Dokumen tersebut merangkum proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pekerjaan (ULP) Kementerian Kehutanan. Prosesnya melibatkan satuan kerja pemilik anggaran, pejabat pembuat komitmen, Pokja/Sub Pokja ULP, dan LPSE Kementerian dalam menyusun dokumen pengadaan, melakukan seleksi penyedia, dan mengumumkan hasilnya. Tujuan utamanya adalah mengatur

1. SATKER - ULP – LPSE
DALAM PROSES PENGADAAN

2. SATKER
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
• Menyusun dan Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
• Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)
– uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud,
dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, tenaga yang diperlukan
(Jumlah dan Kualifikasi/Kriteria);
– waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan;
– gambaran umum spesifikasi;
– menggambarkan Hasil Keluaran (Output);
– besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
(Jenis pengadaan tertentu wajib mempunyai dokumen KAK)
• Menetapkan Perangkat Pengadaan (terkait ULP)
– PPK (wajib mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah);
– Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

3. SATKER
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
• Menyerahkan kepada ULP:
– Rencana Umum Pengadaan;
– Paket Pengadaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan:
• Kerangka Acuan Kerja (sumber KPA)
• surat permintaan dari PPK kepada Pokja ULP untuk melakukan proses pengadaan
(sumber PPK)
• Spesifikasi Teknis (sumber PPK)
• Harga Perkiraan Sendiri (sumber PPK)
• Jenis Kontrak (Lumpsum/Harga Satuan/Gabungan Lumpsum dengan Harga
Satuan) (sumber PPK)
• Rancangan Umum Kontrak (sumber PPK)
• Nama/SK PPK, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (sumber KPA)
• Menyatakan Lelang Gagal sesuai dengan Pasal 83 ayat(3) Perpres
70/2012

4. SATKER
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
• Menyerahkan kepada KPA untuk disampaikan kepada ULP:
– Surat permintaan dari PPK kepada Pokja ULP untuk melakukan proses
pengadaan
– Spesifikasi Teknis
– Harga Perkiraan Sendiri
– Jenis Kontrak (Lumpsum/Harga Satuan/Gabungan Lumpsum dengan Harga
Satuan)
– Rancangan Umum Kontrak
• Melakukan Upload pada LPSE Kemenhut (untuk Paket Pengadaan
yang dilaksanakan melalui Epurchasing dan E-Tendering):
– SPPBJ
– Jaminan Pelaksanaan (jika ada)
– Surat Perjanjian/Kontrak; dan Adendumnya (jika ada), dilengkapi:
• SPMK (jika ada)
• Surat Pesanan (jika ada)

5. UNIT LAYANAN PEKERJAAN
KEPALA ULP
• Menetapkan Pokja/Sub Pokja yang melaksanakan Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan jenis pekerjaan;
• Menyerahkan kepada Pokja/Sub Pokja ULP:
– Rencana Umum Pengadaan;
– Paket Pengadaan Pekerjaan yang sudah dilengkapi dengan:
• Kerangka Acuan Kerja
• Surat permintaan dari PPK kepada Pokja ULP untuk melakukan proses pengadaan
• Spesifikasi Teknis
• Harga Perkiraan Sendiri
• Jenis Kontrak (Lumpsum/Harga Satuan/Gabungan Lumpsum dengan Harga
Satuan)
• Rancangan Umum Kontrak
• Menunjuk Petugas Sekretariat ULP sebagai Admin Agensi SPSE
LPSE Kemenhut dan menyampaikannya kepada Kepala LPSE
Kemenhut.

6. UNIT LAYANAN PEKERJAAN
Pokja / Sub Pokja
• Menyusun dokumen pengadaan;
• Melaksanakan pemilihan penyedia (pengumuman pengadaan s/d
menetapkan dan mengumumkan pemenang pengadaan);
• Menyusun waktu pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan waktu yang disampaikan pada RUP Satker;
• Mengusulkan perubahan spesifikasi teknis (jika perlu);
• Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri (jika perlu);
• Memberi masukan atau mengusulkan perubahan rancangan
kontrak kepada PPK (jika perlu);

7. UNIT LAYANAN PEKERJAAN
Pokja / Sub Pokja
• Mengubah tata waktu pengadaan pada aplikasi SPSE LPSE
Kemenhut kecuali untuk:
– Batas akhir pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi (prakualifikasi);
– Batas akhir upload dokumen penawaran;
– Awal waktu pembukaan dokumen penawaran.
(Ketiga hal tersebut di atas dilaksanakan oleh Ketua LPSE Kemenhut , Ketua
Pokja/Sub Pokja menyampaikan Surat Permohonan dengan menyebutkan
alasannya)
• Menyampaikan File Penawaran Penyedia (file rhs) yang Gagal
Dideskripsi oleh Pokja/Sub Pokja kepada Kepala LPSE Kemenhut
untuk diuji secara Forensik dapat/gagal Disekripsi.
• Memperoleh jawaban hasil uji Forensik dari Kepala LPSE
Kemenhut atas File Penawaran Penyedia (file rhs) yang Gagal
Dideskripsi.

