Organisasi Internasional Oleh Meri Martapia XI IPA 3

1. pendahuluan materi

2. Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT ,karena
limpahan nikmat dan karunianya saya dapat penyelesaikan tugas
power point PKN yang berjudul HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN
ORGANISASI INTERNASIONAL.Tidak lupa juga saya ucapkan terima
kasih kepada pihak yang telah membantu terselesinya power point ini
.saya menyadari bahwa mungkin masih banyak kekurangan,Untuk
itu,diharapkan kritik dan sarannya.

3. Nama : Meri Martapia
Alamat : Desa Penyamun
TTL : Sungailiat,11 mei 1998
Sekolah : SMA N 1 PEMALI
Kelas : XI IPA 3

4. 1. Charles A. MC. Clelland, hubungan internasional adalah
studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi
interaksi.
2. Warsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan studi
tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial
tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara
sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi
tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.
3. Tygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian dari
ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan
internasional meliputi politik internasional, organisasi dan
administrsi internasional dan hukum internasional.
1
selanjutnya

5.  Hubungan antar
negara, salah satu
hubungan
kerjasama yang
mutlak
diperlukan, karena
tidak ada satu
negarapun di
dunia yang tidak
bergantung kepada
negara lain
 Faktor internal,
kekhawatiran terancam
kelangsungan hidupnya.
 Faktor eksternal ,
a. Suatu negara tidak
dapat berdiri sendiri.
b. Untuk membangun
komunikasi lintas
bangsa dan negara.
c. Mewujudkan tatanan
dunia baru yang damai
dan sejahtera.
2
selanjutnya

6. * Ada tiga asas dalam hubungan
internasional yang saling
mempengaruhi, yaitu:
1. Asas Teritorial => Asas ini
didasarkan pada kekuasaan negara
atas daerahnya.
2. Asas Kebangsaan => Asas ini
didasarkan pada kekuasaan negara
terhadap warga negaranya.
3. Asas Kepentingan Umum => Asas
ini didasarkan pada wewenang
negara untuk melindungi dan
mengatur kepentingan dalam
kehidupan masyarakat.
* Faktor-faktor
penentu :
• Kekuatan Nasional,
• Jumlah Penduduk,
• Sumber Daya, dan
• Letak Geografis.
3
selanjutnya

7.  Pembukaan UUD 1945 alenia IV
 Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 Perjanjian internasional (traktat = treaty)
 Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada
tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah
Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang
Hukum Laut.
4selanjutnya

8. 1. PENGERTIAN
• Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai
suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua
atau lebih negara mengenai penetapan, penentuan, atau syarat
timbal balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan
sumber utama dari sumber-sumber hukum
internasional lainnya”.
selanjutnya

9.  Pengertian perjanjian internasional yang dikemukakan
oleh beberapa tokoh atau ahli, antara lain:
* Oppenheimer - Lauterpacht
Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang
menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian.
* G. Schwarzenberger
Perjanian internasional sebagai suatu persetujuan antara obyek-obyek
hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang
mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun
multilateral. Subyek-subyek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga
internasional juga negara-negara.
* Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-
akibat hukum tertentu.
selanjutnya

10.  Konferensi Wina tahun 1969 :
=> perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan
oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk
mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
Dalam arti etis normatif, setiap subjek pembuat perjanjian
hendaknya secara moral dan hukum benar-benar
bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.
 Pendapat Accademy of Sciences of USSR :
=> suatu per-janjian Internasional adalah suatu persetujuan
yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-
negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan
dari pada hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik
selanjutnya

11. 2. Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional
No Nama Uraian Keterangan
1. Traktat
(Treaty)
Yaitu, perjanjian paling formal
yang merupakan persetujuan
dari dua negara atau lebih.
Perjanjian ini khusus
mencakup bidang poli-
tik & bidang ekonomi.
2. Konvensi
(Conven-
tion)
Yaitu persetujuan formal yang
bersifat multilateral, dan tidak
berurusan dengan kebijaksanaan
tingkat tinggi (high policy).
Persetujuan ini harus
dilegalisasi oleh wakil-
wakil berkuasa penuh
(plaenipotentiones).
3. Protokol
(Protocol)
Yaitu persetujuan yang tidak
resmi dan pada umumnya tidak
dibuat oleh kepala negara.
Mengatur masalah tam-
bahan penafsiran
klausal-klausal ttn.
4. Persetujuan
(Agree-
ment)
Yaitu prjanjian yang berifat
teknis atau admistratif
Agrement tidak dirati-
fikasi karena sifatnya
tidak seresmi traktat
atau konvensi.
selanjutnya

