Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Best Practice Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Berorientasi HOTS untuk Mencapai Kecakapan Abad 21 pada Pembelajaran Teknik Pengolahan Audio Video materi Alur Proses Pembuatan Video Pendek di SMKN 4 Banjarbaru
Best Practice Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Berorientasi HOTS untuk Mencapai Kecakapan Abad 21 pada Pembelajaran Teknik Pengolahan Audio Video materi Alur Proses Pembuatan Video Pendek di SMKN 4 Banjarbaru
Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan Paket B, berbagai cara telah ditempuh antara lain bimbingan teknis pengelola dan tutor, pengadaan modul belajar peserta didik, supervisi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B. Disamping itu mulai tahun 2014 ini akan diselenggarakan perlombaan Karya Kreatifitas dan Inovasi (LK2I) pembelajaran Program Kesetraan Paket B bagi tutor/pamong belajar. Perlombaan ini bertujuan untuk meningkatkan karya kreatifitas dan inovasi pembelajaran tutor/pamong belajar, sehingga dapat menemukan teknik, media dan metode pembelajaran yang mudah, menyenangkan, dan dapat mendorong motivasi peserta didik untuk belajar.
Materi Unsur Pengembangan Profesi dan Unsur Penunjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti
1. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
2. Penyusunan Pentunjuk Teknis
3. Penerjemahan/Penyaduran Buku Barang/Jasa
Pengantar Penilaian Kinerja dan Standar Kualitas Hasil Kerja Kegiatan Tugas Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Menjelaskan penilaian angka kredit beda lintas jenjang.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Pengembanngan Profesi dan Penunjang PPBJ.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Kegiatan, Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Merincikan Kegiatan Penunjang atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ
Menjelaskan tentang Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti pihak-pihak yang terlibat dan proses penilaian angka kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
Surat ini diteruskan berkali-kali melalui media whatsapp. Surat ini berisikan jawaban dari 21 pertanyaan Pemerintah Daerah terkait pendelegasian tugas KPA, PA, PPK, PPTK.
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021
NURUL ANGRELIANY, S.S.T
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
Ini adalah Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS Golongan III Angkatan LXXVI Kabupaten Mempawah Tahun 2021
NURUL ANGRELIANY, S.S.T
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, SEKRETARIAT DAERAH KAB. MEMPAWAH
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...Nurul Angreliany
Mengatur prosedur penyelenggaraan jembatan gantung pejalan kaki mulai dari perencanaan, pengambilan material rangka dan pelaksanaan pembangunan jembatan gantung pejalan kaki yang dilaksanakan di tingkat Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...Nurul Angreliany
Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi Jalan dan Jembatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Daerah
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10/SE/M/2018
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN
PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA LELANG DINI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019
Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
A. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
BATANG TUBUH SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10/SE/M/2018
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA LELANG
DINI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4
1. MODUL PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP)
TINGKAT DASAR
MATERI 7:
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Oleh:
Tatang Rustandar Wiraatmadja
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
JAKARTA
TAHUN 2021
2. i
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Materi 7: Pelaksanaan PBJ
melalui Swakelola
KATA PENGANTAR
Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Ramat-Nya modul berjudul
Materi 7: Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola ini dapat diselesaikan. Terima
kasih kami sampaikan atas masukan dan peran dari berbagai pihak melalui
pembahasan yang intensif dengan para widyaiswara lingkup Pusat Pendidikan dan
Pelatihan PBJ - LKPP.
Penyusunan modul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola” untuk Pelatihan PBJP Tingkat Dasar versi 4 berdasarkan pada Surat
Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/04/2021
tanggal 22 April 2021 tentang Tim Penyusun Program Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4.
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi,
sampai proses pelaksanaannya. Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan
barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang P5rubahan Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli
Utama di Pusdiklat PBJ LKPP. Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP dan semua pihak yang memberikan
sumbangsih masukan konstruktifnya. Diharapkan modul ini dapat membantu para
peserta pelatihan dalam memahami pelaksanaan PBJ melalui Swakelola sehingga
dalam pengelolaannya menjadi lebih profesional. Modul ini diharapkan menjadi
acuan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk
kesempurnaan penulisan modul ini. Demikian Modul ini dibuat semoga bermanfaat.
