Dokumen tersebut membahas tentang anatomi pembuatan kontrak yang mencakup beberapa bagian penting dalam kontrak seperti judul, pembukaan, komparisi para pihak, premise, isi perjanjian yang terdiri dari berbagai pasal, dan penutup. Dibahas pula beberapa aspek yang harus ada dalam isi perjanjian seperti cara penyerahan barang, cara pembayaran, sanksi atas wanprestasi, berakhirnya kontrak, dan keadaan kahar.
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
Kedudukan ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat.
Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
Kedudukan ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat.
Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganDede Firmansah
Rangkuman soal dan jawaban dari UAS dan UTS mengenai mata kuliah Hukum Perdagangan dengan dosen pengajar adalah Joni Suwandi, SH, LLM untuk program beasiswa TPL IKM konsentrasi Kewirausahaan, Akademi Pimpinan Perushaan Jakarta
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
Anatomi Kontrak - Eric Jingga - 110110190303.docx
1. PERANCANGAN KONTRAK NASIONAL
TUGAS PERSEORANGAN
DISUSUN OLEH :
Nama : Eric Jingga
NPM : 110110190303
Kelas : F
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2022
2. ANATOMI PEMBUATAN KONTRAK
Banyak teori yang mengungkapkan pengertian “anatomi”
merupakan bagian dari sains. Akan tetapi sejatinya anatomi juga
dapat dimaknai ke dalam ilmu hukum, dalam hal ini berkaitan
dengan perancangan kontrak. Adapun pengertian anatomi
menurut para ahli dapat diartikan sebagai berikut. Menurut Gray,
anatomi merupakan ilmu yang mempelajari bangun atau struktur
bagian pada tubuh. Hal demikian juga disampaikan oleh Pearce
dengan mengartikan anatomi merupakan sebuah ilmu urai yang
mempelajari susunan tubuh serta mempelajari hubungan antara
satu dengan yang lainnya.
Dapat disimpulkan bahwa Anatomi dalam Pembuatan Kontrak
bermakna bagian-bagian atau struktur dari pembuatan suatu
kontrak.
Dalam Black’s Law Dictionary kontrak diartikan sebagai suatu
perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan
kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal khusus.
Dalam pasal 1313 KUH Pedata dijelaskan bahwa perjanjian
adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih.”
Kontrak yang merupakan sebuah perjanjian diberikan kebebasan
yang seluas-luasnya artinya para pihak bebas untuk menentukan
substansi dari kontrak, bebas untuk bersepakat dengan siapapun
namun tetap tidak melanggar hukum-hukum yang berlakU, maka
terdapat syarat-syarat yang harus memenuhi unsur agar
kesepakatan yang dibuat tidak batal demi hukum atau dibatalkan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
3. Perjanjian yang dibentuk ke dalam bentuk tertulis, maka terdapat
beberapa hal penting yang tidak boleh luput mengenai hal-hal
mendasar apa saja yang perlu ada di dalam kerangka sebuah
surat perjanjian, yaitu :
1. Judul
Ada atau tidaknya judul dalam sebuah surat perjanjian
memang tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah surat
perjanjian, namun judul menjadi identitas bagi surat perjanjian
itu sendiri. Hanya dengan membaca judul, orang akan
mendapatkan gambaran mengenai jenis surat perjanjian
tersebut. Oleh sebab itu, Ketika membuat surat perjanjian,
pastikan ada judul surat yang jelas dan memiliki korelasi antara
judul dan isi perjanjiannya. Judul harus mencerminkan jiwa dari
Perjanjian yang ditulis dalam bentuk singkat dengan bahasa
baku. Untuk perjanjian tertentu ada penomoran.
Contoh :
SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
NOMOR : 009-01/SPPP/PPAB – DEPHAN/APBN/I/2015
2. Pembukaan
Merupakan awal akta yang menunjukkan tanggal dan tempat
terjadinya perjanjian.
Contoh :
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu,
tanggal 07 September 2022, di Bandung, oleh dan antara :
4. 3. Komparisi
Bagian Komparisi menerangkan pihak-pihak yang melakukan
perjanjian. Di sini yang merupakan pihak tentu saja adalah
subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Pada kontrak
yang sederhana biasanya pihaknya hanya ada dua (biasanya
disebut pihak pertama dan pihak kedua, tetapi pada perjanjian
yang lebih kompleks pihaknya bisa lebih dari dua). Komparisi
mencantumkan identitas yang menjelaskan kedudukan dan
kewenangan para pihak dalam perjanjian, atau atas
permintaan siapa perjanjian tersebut dibuat.
