Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum PDRD, tujuan UU PDRD tahun 2009, prinsip-prinsipnya, jenis-jenis pajak daerah, kriteria pajak daerah, serta penjelasan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

1. 5/5/2015Meiriska Meiriska
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
(PDRD)
Perpajakan I
Perpajakan I

2. Dasar hukum
5/5/2015Meiriska
2
 UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
 KMDN No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.
 UU N0 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
 P.P. No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
 P.P. No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
 UU N0 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah berlaku mulai 1 Januari 2010

3. Tujuan UU pdrd 28/2009
5/5/2015Meiriska
3
 Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam
perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya
tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat.
 Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan
dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat
otonomi daerah.
 Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis
pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Prinsip dalam UU pdrd 28/2009
5/5/2015Meiriska
4
 Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak
terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
 Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang
ditetapkan dalam Undang-undang (Closed-List).
 Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah
dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-
undang.
 Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang
tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
 Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara
preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan
retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi
Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

5. Jenis pajak daerah
(menurut uu no 28 th 2009)
5/5/2015Meiriska
5
Pajak Propinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok
Pajak Kabupaten / Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan logam dan
batuan
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB Perdesaan dan Perkotaan
11. BPHTB

6. kriteria PAJAK DAERAH
5/5/2015Meiriska
6
a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi
b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani
masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
d. Potensinya memadai dimana hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya
pemungutan
e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi
sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah
maupun kegiatan ekspor-impor
f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak
memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk
merusak lingkungan.
h. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau
disesuaikan dengan kebijakan daerah
i. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam
daerah Kabupaten/Kotamadya, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan
dari pajak untuk daerah Provinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kotamadya,

7. 5/5/2015Meiriska
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
Perpajakan I

8. pengertian
5/5/2015Meiriska
8
 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.
 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya
yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT (gross Tonnage) 5 sampai
dengan GT 7.
 Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang
yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam
 Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang
dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen
 Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan
dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti
kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan
Bermotor (BPKB);

9. DIKECUALIKAN DARI PENGERTIAN KENDARAAN
BERMOTOR
5/5/2015Meiriska
9
1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk
keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan pajak dari Pemerintah
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

10. Objek dan subjek pkb
5/5/2015Meiriska
10
1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor
Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor
2. Subjek Pajak
Yang menjadi subjek PKB adalah Orang pribadi atau Badan yang memiliki
dan/atau menguasai kendaraan bermotor
3.Wajib Pajak
Wajib Pajak Kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki kendaraan bermotor.

11. Dasar pengenaan pajak
5/5/2015Meiriska
11DPP PKB adalah hasil perkalian antara :
1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot
Penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor
Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum, yaitu harga
rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat.
Apabila harga pasaran umum tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor
ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
Harga berdasarkan Isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama
Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama
Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen PIB.

12. Bobot kendaraan bermotor
5/5/2015Meiriska
12Bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
Bobot dihitung berdasarkan tekanan gandar, jenis bahan bakar
kendaraan bermotor, jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-
ciri mesin dari kendaraan bermotor.
Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih dari 1,
dengan pertimbangan sbb :
•Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor
dianggap masih dalam batas toleransi
•Koefisien lebih dari 1 berarti penggunaan kendaraan bermotor
dianggap melewati batas toleransi.

13. Tarif dan cara perhitungan pkb
5/5/2015Meiriska
13
1. Tarif PKB
a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2%
b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya tarif dapat ditentukan
secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%
c. untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial
keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah
dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan paling rendah 0,5%
dan paling tinggi 1%.
d. Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1%
dan paling tinggi 0,2%
Tarif PKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Cara Perhitungan PKB Terutang
PKB terutang = Tarif x DPP (Nilai Jual KB X Bobot)
3. Masa dan Saat Terutang
 Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut
sejak saat pendaftaran kendaraan bermotor dimulai.
 PKB dibayar sekaligus dimuka bersamaan dengan penerbitan STNK
 PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

14. 5/5/2015Meiriska
BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB)
Perpajakan I

15. PENGERTIAN, objek dan subjek
5/5/2015Meiriska
15
 BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau
pemasukan ke dalam badan usaha.
 Objek Pajak BBN-KB adalah Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor
 Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor :
- kereta api
- kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik dan lembaga-lembagan international
- Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
 Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk
dipakai secara tetap di indonesia, kecuali :
- Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
- Untuk diperdagangkan
- Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
- Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf international.
 Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan
bermotor.
 Wajib Pajak BBNKB ( WP) adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan
bermotor .

