Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Swakelola.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau PBJP merupakan sebuah kegiatan yang penting dilakukan dalam kegiatan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengadaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta, termasuk perencanaan proyek kerjasama, persiapan proyek, dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Dokumen juga menjelaskan tentang pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola dan pihak-pihak yang dapat melaksanakannya.
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Khalid Mustafa
[Ringkasan]
Dokumen menjelaskan proses persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk tahapan persiapan, metode pemilihan, dan jenis kontrak. Proses persiapan diawali dengan penyusunan rencana umum pengadaan yang menjadi acuan kegiatan selanjutnya.
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENTKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan tahapan proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan paket pekerjaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, hingga pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan."
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengadaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta, termasuk perencanaan proyek kerjasama, persiapan proyek, dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Dokumen juga menjelaskan tentang pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola dan pihak-pihak yang dapat melaksanakannya.
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Khalid Mustafa
[Ringkasan]
Dokumen menjelaskan proses persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk tahapan persiapan, metode pemilihan, dan jenis kontrak. Proses persiapan diawali dengan penyusunan rencana umum pengadaan yang menjadi acuan kegiatan selanjutnya.
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENTKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan tahapan proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan paket pekerjaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, hingga pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan."
Dokumen tersebut berisi pedoman penilaian kualifikasi calon penyedia jasa pembangunan 6 lokal dan 1 perpustakaan Sekolah Dasar di Kota Balikpapan dengan nilai proyek Rp1,3 miliar. Penilaian akan dilakukan terhadap 3 penawaran terendah dan meliputi evaluasi administrasi, keuangan, dan passing grade 75.
Silabus PELATIHAN_ "Upaya Penyedia Barang/Jasa MEMENANGKAN Tender/Seleksi PEN...Kanaidi ken
Silabus pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai upaya memenangkan tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menjelaskan regulasi, peluang bagi vendor, dan penyusunan penawaran yang tepat. Pelatihan ini mencakup materi seperti peraturan terkini, identifikasi kebutuhan, evaluasi kualifikasi calon pemasok, dan studi kasus.
Silabus Training "Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Strategi, Teknik Peni...Kanaidi ken
Pelatihan ini membahas tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek Engineering Procurement & Construction, termasuk perhitungan dan verifikasi TKDN, sanksi terkait, serta penggunaan produk dalam negeri. Pelatihan ini menggunakan metode presentasi, diskusi kasus, dan praktik perhitungan TKDN untuk barang dan jasa selama 2 hari. Narasumbernya adalah seorang praktisi dan konsultan berpengalaman dengan fokus pada bidang
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan menetapkan rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk jasa profesional, ilmiah, dan teknis di bidang pengadaan barang/jasa. Rancangan ini merupakan hasil kajian ulang dari standar sebelumnya pada tahun 2013 untuk menyesuaikan perkembangan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Standar kompetensi ini akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sumber daya man
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
Dokumen ini berisi petunjuk teknis perencanaan kegiatan infrastruktur dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Terdiri dari empat bab yang membahas pendahuluan, perencanaan teknis meliputi penyusunan DED dan proposal, verifikasi kelayakan proposal, dan ketentuan teknis berbagai jenis infrastruktur. Pada bab perencanaan teknis dijelaskan mekanisme yang meliputi tahap persiapan dan perencanaan teknis, mencakup survey
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Buku informasi ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup definisi dan ruang lingkup perencanaan pengadaan, perencanaan melalui swakelola dan melalui penyedia, serta penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan. Buku ini menjelaskan proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan se
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Dibahas pula pedoman umum dan karakteristik indikator kinerja utama, serta siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Diskusi juga menyinggung perlunya memiliki alternatif penilaian indikator kinerja selain yang diatur dalam peraturan, serta indikator kinerja yang sesuai dengan kondisi Kalimantan Tim
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Dokumen tersebut berisi pedoman penilaian kualifikasi calon penyedia jasa pembangunan 6 lokal dan 1 perpustakaan Sekolah Dasar di Kota Balikpapan dengan nilai proyek Rp1,3 miliar. Penilaian akan dilakukan terhadap 3 penawaran terendah dan meliputi evaluasi administrasi, keuangan, dan passing grade 75.
