EKONOMI SYARIAH

1. FEB UTS

2.  Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam
suatu periode tertentu (satu tahun) yang diukur dengan satuan
uang.
 Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional
 PDB = Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil
dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara
asing yang bekerja di negara yang bersangkutan
 PNB = dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan
jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut
ditambah dengan penduduk negara tersebut yang ada di luar
negeri
Pendapatan nasional merupakan ukuran dasar dari performasi
perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu juga
memperlihat hubungan antara variabel makroekonomi, yaitu
output,pendapatan dan pengeluaran.

3. Perusahaan
Rumah
TanggaPengeluaran
Gaji, bunga,
dividen, laba dan
sewa
barang & jasa
Jasa-jasa dari
faktor produksi

4. PemerintahPerusahaan
Rumah
Tangga
Luar Negeri
Pembelian
barang &
jasa
Pajak
Pajak
Pembayaran
gaji, bunga,
transfer
Gaji, bunga,
dividen, laba dan
sewa
Pembelian
barang & jasa
buatan luar
negeri (Import)
Pembelian barang
& jasa buatan
dalam negeri oleh
orang asing
(eksport)
Pembelian
barang & jasa

5.  Metode Produksi
◦ Didasarkan pada penjumlahan nilai tambah bruto
(gross value added) dari semua sektor produksi.
◦ Menurut BPS sektor tersebut meliputi:
 Pertanian; Pertambangan & Penggalian; Industri
pengolahan; Listrik, gas dan air bersih; Bangunan;
Perdagangan, restoran, dan hotel; Pengangkutan dan
komunikasi; Keuangan, persewaan bangunan dan jasa
perusahaan; Jasa-jasa
◦ Contoh: Biji gandum/kg dijual Rp. 1500; Gandum
 terigu= 2000; Terigu  roti = 3000; Roti  roti
bakar = 3500

7.  Metode Pengeluaran
◦ Metode ini menghitung pendapatan nasional
dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran,
baik yang dilakukan:
 Rumah tangga konsumen (C)
 Rumah tangga swasta/produsen (I)
 Rumah tangga pemerintah (G)
 Export netto (X – M)
◦ Secara matematik dirumuskan
 Y = AE = C + I + G + (X – M)  AE = Agregate Expenditure
◦ Hasil perhitungan dengan metode ini sering
disebut dengan Produksi Nasional Brutto (GNP)

9.  Metode Pendapatan
◦ Metode ini menjumlahkan semua pendapatan dari
faktor produksi dalam perekonomian:
 Tenaga kerja (W)
 Modal (i)
 Tanah (R)
 Skill/entrepreneurship (P)
◦ Rumus = Y = YW + Yi + YR + YP
◦ Hasil perhitungan ini sering disebut dengan
pendapatan nasional (National Income=NI)

10.  GDP Nominal mengukur nilai output atau
pendapatan nasional dalam suatu periode tertentu
menurut harga pasar yang berlaku pada periode
tersebut (current price)
 GDP riil mengukur nilai output atau pendapatan
nasional dalam suatu periode tertentu menurut
harga pasar yang berlaku pada periode tertentu
menurut harga yang ditentukan (harga pada tahun
dasar/harga konstan)

12.  Konsep tingkat kesejahteraan hidup (standard of living) dalam
ekonomi konvensional banyak didekati dari ide fungsi utilitas,
dimana kesejahteraan bergantung pada keadaan sejumlah
kebutuhan moneter dan non-moneter.
 Pada periode setelah perang dunia II, standard of living
sepenuhnya dipahami dalam ukuran-ukuran material murni;
yaitu penguasaan barang dan jasa.
 Konsep ini secara natural membawa pada penggunaan PDB
riil per kapita sebagai indikator utama kesejahteraan.
◦ PDB mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan
perekonomian dalam kurun waktu tertentu.
 PDB per kapita gagal merefleksikan sejumlah aspek penting
dari kesejahteraan manusia.
◦ Kelemahan-kelemahan ini membawa kita pada pemahaman yang
keliru dan cenderung over-estimate tentang tingkat kesejahteraan
perekonomian yang sebenarnya.
◦ Fokus pada PDB per kapita akan membuat pengambil kebijakan
terlalu bias pada pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan kebijakan.