Contoh :
Nama : Ny. Alya Alyawati
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 18-02-1981
Pekerjaan : Direktur PT Gelora Sportindo
Alamat : Jl. Gunung Agung. IV No. 2 Bandung
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
KTP : 4758860238001
Bertindak selaku direktur utama dan mewakili PT. Gelora Sportindo (Persero)
merupakan BUMN berbadan hukum yang bergerak dalam bidang olahraga dan
berkantor pusat di Office Tower Mekar Sari 1, lantai 9 Unit A, Jl. Soemantri No. 8,
RT.02/RW.4, Kota Bandung 12242.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Tn. Budi Budiman
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 03-09-1964
Pekerjaan : Direktur PT Grand Sport
Alamat : Jl. Gramedia No. 113 Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
No Paspor : 108735459070003
Bertindak selaku direktur utama dan mewakili PT Grand Sport yang merupakan
suatu perusahaan berbadan hukum Negara Indonesia dan berkantor pusat di Office
5. Tower Gunkan 3 lantai 56, Unit B, Jl. Kanda No. 8, RT.16/RW.16, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
sebagai PARA PIHAK.
4. Premise (Recital)
Premis merupakan keterangan pendahuluan dan uraian
singkat para pihak mengenai perjanjian tersebut. Premis dapat
dijelaskan pula sebagai latar belakang yang menjelaskan
mengapa perikatan tersebut dibuat di antara para pihak ynag
tersebut pada bagian komparasi biasanya disebut juga sebagai
konsideran atau latar belakang lahirnya perjanjian.
Contoh :
Para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:
1) Bahwa, Pihak Kedua adalah seorang yang mahir
melantunkan/membaca kitab suci Al-Qur’an dan membaca
terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia.
2) Bahwa, Pihak Pertama adalah sebuah Perseoran Terbatas
yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang
inovasi dan edukasi Islamic dalam bentuk gadget-gadget
berteknologi.
3) Bahwa, Pihak Kedua bermaksud untuk membantu Pihak
Pertama untuk melantunkan isi kitab suci Al-Qur’an beserta
bahasa terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia untuk
produksi gadget-gadget yang dibuat oleh Pihak Pertama,
dan Pihak Pertama menyetujui hal tersebut.
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pihak dengan ini
sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam perjanjian
penggunaan suara.
5. Isi Perjanjian
Isi perjanjian biasanya berupa pasal-pasal yang memuat
ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan atau disepakati
bersama. Isi dari perjanjian haruslah urut, tegas, memiliki
keterpaduan dan kesatuan, serta lengkap menjelaskan kondisi
atau sesuatu hal yang diperjanjikan. Isi Perjanjian dapat dibuat
bebas, kecuali telah diatur dalam Undang-Undang dengan
mencantumkan segala hal yang dianggap perlu, sebagai
pernyataan kehendak para pihak yang tertuang dalam
pernyataan tertulis, menjelaskan dengan detail mulai dari hak
dan kewajiban para pihak, prestasi, dan objek perjanjian.
Contoh :
Pasal 1
Ruang Lingkup Kerja Sama
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk
mengadakan kerja sama berupa penggunaan suara Pihak
Kedua untuk membantu Pihak Pertama melantunkan isi
kitab suci Al-Qur’an beserta bahasa terjemahannya ke
dalam Bahasa Indonesia untuk gadget-gadget yang
diproduksi oleh Pihak Pertama.
2. Perekaman dan peredaran lantunan suara dari isi kitab suci
Al-Qur’an beserta bahasa terjemahannya ke dalam Bahasa
Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
namun tidak terbatas pada produksi gadget-gadget Pihak
7. Pertama, antara lain Produk Smart Hafiz, Produk Al-Qur’an
Alfatih, Produk Walkie Talkie, Produk Hafiz Hafizah Doll
(selanjutnya disebut “Penggunaan Suara”).
Berikut mengenai Anatomi “Isi Perjanjian” yang harus
diperhatikan adalah :
a) Cara Penyerahan
Cara penyerahan barang disini meliputi pengangkutan
barang, asuransi, dan lain-lain. Memahami L/C (Letter of
Credit) Incoterm dan UCPDC (Uniform Customs and
Practice for Documentary Credit) adalah suatu keharusan
dalam melakukan kontrak bisnis Internasional.
Contoh :
Pasal 13
PENYERAHAN LAHAN PROYEK
1. PEMILIK PROYEK menyerahkan Hak Pengelolaan
Lahan Proyek kepada KONTRAKTOR selama jangka
waktu Perjanjian ini dalam rangka pelaksanaan
kewajiban KONTRAKTOR dibawah Perjanjian ini.
2. Hak milik terhadap Lahan Proyek tetap berada pada
PEMILIK PROYEK selama dan setelah Perjanjian ini
berlangsung.
3. KONTRAKTOR diwajibkan mengembalikan hak
pengelolaan Lahan Proyek kepada PEMILIK PROYEK
pada akhir Perjanjian ini.
