Narasumber/ Pemateri Training: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM WA. 0877 5871 1905 HP. Kanaidi : 0812 2353 284, e-mail : kanaidi63@gmail.com ------------------------------------------

1. Training
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/proses-pengadaan-barang-
jasa-materi-pelatihan-manajemen-pengadaan-barang-jasa
Melakukan Pengadaan
Barang / Jasa
Kanaidi, SE., M.Si., cSAP., CBCM
kanaidi63@gmail.com HP.08122353284

2. • Pengadaan dan Rantai pasokan dalam negeri harus
memperhatikan masalah Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN).
• TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan
pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa di
instansi pemerintahan.
 Dalam pengadaan
barang atau jasa di
pemerintahan telah
juga diatur dengan
Perpres No.12/2021
tentang Pengadaan
Barang & Jasa
Pemerintah
Introduction

3. Introduction …
PERPRES 12/2021

4. Peserta TENDER:
Proses TENDER/Pengadaan + TKDN & BMP
SELEKSI :
 Administrasi
 Teknis
 Penawaran Harga + % TKDN & BMP
Preferensi
Harga
Preferensi
Harga
HEA
(Hasil Evaluasi
Akhir)
Pemeringkatan
PEMENANG

5. Apa itu TKDN?
• TKDN adalah nilai isian dalam persentase dari
komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya
pengangkutannya yang ditawarkan dalam item
penawaran harga barang maupun jasa.
• TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri
pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan
jasa, serta gabungan barang dan jasa.
Permenperin No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

7. • Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Kewajiban penggunaan produk
dalam negeri sebagaimana dimaksud Perpres ini, dilakukan
jika ada penyedia yang menawarkan produk yang nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% maka
dianggap sebagai produk dalam negeri yang layak diberikan
preferensi.
• Dalam Psl 66 (5) Perpres No. 12 Tahun 2021 bahwa:
Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam
negeri; atau
b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan.

8. • Pengadaan adalah kegiatan untuk
memperoleh atau mendapatkan barang
maupun jasa baik yang dilaksanakan sendiri
secara langsung oleh pihak internal, maupun
oleh pihak luar sebagai mitra atau
penyedia/pemasok bersangkutan.
(Sugiama, 2013)

9. PRINSIP
PENGADAAN
Barang/Jasa
9
Efisien
Efektif
Transparan
Terbuka
Bersaing
Adil/Tidak
Diskriminatif
Akuntabel

10. Ketentuan
Kode
Etik
Pengadaan
Ketentuan
Good
Governance
ETIKA
Menghindari
penyalahgun
aan
wewenang
Tidak
menerima,
menawarkan
atau
menjanjikan
Tertib &
tanggung
Jawab
Profesional,
Mandiri dan
menjaga
rahasia
Tidak saling
mempenga
ruhi
Menerima dan
tanggung
jawab thd sgl
keputusan
Mencegah
pemborosan
Menghindari
conflict of
interest

12. 12
Nomor: Nomor: Nomor: Nomor: Nomor: Nomor:
2021
Perubahan
Perpres

13. 1. Demand Determination
2. Source determination
3. Supplier selection
4. Purchase Order
5. Order monitoring
6. Goods Receipt
7. Invoice verification
8. Payment Processing

14. Demand
determination
Source
determination
Supplier
selection
Purchase order
processing
Order
monitoring
Goods
receipt
Invoice
verification
Payment
processing
1
2
3
4
5
6
7
8

15. Demand determination
• Identifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh user
• Bisa juga dilihat dari system perencanaan dan control
• Transfer requirements to Material Requirements Planning (MRP)
• Tetapkan spesifikasi kebutuhan (speact technics)
• Create printed or electronically transmitted documents
1

16. • Tentukan Material, Produk, atau Layanan
• Tentukan Persyaratan Teknis dan Bisnis
• Bentuk Tim Evaluasi Vendor
• Tentukan Persyaratan Vendor (Kriteria Seleksi)
• Publikasikan Dokumen Persyaratan untuk
Persetujuan.
(Demand determination) ...

17. Source determination
2

18. Supplier selection
• Perhatikan daftar calon Vendor/Supplier yang
sdh ikut memasukkan Surat Penawaran.
• Lakukan penilaian dalam rangka seleksi
Vendor/Supplier.
• Lakukan negosiasi dengan vendor dan siapkan
draft kontrak
• Akhirnya, lakukan penetapan pemenang.
3

19. • Perhatikan daftar calon Vendor/Supplier yang sdh
ikut memasukkan Surat Penawaran.
• Lakukan penilaian dalam rangka seleksi
Vendor/Supplier:
Penilaian Persyaratan Administrasi
Penilaian Persyaratan Teknis
Penilaian Penawaran Harga
+ Penilaian Kepemilikan TKDN & BMP
• Lakukan pemeringkatan pemenang.
• Siapkan rencana Kontrak.
Supplier or Vendor selection

20. Pemeringkatan Pemenang
dalam Pengadaan Barang/Jasa
Training
https://www.slideshare.net/KenKanaidi/pemeringkata
n-pemenang-dalam-pengadaan-barang-jasa

21. Purchase order processing
• Setelah penetapan pemenang,
• Lakukan pembuatan dan penandatanganan
Kontrak (SPK/PKS) secara lengkap dan terinci.
• Lakukan pemesanan (PO) secara lengkap dan
terinci.
4

22. PASAR TIDAK
TERBUKA
• Kolusi Vertikal (PA/KPA, PPK, Panitia
Pengadaan-Penyedia);
• Kolusi Horizontal (Arisan antar Penyedia);
• Monopoli & Premanisme;
• Kurangnya Akses Publik ke Pasar Pengadaan
MANAJEMEN
PENGADAAN
LEMAH
• Sistem Pengorganisasian Pengadaan yang
Lemah;
• Perencanaan Pengadaan Tidak Matang
• Kurangnya Kompetensi SDM;
• Kurangnya Penghargaan;
• Integritas yang Lemah;
• Tidak Fokus (Pekerjaan Sampingan)
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
K
P
E
N
G
A
D
A
A
N
B
A
R
A
N
G
/
J
A
S
A
Problematika PENGADAAN

23. BELUM
GOVERNANCE
• PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan
tidak Transparan & Akuntabel;
• Penyalahgunaan Wewenang;
• Pengawasan Lemah;
• Tidak Efisien (Pemborosan)
BANYAKNYA
KASUS TPK
• Suap-Menyuap;
• Kick Back;
• Menyalahi Prosedur;
• Mark-up Harga;
• Pengaturan Tender;
• Kerugian Negara;
Problematika PENGADAAN . . . .
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
K
P
E
N
G
A
D
A
A
N
B
A
R
A
N
G
/
J
A
S
A

24. Order monitoring
• INGAT!...Meskipun sudah dilakukan
pembuatan kontrak, monitoring terhadap
pesanan di Vendor/Supplier yang terpilih
tetap mesti selalu dilakukan.
• Monitoring pesanan tersebut dapat dilakukan
via email, telpon, dll
5

25. Surat
Permintaan

26. Surat
Penawaran

28. Contoh:
Purchase Order (PO)

29. Celah Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa
Sebelum & Sesudah Implementasi e-Procurement
Tahap Kegiatan PBJ Modus Operandi Peran e-Proc/LPSE
Tahap
Perencanaan
Penggelembungan Harga Penyimpangan dalam perencanaan masih bisa terjadi,
Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui
Sistem Informasi RUP (SIRUP) dan trasparansi proses pengadaan
dapat mereduksi penyimpangan ini.
Sudah tersedia aplikasi Probity Audit yang memungkinkan
pengadaan dimonitor sejak pernecanaan.
Rencana Pengadaan yang Diarahkan
Rekayasa untuk Pemaketan KKN
Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis
Tahap
Pembentukan
Panitia
Panitia yang tidak transparan Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan
penggunaan aplikasi eProc.
Panitia masih dapat memperketat persyaratan adm/teknis
yang tidak relevan, namun dengan e-Proc rekam jejak
persyaratan & evaluasi transparan & auditable.
Integritasnya lemah
Panitia yang memihak
Panitia yang tidak independen
Tahap
prakualifikasi Dokumen Aspal
Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc
dan pengembangan Vendor Management System akan
mereduksi kecurangan ini
Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas
Tahap
penyusunan
dokumen lelang
Dokumen lelang tidak standar Dengan pengembangan E-Dokumen pengadaan dokumen ini
melekat dengan aplikasi sehingga sudah pasti terstandar
Rekayasa kriteria evaluasi Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena
kemudahan mendownload dokumen
Spesifikasi yang diarahkan
Pengumuman Pengumuman fiktif TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN EPROC
Waktu tayang pengumuman sebentar
Media pengumuman sulit diakses
Materi pengumuman terbatas

30. Pendaftaran dan
Pengambilan
Dokumen Lelang
Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
Pendaftaran dipersulit
Syarat pengambilan dokumen dipersulit
Penjelasan
(Aanwijzing)
Prebid meeting yang terbatas TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
-Persekongkolan horisontal antar penyedia di luar sistem
bisa terjadi, indikasi persekongkolan dapat dideteksi
dengan mudah melalui analisis dokumen penawaran dalam
bentuk softfile
Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi
dengan jelas
Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal
Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal
Tahap pemasukan
dan pembukaan
dokumen
Relokasi tempat pemasukan dokumen TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
-Ada beberapa kasus pemasukan dihambat secara teknis,
dapat ditindaklanjuti jika ada indikasi/pengaduan.
-Akan dikembangkan LPSE Cloud sehingga aplikasi akan
melakukan reroute ke server lain jika terjadi hambatan
Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
Penyerahan dokumen fiktif
Pemasukan dokumen dihalang-halangi
Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir
Tahap evaluasi
penawaran Penggantian dokumen
Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi
luas
Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi -Evaluasi masih belum otomatis
-Masih ada panitia yang menyampaikan hasil evaluasi
secara minim
Hasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas
Tahap
pengumuman Tanggal pengumuman sengaja ditunda
Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang
jelas
Pengumuman yang tidak informatif Konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi
Sanggahan Panitia tidak menanggapi sanggahan penting Dokumentasi sanggahan dan jawabannya auditable
Sanggahan sering terlambat/tidak sampai karena birokrasi
persuratan umum yang rumit Pasti sampai karena langsung ditujukan ke Panitia
Lain-lain Alokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan -Dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem
Tahap Kegiatan PBJ Modus Operandi Peran e-Proc/LPSE

31. Tahap Kegiatan PBJ Masalah Peran e-Proc/LPSE
Lain-lain
Harga markup
Diminimasi dengan pemanfaatan
e-Procurement melalui e-Purchasing/
e-Catalogue
Penyedia tidak qualified
Kesenjangan nilai hasil pengadaan untuk
paket yang sejenis
Rantai distribusi penyedia terlalu panjang
Waktu pengadaan lama
Mutu pengadaan rendah
Banyak terjadi kesalahan prosedur oleh
Panitia/ULP
Banyak terjadi subjektivitas dalam evaluasi
lelang

33. `
www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
Pemateri Training
e-mail: kanaidi63@gmail.com
Fax. 022-4267749 HP. 0812 2353 284
YouTube : Kanaidi Ken WA.0877 5871 1905
Facebook : Kanaidi Ken & Kanaidi Ken Part II
Istagram: kanaidi63 LinkedIn: Kanaidi ken