13.  PDB seringkali gagal mencerminkan kesejahteraan
penduduk.
◦ Seringkali barang dan jasa yang amat dibutuhkan oleh penduduk, tidak
diproduksi. Karena itu daerah dengan PDB per kapita yang tinggi tidak
selalu mencerminkan penduduk-nya hidup lebih baik dari penduduk di
daerah dengan PDB per kapita yang lebih rendah.
PDRB per Kapita dan HDI Propinsi-Propinsi di Indonesia, 2002
PDRB per
Kapita
Peringkat HDI Peringkat
DI Yogyakarta
Sulawesi Utara
Sumatera Utara
Nusa Tenggara Barat
Papua
1,581
1,695
2,357
2,290
4,180
20
17
7
9
3
70.8
71.3
68.8
57.8
60.1
3
2
7
30
29
Sumber: UNDP and BPS (2004)

14.  PDB adalah ukuran yang jauh dari sempurna untuk
secara tepat menggambarkan besarnya output suatu
perekonomian.
◦ PDB konvensional tidak memperhitungkan kegiatan
sektor informal.
◦ PDB gagal menghitung kegiatan-kegiatan yang tidak
diperdagangkan di pasar seperti misalnya kegiatan
rumah tangga, kegiatan amal dan sukarela.
◦ PDB gagal memperhitungkan penurunan cadangan
sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan.
 Studi Repetto, et.al menunjukkan bahwa perhitungan yang tepat
terhadap degradasi lingkungan, akan menurunkan tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 3 persen! (R. Repetto, W.
Magrath, M. Wells, C. Beer, dan F. Rossini, Wasting Assets: Natural Resources in the
National Income Accounts. Washington, DC: World Resources Institute, Juni 1989.)

15. GREEN NATIONAL ACCOUNT
MEASUREMENT FOR INDONESIA
1990 1995
GDP (percent) 100.00 100.00
- Depreciation of Fixed Assets 4.64 4.22
NDP 95.36 95.78
- Imputed Environmental Costs 5.60 5.18
Degradation of Natural Resources (1.46) (1.85)
Destruction of Ecosystem (0.55) (1.46)
Depletion of Resources (3.50) (1.87)
Eco-Domestic Product (percent of GDP) 89.76 90.59
Source:Alisyahbana, Yusuf (2001)

16.  PDB tidak mampu memperhitungkan perubahan
dalam kualitas output.
◦ Contoh klasik: komputer, dimana kualitas barang telah
mengalami perbaikan secara dramatis sementara harganya
jatuh secara tajam.
 PDB tidak menceritakan kepada kita bagaimana
barang dan jasa didistribusikan diantara penduduk.
◦ PDB per kapita tidak menggambarkan keadilan dan
pemerataan.
 PDB tidak menceritakan kepada kita bagaimana
barang dan jasa diproduksi.
◦ Bisa jadi pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari kegiatan
ekonomi yang mubazir dan tidak efisien, zhalim dan merusak
penghidupan pihak lain, dll.

17.  Fokus yang berlebihan terhadap pertumbuhan
ekonomi dalam banyak aspek telah membahayakan
kehidupan ekonomi generasi mendatang.
◦ Pertumbuhan ekonomi berjalan beriring dengan
pertumbuhan penggunaan (eksploitasi) sumber daya alam.
 Pertumbuhan dalam eksploitasi sumber daya alam
sebagian merefleksikan: (i) kenaikan permintaan
akibat pertumbuhan penduduk, dan sebagian lagi
merefleksikan: (ii) pertumbuhan output per kapita
dan, (iii) pertumbuhan konsumsi per kapita.
◦ Sepanjang abad 20, jumlah penduduk dunia naik 4 kali lipat
dan output industri meningkat 40 kali lipat.
◦ Pada saat yang sama, konsumsi per kapita di negara-negara
maju jauh meningkat dibandingkan 100 tahun yang lalu.