Jakarta, Agustus 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa
Hardi Afriansyah
NIP. 196904212002121001
3. ii
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Materi 7: Pelaksanaan PBJ
melalui Swakelola
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL...................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Deskripsi Singkat.............................................................................................. 1
C. Tujuan Pembelajaran ....................................................................................... 1
D. Materi Pokok dan Sub-Materi Pokok ................................................................ 2
BAB II PELAKSANAAN SWAKELOLA.................................................................... 3
A. Uraian Materi.................................................................................................... 3
1. Pelaksanaan Swakelola .............................................................................. 3
2. Pembayaran ................................................................................................ 4
3. Pengawasan................................................................................................ 5
4. Serah Terima Pekerjaan.............................................................................. 6
5. Sanksi.......................................................................................................... 6
B. Latihan.............................................................................................................. 6
C. Rangkuman...................................................................................................... 7
D. Evaluasi Materi Pokok...................................................................................... 8
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut........................................................................ 9
BAB III PENUTUP ................................................................................................... 10
A. Simpulan ........................................................................................................ 10
B. Implikasi ......................................................................................................... 10
C. Tindak Lanjut.................................................................................................. 10
KUNCI JAWABAN................................................................................................... 11
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 12
GLOSARIUM ........................................................................................................... 13
4. iii
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Materi 7: Pelaksanaan PBJ
melalui Swakelola
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
A. Petunjuk Bagi Peserta
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka modul
ini digunakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:
1. Peserta membaca dan memahami dengan saksama uraian-uraian materi
dalam modul ini. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya
pada Widyaiswara/Fasilitator/Narasumber yang mengampu kegiatan belajar.
2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) yang ada dalam modul ini, untuk
mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi
yang akan dibahas dalam kegiatan belajar.
B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Fasilitator
Dalam setiap kegiatan belajar Widyaiswara/Fasilitator harus:
1. Membaca dan memahami isi modul ini.
2. Menyusun bahan ajar dan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan dalam
modul ini.
3. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar.
4. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam
tahap materi dalam modul.
5. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik dan menjawab
pertanyaan peserta mengenai proses belajar
6. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain
yang diperlukan untuk belajar.
7. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
5. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 1
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63), perlu disusun modul pelatihan pengadaan barang/jasa
secara swakelola, yang memuat Perencanaan Swakelola, Persiapan Swakelola,
Pelaksanaan Swakelola, Pengawasan Swakelola, dan Serah Terima Hasil
Pekerjaan Swakelola untuk masing-masing tipe Swakelola serta Sanksi atas
pelanggaran Penyelenggaraan Swakelola.
B. Deskripsi Singkat
Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola meliputi
kegiatan pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima pekerjaan, termasuk di
dalamnya cara pembayaran dan penyaluran dana, pelaporan, dan
pertanggungjawaban swakelola, serta sanksi.
C. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari buku informasi ini, peserta pelatihan diharapkan mampu
menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola.
2. Indikator Keberhasilan
Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu menjelaskan: pelaksanaan
Swakelola berdasarkan tipe swakelola, termasuk di dalamnya cara
pembayaran dan penyaluran dana, serta pengawasan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban swakelola.
6. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 2
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
D. Materi Pokok dan Sub-Materi Pokok
Materi pokok modul ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
swakelola, Sedangkan sub-materi pokoknya meliputi:
1. Pelaksanaan;
2. Pengawasan;
3. Serah terima pekerjaan; dan
4. Sanksi.
7. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 3
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
pelatihan mampu menjelaskan pelaksanaan Swakelola
BAB II
PELAKSANAAN SWAKELOLA
A. Uraian Materi
Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola meliputi
pelaksanaan, pengawasan, serah terima hasil pekerjaan, serta sanksi.
1. Pelaksanaan Swakelola
a. Tipe I
Penyelenggara Swakelola melaksanakan swakelola sesuai dengan
jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan
hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah
ditetapkan oleh PPK;
2) Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga pendukung), sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan
kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
3) Penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga
pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/ bahan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan;
4) Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;
5) Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang
diatur dalam dokumen Kontrak;
b. Tipe II, III, dan IV
Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak
Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
8. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 4
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah
ditetapkan oleh PPK;
2) Pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan
material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/output;
3) Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
4) Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;
5) Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang
diatur dalam dokumen Kontrak
6) Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada
pihak lain.
