PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•17,979 views
- perkembangan informasi pengadaan - materi diskusi manajemen kontrak
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
Similar to PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
- 1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH : NOVA ZANDA
- 6. PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) Aplikasi RUP 2013 2012 2014 Sistem Informasi RUP
- 12. Monev online
- 16. e-PURCHASING – e-CATALOG Next • Penyedia Beton Ready • Penyedia alat berat • Penyedia aspal hotmix
- 19. Definisi Kontrak Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Kitab UndangundangHukum Perdata Pasal 1313) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. (Peraturan Presiden RI Nomor 54 Pasal 1 angka 22)
- 20. Tahapan Pelaksanaan Kontrak Penandatanganan Kontrak Perencanaan Ulang (Bila Perlu) Penyerahan Lokasi Pekerjaan Penerbitan SPMK/SP Pemeriksaan bersama lokasi pekerjaan Rapat Persiapan Pelaksaan Kontrak
- 21. PIHAK PENANDATANGAN KONTRAK • Pengguna Anggaran : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Penyedia Barang/jasa : Direksi (yang disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/jasa atau pengurus/karyawan perusahaan berstatus sebagai tenaga kerja tetap (mendapat delegasi wewenang yang sah dari direksi)
- 22. PENANDATANGANAN KONTRAK • Ditandatangani setelah DIPA/DPA di tetapkan • PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf setiap lembar kontrak (di atas 100 milyar setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak) • Sekurang-kurangnya 2 rangkap, dibubuhi materai • Berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak
- 23. Penyerahan Lokasi Pekerjaan • Pekerjaan Konstruksi, jasa konsultansi • PPK berkewajiban menyerahkan Lokasi Pekerjaan • Melakukan peninjauan lapangan bersama Pemda/masyarakat setempat • Membuat Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja
- 24. • Menyerahkan lokasi pekerjaan pada bagain tertentu apabila tidak dapat menyerahkan lokasi pekerjaan secara keseluruhan • Apabila PPK dianggap menunda pelaksanaan pekerjaan, PPK menetapkan dalam Berita Acara sebagai Peristiwa Kompensasi
- 25. Peristiwa Kompensasi PPK membayar ganti rugi • Apabila mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia berhak meminta perpanjangan penyelesaian waktu • Adendum Kontrak, apabila mengakibatkan penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian, dituangkan dalam berita acara
- 26. Penerbitan SPMK/SP SPMK • Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultansi • Selambat-lambatnya 14 hari setelah penandatanganan kontrak • Mencantumkan saat paling lambat mulai pekerjaan • Dilakukan setelah serah terima lokasi kerja • Diterbitkan hanya 1 kali untuk seluruh lingkup pekerjaan sesuai kontrak • tanggal mulai kerja adalah saat awal periode pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak • Kontrak sederhana/SPK, tanggal dapat sama dengan tanggal kontrak • Kondisi penanganan darurat, SPMK dapat terbit sebelum kontrak, memperoleh ijin PA/KPA
- 27. SP (Surat Pesanan) • Pengadaan barang dan jasa lainnya • Diterbitkan 14 hari sejak tanggal tandatangan kontrak, • Disetujui/ditandatangani penyedia selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal penerbitan SP • Dibubuhi materai • Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan barang/jasa lainnya • Untuk pengiriman barang yang dilakukan secara berkala sesuai rencana kebutuhan, di atur dalam kontrak
- 28. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak • Dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan SPMK • Dilaksanakan oleh PPK (Pihak Kesatu) dan Penyedia (Pihak Kedua)
- 29. Tujuan • Membahas, menyamakan persepsi, menyepakati hal-hal dalam pelaksanaan kontrak • Meminimalisir kendala dalam pelaksanaan kontrak • Mencari solusi terhadap kendala yang diduga dapat terjadi selama pelaksanaan kontrak
- 30. Substansi Pembahasan • Pasal-pasal penting dalam dokumen kontrak – Pekerjaan tambah kurang – Denda, pengakhiran, pemutusan kontrak – Mobilisasi dan demobilisasi – Asuransi tenaga kerja
- 31. • Prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan – – – – – – – – Organisasi kerja Perpanjangan waktu pelaksanaan Gambar pelaksanaan/kerja dan kelengkapannya Pengajuan permintaan pembayaran Pembuatan addendum kontrak Jadwal tenaga kerja Penyempurnaan jadwal pelaksanaan Serah terima pekerjaan
- 32. Peran masing-masing unsur pelaksanaan kontrak • Unsur yang terlibat : – PPK (pihak kesatu) – Penyedia sebagai pelaksana kontrak (pihak kedua) dapat pula dihadirkan : - Konsultan supervisi, pengawas (termasuk dari unsur K/L/D/I) - Konsultan management - Tim Pendukung serta Tim Teknis PPK
- 33. PPK Sebagai pimpinan rapat • Menjelaskan kebijakan teknis pekerjaan • Menjelaskan susunan organisasi pendukung PPK • Membahas tugas penyedia • Menjelaskan mekanisme kerja antara PPK, Penyedia dan Pengawas • Menjelaskan konsekwensi keterlambatan • Menjelasakan waktu dan proses penyerahan pekerjaan/laporan • Menjelaskan standar pelaporan • Membahas metode pelaksanaan yang disampaikan penyedia • Menekankan tidak ada biaya tambahan untuk quality control • Menekankan bahwa pemerintah dibebaskan dari tuntutan pihak manapun akibat kelalaian penyedia • Menetapkan barang yang menjadi milik pemerintah yang dapat digunakan penyedia dalam mendukung pelaksanaan kontrak • Pengusulan dan pembayaran