8. b) Cara Pembayaran
Pembayaran untuk transaksi bisnis Internasional perlu
disepakati para pihak menggunakan mata uang apa yang
dipakai dan bagaimana cara membayarnya.
Contoh :
Pasal 5
PEMBAYARAN
Atas izin mengumumkan dan memperbanyak Penggunaan
Suara yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama, maka Pihak Kedua berhak untuk memperoleh
royalti dari Pihak Pertama dilakukan dengan sekali
pembayaran final atau putus sebesar Rp 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut akan ditransfer
ke rekening Pihak Kedua di Bank BCA No. Rekening
09786545 Atas Nama Eric Jingga .
c) Wanprestasi
Jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka
haruslah disepakati bahwa penggunaan mekanisme
penyelesaiannya apakah menggunakan litigasi ataukah non
litigasi. Jika litigasi di mana diselenggarakan litigasi tersebut
dan juga hukum apa yang dipakai untuk menyelesaikannya.
Umumnya untuk sengketa bisnis internasional para pihak
menggunakan non litigasi (arbitrase dan alternatif lainnya
seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi).
Contoh :
Pasal 17
CIDERA JANJI DAN SANKSI
9. 1. Dalam hal KONTRAKTOR gagal memenuhi kewajiban untuk membangun
fasilitas proyek dalam jangka waktu Perjanjian ini, KONTRAKTOR
diwajibkan untuk membayar biaya setara dengan biaya pembangunan
fasilitas proyek kepada PEMILIK PROYEK.
2. Dalam hal keterlambatan pembayaran apapun kepada PEMILIK PROYEK,
PEMILIK PROYEK memberikan teguran tegas secara tertulis berupa
somasi.
3. Apabila KONTRAKTOR tidak melakukan pembayaran setelah diberikan 3
kali somasi, maka PEMILIK PROYEK berhak untuk mengeksekusi jaminan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
d) Berakhirnya Kontrak
Berakhirnya kontrak harus disebutkan mekanismenya di
dalam salah satu pasal di dalam kontrak. Karena kontrak
bisa diakhiri atau berakhir dengan sendirinya.
Contoh :
Pasal 14
Pengakhiran Perjanjian
Para Pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian setelah
semua hak dan kewajiban Para Pihak telah selesai dan
terpenuhi dengan baik.
e) Keadaan Kahar (Force Majeur)
Kondisi force majeure harus disepakati secara tegas.
Biasanya ada kalimat sepertu ini Hal-hal berikut ini adalah
10. force majeure termasuk namun tidak terbatas pada. Yang
perlu dicermati adalah harus disepakati hal-hal akibat
daripada force majeure, bukan hanya situasi dan kondisi
penyebab force majeure. Juga harus disepakati bahwa ada
surat keterangan resmi dari yang berwenang bahwa kondisi
tersebut adalah force majeure.
Contoh :
Pasal 18
KEADAAN KAHAR
Keadaan kahar yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah yang
dapat mengganggu terlaksananya perjanjian ini adalah hal-hal yang
berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak seperti bencana
alam, epidemi, perang, pemogokan, sabotase, pemberontakan
masyarakat, blokade atau keterlambatan yang disebabkan keadaan
di luar kemampuan. Keterlambatan pelaksanaan kewajiban pihak
dikarenakan keadaan kahar wajib diberitahukan kepada pihak lain,
dan segala kerugian akibat keterlambatan tersebut tidak dapat
dituntut oleh pihak lain tersebut.
6. Penutup
Pada bagian penutup, harus ditegaskan bahwa surat perjanjian
yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di
kemudian hari jika terjadi sengketa/konflik. Disebutkan pula
pada bagian penutup mengenai tempat pembuatan perjanjian
dan para pihak yang menandatangani perjanjian disebutkan
saksi-saksi yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Terakhir,
11. yang tidak boleh dilupakan pada bagian penutup tentunya
adalah tanda tangan para pihak.
Contoh :
Pasal 20
Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini,
Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
kekeluargaan, dan dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan
kekeluargaan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak
sepakat untuk meyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai
cukup, dan masing-masing Pihak memperoleh satu rangkap dengan
kekuatan hukum yang sama.
Jakarta, 07 September 2022
Para Pihak
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
Direktur A Direktur B
12. DAFTAR PUSTAKA
Black, Campbell, Henry. 1990. Black Law Dictionary, Sixth Edition, West
Publishing Co., St. Paul Minn.
HS. Salim. 2006.Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.
Jakarta : Sinar Grafika.
Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa.
Soebekti dan R. Tjitrisadibio. 1976. Terjemahan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Cetakan ke-8. Jakarta: Pradya
Paramita.
Setiawan.1987. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Bandung: Bina Cipta.
Anita, Niru Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. 2017. Hal-hal Pokok dalam
Pembuatan suatu Kontrak. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas
Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7, No.
2.