Silabus PELATIHAN_ "Upaya Penyedia Barang/Jasa MEMENANGKAN Tender/Seleksi PEN...Kanaidi ken
Silabus pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai upaya memenangkan tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menjelaskan regulasi, peluang bagi vendor, dan penyusunan penawaran yang tepat. Pelatihan ini mencakup materi seperti peraturan terkini, identifikasi kebutuhan, evaluasi kualifikasi calon pemasok, dan studi kasus.
Silabus Training "Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Strategi, Teknik Peni...Kanaidi ken
Pelatihan ini membahas tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek Engineering Procurement & Construction, termasuk perhitungan dan verifikasi TKDN, sanksi terkait, serta penggunaan produk dalam negeri. Pelatihan ini menggunakan metode presentasi, diskusi kasus, dan praktik perhitungan TKDN untuk barang dan jasa selama 2 hari. Narasumbernya adalah seorang praktisi dan konsultan berpengalaman dengan fokus pada bidang
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan menetapkan rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk jasa profesional, ilmiah, dan teknis di bidang pengadaan barang/jasa. Rancangan ini merupakan hasil kajian ulang dari standar sebelumnya pada tahun 2013 untuk menyesuaikan perkembangan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Standar kompetensi ini akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sumber daya man
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
Dokumen ini berisi petunjuk teknis perencanaan kegiatan infrastruktur dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Terdiri dari empat bab yang membahas pendahuluan, perencanaan teknis meliputi penyusunan DED dan proposal, verifikasi kelayakan proposal, dan ketentuan teknis berbagai jenis infrastruktur. Pada bab perencanaan teknis dijelaskan mekanisme yang meliputi tahap persiapan dan perencanaan teknis, mencakup survey
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Buku informasi ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup definisi dan ruang lingkup perencanaan pengadaan, perencanaan melalui swakelola dan melalui penyedia, serta penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan. Buku ini menjelaskan proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan se
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Dibahas pula pedoman umum dan karakteristik indikator kinerja utama, serta siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Diskusi juga menyinggung perlunya memiliki alternatif penilaian indikator kinerja selain yang diatur dalam peraturan, serta indikator kinerja yang sesuai dengan kondisi Kalimantan Tim
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdf
1. JENIS KOMPETENSI MENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) MELALUI
SWAKELOLA
LEVEL 1
MODUL 6
Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ
LKPP
2021
2. Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1
2
Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat:
1. Menjelaskan penyusunan Rencana dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui
Swakelola
2. Menjelaskan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola
3. Menjelaskan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola
4. Menjelaskan serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola
5. Menjelaskan risiko pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola
6. Menjelaskan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan dan/atau data dan/atau informasi
yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola.
PENDAHULUAN
Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan gambaran Proses Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Swakelola
3. 3
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA PBJP
MELALUI
SWAKELOLA
LEVEL 1
02
03
04
05
06
07
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU
DATA DAN/ATAU INFORMASI
Jenis Kompetensi Mengelola PBJP Melalui Swakelola Level 1
3
4. Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain,
Organisasi Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
4
PENGERTIAN SWAKELOLA
5. TUJUAN
SWAKELOLA
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
5
TUJUAN SWAKELOLA
Memenuhi kebutuhan B/J
yang tidak disediakan oleh
pelaku usaha
1
Memenuhi kebutuhan B/J
yang tidak diminati oleh
pelaku usaha
2
Mengoptimalkan
Sumber Daya
3
Meningkatkan
Kemampuan Teknis SDM
Efektifitas dan/atau
Efisiensi
Meningkatkan partisipasi
Ormas/Kelompok
Masyarakat
Memenuhi Kebutuhan B/J
yang bersifat rahasia
6. Kriteria barang/jasa yang
dapat diswakelolakan
Identifikasi Pengadaan
Barang/Jasa dan survey awal
ketersediaan pelaksana
Swakelola
Memperhatikan:
PENETAPAN TIPE SWAKELOLA
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
6
A
7. 1) Melihat pelaksanaan pekerjaan sejenis sebelumnya
2) Mengumpulkan referensi dari media informasi
perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada.
3) Mengumpulkan referensi dari media informasi data
instansi yang berstatus BLU/BLUD/PNBP.
4) Melakukan pengecekan data organisasi masyarakat di
website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan
kesbangpol) setempat.
5) Melakukan pengecekan data kelompok masyarakat di
kecamatan/kelurahan setempat.