- 34. Penyedia barang/jasa • Menjelaskan rencana kerja • Menjelaskan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab • Menjelaskan kualifikasi personel • Menjelaskan rencana mobilisasi • Menjelaskan bagian pekerjaan yang akan di sub-kontrakan
- 35. Konsultan Pengawas/Management • Menjelaskan kedudukannya dalam kontrak • Mencatat seluruh kesepakatan dan dituangkan dalam berita acara • Menpersiapkan formulir isian (laporan harian, mingguan, bulanan, perhitungan volume, permintaan kebutuhan penyedia) • Menjelaskan struktur organisasi • Menjelaskan pengambilan lokasi dokumentasi
- 36. Materi yang dibahas dan disepakai • Dokumen program mutu • Organisasi pelaksanaan kontrak • Tatacara pengaturan pelaksanaan pekerjaan • Penyempurnaan jadwal • Jadwal mobilisasi personel • Penentuan lokasi sumber • Rencana pemeriksaan bersama
- 37. Pemeriksanaan Bersama dan Perencanaan Ulang Tujuan • Memeriksa kesiapan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan Pemeriksanaan terhadap - Memeriksa barang ke tempat produksi - Memeriksa peralatan yang digunakan - Memeriksa fasilitas - Memverifikasi keberadaan tenaga ahli dan personil pendukung
- 38. • Pemeriksanaan barang termasuk inspeksi atas proses pabrikasi/peralatan khusus • Biaya inspeksi pabrikasi termasuk dalam nilai kontrak • Mengganti personil/peralatan tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan kontrak dalam jangka waktu yang ditetapkan
- 39. Pemeriksaan bersama pengadaan barang • Meyakini barang yang dipesan sesuai dengan kontrak dan siap untuk dikirim • Mengambil langkah nyata dengan memutus kontrak secara sepihak sesuai pasal 93 (Perpres 70/2012), apabila jumlah tidak mencukupi atau barang tidak diproduksi
- 40. PENANGANAN KEGAGALAN TEKNIS • Identifikasi Kegagalan teknis Barang Pekerjaan konstruksi Jasa Konsultansi Jasa Lainnya Tidak sesuai dengan spesifikasi Bangunan roboh Tergantung jasa yang Tergantung jasa yang disebutkan dalam disebutkan dalam kontrak berupa kontrak input, proses, output Performance tidak sesuai dengan karakteristik barag Bangunan amblas Pelanggaran hak cipta Tidak berfungsi sebagaimana mestinya Bangunan retakretak Struktur bangunan patah
- 41. Penyebab Kegagalan Teknis Kesalahan Perencanaan • TOR tidak jelas/kurang rinci • Kesalahan atau kurang profesionalnya perencana dalam penentuan kebutuhan • Perencanaan dilakukan tanpa dukungan data penunjang perencanaan yang cukup. • penyimpangan dari prosedur baku, manual atau peraturan yang berlaku.
- 42. Kesalahan Pelaksanaan • Tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) • Tidak mengikuti spesifikasi teknis sesuai kontrak • Pemalsuan data • Tidak melaksanakan prosedur dengan benar
- 43. Kesalahan Pengawasan • Tidak mengikuti KAK • Menyetujui proposal tahapan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
- 44. Kegagalan Jasa Konsultansi • proses dan produk (mutu atau jumlah) hasil pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja selama pelaksanaan kontrak sedang berjalan.
- 45. • Penyebab kegagalan teknis Input Process Output Tidak terpenuhinya klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli Tidak terpenuhinya TOR Terjadinya pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Tidak tersedianya referensi untuk mendukung tugas jasa konsultansi dengan cukup Tidak tersusunnya prosedur kerja dan sistem manajemen mutu Tidak terpenuhinya kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan kontrak Tidak tersedianya sarana dan prasana Tidak tersusunnya prosedur kerja dan sistem manajemen mutu Terjadi keterlambatan penyerahan hasil kerja sesuai dengan tahapan pelaksanaan kontrak
- 46. Penanganan Kegagalan Teknis • Memberikan peringatan kepada konsultan secara bertahap dari lisan sampai tertulis • Memberikan sanksi dengan menghentikan kontrak sementara dan denda • Memberikan sanksi pemutusan kontrak dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku • Tidak memberikan/melakukan pembayaran • Membuat Adendum Kontrak
- 47. Perselisihan dalam Pelaksanaan Kontrak Latar Belakang • Wanprestasi/cidera janji • Pemenuhan atas klaim yang tidak adil • Kurangnya pemahaman terhadap proses pengadaan barang/jasa • Desain/perencanaan yang buruk • Pemutusan kontrak sepihak dengan alasan yang tidak kuat
- 48. Dokumen pendukung • Dokumen kontrak beserta addendum (apabila ada) • Bukti kelengkapan administrasi pelaksanaan kontrak • Bukti surat teguran keterlambatan pekerjaan dan berita acara rapat pembuktian • Berita acara panitia peneliti pelaksanaan kontrak
- 49. Alternatif pilihan penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kontrak • Perpres 54/2010 pasal 94 ayat 1 – Menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat – Diselesaikan diperadilan umum atau di luar pengadilan sesuai ketentuan perundangan
- 50. • Terima kasih