12. 5. Perikatan
(Arrange-
ment)
Yaitu istilah yg digunakan untuk
transaksi-transaksi yang bersifat
sementara.
Perikatan tidak seresmi
traktat dan konvensi.
6. Proses
Verbal
Yaitu catatan-catatan atau ke-
simpulan konferensi diplomatik,
atau suatu permufakatan.
Proses verbal tidak
diratifikasi.
7. Piagam
(Statute)
Yaitu himpunan peraturan yang
ditetapkan oleh persetujuan
internasional baik mengenai
pekerjaan maupun kesatuan-
kesatuan tertentu seperti
pengawasan internasional yang
mencakup tentang minyak atau
mengenai lapangan kerja
lembaga-lembaga internaional.
Piagam itu dapat digu-
nakan sebagai alat
tambahan untuk
pelaksanaan suatu
konvensi (seperti
piagam kebebasan
transit).
selanjutnya

13. 8. Deklarasi
(Declara-
tion)
Yaitu perjanjian internasional yg
berbentuk traktat, dan dokumen
tidak resmi. Deklarasi sebagai
traktat bila menerang-kan suatu
judul dr batang tubuh ketentuan
traktat, dan sebagai dokumen
tidak resmi apabila merupakan
lampiran pd traktat /konvensi.
Deklarasi sebagai per-
setujuan tidak resmi
bila mengatur hal-hal
yang kurang penting.
9. Modus
Vivendi
Yaitu dokumen untuk mencatat
persetujuan internasional yang
bersifat sementara, sampai ber-
hasil diwujudkan perjumpaan
yang lebih permanen, terinci,
dan sistematis serta tidak me-
merlukan ratifikasi.
selanjutnya

14. 10. Pertukaran
Nota
Yaitu metode yang tidak resmi,
tetapi akhir-akhir ini banyak
digunakan. Biasanya, pertuka-
ran nota dilakukan oleh wakil-
wakil militer dan negara serta
dapat bersifat multilateral.
Akibat pertukaran nota
ini timbul kewajiban
yang menyangkut
mereka.
11. Ketentuan
Penutup
(Final Act)
Yaitu ringkasan hasil konvensi
yang menyebutkan negara
peserta, nama utusan yang
turut diundang, serta masalah
yang disetujui konferensi dan
tidak memerlukan ratifikasi.
12. Ketentuan
Umum
(General
Act),
Yaitu traktat yang dapat
bersifat resmi dan tidak resmi.
LBB menggunakan ke-
tentuan umum
arbitrasi untuk
menyelesaikan scr
damai pertikaian
internasional th. 1928.
selanjutnya

15. 13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam
perjanjian internasional untuk
pendirian badan yang
melakukan fungsi administratif.
Misalnya, Atlantic
Charter.
14. Pakta
(Pact)
Yaitu istilah yang menunjukkan
suatu persetujuan yang lebih
khusus (Pakta Warsawa).
Pakta membutuhkan
ratifikasi.
15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga
Bangsa-Bangsa).
selanjutnya

16. 3. Penggolongan Perjanjian Internasional
Penggolongan Menurut Subyeknya
• Perjanjian antarnegara, misalnya antara negara Indonesia dengan
negara Malaysia
• Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya,
misalnya antara negara Indonesia dengan ASEAN
• Perjanjian antara sesama subyek hukum internasional lain selain
negara, misalnya antara ASEAN dengan MEE

17. Penggolongan Menurut Isinya
Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai
berikut:
• Politik, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian;
• Ekonomi,misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan
perjanjian perdagangan
• Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi;
• Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen;
• Sosial budaya, misalnya pertukaran pelajar ,misi kebudayaan.