16. Dasar pengenaan bbnkb
5/5/2015Meiriska
16
 Dasar Pengenaan Pajak BBNKB (DPP) :Nilai jual objek pajak atau
NJKB berdasarkan harga pasaran umum.
 Harga pasaran umum jika tidak diketahui atau merupakan kendaraan
jenis baru maka akan didasarkan atas :
- Isi silinder dan atau satuan daya kendaraan bermotor
- Penggunaan kendaraan bermotor
- Jenis dan tipe kendaraan bermotor
- Merek kendaraan bermotor
- Tahun pembuatan kendaraan bermotor
- Berat total dan kapasitas penumpang
- Dokumen impor

17. Tarif dan cara perhitungan bbnkb
5/5/2015Meiriska
17
 Tarif BBNKB :
- Paling tinggi 20% untuk penyerahan pertama
- Paling tinggi 1% untuk penyerahana kedua dan seterusnya
 Tarif BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-
alat besar yang tidak menggunakan jalan umum :
- Paling tinggi 0,75% untuk penyerahan pertama
- Paling tinggi 0,075% untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
 Rumus Menghitung Pajak BBN-KB :
Tarif X Dasar Pengenaan Pajak
 Tarif BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Saat terutang bbnkb
5/5/2015Meiriska
18
 Masa Pajak BBNKB
Jangka waktu penyerahan Kendaraan Bermotor atau KB pertama ke
penyerahan berikutnya dan seterusnya.
 Saat Terutang BBNKB
Saat penyerahan kendaraan bermotor
 Sistem Pajak BBNKB
Official atau ditetapkan oleh pemerintah
 Pendaftaran BBNKB
- Maksimal 30 hari sejak penyerahan
- BBNKB Dibayarkan saat pendaftaran
- Dilaporkan secara tertulis kepada gubernur/pejabat terkait dengan memuat
:Nama dan alamat pribadi atau badan yang menerima penyerahan,Tanggal,
bulan dan tahun penyerahan kendaraan bermotor, Nomor polisi KB, Fotokopi
STNK
 Pemilikan atau penguasaan kendaraan bemotor lebih dari 12 bulan dianggap
sebagai penyerahan

19. 5/5/2015Meiriska
PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BEMOTOR
Perpajakan I

20. PENGERTIAN, OBJEK DAN SUBJEK
5/5/2015Meiriska
20
• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan
bakar kendaraan bermotor
Bahan bakar kendaraan bermotor adalah jenis bahan bakar cair atau gas yang
digunakan kendaraan bermotor
 Objek pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor adalah bahan bakar kendaraan
bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor,
termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
 Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan
bakar kendaraan bermotor
 Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor
 Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia
bahan bakar kendaraan bermotor
Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importif
bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

21. Dpp dan tarif
5/5/2015Meiriska
21
• DPP
Nilai Jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN
Tarif
- Paling tinggi 10%
-Khusus untuk kendaraan bermotor umum ditetapkan paling sedikit 50% lebih
rendah dari tarif bahan bakar kendaraan bermotor untuk pribadi.
 Perubahan Tarif
-Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat diubah dalam peraturan
daerah dengan peraturan presiden
-Tarif pajak dapat diubah dengan kewenangan pemerintah apabila terjadi
kenaikan harga minyak dunia yang melebihi 130% dari asumsi harga minyak
dunia atau diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak goreng untuk jangka
waktu paling lama 3 tahun
Cara Perhitungan :
Tarif Pajak X DPP

