2. MENYETORKAN TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SEJAK
SAAT TERUTANGNYA PAJAK
3. MELAPORKAN SPT MASA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
55

53. 57

54. 58

55. 59
Tata Cara Pembayaran, Pelaporan
Saat Terutang & Tarif
Objek PPh Pasal 4 (2)
Pemungut PPh Pasal 4 (2)
Dasar Hukum

56. PAJAK FINAL
Jenis pajak yang memiliki sifat final, dimana
si pembayar pajak tidak lagi dikenai kewajiban
untuk memasukkan obyek pajak dan pajak
yang bersangkutan kedalam perhitungan pajak
akhir tahun, karena pajak dan obyek pajak
tersebut sudah dianggap rampung, tuntas,
atau pasti.
lebih pada konteks Pajak Penghasilan (PPh),
karena dalam PPh ada ‘Perampungan’ yang
dilakukan setiap akhir tahun
60

57. Tidak Dapat Dikreditkan Terhadap Total
PPh Terutang
Pengeluaran dalam memperoleh
penghasilan (obyek PPh Final) yang
bersangkutan tidak boleh dibiayakan
secara fiskal
Kalau Sudah Kena Pajak Final ??
61

58. • perlu adanya dorongan dalam rangka
perkembangan investasi dan tabungan
masyarakat;
• kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
• berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib
Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
• pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
• memperhatikan perkembangan ekonomi dan
moneter.
Kenapa Harus Pajak Final ??
62

59. 4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SBI
3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
2. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
6. PENGHASILAN BERUPA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG
DIPERDAGANGKANNYA DI BURSA EFEK
7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA
TELAH DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH (PP)
63

60. BAGIAN A : PPh FINAL
PP 131/2000
PP 16/2009
PP 14/1997
PP 4/1995
PMK 154/2010
PP 48/1994
PP 5/2002
a. PP 51/2008
b. PP 51/2008
c. PP 51/2008
KMK 634/1994
KMK 417/1996
KMK 416/1996
79/PMK.03/2008
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH BAGIAN A JBA -
-
-
-
-
-
13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG
DIPERDAGANGKAN DI BURSA
11. PELAYARAN DALAM NEGERI - 1,20%
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - 10%
9. PERWAKILAN DAGANG ASING - 0,44%
10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING - 2,64%
PERENCANA KONSTRUKSI - 4% / 6%
PENGAWAS KONSTRUKSI - 4% / 6%
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
PELAKSANA KONSTRUKSI - 2%/3%/4%
6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH / BANGUNAN
- 5%
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
TANAH / BANGUNAN
- 10%
4.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
- 0,1%
5.
PENGHASILAN USAHA PENYALUR /
DEALER / AGEN PRODUK BBM
- 0,25 / 0,3
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI - 15%/20%
3.
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
- 0,1%/+0,5%
1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN
DISKONTO SBI / SBN
- 20%
DASAR PENGENAAN PAJAK
(Rupiah)
TARIF
(%)
PPh TERUTANG
(Rupiah)
Peraturan Terkait
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NO JENIS PENGHASILAN
64

61. 9 January 2023

62. 66
Tarif PPh Final 4 ayat 2

63. JUMLAHKAN PPh PSL 4 (2) DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI /KANTOR POS DAN GIRO
DGN MENGGUNAKAN SSP
(ATAS NAMA & DI TTD OLEH PEMOTONG)
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
67

64. SPT MASA PPh PSL 4(2)
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 4(2)
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 4(2)
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/
KP2KP
PLG LAMBAT
20 HARI SETELAH
BLN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
68

65. 69
Tata Cara Pembayaran, Pelaporan
Saat Terutang & Tarif
Objek PPh Pasal 15
Pemungut PPh Pasal 15
Dasar Hukum

66. Dasar Hukum :
KMK-417/KMK.04/1996
KMK-416/KMK.04/1996
KMK-475/KMK.04/1996
KMK-634/KMK.04/1994
70
Dasar Hukum PPh Pasal 15

67. Merupakan PPh yang dihitung dengan norma
penghitungan khusus untuk wajib pajak
tertentu, dimana pajaknya dihitung dengan
tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto
Tujuan :
Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung
besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan
Wajib Pajak tertentu tersebut
71

68. PPH PASAL 15
TARIF DAN OBYEK PEMOTONGAN
Tarif 2,64% x Peredaran Bruto bagi Perusahaan Pelayar-
an / Penerbangan Luar Negeri (Final)
Tarif 1,8% x Jumlah Bruto dari perjanjian charter bagi
Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (Tidak Final)
Tarif 1,2% x Peredaran Bruto bagi Perusahaan Pelayaran
Dalam Negeri (Final)
Tarif 0,44% x Nilai Ekspor Bruto bagi Kantor Perwakilan
Dagang Asing (Final)
72

69. JUMLAHKAN PPh PSL 15 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI /KANTOR POS DAN GIRO
DGN MENGGUNAKAN SSP
(ATAS NAMA & DI TTD OLEH WP Pemotong)
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
Menyetor sendiri
Paling Lambat Tgl
15 bulan
berikutnya
73

70. SPT MASA PPh PSL 15
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 15
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 15
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/
KP2KP
PLG LAMBAT
20 HARI SETELAH
BLN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
74

71. 75

72. 76

73. 77

74. 78
78