Bagaimanacaranya
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
7
SURVEY AWAL
8. Barang/jasa yang
dilihat dari segi nilai,
lokasi, dan/atau
sifatnya tidak
diminati oleh Pelaku
Usaha
Jasa penyelenggaraan
penelitian dan
pengembangan,
pendidikan dan/atau
pelatihan, kursus,
penataran, seminar,
lokakarya atau
penyuluhan.
Jasa
penyelenggaraan
kegiatan
sayembara atau
kontes
Jasa pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa (agen
pengadaan) dari
unsur UKPBJ
Kementerian/Lemb
aga/Pemerintah
Daerah.
Barang/jasa yang
dihasilkan oleh usaha
ekonomi kreatif dan
budaya dalam negeri
untuk kegiatan
pengadaan festival,
parade seni/budaya
Jasa sensus, survei,
pemrosesan/pengola
han data, perumusan
kebijakan publik,
pengujian
laboratorium dan
pengembangan
sistem, aplikasi, tata
kelola, atau standar
mutu tertentu.
Barang/jasa yang
masih dalam
pengembangan
sehingga belum
dapat disediakan
atau diminati oleh
Pelaku Usaha
Barang/jasa yang
dihasilkan oleh
Ormas, Kelompok
Masyarakat, atau
masyarakat
Barang/jasa yang
pelaksanaan
pengadaannya
memerlukan
partisipasi masyarakat
(Pembangunan fisik
maupun non fisik)
Barang/jasa yang
bersifat rahasia dan
mampu
dilaksanakan oleh
Kementerian/Lemba
ga/Perangkat
Daerah yang
bersangkutan
9. TIPE SWAKELOLA
direncanakan,
dilaksanakan,
dan diawasi oleh
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat
Daerah
penanggung
jawab anggaran
direncanakan dan
diawasi oleh
K/L/PD
penanggung
jawab anggaran
dan dilaksanakan
oleh K/L/PD lain
pelaksana
Swakelola
direncanakan dan
diawasi oleh
K/L/PD
penanggung
jawab anggaran
dan dilaksanakan
oleh Ormas
pelaksana
Swakelola
direncanakan oleh K/L/PD
penanggung jawab
anggaran dan/atau
berdasarkan usulan
Kelompok Masyarakat,
dan dilaksanakan serta
diawasi oleh Kelompok
Masyarakat pelaksana
Swakelola
Pelaksana: K/L/PD
lain, PTN, BLU
atau BLUD, UKPBJ
K/L/Pemda lain
PTN, BLU atau BLUD OMS, PTS atau
Asosiasi Profesi
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
9
10. “Spesifikasi Teknis adalah
karakteristik total dari barang/jasa,
yang dapat memenuhi kebutuhan
dan keinginan pengguna barang/jasa
yang dinyatakan secara tertulis.”
“KAK adalah dokumen yang
menginformasikan gambaran uraian
pekerjaan, data pendukung, ruang lingkup
dan hal-hal lain yang disusun oleh satuan
kerja penanggungjawab anggaran.”
PENYUSUNAN SPESIFIKASI
TEKNIS/KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
10
B
12. SPESIFIKASI
MUTU/KUALITAS
MEREK
• komponen barang/jasa,
• suku cadang,
• bagian dari satu system yang
sudah ada, dan/atau
• barang/jasa dalam katalog
elektronik atau toko daring
STANDARISASI
• berdasarkan standar yang sudah
ada dan ditetapkan oleh pihak
berwenang
• Misal: Helm (SNI) 1811:2007,
pembangunan Beton SNI DT-91-
008-2007.
SPESIFIKASI KOMPOSISI
mutu barang dengan menyebutkan
kandungan kimia yang dikandungnya
dan digunakan untuk pengadaan
yang memerlukan komposisi kimia
yang akurat
SAMPEL
sulit digambarkan dalam bentuk
kata-kata, maka dinyatakan
dengan sampel
SPESIFIKASI TEKNIS
mutu barang/jasa dengan
menggambarkan karakteristik
fisik
FUNGSI/ KINERJA
mutu barang/jasa dengan menyebutkan
fungsi dan kinerja dari produk yang
dibutuhkan, digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang menggunakan teknologi
canggih dimana komponen
bahan/material masih merupakan rahasia
teknologi
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
12
13. SPESIFIKASI
JUMLAH
Pertimbangkan pola konsumsi/ penggunaan barang/jasa di masa lalu dan memperkirakan
kecenderungan kebutuhan barang/jasa tersebut di masa yang akan datang
SPESIFIKASI
WAKTU
1. Jadwal kedatangan
barang/jasa.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
3. Kebutuhan waktu pelayanan.
4. Lokasi kedatangan barang.
5. Metode transportasi dan
pengepakan.