8. UNIT LAYANAN PEKERJAAN
Pokja / Sub Pokja
• Melakukan Upload pada SPSE LPSE Kemenhut untuk dokumen:
– Dokumen Pengadaan sesuai dengan Jenis Pemilihan Penyedia
(Prakualifikasi/Pascakualifikasi) yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan
Kerja (jika ada), spesifikasi teknis; harga perkiraan sendiri; dan dokumen
lain apabila dipandang perlu untuk diketahui oleh calon penyedia
– Adendum dokumen pengadan (jika ada);
– Dokumen berita acara hasil evaluasi penawaran, antara lain mencakup:
Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi
dan Pembuktian Kualifikasi;
– Dokumen berita acara hasil pelelangan
• Mengumumkan Pengumuman Pengadaan, Daftar Pendek (jika
ada), dan Pemenang Pengadaan pada:
– Papan Pengumuman Resmi;
– Website Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id).
• Menjawab Sanggah (yang memasukkan dokumen penawaran)

9. UNIT LAYANAN PEKERJAAN
Sekretariat ULP sebagai Admin Agensi
• Melakukan Registrasi Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan Pokja / Sub Pokja pelaksana pengadaan pada SPSE LPSE
Kemenhut;
• Melakukan Registrasi Pegawai Pokja/Sub Pokja pelaksana
pengadaan barang/jasa pada SPSE LPSE Kemenhut (hak
akses/userID dan password);
• Melakukan Registrasi Pegawai Pokja/Sub Pokja pelaksana
pengadaan barang/jasa kedalam Kepanitiaan Pengadaan
Barang/Jasa pada SPSE LPSE Kemenhut;
• Melakukan Registrasi Satker lingkup ULP pada SPSE LPSE
Kemenhut;
• Melakukan Registrasi Pegawai PPK Satker pada SPSE LPSE
Kemenhut;

10. UNIT LAYANAN PEKERJAAN
LPSE Kementerian Kehutanan
• Melakukan Registrasi dan mengelola Agensi masing-masing ULP
pada SPSE LPSE Kemenhut;
• Melakukan Registrasi dan mengelola Pegawai Admin Agensi
masing-masing ULP pada SPSE LPSE Kemenhut (hak akses/userID
dan password);
• Mengubah tata waktu pengadaan pada aplikasi SPSE LPSE
Kemenhut untuk:
– Batas akhir pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi (prakualifikasi);
– Batas akhir upload dokumen penawaran;
– Awal waktu pembukaan dokumen penawaran.
(Ketiga hal tersebut di atas diubah setelah adanya Surat Permohonan dari
Ketua Pokja/Sub Pokja dengan menyebutkan alasan dan Kode Lelang)

11. UNIT LAYANAN PEKERJAAN
LPSE Kementerian Kehutanan
• Melakukan uji Forensik atas File Penawaran Penyedia (file rhs)
yang Gagal Dideskripsi oleh Pokja/Sub Pokja yang disampaikan
Pokja/Sub Pokja kepada Kepala LPSE Kemenhut;
• Menyampaikan File Penawaran Penyedia (file rhs) yang Gagal
Dideskripsi oleh Pokja/Sub Pokja kepada LKPP apabila LPSE
Kemenhut tidak dapat menguji Forensik File dimaksud;
• Menyampaikan jawaban hasil uji Forensik kepada Pokja/Sub Pokja.
• Melakukan registrasi dan mengelola pegawai auditor BPK dan Itjen
(hak akses/userID dan password) pada SPSE LPSE Kemenhut;
• Memberi hak akses kepada audtor BPK dan Itjen pada paket-paket
pengadaan yang dilaksanakan melalui SPSE LPSE Kemenhut.

12. UNIT LAYANAN PEKERJAAN
LPSE Kementerian Kehutanan
• Menyediakan ruang komputer (bidding room) bagi calon penyedia
yang akan melaksanakan pelelangan secara elektronik;
• Melaksanakan penerimaan pendaftaran secara elektronik bagi
calon penyedia pada SPSE LPSE Kemenhut;
• Melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen
calon penyedia yang melakukan pendaftaran penyedia pada SPSE
LPSE Kemenhut;

13. Terima kasih
LPSE Kementerian Kehutanan
BIRO UMUM – SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 3
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
http://lpse.dephut.go.id