22. 5/5/2015Meiriska
PAJAK AIR PERMUKAAN
Perpajakan I

23. PENGERTIAN, OBJEK DAN SUBJEK
5/5/2015Meiriska
23
• Pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan.
Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak
termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat.
 Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan
Dikecualikan dari Objek Pajak :
-pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
-Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan
dalam peraturan daerah.
Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

24. Dpp dan tarif
5/5/2015Meiriska
24
• DPP
Nilai Perolehan Air Permukaan yang dinyatakan dalam rupiah dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sbb:
Jenis sumber air
Lokasi sumber air
Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
Kualitas air
Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.
Besarnya nilai Perolehan Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
• Tarif
Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Cara Perhitungan
Tarif X Nilai Perolehan Air Permukaan

25. 5/5/2015Meiriska
PAJAK ROKOK
Perpajakan I

26. Pengertian, objek, subjek
5/5/2015Meiriska
26
• Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut
oleh pemerintah.
• Objek Pajak adalah konsumsi rokok (cigaret, cerutu, rokok
daun)
Dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak
dikenai cukai berdasarkan peraturan UU dibindang cukai.
Subjek Pajak adalah konsumen rokok.
Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen
dan importir rokok yang memiliki ijin berupa Nomor Pengusaha
Barang Kena Cukai.
Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang
memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

27. Dpp, tarif dan cara perhitungan
5/5/2015Meiriska
27
• DPP
Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok
Tarif
10% dari cukai rokok
Cara Perhitungan
Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak
Penerimaan pajak rokok baik bagian pajak provinsi maupun
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan
hukum oleh aparat yang berwenang.

28. 5/5/2015Meiriska
PAJAK HOTEL
Perpajakan I

29. PENGERTIAN DAN OBJEK
5/5/2015Meiriska
29
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10.
Objek Pajak hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk
jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet,
fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya.
Tidak termasuk sebagai objek pajak hotel :
Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah
Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial
lainnya yang sejenis
Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat
dimanfaatkan oleh umum.

30. Subjek, dpp dan tarif
5/5/2015Meiriska
30
Subjek pajak
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau
badan yang mengusahakan hotel
Wajib pajak
orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
DPP
jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
Tarif
Tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10%
Cara perhitungan
Tarif X Dasar Pengenaan
•Sistem Pajak Hotel :
Self assessment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayar
pajak yang terutang sendiri.
Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

31. 5/5/2015Meiriska
PAJAK RESTORAN
Perpajakan I

32. Pengertian, objek, dan bukan objek
5/5/2015Meiriska
32
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga/katering.
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran,
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun
ditempat lain.
Tidak termasuk sebagai objek pajak restoran adalah pelayanan yang
disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

33. Subjek, dpp, tarif
5/5/2015Meiriska
33
 Subjek Pajak Restoran:
Orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran
 Wajib Pajak Restoran
Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
 Dasar Pengenaan Pajak Restoran
Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran
 Tarif Pajak Restoran:
Paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah
 Rumus Menghitung Pajak Restoran
Tarif X DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
 Sistem Pajak Restoran
Self assessment atau wajib pajak wajib menghitung, melaporkan dan membayar pajak
yang terutang sendiri.
 Pajak restoran dipungut diwilayah daerah tempat restoran berlokasi.

34. 5/5/2015Meiriska
PAJAK HIBURAN
Perpajakan I

35. PENGERTIAN dan objek
5/5/2015Meiriska
35
Pajak hiburan adalah pungutan pajak atas penyelenggaraan hiburan
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati setiap orang
dengan dipungut bayaran.
Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran, yang meliputi
 Tontonan Film;
• Pagelaran kesenian, musik , tari dan/ atau busana
• kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
• pameran
• diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
• sirkus, akrobat dan sulap
• permainan bilyar, golf dan boling
• pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
• panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
 pertandingan olahraga.