18. Penggolongan Menurut Fungsinya
* Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu
perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat
internasional secara keseluruhan. Perjanjian ini bersifat multilateral dan
terbuka bagi pihak ketiga.
Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik.
* Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan
perjanjian saja. Biasanya bersifat bilateral.
Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai
dwikewarganegaraan

19. Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan
Perjanjian
• Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara
• Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua
negara/ banyak negara.
Penggolongan Menurut Bentuknya
•Perjanjian antar kepala negara (head of state form)
•Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form)
•Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)

20. Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya
• Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu
proses perundingan, penandatanganan. dan ratifikasi.
• perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu
perundingan dan penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan
atau agreement.
selanjutnya

21. 4.Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian
Internasional
Tahap-tahap menurut konvensi Wina tahun
1969 :
 Perundingan (negotiation);
 Penandatanganan (signature);
 Pengesahan (ratification).
1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa
dilakukan oleh raja-raja absolut dan
pemerintahan otoriter).
2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang
digunakan).
3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah
(paling banyak digunakan karena peranan
legislatif dan ekse-kutif sama-sama
menentukan dalam proses ratifikasi. selanjutnya

22. 5. Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan
Perjanjian Internasional.
Unsur-unsur penting dalam persyaratan adalah :
• Harus dinyatakan secara formal/ resmi, dan
• Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau
mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian itu.
Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti
mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut
masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat
hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa
keuntungan bagi kepentinganya.
selanjutnya

23. Berlakunya Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut :
1. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang
disetujui oleh negara-negara perunding.
2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku
segera setelah perjanjian diikat dan dinyatakan oleh semua negara
perunding.
3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul
setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi
negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan
lain.
4. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan
persetujuan,suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan
tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan
masalah-masalah lain yang timbul sebelum berlakunya perjanjian itu,
berlaku sejak
selanjutnya

24. Pembatalan Perjanjian Internasional
Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu
perjanjian dapat batal, antara lain :
1. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan
hukum nasionalnya
2. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap
negara peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian.
4. Adanya unsur penyalahgunaan/kecurangan(corruption) melalui
kelicikan atau penyuapan.
5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta.
6. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional
umum.
selanjutnya

25. Berakhirnya Perjanjian Intenasional
Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa
suatu perjanjian berakhir karena :
1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya
objek perjanjian itu.
4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri
perjanjian itu.
5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian
meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan
ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.
7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan
pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.
selanjutnya

26. c. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri
PENGERTIAN
Politik luar negeri adalah stategi dan taktik yang
digunakan negara dalam hubungannya dengan negara
lain.
=> Dalam arti luas , politik luar negeri adalah pola
prilaku yang digunakan negara dalam hubungannya
dengan negara lain.
selanjutnya

27. Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:
• Presiden mengangkat duta dan konsul.
• Dalam hal mengangkat duta; Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR.
• Presiden menerima penempatan duta negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
1. Landasan Hukum
selanjutnya

28. Tujuan politik luar negeri indonesia
1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan tanah air .
2. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
indonesia .
3. Menciptakan masyarakat adil makmur yang merata , baik
materiil maupun spirituil .
4. Menciptakan suasana perikehidupan bangsa yang aman ,
adil ,dan damai .
5. Ikut melaksanakan ketertiban dunia ,berdasarkan
kemerdekaan ,perdamaian abadi , dan keadilan sosial .
selanjutnya

29. 3. Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia
No Diplomatik Uraian
1. Tugas Pokok
Perwakilan
Diplomatik
 Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau
hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.
 Mengadakan perundingan ttg masalah yang dihadapi
kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya.
 Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya
di negara lain.
 Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai
tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb.
2. Fungsi
Perwakilan
Diplomatik
Berdasarkan
Kongres
Wina 1961
 Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
 Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga
negaranya di negara penerima di dalam batas-batas
yang diijinkan oleh hukum internasional.
 Mengadakan persetujuan dgn pem. negara penerima.
 Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan negara penerima, sesuai UU dan
melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
 Memelihara hub persahabatan antara kedua negara.
selanjutnya

30. 3. Peranan
Perwakilan
Diplomatik
Dlm membina hubungan internasional, diperlukan taktik
dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional
suatu negara, sehingga kepentingannya dapat diperke-
nalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik.
Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan
politik luar negeri sebagai berikut:
 Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya
dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut.
 Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dgn kepentingan
nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada.
 Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau
berbeda dengan kepentingan negara lain.
 Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan
sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan
tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara
menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan
menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi.
selanjutnya

31. 4. Tujuan
Diadakan
Perwakilan
Diplomatik
 Memelihara kepentingan negaranya di negara
penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan,
perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-
langkah untuk menyelesaikannya.
 Melindungi warga negara sendiri yang bertempat
tinggal di negara penerima.
 Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan
kepada pemerintah negara penerima.
Istilah diplomatik (diplomacy), dalam hubungan internasional
”berarti sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan
yang digunakan oleh sesuatu negara dalam melaksanakan politik
luar negerinya”. Untuk menjalin hubungan diantara negara-
negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan
perwakilannya (Keduataan atau Konsuler).
selanjutnya

32. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Landasan pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri. Dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa
hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila,
UUD 1945, dan Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia
adalah sebGaris-Garis Besar haluan Negara.
Dengan demikian agai berikut :
Landasan idiil : Pancasila
Landasan Konstitusional : UUD 1945
Landasan operasional :
Ketetapan-Ketetapan MPR
Kebijakan Presiden berupa Keppres
selanjutnya

33.  Kebijakan politik luar negeri Indonesia dikenal
bebas-aktif ,
Bebas berarti ,tidak terikat oleh ideologi atau politik
negara asing atau blok negara-negara tertentu.
Aktif berarti ,dengan sumbangan realistis giat
mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja
sama internasional dan menghormati kedaulatan
negara lain.
selanjutnya

34. No Korps Diplomatik Korps Konsuler
1
2
3
4
5
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melakukan hubungan dengan
pejabat-pejabat pusat
Berhak mengadakan hubungan yang
bersifat politik
Satu negara hanya mempunyai satu
perwakilan diplomatik saja dalam satu
negara penerima
Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak
tunduk pada pelaksana kekuasaan
peradialan)
Beerkedudukan di ibukota negara
Memelihara kepentingan negaranya
dengan melaksanakan hubungan
dengan pejabat-pejabat tingakat
daerah (setempat)
Berhak menagadakan hubungan
yang bersifat non politik
Satu negara dapat mempunyai lebih
dari satu perwakilan konsuler
Tidak mempunyai hak
ekstrateritorial (tunduk pada
pelaksanan kekuasaan peradilan)
Berkedudukan di kota-kota tertentu
Perbedaan diplomatik dan konsuler secara umum
dapat dilihat dalam tabel berikut:

35.  A. Sejarah tentang ASEAN
ASEAN adalah bentuk kerjasama regional di antara negara-
negara di wilayah Asia Tenggara. Anggotanya meliputi Indonesia,
Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Brunai Darussalam ( 7
januari 1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan
Kamboja ( 30 April 1999).
Sebelum ASEAN berdiri di Asia Tenggara telah ada organisasi
regional ASA (Association of South East Asia) yang berdiri pada
tanggal 31 Juli 1961 di Bangkok, oleh Malaysia, Philipina dan
Muang Thai. Pada tanggal 18 Agustus 1967 negara anggota ASA
dengan Indonesia dan Singapura, menetapkan persetujuan untuk
memperluas keanggotaan ASA dengan sebuah nama baru yaitu,
ASEAN. selanjutnya

36.  Berdirinya ASEAN ditandai dengan
penandatanganan Deklarasi ASEAN, oleh 5 menteri
luar negeri negara ASEAN, pada tanggal 8 Agustrus
1967 . Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok
(Bangkok Declaration) itu adalah:
1. Indonesia diwakili oleh Adam Malik,
2. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos,
3. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak,
4. Singapura diwakili oleh S.Rajaratnam,
5. Thailand diwakili oleh Thanat Khoman .
selanjutnya

37.  ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia
Tenggara menganut asas keanggotaan terbuka. Ini berarti
bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada
negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti
Timor Leste dan Papua Nugini.
selanjutnya

38.  Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut.
 Saling menghormati terhadap kemerdekaan, integritas
territorial dan identitas semua bangsa.
 Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional
yang bebas dari turut campur subversi serta intervensi dari
luar.
 Tidak saling turut campur urusan dalam negeri negara
masing-masing.
 Penyelesaian persengketaan dan pertengkaran secara damai.
 Tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan.
 Menjalankan kerjasama secara aktif.
selanjutnya

39.  Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan
pengembangan kebudayaan di Asia tenggara.
 Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan
menaati keadilan tata hukum dalam hubungan antara negara-
negara Asia tenggara serta berpegang teguh pada asas-asas
Piagam PBB.
 Memajukan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial
budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.
 Saling memberi bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan
penelitian.
 Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan
jasa dan meningkatkan taraf hidup.
 Memajukan studi tentang Asia Tenggara.
 Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan
organisasi-organisasi internasional dan regional lain, yang sama
tujuannya dengan tujuan ASEAN.
selanjutnya

40.  Anggota ASEAN sebagai berikut :
1. Indonesia
2. Malaysia
3. Singapura
4. Filipina
5. Thailand
6. Brunei Darussalam(begabung pada 7 januari 1984)
7. Vietnam(28 juli 1995)
8. Laos
9. Myanmar ,bersama dengan laos bergabung(23 juli 1997)
10. Kamboja (16 desember 1998)
selanjutnya

