Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah yang meliputi kewajiban mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN, dan bea meterai, serta kewajiban penyetoran dan pelaporan.

1. KUPANG, APRIL 2016
PERPAJAKAN
BAGI
BENDAHARA

2. GAMBARANUMUM
PAJAK
Kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009)
DEFINISI

3. KEWAJIBAN
MENDAFTARKAN DIRI MENJADI WAJIB PAJAK
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI
BENDAHARA PEMERINTAH
MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PPh, PPN, DAN BEA METERAI
KEWAJIBAN PENYETORAN DAN PELAPORAN

4. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
MENJADI WAJIB PAJAK
TEMPAT PENDAFTARAN
Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat
kedudukan unit kerja
TATA CARA PENDAFTARAN
mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib
Pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan
melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai
bendahara dan Kartu Tanda Penduduk bendahara
tersebut
KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan
Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap

5. KEWAJIBAN
MELAKUKAN PEMOTONGAN
DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPh, PPN, DAN BEA METERAI
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
PPN
BEA METERAI

6. PAJAK PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21
DASAR HUKUM
PENGERTIAN
OBJEK PAJAK
BUKAN OBJEK PAJAK
TARIF
CONTOH PENGHITUNGAN

7. PPhPASAL21 DASAR HUKUM
• UU NO 6 TAHUN 1983 STTD UU NO 16 TAHUN 2009
• UU NO.7 TAHUN 1983 STTD UU NO 36 TAHUN 2008
UU
• PP NO.45 TAHUN 1994
• PP NO.149 TAHUN 2000
PP
• PERMENKEU NO.250/PMK.03/2008
• PERMENKEU NO.252/PMK.03/2008
• PERMENKEU NO.254/PMK.03/2008
PERMENKEU
• PERDIRJEN NO. PER-31/PJ/2009
• PERDIRJEN NO. PER-32/PJ/2009
• PERDIRJEN NO. PER-53/PJ/2009
• PERDIRJEN NO. PER-31/PJ/2012
PERDIRJEN

8. PPhPASAL21
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek
Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang Pajak Penghasilan
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek
Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
Undang-Undang Pajak Penghasilan
PENGERTIAN
(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

9. PPhPASAL21
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:
1. pegawai
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat
pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk
ahli warisnya
3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
4. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak
merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang
sama
5. mantan pegawai
6. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam
suatu kegiatan
OBJEK PAJAK
(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

10. PPhPASAL21
Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:
1. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain
dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal
bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara
Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik
2. pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan
warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau
kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia
BUKAN OBJEK PAJAK
(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

11. PPhPASAL21
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
adalah:
1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk
apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran
jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau
badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh
pemberi kerja
4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
5. beasiswa
BUKAN OBJEK PAJAK
(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)

12. PPhPASAL21
 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
 TARIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TARIF
(PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: PER-31/PJ/2012)
STATUS
SEBELUM SEKARANG
PER TAHUN PER BULAN PER TAHUN PER BULAN
TK/0 24.300.000 2.025.000 36.000.000 3.000.000
K/0 – TK/1 26.325.000 2.193.750 39.000.000 3.250.000
K/1 – TK/2 28.350.000 2.362.500 42.000.000 3.500.000
K/2 – TK/3 30.375.000 2.531.250 45.000.000 3.750.000
K/3 32.400.000 2.700.000 48.000.000 4.000.000
PENGHASILAN KENA PAJAK
(PKP)
TARIF PAJAK
=< 50 juta 5%
>50 juta - 250 juta 15%
>250 juta - 500 juta 25%
>500 juta 30%
Tidak memiliki NPWP 20% lebih tinggi

13. PAJAK PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22
DASAR HUKUM
PENGERTIAN
OBJEK PAJAK
BUKAN OBJEK PAJAK
TARIF
CONTOH PENGHITUNGAN

14. PPhPASAL22 DASAR HUKUM
• UU NO 6 TAHUN 1983 STTD UU NO 16 TAHUN 2009
• UU NO.7 TAHUN 1983 STTD UU NO 36 TAHUN 2008
UU
• PERMENKEU NO.181/PMK.03/2007
• PERMENKEU NO.184/PMK.03/2007
• PERMENKEU NO.186/PMK.03/2007
• PERMENKEU NO.190/PMK.03/2007
• PERMENKEU NO.154/PMK.03/2010
PERMENKEU
• PERDIRJEN NO. PER-38/PJ/2009
• PERDIRJEN NO. PER-53/PJ/2009
• PERDIRJEN NO. PER-06/PJ/2013
PERDIRJEN