36. Subjek, dpp, tarif
5/5/2015Meiriska
36
Subyek Pajak
Orang pribadi atau Badan yang menonton dan atau menikmati hiburan
Wajib Pajak
Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan
Dasar Pengenaan Pajak
Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan,
termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa
hiburan.
Tarif Pajak
-paling tinggi sebesar 35%.
- Untuk pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan
ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, ditetapkan paling tinggi 75%
-Hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan paling tinggi 10%
-Besarnya tarif pajak hiburan ditentukan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan masing-
masing jenis hiburannya.
 Besarnya Pajak terutang
Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak.
Pajak hiburan dipungut diwilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

37. 5/5/2015Meiriska
PAJAK REKLAME
Perpajakan I

38. PENGERTIAN, OBJEK DAN BUKAN OBJEK
5/5/2015Meiriska
38
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau
untuk menarik perhatian umum terhadap barang,jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat,
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame termasuk reklame
papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame
selebaran, reklame berjalan, reklame udaara, reklame apung, reklame suara, reklame film
dan reklame peragaan.
Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame :
 Penyelengaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan,
warta bulanan, dan sejenisnya
 Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfunsi
untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha
 Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
 Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

39. Subjek, dpp, tarif, perhitungan
5/5/2015Meiriska
39
 Subjek Pajak Reklame :
Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
 Wajib Pajak Reklame :
Orang pribadi atau badan pihak ketiga / agen reklame yang menyelenggarakan
reklame.
 Dasar Pengenaan Pajak Reklame (DPP) :
Nilai Sewa Reklame berdasarkan :
- Lokasi penempatan reklame yang terbagi atas daerah protokol, ekonomi dan
lingkungan (ditetapkan dalam keputusan gubernur).
- Jenis reklame, bahan yang digunakan
- Jangka waktu penyelenggaraan
- Jumlah dan Ukuran media reklame
 Tarif Pajak Reklame :
Paling tinggi 25%
 Rumus Menghitung Pajak Reklame :
Tarif X DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

40. 5/5/2015Meiriska
PAJAK PENERANGAN JALAN
Perpajakan I

41. OBJEK DAN BUKAN OBJEK
5/5/2015Meiriska
41
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang
dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan :
-Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah
- Penggunaan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing / lembaga asing
internasional dengan azas timbal balik
-Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu
yang tidak perlu izin dari instansi teknis terkait.
- Atau penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

42. SUBJEK DAN DPP
5/5/2015Meiriska
42
 Subjek Pajak Penerangan Jalan
Orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
 Wajib Pajak Penerangan Jalan
Orang Pribadi atau badan yang menggunakan listrik
apabila tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak adalah penyedia jasa tenaga
listrik.
 Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
Witholding system apabila tenaga listrik disediakan oleh PLN, dimana pengenaan pajak
dipungut oleh pemungut pajak
Official Assesment apabila tenaga listrik disediakan oleh Non PLN, dimana pengenaan pajak
dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang ditunjuk.
 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan
Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)
- Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban
ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik
- Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia,
tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang
berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

43. Tarif dan cara perhitungan
5/5/2015Meiriska
43
 Tarif Pajak Penerangan Jalan:
- Paling tinggi 10%
- Paling tinggi 3% bagi penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam.
- Paling tinggi 1,5% atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan
Tarif X NJTL (Nilai Jual Tenaga Listrik)
 Saat Terutang Pajak Penerangan Jalan / PPJ :
Saat penggunaan tenaga listrik
 Sistem Pajak Penerangan Jalan / PPJ :
Official atau ditetapkan / ditentukan oleh pemerintah.
 Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat
penggunaan tenaga listrik.
 Hasil penerimaan pajak penerangan jalan dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan.

44. 5/5/2015Meiriska
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN
Perpajakan I

45. Pengertian, objek, subjek
5/5/2015Meiriska
45
 Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi.
 Objek : kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, meliputi : asbes, batu
tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit,
feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika,
marmer, nitrat, dll.
 Dikecualikan dari objek pajak
1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial .
2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari
kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
3. pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
 Subjek Pajak
orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan
 Wajib Pajak
orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan

46. Dpp, tarif dan cara perhitungan
5/5/2015Meiriska
46
 Dasar Pengenaan Pajak
Nilai Jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan
nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah
yang bersangkutan.
apabila harga pasar sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan
oleh instansi yang berwenang dalam pertambangan mineral bukan logam dan
batuan.
 Tarif Pajak
Paling tinggi 25% yang ditetapkan denga Peraturan pemerintah
Cara Perhitungan
 Tarif X DPP
 Tempat terutang
Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral
bukan logam dan batuan.