SPESIFIKASI
PELAYANAN
Tingkat Pelayanan Penyedia Barang/ Jasa
1. Manajer yang kompeten dan didedikasikan khusus
untuk melaksanakan pekerjaan
2. jasa bantuan (helpdesk service) yang siap selama
24 jam
3. waktu tanggapan (respond time) dan ketepatan
waktu (fix time) yang jelas
Pelatihan dan Bantuan Teknis
1. Petunjuk mengoperasikan barang/jasa.
2. Pelatihan.
3. Bantuan Teknis
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
13
Pemeliharaan
Rentang waktu pemeliharaan >> Cakupan
komponen atau layanan >> Penyediaan
teknisi dalam pemeliharaan dan
perbaikan >> Mekanisme permintaan
layanan pemeliharaan dan perbaikan.
14. KERANGKA ACUAN KERJA
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
14
Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang, maksud dan
tujuan, lokasi pekerjaan.
Data-data penunjang meliputi Data Dasar, Standar Teknis, Studi-Studi Terdahulu,
Referensi Hukum.
Ruang lingkup meliputi Lingkup Pekerjaan, Keluaran, Peralatan, Material, Personel dan
Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen, Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa
Konsultansi, Lingkup Kewenangan Pelaksana Swakelola, Jangka Waktu Penyelesaian
Pekerjaan, Personel, Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
Hal-Hal Lain meliputi Produksi dalam Negeri, Persyaratan Kerjasama, Pedoman
Pengumpulan Data Lapangan dan Alih Pengetahuan.
Berisi, namun tidak terbatas pada:
15. Rencana anggaran biaya (RAB) terdiri dari:
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
15
C PENYUSUNAN RENCANA
ANGGARAN BIAYA
gaji tenaga ahli/teknis/upah
tenaga kerja
biaya bahan/material
(apabila diperlukan);
biaya Jasa Lainnya
(apabila diperlukan);
biaya Jasa Konsultansi
(apabila diperlukan);
dan/atau
biaya lainnya yang
dibutuhkan
16. 16
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA PBJP
MELALUI
SWAKELOLA
LEVEL 1
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
16
02
03
04
05
06
07
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU
DATA DAN/ATAU INFORMASI
17. Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
17
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola meliputi:
1
Penetapan
penyelenggara Swakelola
2
Rencana Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan Reviu RAB
Reviu Spesifikasi
Teknis/KAK
Finalisasi dan
Penandatanganan Kontrak
Swakelola (khusus Swakelola
Tipe II/III/IV)
18. Mempunyai Personel tetap
dengan keilmuan dan
pengalaman teknis
menyediakan atau
mengerjakan barang/jasa
sejenis yang diswakelolakan
PERTAMA
Berbadan hukum yayasan
atau berbadan hukum
perkumpulan
KEDUA
Mempunyai status valid
keterangan wajib pajak
KETIGA
Memiliki struktur
organisasi/
pengurus
KEEMPAT Mempunyai bidang
kegiatan yang
berhubungan dengan
Barang/Jasa yang
diadakan
KEENAM
KETUJUH
Mempunyai atau menguasai
kantor dengan alamat yang
benar, tetap dan jelas berupa
milik sendiri atau sewa
KELIMA
Memiliki
AD/ART
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
18
Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe III
KEDELAPAN
Harus mempunyai perjanjian
kerja sama kemitraan (jika
calon pelaksana akan
melakukan kemitraan)
19. Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
19
Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV
1
2
Memiliki sekretariat
dengan alamat yang
benar dan jelas di lokasi
tempat pelaksanaan
kegiatan
Memiliki kemampuan
untuk menyediakan
atau mengerjakan
barang/jasa sejenis
yang diswakelolakan
20. Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
20
PENETAPAN PENYELENGGARA SWAKELOLA
TIM PERSIAPAN TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS
Memiliki tugas menyusun
rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan rencana
biaya
Memiliki tugas melaksanakan,
mencatat, mengevaluasi, dan
melaporkan melalui berkala
kemajuan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan
anggaran.