18.  Evaluasi konsumsi apakah berlebihan atau tidak; dapat
dilakukan berdasarkan 2 kriteria: the discounted present value dari
arus utilitas (the maximize present value criterion) dan perbaikan
kesejahteraan sosial intertemporal (the sustainability criterion).
◦ Pangsa konsumsi terhadap output lebih tinggi dari yang seharusnya
diidentifikasi berdasarkan kriteria the maximize present value.
◦ Banyak negara gagal memenuhi kriteria keberlanjutan: investasi
dalam human capital dan physical capital tidak mencukupi untuk meng-
offset penurunan dalam natural capital.
◦ Di negara-negara miskin, kurang-nya investasi tidak berimplikasi
pada excessive consumption, konsumsi dan investasi keduanya tidak
mencukupi: konsumsi saat ini tidak menghasilkan standar hidup
yang layak bagi generasi sekarang dan investasi saat ini tidak
menjamin standar hidup yang lebih tinggi (atau bahkan sama) untuk
generasi mendatang.
 Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi sehingga menjadi
berlebihan (excessive consumption) adalah; (i) ketidakmampuan
untuk mengumpulkan resiko secara sempurna, (ii)pajak
terhadap pendapatan modal, dan (iii) underpricing sumber daya
alam.

19.  Underpricing sumber daya alam menjadi faktor paling dominan
yang menyebabkan excessive consumption.
 Underpricing sumber daya alam berasal dari tiga sumber.
◦ Kepemilikan sumber daya yang tidak jelas (common resources).
Common resources membawa pada eksploitasi yang berlebihan jika
eksploitasi tidak membutuhkan investasi yang besar.
 Contoh: di Indonesia, deforestrasi mencapai 2,6 juta hektar per tahun
dan indikasi overfishing mencapai 60%.
◦ Kegagalan internalisasi eksternalitas yang terkait dengan
penggunaan sumber daya alam.
 Contoh: kerusakan akibat penggunaan energi fosil, hilangnya keragaman
ekosistem akibat pembangunan pengontrol banjir, dll.
◦ Subsidi pemerintah. Misal subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi
air.
 Subsidi menyebabkan harga turun dibawah biaya produksi, bahkan
sebelum memperhitungkan dampak eksternalitas-nya.
 International Energy Agency (1999) mengestimasi bahwa di India, China
dan Rusia, full-cost pricing akan menurunkan konsumsi energi berturut-
turut sebesar 7, 9 and 16 persen.

20.  Dampak biofisik yang berasosiasi dengan hilangnya natural capital
dapat sangat nonlinear: dampak hal ini mungkin kecil dalam
rentang tertentu, namun kemudian menjadi sangat besar sekali
critical threshold tercapai.
◦ Terlewatinya threshold akan membawa pada "bifurcation“: situasi dimana
karakteristik sistem alam berubah secara fundamental.
 Contoh: kenaikan gas rumah kaca mungkin merubah arah arus Atlantik
yang kini menghangatkan Eropa utara. Sejarah paleo-climatic menunjukkan
bahwa perubahan seperti ini adalah hal yang umum.
 Nonlinearitas dalam dinamika ekosistem berimplikasi serius pada
resiko yang terkait dengan hilangnya natural capital.
◦ Estimasi shadow prices untuk natural capital akan menjadi terlalu rendah
jika kita hanya memperhitungkan kasus-kasus utama daripada distribusi
keseluruhan hasil potensial dari hilangnya natural capital.
◦ Dibutuhkan identifikasi dimana konsumsi saat ini membahayakan
keberlanjutan kesejahteraan dan mengukur kerugian potensial yang
ditimbulkannya.
◦ Dibutuhkan indikator untuk mengkuantifisir kehilangan natural capital
dan potensi untuk substitusi antar berbagai bentuk kapital.

21.  Perhitungan PDB dalam perekonomian Islam harus
memasukkan parameter-parameter baru sesuai dengan
doktrin-doktrin Islam.
◦ Tujuan kehidupan adalah ‘Falah’
 kesejahteraan, keadilan, kebebasan, standar moral, di dunia dan
akhirat.
◦ Diperhitungkannya sektor-sektor Voluntary (wakaf, zakat, dan
sadaqah)
◦ Diperhitungkannya sektor-sektor informal dan Subsisten.
◦ Dimungkinkannya penggunaan variabel-variabel kebijakan
Islami
 Rate of profit share on investment dan rate of return on project
 Rasio Zakat (Zakat/PDB)
 pemenuhan kebutuhan dasar (kebutuhan agama, keamanan,
makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan)
 Perhitungan PDB dalam perekonomian Islam harus
menyediakan ukuran-ukuran kesejahteraan ekonomi
sekaligus sosial, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

22.  Pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan
sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi (measure of economic welfare) pada
suatu negara. Saat GNP naik, maka diasumsikan bahwa rakyat secara materi
bertambah baik posisinya atau sebaliknya, tentunya setelah dibagi dengan jumlah
penduduk (GNP per kapita)
 Jika nilai output turun sebagai akibat orang-orang mengurangi jam kerja atau
menambah waktu istirahatnya, maka hal itu bukan menggambarkan keadaan orang
itu menjadi lebih buruk. Seharusnya ukuran kesejahteraan ekonomi dalam konsep
GDP atau GNP riil harus mampu menggambarkan kesejahteraan pada suatu negara
secara riil.
Beberapa keberatan penggunaan dalam pengukuran GDP riil/kapita
 Umunya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP tidak
mencerminkan kondisi riil pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.
 Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, tidak tercakup dalam GNP.
 GNP tidak memperhitungkan kejadian seperti bencana alam
 GNP tidak memperhitungkan polusi
 GNP tidak menghitung nilai waktu istirahat (leisure time).

23.  Kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak selalu
diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan dan
konsumsi.
◦ Kesejahteraan sejati membutuhkan keseimbangan antara aspek
material dan spiritual.
◦ Determinan terpenting yang menentukan kesejahteraan adalah
dalam cara bagaimana kita memanfaatkan sumber daya langka
yang merupakan amanah dari Sang Pencipta.
◦ Kekayaan dan konsumsi yang lebih banyak akan lebih baik dari
yang sedikit jika dan hanya jika pertumbuhan tersebut dicapai
tanpa memperlemah jaringan moral masyarakat dan solidaritas
sosial, atau tanpa meningkatkan ketidakseimbangan alam.
 Jika dalam ekonomi konvensional penggunaan sumber daya
yang paling efisien ditentukan berdasarkan kriteria Pareto
Optimum, dalam Islam ditentukan berdasarkan kriteria
maqashid syariah.
◦ Setiap penggunaan sumber daya yang akan merusak atau
menggagalkan pencapaian dan realisasi maqashid syariah, harus
dipandang sebagai kesia-siaan dan inefisiensi.

24.  Pendapatan nasional harus dapat mengukur
penyebaran pendapatan individu rumah tangga
 Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi
di sektor pedesaan.
 Pendapatan nasional harus dapat mengukur
kesejahteraan ekonomi islam
 Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran
dari kesejahteraan sosial islami melalui pendugaan
nilai santunan antar saudara dan sedekah/zakat.

25. Produksi
meningkat
Daya beli
meningkat
Peningkata
n konsumsi
Investasi
menngkat
Penerimaan
negara
meningkat
zakat
Mustahik
pajak
Muzakki
pembangunan
meningkat

26.  Dalam kerangka PDB pendekatan penerimaan,
PDB perekonomian Islami akan menjadi Y = r + w +
π
◦ Hired-factors of production
 Rent
 Wages and Salaries
◦ Entrepreneurial-factors of productions
 Profit; dihasilkan dari kegiatan-kegiatan investasi
partisipatif seperti:
 Mudharabah (profit-sharing agreement)
 Murabahah (trade with markup/cost-plus sale)
 Musyarakah (equity participation)
 Ijarah (leasing), dll

27.  Aktivitas sektor informal, dicirikan oleh:
◦ Ease of entry
◦ Reliance of indigenous resources
◦ Family ownership of enterprises
◦ Small scale of operation
◦ Labour intensive and adapted technology
◦ Skills acquired outside the formal school system
◦ Unregulated and competitive markets
 Sektor informal seringkali diabaikan, padahal
ukurannya sangat besar terutama di negara-negara
berkembang.
◦ Di beberapa negara berkembang, pekerja sektor informal
mencapai antara 30-70% dari total angkatan kerja (World
Bank. World Development Report. 1989)

28.  Sektor voluntary adalah signifikan.
◦ Pada 1996, penduduk Amerika Serikat menyumbang US$ 143 milyar ke
organisasi nirlaba. Diperkirakan sektor non-profit mencapai 8% dari
GDP –dua kali lipat dari angka 1960- dan mempekerjakan 10% dari total
angkatan kerja –lebih besar dari gabungan pekerja pemerintah pusat
dan federal. (The Economist, 30th May, 1998).
 Kedermawanan sangat terasa pasca bencana alam luar biasa. Pasca badai
Katrina, palang merah Amerika Serikat menerima US$ 807 juta, lebih besar
US$ 250 juta dari total penerimaan 2003-2004 (Center on Philanthropy at Indiana
University, 2005)
◦ Potensi dana filantropi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 2,3 – 4,6
triliun per tahun (SWA No. 07/XXII/6-19 April 2006).
 Penting untuk meng-institusional-kan dan me-monetisasi:
◦ (i) institusi ekonomi-sosial Islam seperti zakat, wakaf, masjid, haji, dll
◦ (ii) instrument redistribusi pendapatan dalam Islam seperti waqf
properties development bond, cash-waqf certificate, zakat certificate, hajj saving
certificate, trust-fund, dll.
 Pengukuran penerimaan zakat sebagai % PDB dan dampaknya
terhadap fungsi konsumsi, dapat digunakan sebagai variabel
kebijakan ekonomi dan sosial.

29.  PDB adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan transfer
payments.
 Di dalam perekonomian Islami dimana terdapat sistem intra-
family obligatory sebagaimana kegiatan-kegiatan sukarela
sebagai jenis transfer payments.
◦ Usaha untuk mengukur nilai jasa-jasa ini akan memberi perspektif
yang berharga dalam melihat cara kerja a built-in social security system
dalam masyarakat Islam.
 Dikeluarkannya intra-family services dari perhitungan
pendapatan nasional mempengaruhi perbandingan PDB
internasional secara serius.
◦ Di banyak negara miskin konsep keluarga jauh lebih luas dari di
Barat; other things being the same, hal ini berarti bahwa jasa yang
diproduksi oleh anggota keluarga besar mendapat tempat jauh lebih
penting dalam aktivitas ekonomi (Bauer and Yamey: 1972)
 Karakteristik utama dari transfer payments seperti ini adalah
kurangnya korespondensi antara jasa dan pembayaran.
◦ Kewajiban (payments) seringkali tidak diikuti dengan representasi
dari jasa tersebut namun sering diikuti oleh kegiatan yang tidak
berhubungan secara langsung dengan payment.

30.  Perhitungan pendapatan nasional dalam Islam harus
mengindikasikan sifat dasar dari distribusi output.
◦ Penting untuk mengetahui pendapatan rumah tangga per kapita
aktual.
 Perhitungan pendapatan nasional dalam Islam harus
mengindikasikan struktur komposisi dari output total.
◦ Kualitas dan isi dari PDB lebih penting daripada sekedar ukuran total
output.
◦ Produksi barang-barang kebutuhan dasar dan barang-barang mewah
mendapat timbangan yang sama dalam PDB konvensional.
◦ Dalam doktrin Islam, barang-barang kebutuhan dasar harus
diprioritaskan, dan karenanya harus direfleksikan dalam timbangan
yang berbeda dalam PDB Islami.
 Angka PDB per kapita rata-rata tidak memberi gambaran yang
tepat tentang tingkat kesejahteraan aktual.
◦ Tingkat kesejahteraan aktual lebih tepat diekspresikan dalam
indikator konsumsi kebutuhan efektif (barang & jasa kebutuhan
dasar) sebagai persentase dari konsumsi total.

31.  Pendekatan konvensional terhadap pembangunan
berkelanjutan
◦ Mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang.
◦ Mencapai pemerataan lintas-generasi.
◦ Mempertahankan tingkat kualitas kehidupan dan lingkungan.
 Permasalahan dengan pendekatan konvensional
◦ Pandangan bahwa nature is out there; terpisah dari manusia, dan
perkembangan hidup manusia mengandung dominasi atas alam.
◦ Karena alam adalah elemen terpisah dari manusia, maka manusia
berkuasa penuh atas alam dan dapat melakukan apa-pun sepanjang
bermanfaat untuk manusia.
 Perspektif Islam
◦ Islam meng-akomodasi konsep pembangunan berkelanjutan namun
dalam kerangka yang luas.
◦ Konsep Islam terhadap pembangunan berkelanjutan memiliki tiga
aspek berbasis harmonisasi alam, sosial, dan ekonomi yang akan
menjamin pembangunan berkelanjutan.