41. Beberapa hasil keputusan KTT ASEAN sejak pertama kali antara
lain sebagai berikut :
1. Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN,
2. Meningkatkan solidaritas kerja sama ASEAN disegala bidang,
3. Menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan
ASEAN,
4. Mendapatkan Statement of Blod Measures yang berisikan
komitmen terhadap AFTA dan kesepakatan untuk
mempercepat pemberlakuan AFTA
5. Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS dan deklarasi terorisme
serta cara-cara pencegahannya.
6. Membahas masalah mengenai keamanan kawasan
perundingan WTO.
7. Penandatanganan beberapa kesepakatan dan persetujuan
pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-
Selandia baru.

42. A. Latar Belakang lahirnya KAA
berakhirnya perang dunia II pada bulan agustus 1945
memunculkan masalah baru dengan lahirnya 2 blok
kekuatan yang bertentangan secara ideologi,yaitu
blok barat dan blok timur.
Blok barat dipimpin oleh Amerika serikat dan blok
timur dipimpin oleh Uni Soviet.tiap blok berusaha
menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi
pendukung mereka.menimbulkan kekhwatiran
semakin dikembangakn senjata nuklir dan konflik
yang masih sering terjadi di Internal negara-nagara
Asia-Afrika.
selanjutnya

43.  Memajukan kehendak yang luhur dan kerja sama
antarbangsa-bangsa Asia-Afrika dan memajukan
kepentingan mereka,
 Mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan
dilapangan sosial,ekonomi,dan kebudayaan negara yang
diwakili,
 Mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan
khusus bangsa-bangsa Asia-Afrika,
 Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyat-rakyatnya
dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat
mereka berikan untuk memajukan perdamaian serta kerja
sama di dunia.
selanjutnya

44.  Manfaat dari penyelenggaraan KAA adalah sebagai
titik kulminasi dari solidaritas di kalangannya serta
menjadi awal kerja sama yang baru ,dalam pemberian
dukungan yang lebih tegas terhadap perjuangan
kemerdekaan.
selanjutnya

45.  Selain itu semangat dasar sila bandung telah
mendorong beberapa negara untuk mempraksai
diselenggarakannya KTT non blok ,tjuan non blok
adalah ingin meningkatkan kesejahteraan umat
manusia berusaha mencapai perdamaian dunia dan
meredahkan ketegangan dunia yang selalu timbul
,mencegah pertentangan yang tajam ,dapat menjurus
kepeperangan yang dapat mengancam perdamaian
dunia.
selanjutnya

46.  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah
organisasi internasional yang anggotanya hampir
seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk
memfasilitasi hukum internasional, pengamanan
internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan
sosial.
selanjutnya

47. Tujuan PBB yang terdapat dalam pasal 1 Piagam PBB adalah
sebagai berikut ;
 Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
 Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan
internasional;
 Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah
usaha internasional dalam bidang ekonomi, social budaya
dan hak asasi;
 Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan
tujuan bersama cita-cita di atas.
selanjutnya

48. Asas-asas PBB yang terdapat dalam pasal 2 Piagam PBB adalah
sebagai berikut :
1. Masing-masing anggota mempunyai kedaulatan yang sama,
2. Tiap-tipa anggota harus memenuhi kewajibanya denag
sepenuh hati,
3. Semua anggota kan menyelesaikan perselisihan Internasional
secara damai.
4. Dalam perhubungan Internasional semua anggota harus
mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau
kekerasan terhadap suatu negara yang bertentangandengan
tujuan-tujuan PBB,
5. Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang
diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesai dengan ketentuan
yang ada dalam piagam,serta tidak akan memberi bantuan
kepala negara manapun jika PBB sedang
menjalankantindakan-tindakan terhadap negara itu

49. 5. Semua anggota akan memberi bantuan apa saja yang
diperlukan dan dijalankan oleh PBB sesai dengan
ketentuan yang ada dalam piagam,serta tidak akan
memberi bantuan kepala negara manapun jika PBB
sedang menjalankantindakan-tindakan terhadap
negara itu.
6. PBB menjamin bahwa ngara-negara yang bukan
anggota pun akan bertindak selaras dengan asas-asas
ini,
7. PBB tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam hal
yang pokoknya termasuk urusan rumah tangga dari
suatu negara
selanjutnya