Memiliki tugas mengawasi
persiapan dan pelaksanaan
fisik maupun administrasi
Swakelola
21. 21
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
21
RENCANA KEGIATAN
a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
dan/atau
b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure)
yang akan dilaksanakan.
Tim Persiapan Swakelola tipe IV dapat dibantu oleh pegawai dari
instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga
ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK
Tim Persiapan Swakelola tipe I, II, III dan IV melakukan tugas:
“
”
22. 22
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
22
JADWAL KEGIATAN
Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
dengan ketentuan:
1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola;
dan/atau
2) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam
KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
23. 23
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
23
REVIU SPESIFIKASI TEKNIS/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) – 1/2
Tim Persiapan melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan
KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum
dalam DIPA/DPA.
Tim Persiapan melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana
yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola
dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.
Tim persiapan melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu
menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan Swakelola
dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.
24. 24
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
24
REVIU SPESIFIKASI TEKNIS/
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) - 2/2
Pada Swakelola Tipe IV
Pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga
ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk
melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara
Swakelola.
25. 25
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
25
REVIU RENCANA ANGGARAN BIAYA
Tim Pelaksana mengajukan RAB Swakelola kepada PPK. Kegiatan
tersebut meliputi:
a. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
• gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja, honor narasumber,
dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
• biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang:
• biaya Jasa Lainnya/Jasa Konsultan
• biaya lainnya yang dibutuhkan
b. menyusun rencana total biaya secara rinci tidak melampaui
Pagu Anggaran
c. menyusun rencana penyerapan biaya
d. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan
dengan pengadaan melalui penyedia
e. menyusun dokumen persiapan pengadaan (khusus swakelola
tipe I) atau kontrak terpisah oleh PPK
Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe IV
terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa
dapat:
a. dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola (Tim
Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip
dan etika Pengadaan Barang/Jasa); atau
b. kontrak terpisah oleh PPK (Mekanisme PBJ
sesuai dengan PBJP pada umumnya)
Sumber informasi untuk penentuan besaran
remunerasi:
• Tarif PNBP
• Standar Biaya Masukan/Standar Satuan Harga
26. 26
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
26
FINALISASI DAN PENANDATANGANAN
KONTRAK – 1/2
Tim Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak
Swakelola:
• Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan
dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK
dibantu oleh tim persiapan melakukan negosiasi teknis dan
harga dengan Tim Pelaksana Swakelola;
• PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah
negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan;
• Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi
dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola;
27. 27
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
27
FINALISASI DAN PENANDATANGANAN
KONTRAK – 2/2
PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Tim
Pelaksana Swakelola. Khusus Tipe III dan IV dengan
Pimpinan Ormas dan Pokmas
Kontrak Swakelola paling kurang berisi:
• para pihak;
• Barang/Jasa yang akan dihasilkan;
• nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluruh
kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola;
• jangka waktu pelaksanaan; dan
• hak dan kewajiban para pihak.
Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola tipe II/III/IV termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana:
• berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
• PBJ di BLU/D
28. 28
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA PBJP
MELALUI
SWAKELOLA
LEVEL 1
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
28
02
03
04
05
06
07
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU
DATA DAN/ATAU INFORMASI
29. 29
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
29
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA TIPE I - (1/2)
Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD lain dan/atau tenaga
ahli.
b. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
c. Tim Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan
hasil persiapan.
30. a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai
K/L/PD dan/atau tenaga ahli
b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh
melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana,
dan
c. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan &
material melalui Penyedia,
pengadaannya dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Perpres
30
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
30
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA TIPE I - (1/2)
PA/KPA
UKPBJ
/PP
PENYELENGGARA
SWAKELOLA :
- Tim Persiapan
- Tim Pelaksana
- Tim Pengawas
PPK
Ditetapkan oleh
PA/KPA
31. 31
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
31
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA TIPE II DAN TIPE III
Pelaksanaan Swakelola tipe II dan Tipe III dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan
pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam
melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya
pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan
berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.
32. 32
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
32
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA TIPE II
PA/KPA
K/L/PD Penanggung
Jawab Anggaran
PENYELENGGARA
SWAKELOLA :
- Tim Persiapan
- Tim Pengawas
Ditetapkan oleh
PA/KPA
K/L/PD
Pelaksana Swakelola
TIM
PELAKSANA
KONTRAK
SWAKELOLA
KESEPAKATAN
KERJASAMA
UKPBJ/
PP
PPK
UKPBJ/
PP
1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres
2. Dalam hal pelaksana swakelola type II tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK
33. 33
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
33
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA TIPE III
PA/KPA
K/L/PD Penanggung
Jawab Anggaran
Penyelenggara
Swakelola:
- Tim Persiapan
- Tim Pengawas
Ditetapkan oleh
PA/KPA
Pengurus Ormas (selaku
Penerima Kuasa)
KONTRAK
SWAKELOLA
PPK
UKPBJ/
PP
1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan
2. Dalam hal pelaksana swakelola tipe III tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK
34. 34
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
34
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA TIPE IV
PA/KPA
K/L/PD Penanggung
Jawab Anggaran
PPK
Pimpinan Pokmas
TIM
PELAKSANA
TIM
PENGAWAS
TIM
PERSIAPAN
KONTRAK
SWAKELOLA
UKPBJ/
PP
1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan
2. Dalam hal pelaksana swakelola tipe IV tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK
3. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan
pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola
35. 35
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
35
PEMBAYARAN PELAKSANAAN SWAKELOLA
APBN APBD
Pembayaran Swakelola
mengikuti Ketentuan dalam
Kontrak Swakelola
Pembayaran Swakelola
mengikuti Peraturan
Kepala Daerah Setempat
36. 36
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
36
PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Koordinasi dengan para pihak terkait
2. Mobilisasi tenaga kerja/tenaga pendukung/sarana pendukung
dll
3. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai mencapai target
yang ditentukan dalam kontrak Swakelola
4. Mencatat penggunaan sumber daya (tenaga kerja/peralatan
/bahan)
5. Mendokumentasi pelaksanaan dari awal sd akhir
37. 37
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
37
PELAPORAN SWAKELOLA
Laporan Awal
Laporan yang berisi kondisi
sebelum pekerjaan swakelola
dimulai
0%
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan ini bisa menunjukkan kondisi
bagaimana cara melaksanakan pekerjaan,
macam dan jumlah tenaga kerja, bahan
apa saja yang dipakai termasuk manakala
ada perubahan desain/pelaksanaan
50%
Laporan Akhir Pekerjaan
Pada akhir pekerjaan (pekerjaan
selesai 100%), saat pekerjaan telah
sesuai seperti desain dan kontrak
pekerjaan ybs, termasuk addendum
bila ada
100%
38. 38
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA PBJP
MELALUI
SWAKELOLA
LEVEL 1
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
38
02
03
04
05
06
07
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU
DATA DAN/ATAU INFORMASI
39. 39
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
39
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
Tim Pengawas
Pengawasan tertib administrasi
keuangan
Verifikasi administrasi dan dokumentasi
serta pelaporan
Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil
Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik
Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola dilakukan mulai
dari persiapan sampai dengan serah terima
40. 40
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
40
PENILAIAN KINERJA PELAKSANA SWAKELOLA
Kualitas dan
kuantitas
Biaya Waktu Layanan
41. 41
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA PBJP
MELALUI
SWAKELOLA
LEVEL 1
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
41
02
03
04
05
06
07
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU
DATA DAN/ATAU INFORMASI
42. 42
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
42
MELAKUKAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Tipe I Tipe II Tipe III Tipe IV
Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil
pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada
PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan
Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim
pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK
melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan
oleh Tim Pengawas
PPK menyerahkan hasil pekerjaan
(termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA
Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola
akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka
proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
43. 43
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA PBJP
MELALUI
SWAKELOLA
LEVEL 1
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
43
02
03
04
05
06
07
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU
DATA DAN/ATAU INFORMASI
44. 44
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
44
RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Tahapan Risiko Penyebab Dampak Solusi
45. 45
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA PBJP
MELALUI
SWAKELOLA
LEVEL 1
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
45
02
03
04
05
06
07
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
SWAKELOLA
RISIKO PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU
DATA DAN/ATAU INFORMASI
46. 46
Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP Level 1
46
MENGINDENTIFIKASI DAN
MENGUMPULKAN BAHAN DAN/ATAU DATA
DAN ATAU INFORMASI YANG
DIBUTUHKAN UNTUK MELAKUKAN
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
1. Tahapan Swakelola
2. Jenis Informasi
3. Sumber Informasi
4. Bahan/data/informasi