2. Pembayaran
Pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan. Untuk Swakelola Tipe I, meliputi :
a. Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga
pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah
borong;
b. Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/ narasumber (apabila diperlukan);
c. Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
d. Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.
Untuk Tipe II, III, dan IV, pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai
dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dan sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pengaturan pembayaran di dalam kontrak disesuaikan dengan kebutuhan.
Mengingat pada swakelola, pelaksananya bukan badan usaha atau perorangan
yang memiliki modal awal atau akses ke lembaga keuangan, maka dimungkinkan
diberikan uang muka sebagai modal awal. Besarnya uang muka disesuaikan
dengan kebutuhan untuk membeli bahan/alat dan upah pekerja pada tahap awal.
Jumlah dan besaran termin pembayaran disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan
dan memperhitungkan resiko atas kegagalan kontrak.
9. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 5
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Di masa lalu (saat berlakunya Perpres 54 Tahun 2010) pembayaran
swakelola dibagi ke dalam 3 tahap yaitu Uang muka sebesar 40%. Setelah
pekerjaan mencapai kemajuan 30%, maka anggaran dicairkan lagi sebesar 30%,
dan pada saat kemajuan pekerjaan mencapai 60%, maka sisa anggaran sebesar
30% dicairkan lagi. Jadi, pada saat kemajuan pekerjaan mencapai 60%, anggaran
sudah cair 100%. Hal ini di lapangan banyak menimbulkan masalah. Karena
anggaran sudah cair 100%, terdapat kecenderungan semangat untuk
menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih 40% sudah menurun. Akhirnya, tidak
jarang pekerjaan tidak diselesaikan.
Karena itu, dalam mengatur jumlah dan besaran termin pencairan anggaran,
selain mempertimbangkan kebutuhan modal kerja, juga harus mempertimbangkan
resiko pekerjaan tidak diselesaikan.
3. Pengawasan
Penyelenggara Swakelola melaksanakan tugas pengawasan administrasi,
teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:
a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui
realisasi fisik meliputi:
1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil,
atau tenaga pendukung) serta jasa konsultansi, sarana prasarana/
peralatan dan material/bahan;
3) Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
Termasuk di dalam pengawasan penggunaan tenag kerja sarana/prasarana,
dan terutama bahan/material, sebagaimana pada huruf b (2), adalah keselaran
jadwalnya sesuai dengan rencana. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara
rencana dan/atau ada ketidakselarasan waktu dan volume penggunaan ketiga
faktor di atas, perlu dilakukan pemeriksaan/penelaahan lebih mendalam.
10. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 6
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Berdasarkan hasil pengawasan, Penyelenggara Swakelola melakukan
evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
Penyelenggara Swakelola melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
PPK, tim persiapan, atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
Khusus pada pelaksanaan Swakelola Tipe IV, PPK menugaskan pegawai
pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber
untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.
4. Serah Terima Pekerjaan
Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada swakelola tipe I dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyelenggara Swakelola (pada Tipe I), Tim pelaksana Swakelola (pada
Tipe II), Pimpinan Ormas pelaksana Swakelola melalui Tim Pelaksana
(pada Tipe III), atau Pimpinan Pokmas melalui Tim Pelaksana (pada Tipe
IV), menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada PPK dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada
PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan;
c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
5. Sanksi
PPK dapat mengenakan sanksi kepada pelaksana Swakelola atas adanya
pelanggaran penyelenggaraan swakelola berdasarkan penilaian PPK secara
mandiri ataupun atas laporan dari Tim Pengawas. Pelaksana swakelola yang
terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan swakelola dikenakan
pembatalan sebagai Pelaksana Swakelola. Pengenaan sanksi pada Swakelola
Tipe I sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan
pada Swakelola Tipe II, III, dan IV sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak.
B. Latihan
Untuk dapat memahami materi mengenai pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola, anda diminta untuk menjelaskan
11. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 7
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
ruang lingkup pelaksanaan swakelola dan ruang lingkup/kegiatan pengawasan
swakelola!
C. Rangkuman
Pelaksanaan swakelola meliputi kegiatan pelaksanaan, pengawasan, dan
serah terima hasil pekerjaan.