50.  Konferensi San Fransisco, menghasilkan suatu piagam
yang menyebutkan Struktur Organisasi PBB, yaitu :
 1) Majelis Umum (General Assembly)
 2) Dewan Keamanan (Security Council)
 3) Dewan ekonomi dan Sosial (Economic and Social
Council)
 4) Dewa perwalian (Trusteeship Council),
 5) Mahkamah internasional (International Court of
Justice ), dan
 6) Sekretariat (Secretariay)
selanjutnya

51.  1. Majelis Umum (General Asembly )
Majelis Umum atau Sidang Umum PBB
adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis
ini terdiri atas anggota dari seluruh negara anggota
PBB dan bertemu setiap tahun di bawah pimpinan
seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari
wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada
tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di
London dan anggotanya wakil dari 51 negara.
selanjutnya

52.  Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk
hadir dalam Sidang Umum, tetapi hanya berhak
mengeluarkan satu suara. Dalam setiap sidang PBB,
Majelis Umum memilih seorang ketua.
 Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas,
sebagai berikut ;
 Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan
internasional.
 Berhubungan dengan kerjasama ekonomi,
kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan
perikemanusiaan.
selanjutnya

53.  Berhubungan dengan perwakilan internasional
termasuk daerah yang belum mempunyai
pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis
 Berhubungan dengan keuangan
 Penetapan keanggotaan
 Mengadakan perubahan piagam
 Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan,
Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan,
Hakim Mahkamah internasional, dan sebagainya
selanjutnya

54. 2 .Dewan Keamanan (Security Council)
 Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB.
Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan
antarnegara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya
dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota.
Dewan keamanan mempunyai kekuatan untuk
mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para
anggota di bawah Piagam PBB.
selanjutnya

55. 3 . Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social
Councilatau ECOSOC)
ECOSOC beranggotakan 54 negara, dipilih oleh Sidang Umum
untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam 1
tahun.
Tugas ECOSOC sebagai berikut ;
 Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan
ekonomi, dan sosial yang digariskan oleh PBB
 Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik
 Memupuk hak asasi manusia
 Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari bidang khusus
dengan konsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum
kepada mereka dan anggota PBB
selanjutnya

56. 4 . Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
Dewan Perwalian merupakan lembaga PBB yang
dibentuk dalam rangka untuk mendorong dan
membantu mengusahakan kemajuan penduduk
daerah perwalian untuk mencapai kemerdekaannya.
Dewan ini terdiri dari :
 Anggota yang menguasai daerah perwalian
 Anggota tetap dewan Keamanan
 Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun
oleh Sidang Umum
selanjutnya

57. #Fungsi Dewan Perwalian
 Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian
dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri
 Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak
manusia
 Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB
 Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisme harus
dihapuskan. Oleh karena itu, daerah yang belum merdeka
diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan
kemerdekaannya. Pada umumnya sekarang daerah-daerah
perwalian itu sudah merdeka.
selanjutnya

58. 5. Mahkamah Internasional (International Court
of Justice)
 Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan
PBB yang berkedudukan di Den Hag (Belanda).
Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai
negara anggota PBB. Masa jabatannya adalah 9 tahun,
sedangkan tugasnya adalah memberikan saran dan
pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis
Umum bila diminta.
selanjutnya

59. 6) Sekretariat (Secretariat)
Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB
dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu
oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia.
Sekretariat Terdiri atas :
 Sekretaris jenderal, dipilih oleh Sidang Umum atas usul
Dewan keamanan dan dapat dipilih kembali. Biasanya,
Sekretaris Jendral berasal dari negara yang tidak terlibat
dalam politik besar
 Sekretaris Jenderal Pembantu, sebanyak 8 sekretaris
pembantu yang mengepalai satu departemen., yaitu:
selanjutnya

60.  Sekretaris Jendera pambantu urusan Dewan keamanan.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.
 Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan
Penerangan untuk daerah yang belum merdeka.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi.
 Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan
Penerangan untuk daerah yang belum merdeka.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan Sosial.
selanjutnya

61.  Sekretaris Jenderal untuk pembantu urusa hukum.
 Sekretaris jenderal pembantu unutk urusan Penerangan.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan koperasi dan
Pelayanan Umum.
 Sekretaris Jenderal pembantu urusan Tata Usaha dan
keuangan.
 Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah
sebagai berikut:
 Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka
penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh
majelis Umum dan badan-badan utama lain.
 Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh
badan-badan PBB dengan sebaik-baiknya.

62. Thanks you