47. 5/5/2015Meiriska
PAJAK PARKIR
Perpajakan I

48. Pengertian, objek, dan bukan objek
5/5/2015Meiriska
48
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
Objek Pajak Parkir
Penyelenggaraan tempat parkir kendaraan bermotor di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Pengecualian Objek Pajak Parkir :
-Penyelenggaraan tempat parkir pemerintah pusat dan pemerintah daerah
-Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri.
-Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing,
perwakilan internasional dengan asas timbal balik.
- Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

49. SUBJEK, TARIF, DPP
5/5/2015Meiriska
49
 Subjek Pajak Parkir :
Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
 Wajib Pajak Parkir
Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
 Dasar Pengenaan Pajak Parkir (DPP) :
 Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir,
termasuk parkir Cuma-Cuma
 Tarif Pajak Parkir
Paling tinggi 30% yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
 Cara Perhitungan
Tarif X DPP
 Saat Terutang Pajak Parkir :
Saat parkir diselenggarakan.
 Sistem Pajak Parkir :
 Dibayar sendiri oleh wajib pajak atau pengelola tempat parkir (self assessment) mulai dari
menghitung, membayar sampai dengan melaporkan dengan SPTPD (Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah).

50. 5/5/2015Meiriska
PAJAK AIR TANAH
Perpajakan I

51. Pengertian, objek dan subjek
5/5/2015Meiriska
51
 Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
 Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah
permukaan tanah.
 Objek pajak air tanah adalah :
-Pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
-Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan
Peraturan Daerah.
 Subjek Pajak air tanah
orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah.
 Wajib Pajak air tanah :
orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan
air tanah

52. DPP, Tarif dan cara perhitungan
5/5/2015Meiriska
52
 Dasar Pengenaan Pajak
Nilai Perolehan Air Tanah, yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-
faktor :
- jenis sumber air
- lokasi sumber air
- tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- kualitas air
- tingkat kerusakan lingkungan
Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota
 Tarif Pajak
Paling tinggi 20% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 Cara Perhitungan
Tarif X DPP
 Tempat Terutang
diwilayah daerah tempat air diambil.

53. 5/5/2015Meiriska
RETRIBUSI DAERAH
Perpajakan I

54. pengertian
5/5/2015Meiriska
54
 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 Objek retribusi :
 Jasa umum
yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa umum
 Jasa usaha
yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa usaha
 Perijinan tertentu
yaitu retribusi yang dikenakan atas perijinan tertentu

55. RETRIBUSI jasa umum
5/5/2015Meiriska
55
Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda)
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jenis retribusi jasa umum :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
jasa umum yang bersangkutan.
Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

56. RETRIBUSI jasa usaha
5/5/2015Meiriska
56
Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial yang meliputi:
a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara
optimal;dan/atau
b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi penyeberangan di air
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa
usaha yang bersangkutan.
Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Jasa Usaha

57. RETRIBUSI perijinan tertentu
5/5/2015Meiriska
57
Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertent pemda dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan mengisi kelestarian
lingkungan.
Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu
dari Pemerintah Daerah.
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

58. TUGAS KELOMPOK
5/5/2015Meiriska
58
Tiap kelompok terdiri dari maksimal 4/5 orang
Masing-masing kelompok memilih 1 topik tentang pajak daerah
Dari topik yang dipilih, cari materi lengkap mengenai :
Pengertian
Subjek
Objek dan Non Objek
Tarif
DPP
Cara Perhitungan
Contoh Perhitungan
Dll
Buat presentasi dari materi tersebut dan presentasikan di depan
kelas.