Pelaksanaan swakelola sesuai dengan KAK dan rencana kegiatan yang
telah ditetapkan. Pengajuan dan penggunaan tenaga kerja, bahan,
peralatan/sarana-prasarana sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan.
Demikian pula, pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pelaksana wajib
menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerja, bahan,
peralatan/sarana-prasaran, serta laporan dan dokumentasi pelaksanaan
swakelola sesuai yang diatur di dalam dokumen kontrak. PPK melakukan
pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum
dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan
keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.
Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan
pemeriksaan oleh tim pengawas. Setiap tahap tersebut dilengkapi dengan berita
acara.
Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas
penyelenggaraan swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara
Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak.
12. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 8
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
D. Evaluasi Materi Pokok
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Kegiatan yang tidak termasuk dalam tahap pelaksanaan swakelola…
A. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan
B. Menetapkan penyelenggara swakelola
C. Pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan
material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan
D. Mengajukan pembayaran/termin
2. Ketentuan pembayaran termin I, II, dan III pada pelaksanaan swakelola
masing-masing sebagai berikut…
A. 40%, 30%, 30%
B. 30%, 40%, 30%
C. 50%, 30%, 20%
D. Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mana pernyataan yang benar…
A. Pelaksana swakelola tipe II, III, dan IV dapat mengalihkan pekerjaan
utama kepada pihak lain
B. Tenaga ahli pada swakelola tipe I minimal 50% dari seluruh tenaga ahli
yang dibutuhkan
C. Tenaga lapangan pada swakelola tipe I jumlahnya tidak dibatasi, sesuai
dengan kebutuhan
D. Pelaksana swakelola tipe IV tidak membutuhkan keterampilan sesuai
dengan pekerjaan swakelola yang dilaksanakannya
4. Termasuk bagian dari pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola,
KECUALI…
A. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan
B. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan
material/bahan
C. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
D. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan
13. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 9
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
5. Pilih pernyataan yang benar…
A. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PPK dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim
Pengawas
B. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PPK dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim
Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
C. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PA/KPA dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim
Pengawas dan direkomendasikan oleh PPK;
D. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PA/KPA dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh PPK.
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,
kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan
anda terhadap materi pokok.
Rumus:
Tingkat Penguasaan = x 100%
Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang
Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus ! Berarti Anda
telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di
bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok terutama bagian yang belum
anda kuasai.
14. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 10
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Swakelola merupakan salah satu cara pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan
juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
Diharapkan modul pelatihan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Swakelola ini dapat menjadi bekal bagi Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah,
Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola Tipe III, dan Kelompok Masyarakat
dalam menyelengarakan Swakelola.
B. Implikasi
Peserta pelatihan yang telah selesai mempelajari modul ini diharapkan
memilliki pemahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara
swakelola. Namun, bila hanya berbekal pemahaman saja, belum cukup untuk dapat
menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Perlu pelatihan
kompetensi. Pada pelatihan kompetensi, selain pendalaman lebih rinci pada setiap
tahapan swakelolanya (knowledge/know-how-nya), juga peserta pelatihan diasah
keterampilan dan perilaku (attitude) nya.
Untuk mencapai pemahaman, isi modul ini sudah cukup memadai. Namun,
untuk pelatihan kompetensi, perlu dilengkapi/diperkaya dengan contoh-contoh,
format-format, dan buku kerja yang berisi studi kasus.
.
C. Tindak Lanjut
Untuk kepentingan pelatihan kompetensi, modul ini perlu diperkaya dan
diperdalam, termasuk dilengkapi dengan contoh format, studi kasus, dan alat
pembelajaran lainnya.
15. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 11
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
KUNCI JAWABAN
Jawaban Materi Pokok Bab II Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Swakelola
1. B
2. D
3. C
4. D
5. B
16. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 12
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola
17. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 13
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
GLOSARIUM
Kelompok Masyarakat : Kelompok masyarakat yang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa den.gan dukungan
anggaran belanja dari APBN/APBD
Kontrak swakelola : Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua
tim pelaksana Swakelola
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya,
pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
Organisasi
Kemasyarakatan
: Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
Penyelenggara Swakelola : Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara
Swakelola
Swakelola : Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat
Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah
lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat
Tim Persiapan : Tim yang bertugas menyusun sasaran, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
Tim Pelaksana : Tim yang bertugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran.
Tim Pengawas : Tim yang bertugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola