Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Pengantar Penilaian Kinerja dan Standar Kualitas Hasil Kerja Kegiatan Tugas Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Menjelaskan penilaian angka kredit beda lintas jenjang.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021
NURUL ANGRELIANY, S.S.T
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH
Pengantar Penilaian Kinerja dan Standar Kualitas Hasil Kerja Kegiatan Tugas Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Menjelaskan penilaian angka kredit beda lintas jenjang.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021
NURUL ANGRELIANY, S.S.T
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Buku Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Buku Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Pengembanngan Profesi dan Penunjang PPBJ.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Kegiatan, Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Merincikan Kegiatan Penunjang atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptxMahmudToha
Pemahaman titik kritis PBJ diperlukan oleh APIP untuk memfokuskan audit yang dilakukan.
Dengan pemahaman yang baik makatim audit lebih mudah melakukan audit PBJ
Menjelaskan tentang Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti pihak-pihak yang terlibat dan proses penilaian angka kredit.
Materi Unsur Pengembangan Profesi dan Unsur Penunjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti
1. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
2. Penyusunan Pentunjuk Teknis
3. Penerjemahan/Penyaduran Buku Barang/Jasa
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021
NURUL ANGRELIANY, S.S.T
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...Nurul Angreliany
Mengatur prosedur penyelenggaraan jembatan gantung pejalan kaki mulai dari perencanaan, pengambilan material rangka dan pelaksanaan pembangunan jembatan gantung pejalan kaki yang dilaksanakan di tingkat Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...Nurul Angreliany
Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10/SE/M/2018
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN
PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA LELANG DINI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019
Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
A. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
BATANG TUBUH SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10/SE/M/2018
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA LELANG
DINI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019
1. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan - 2022
P engelola P engadaan
Barang/J as a P e rtama
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA
KEGIATAN TUGAS JABATAN
2. 2
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
PENGELOLAAN KONTRAK
PENGADAAN
01
02
03
PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA PEMERINTAH
PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA SWAKELOLA
04
DAFTAR ISI
3. 3
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
PERENCANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
4. 4
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
1 Melakukan identifikasi/reviu
kebutuhan dan penetapan
barang/jasa
P1 Dokumen perencanaan
pengadaan
Kondisi:
a. Pengelola PBJ berkedudukan di luar
UKPBJ dan bertugas sebagai PPK:
1. SK sebagai PPK dari PA/KPA;
2. Notulensi rapat identifikasi/reviu
kebutuhan;
3. Formulir perencanaan pengadaan
barang/jasa; dan
4. RUP
b. Pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ,
ditugaskan sebagai PPK pada
satker/OPD:
1. SK sebagai PPK dari PA/KPA;
2. ST dari Kepala UKPBJ;
3. Notulensi rapat identifikasi/reviu
kebutuhan;
4. Formulir perencanaan pengadaan
barang/jasa; dan
5. RUP.
Per dokumen
perencanaan
pengadaan
0,06
5. 5
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
c. Pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ,
ditugaskan membantu PPK non Pengelola
PBJ di Satker/OPD:
1. ST dari Kepala UKPBJ;
2. Notulensi rapat identifikasi/reviu
kebutuhan;
3. Formulir perencanaan pengadaan
barang/jasa; dan
4. RUP.
Per RUP 0,06
2 Menyusun spesifikasi teknis dan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada
pekerjaan dengan output Barang
Jadi/Layanan Jasa Lainnya yang
sederhana/Pekerjaan Konsultan
Perseorangan
P2 Dokumen spesifikasi teknis
dan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) pekerjaan dengan
output Barang Jadi/Layanan
Jasa Lainnya yang
sederhana/Pekerjaan
Konsultan Perseorangan
Kondisi:
a. Pengelola PBJ berkedudukan di luar
UKPBJ dan bertugas sebagai PPK:
1. SK sebagai PPK dari PA/KPA; dan
2. Dokumen spesifikasi teknis/KAK.
b. Pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ,
ditugaskan sebagai PPK pada satker/OPD:
1. SK sebagai PPK dari PA/KPA;
2. ST dari Kepala UKPBJ; dan
3. Dokumen spesifikasi teknis/KAK.
Per dokumen spesifikasi
teknis/KAK (per paket).
0,05
6. 6
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
c. Pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ,
ditugaskan membantu PPK non Pengelola
PBJ di Satker/OPD:
1. ST dari Kepala UKPBJ; dan
2. Dokumen spesifikasi teknis/KAK.
Per dokumen spesifikasi
teknis/KAK (per paket).
0,05
3 Menyusun Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) pada pekerjaan dengan output
Barang Jadi/Layanan Jasa Lainnya yang
sederhana/Pekerjaan Konsultan
Perseorangan
P3 Dokumen HPS pekerjaan
dengan output Barang
Jadi/Layanan Jasa Lainnya
yang sederhana/Pekerjaan
Konsultan Perseorangan
Kondisi:
a. Pengelola PBJ berkedudukan di luar
UKPBJ dan bertugas sebagai PPK:
1. SK sebagai PPK dari PA/KPA; dan
2. Dokumen HPS Pengadaan
Langsung Barang, Pengadaan
Langsung Konsultan Perseorangan,
atau Tender Cepat.
b. Pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ,
ditugaskan sebagai PPK pada satker/OPD:
a. SK sebagai PPK dari PA/KPA;
b. ST dari Kepala UKPBJ; dan
c. Dokumen HPS Pengadaan
Langsung Barang, Pengadaan
Langsung Konsultan Perorangan,
atau Tender Cepat.
Per dokumen HPS 0,10
7. 7
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
c. Pengelola PBJ berkedudukan di UKPBJ,
ditugaskan membantu PPK non Pengelola
PBJ di Satker/OPD:
1. ST dari Kepala UKPBJ; dan
2. Dokumen HPS Pengadaan
Langsung Barang, Pengadaan
Langsung Konsultan Perorangan,
atau Tender Cepat.
Per dokumen HPS 0,10
4 Melaksanakan konsolidasi pengadaan
pada tahap persiapan pengadaan
barang/jasa melalui penyedia:
• Mereviu dokumen perencanaan
pengadaan
P4 Berita Acara (BA) reviu
dokumen perencanaan
pengadaan
Kondisi:
a. Pengelola PBJ sebagai PPK:
1. SK PPK dari PA/KPA; dan
2. Notulensi rapat reviu dokumen
perencanaan pengadaan/Laporan
reviu dokumen perencanaan
pengadaan.
b. Pengelola PBJ ditugaskan membantu PPK:
a. ST dari Kepala UKPBJ; dan
b. Notulensi rapat reviu dokumen
perencanaan pengadaan/Laporan
reviu dokumen perencanaan
pengadaan.
Per laporan hasil reviu
dokumen perencanaan
pengadaan
0,08
8. 8
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
5 Melakukan penyusunan katalog elektronik
lokal, sektoral, atau nasional:
• Mengklarifikasi usulan barang/jasa untuk
masuk katalog elektronik
P5 Laporan klarifikasi
usulan barang/jasa
Butir ini tidak digunakan karena sudah tidak
sesuai dengan peraturan perundangan
mengenai tata cara penyelenggaraan katalog
elektronik.
6 Melaksanakan pembinaan atau
pendampingan pengadaan barang/jasa di
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
Daerah/Desa pada tahap perencanaan
pengadaan barang/jasa:
• Mengidentifikasi Norma, Standar,
Peraturan, dan Manual (NSPM) terkait
Pengadaan Barang/Jasa pada tahap
perencanaan pengadaan
P6 Laporan/Dokumen Hasil
Identifikasi NSPM terkait
Pengadaan Barang/Jasa
pada tahap perencanaan
pengadaan
1. ST Tim Pembinaan/ Pendampingan dari
Kepala UKPBJ; dan
2. Laporan/Dokumen Hasil identifikasi
Norma, Standar, Peraturan, dan Manual
(NSPM) pada tahap perencanaan
pengadaan.
Laporan/ Dokumen
Hasil identifikasi
Norma, Standar,
Peraturan, dan
Manual (NSPM)
pada tahap
perencanaan
pengadaan.
0,04
7 Melaksanakan pendampingan, bimbingan
teknis, atau konsultasi penggunaan sistem
informasi atau aplikasi pada tahap
perencanaan pengadaan barang/jasa:
• Mengidentifikasi permasalahan
penggunaan sistem informasi/aplikasi pada
tahap perencanaan pengadaan
P7 Laporan/Dokumen hasil
identifikasi
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ;
2. Laporan/dokumen hasil identifikasi
permasalahan penggunaan sistem
informasi/aplikasi pada tahap
perencanaan pengadaan; dan
3. Laporan pendampingan/bimtek/ konsultasi
penggunaan sistem informasi/aplikasi
pada tahap perencanaan pengadaan.
Laporan/dokumen
hasil identifikasi
permasalahan
penggunaan
sistem
informasi/aplikasi
pada tahap
perencanaan
pengadaan.
0,06
9. 9
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
8 Menindaklanjuti temuan hasil
pemeriksaan pengadaan pada tahap
perencanaan pengadaan barang/jasa:
• Menganalisis temuan hasil
pemeriksaan pada tahap
perencanaan pengadaan
barang/jasa
P8 Hasil analisis temuan
pemeriksaan
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ; dan
2. Laporan hasil analisis temuan
pemeriksaan pada tahap perencanaan
pengadaan.
Laporan hasil analisis
temuan pemeriksaan
pada tahap
perencanaan
pengadaan.
0,05
10. 10
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA PEMERINTAH
11. 11
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
1 Melakukan reviu terhadap
dokumen persiapan pengadaan
barang/jasa:
• Melakukan reviu dokumen
persiapan pada pekerjaan yang
dilakukan dengan metode
pemilihan Pengadaan
Langsung/Tender Cepat/e-
purchasing
P9 Berita acara reviu dokumen
persiapan Pengadaan
Langsung/Tender Cepat/
e-purchasing
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ; dan
2. Berita Acara dan/atau notulensi reviu dokumen
persiapan pengadaan.
Per Berita
Acara Reviu
Dokumen
Persiapan
Pengadaan
(per paket).
0,04
2 Melakukan penyusunan dan
penjelasan dokumen pemilihan:
• Melakukan penyusunan dan
penjelasan dokumen pemilihan
pada pekerjaan yang dilakukan
dengan metode pemilihan
Pengadaan Langsung/Tender
Cepat
P10 Dokumen pemilihan
Pengadaan
Langsung/Tender Cepat
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ;
2. Dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP), Lembar
Data Kualifikasi (LDK); dan
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan pada Pengadaan
Langsung dan Summary Report tender cepat.
Per Dokumen
Pemilihan (per
paket).
0,08
Berita Acara pemberian
Penjelasan Dokumen
Pemilihan pada Pengadaan
Langsung dan Tender Cepat
Per paket. 0,08
3 Melakukan evaluasi penawaran:
• Melakukan evaluasi penawaran
dengan metode evaluasi harga
terendah sistem gugur
P11 Berita acara evaluasi
penawaran dengan metode
evaluasi harga terendah
sistem gugur
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ;
2. Berita Acara evaluasi penawaran; dan
3. Summary Report.
Per Dokumen
Penawaran
yang dievaluasi
0,08
12. 12
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
4 Melakukan penilaian kualifikasi:
• Melakukan penilaian kualifikasi pada
Pengadaan Langsung
P12 Berita acara penilaian
kualifikasi Pengadaan
Langsung
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ;
2. Berita Acara evaluasi penawaran/Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung/Berita Acara evaluasi penilaian
kualifikasi pada Pengadaan Langsung; dan
3. Summary Report.
Per Dokumen
kualifikasi yang
dievaluasi
0,08
5 Melakukan Pengadaan Barang/Jasa
secara e-purchasing dan pembelian
melalui toko daring (online)
P13 Surat pesanan
pembelian pada toko
daring (e-purchasing)
Kondisi:
a. e-purchasing dilakukan oleh PP:
1. SK PP; dan
2. Surat pesanan pembelian pada toko daring (e-
purchasing).
b. e-purchasing dilakukan PPK:
1. SK PPK; dan
2. Surat pesanan pembelian pada toko daring (e-
purchasing).
Per paket e-
purchasing
0,03
6 Melakukan negosiasi dengan mengacu
pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
standar harga/biaya
P14 Berita acara negosiasi
mengacu pada Harga
Perkiraan Sendiri (HPS)
dan standar harga/biaya
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ;
2. Berita Acara negosiasi; dan
3. Summary Report.
Berita Acara
Negosiasi (per
paket).
0,04
7 Melaksanakan konsolidasi pengadaan
pada tahap persiapan pemilihan
penyedia barang/jasa:
• Mereviu dokumen persiapan
pengadaan
P15 Dokumen Penetapan
Konsolidasi di Persiapan
Pemilihan
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ;
2. Berita Acara/Laporan reviu Dokumen Persiapan
Pengadaan; dan
3. Dokumen Penetapan Konsolidasi pada tahap
Persiapan Pemilihan.
Per Berita
Acara/ Laporan
reviu Dokumen
Persiapan
Pengadaan.
0,04
13. 13
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
8 Melaksanakan pendampingan,
bimbingan teknis, atau konsultasi
penggunaan sistem informasi atau
aplikasi pada tahap pemilihan
penyedia barang/jasa:
• Mengidentifikasi permasalahan
penggunaan sistem
informasi/aplikasi pada tahap
pemilihan penyedia
P16 Laporan/Dokumen hasil
identifikasi
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ;
2. Laporan/dokumen hasil identifikasi
permasalahan penggunaan sistem
informasi/aplikasi pada tahap pemilihan
penyedia; dan
3. Laporan pendampingan bimbingan teknis, atau
konsultasi penggunaan sistem informasi/aplikasi
pada tahap pemilihan penyedia barang/jasa.
Laporan hasil
identifikasi
permasalahan
penggunaan
sistem informasi/
aplikasi pada
tahap pemilihan
penyedia
barang/jasa.
0,06
9 Menganalisis temuan hasil
pemeriksaan pada tahap pemilihan
penyedia barang/jasa
P17 Dokumen Hasil analisis
temuan pemeriksaan
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ; dan
2. Laporan hasil analisis temuan pemeriksaan pada
tahap pemilihan penyedia
Laporan hasil
analisis temuan
pemeriksaan pada
tahap pemilihan
penyedia.
0,05
10 Menyusun laporan tahunan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
P18 Laporan Tahunan 1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ; dan
2. Laporan Tahunan.
Per Laporan 0,03
15. 15
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
1 Melakukan perumusan kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah:
• Melakukan perumusan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk Surat
Perintah Kerja (SPK)
P19 Dokumen Surat Perintah
Kerja (SPK)
1. SK sebagai PPK atau Surat Tugas dari
Kepala UKPBJ (untuk membantu PPK
non Pengelola PBJ); dan
2. Dokumen rancangan Surat Perintah
Kerja (SPK) atau SPK (final).
Per dokumen
rancangan
Surat Perintah
Kerja (SPK) atau
SPK (final).
0,04
2 Melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
• Melakukan pengendalian pelaksanaan
Kontrak pada pekerjaan dengan output Barang
Jadi/Layanan Jasa Lainnya yang
sederhana/Pekerjaan Konsultan Perseorangan
P20 Laporan kemajuan berkala
pengendalian pelaksanaan
kontrak pekerjaan dengan
output Barang Jadi/Layanan
Jasa Lainnya yang
sederhana/Pekerjaan
Konsultan Perseorangan
1. SK sebagai PPK atau Surat Tugas dari
Kepala UKPBJ (untuk membantu PPK
non Pengelola PBJ);
2. Notulensi rapat untuk mereviu
kemajuan pekerjaan dan/atau
Dokumen pengendalian kontrak.
Per Dokumen
Pengendalian
terhadap 1
(satu) kontrak
pekerjaan.
0,05
3 Melakukan serah terima hasil Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah:
• Melakukan serah terima hasil pengadaan
pada pekerjaan dengan output Barang
Jadi/Layanan Jasa Lainnya yang
sederhana/Pekerjaan Konsultan Perseorangan
P21 Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan (BAST)
pekerjaan dengan output
Barang Jadi/Layanan Jasa
Lainnya yang
sederhana/Pekerjaan
Konsultan Perseorangan
1. SK sebagai PPK atau Surat Tugas dari
Kepala UKPBJ (untuk membantu PPK
non Pengelola PBJ); dan
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil
pekerjaan atau Kuitansi yang sudah
ditandatangani oleh Pejabat
Pengadaan, PPK dan Penyedia.
Per paket yang
diserah
terimakan
(BAST) atau
kuitansi untuk 1
(satu) paket
pekerjaan.
0,03
16. 16
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
4 Melakukan evaluasi kinerja penyedia pengadaan
barang/jasa pemerintah:
• Menyusun instrumen evaluasi kinerja
penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
P22 Instrumen evaluasi penilaian
kinerja penyedia
1. SK sebagai PPK atau Surat Tugas
dari Kepala UKPBJ (untuk membantu
PPK non Pengelola PBJ); dan
2. Lembar evaluasi kinerja penyedia.
Per Lembar hasil
evaluasi kinerja
penyedia per
paket.
0,03
5 Melaksanakan pembinaan atau pendampingan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Desa pada tahap pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa:
• Mengidentifikasi Norma, Standar, Peraturan,
dan Manual (NSPM) terkait Pengadaan
Barang/Jasa pada tahap pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa
P23 Laporan/Dokumen Hasil
Identifikasi NSPM terkait
Pengadaan Barang/Jasa pada
tahap pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa
1. ST Tim Pembinaan/ Pendampingan
dari Kepala UKPBJ; dan
2. Laporan/Dokumen Hasil Identifikasi
Norma, Standar, Peraturan, dan
Manual (NSPM) pada tahap
pengelolaan kontrak.
Laporan/
Dokumen Hasil
Identifikasi
Norma, Standar,
Peraturan, dan
Manual (NSPM)
pada tahap
pengelolaan
kontrak.
0,04
17. 17
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
6 Melaksanakan pendampingan, bimbingan
teknis, atau konsultasi penggunaan sistem
informasi atau aplikasi pada tahap
pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa:
• Mengidentifikasi permasalahan
penggunaan sistem informasi/aplikasi
pada tahap pengelolaan kontrak
Pengadaan Barang/Jasa
P24 Laporan/Dokumen
hasil identifikasi
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ;
2. Laporan hasil identifikasi
permasalahan dalam penggunaan
sistem informasi/aplikasi pada tahap
pengelolaan kontrak; dan
3. Laporan pendampingan/ bimbingan
teknis/konsultasi penggunaan sistem
informasi/aplikasi pada tahap
pengelolaan kontrak.
Laporan pendampingan/
bimbingan teknis/ konsultasi
penggunaan sistem informasi/
aplikasi pada tahap
pengelolaan kontrak
0,06
7 Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan
pengadaan pada tahap pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa:
• Menganalisis temuan hasil pemeriksaan
pada tahap pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa
P25 Hasil analisis temuan
pemeriksaan
1. Surat Tugas dari Kepala UKPBJ; dan
2. Laporan hasil analisis temuan
pemeriksaan pada tahap
pengelolaan kontrak.
Laporan hasil analisis temuan
pemeriksaan pada tahap
pengelolaan kontrak.
0,05
18. 18
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
PENGELOLAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA SWAKELOLA
19. 19
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
1 Melakukan penyusunan rencana dan
persiapan pengadaan secara Swakelola
pada pekerjaan yang pelaksanaannya
mengacu pada standar/pedoman/ketentuan
yang baku, dan tidak banyak variasi dalam
pelaksanaannya
P26 Laporan kegiatan swakelola
untuk pekerjaan yang
pelaksanaannya mengacu pada
standar/pedoman/ ketentuan
yang baku
1. Surat Tugas/SK dari PPK; dan
2. Laporan perencanaan
pengadaan secara swakelola;
dan/atau Laporan persiapan
pengadaan secara Swakelola.
Dokumen perencanaan
pengadaan secara
swakelola dan/atau
Dokumen persiapan
pengadaan secara
swakelola.
0,04
2 Melaksanakan pengelolaan pengadaan
secara Swakelola pada pekerjaan yang
pelaksanaannya mengacu pada
standar/pedoman/ketentuan yang baku,
dan tidak banyak variasi dalam
pelaksanaannya
P27 Laporan kegiatan swakelola
untuk pekerjaan yang
pelaksanaannya mengacu pada
standar/pedoman/ ketentuan
yang baku
1. Surat Tugas/SK dari PPK, atau
SK Organisasi Kegiatan
Swakelola; dan
2. Laporan Pelaksanaan
Pengelolaan Kegiatan
Swakelola.
Per Laporan
Pelaksanaan
Pengelolaan Kegiatan
Swakelola.
0,05
3 Mengidentifikasi Norma, Standar, Peraturan,
dan Manual (NSPM) pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola
P28 Laporan hasil identifikasi norma,
standar, peraturan, dan manual
pada pengadaan barang/jasa
pemerintah secara swakelola
1. Surat Tugas/SK dari PPK; dan
2. Laporan/Dokumen Laporan/
Dokumen Hasil identifikasi
Norma, Standar, Peraturan,
dan Manual (NSPM)
pengadaan secara swakelola.
Laporan/ Dokumen
Hasil identifikasi
Norma, Standar,
Peraturan, dan Manual
(NSPM) pengadaan
secara swakelola.
0,04
20. 20
SKHK Kegiatan Tugas Jabatan – Pengelola PBJ Pertama
No Uraian Tugas/Kegiatan Kode Hasil Kerja/ Output Bukti Dukung Satuan Hasil
Angka
Kredit
4 Menganalisis temuan hasil
pemeriksaaan pada pengadaan
barang/jasa secara swakelola
P29 Hasil analisis temuan pemeriksaan 1. Surat Tugas dari PPK; dan
2. Laporan hasil analisis temuan
pemeriksaan pada pengadaan
secara swakelola.
Laporan hasil
analisis temuan
pemeriksaan pada
pengadaan secara
swakelola.
0,05