15. PPhPASAL22
Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan
sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang oleh
Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang
Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:
1. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan
lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang;
2. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan
dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit
Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA,
untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
PENGERTIAN
(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

16. PPhPASAL22
Pembayaran atas pembelian barang
oleh Pemerintah kepada
Wajib Pajak penyedia barang
OBJEK PAJAK

17. PPhPASAL22
Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja
barang tidak dilakukan apabila:
1. pembelian barang dengan nilai maksimal
pembelian Rp2.000.000,00 dengan tidak
dipecah-pecah dalam beberapa faktur
2. pembelian bahan bakar minyak, listrik,
gas, pelumas, air minum/PDAM dan
benda-benda pos
3. pembayaran untuk pembelian barang
sehubungan dengan penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah)
BUKAN OBJEK PAJAK
(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

18. PPhPASAL22
Besarnya PPh Pasal 22
yang wajib dipungut
TARIF
(BUKU MAHIR PAJAK 2013)
1,5% x harga beli
(tidak termasuk PPN)

19. PPhPASAL22
LINK >>>>>
CONTOH PENGHITUNGAN

20. PAJAK PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23
DASAR HUKUM
PENGERTIAN
OBJEK PAJAK
BUKAN OBJEK PAJAK
TARIF
CONTOH PENGHITUNGAN

21. PPhPASAL23 DASAR HUKUM
• UU NO 6 TAHUN 1983 STTD UU NO 16 TAHUN 2009
• UU NO.7 TAHUN 1983 STTD UU NO 36 TAHUN 2008
UU
• PERMENKEU NO.181/PMK.03/2007
• PERMENKEU NO.184/PMK.03/2007
• PERMENKEU NO.186/PMK.03/2007
• PERMENKEU NO.190/PMK.03/2007
• PERMENKEU NO.244/PMK.03/2008
PERMENKEU
• PERDIRJEN NO.PER-102/PJ/2006
• PERDIRJEN NO.PER-53/PJ/2009
PERDIRJEN

22. PPhPASAL23
Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 atau PPh Pasal 23
adalah cara pelunasan pajak
dalam tahun berjalan melalui
pemotongan pajak atas
penghasilan yang dibayarkan oleh
bendahara kepada pihak lain
PENGERTIAN
(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

23. PPhPASAL23
1. sewa dan penghasilan (PPh)
lain sehubungan dengan
penggunaan harta, royalti,
hadiah/penghargaan
2. imbalan sehubungan dengan
jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konsultan, dan jasa lain
OBJEK PAJAK
(BUKU MAHIR PAJAK)

24. PPhPASAL23
JASA LAIN YANG MENJADI OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ANTARA
LAIN:
1. Jasa penilai (appraisal)
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
4. Jasa perancang (design)
5. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
6. Jasa penebangan hutan
7. Jasa pengolahan limbah
8. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services )
9. Jasa perantara dan/atau keagenan;
10. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
11. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan;
12. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi
sebagai pengusaha konstruksi
OBJEK PAJAK
(BUKU MAHIR PAJAK)

25. PPhPASAL23
JASA LAIN YANG MENJADI OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ANTARA
LAIN:
13. Jasa Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon,
air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan,
selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi
14. Jasa maklon
15. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
16. Jasa pengepakan
17. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar
ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
18. Jasa pembasmian hama
19. Jasa kebersihan atau cleaning service
20. Jasa catering atau tata boga
OBJEK PAJAK
(BUKU MAHIR PAJAK)

26. PPhPASAL23
1. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK
2. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI
3. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI,
BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG
DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1)
DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI
PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN,
KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING
RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR
4. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI
PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-
SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI
5. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA
ANGGOTANYA
6. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA
ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN
DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
BUKAN OBJEK PAJAK

27. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
27
PPh PASAL 23
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
TARIF
15 %
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF
2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
JUMLAH BRUTO

28. PPhPASAL23
LINK >>>>>
CONTOH PENGHITUNGAN

29. PAJAK PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT 2
DASAR HUKUM
PENGERTIAN
OBJEK PAJAK
BUKAN OBJEK PAJAK
TARIF
CONTOH PENGHITUNGAN

30. PPhPASAL4AYAT2 DASAR HUKUM
• UU NO 6 TAHUN 1983 STTD UU NO 16 TAHUN 2009
• UU NO.7 TAHUN 1983 STTD UU NO 36 TAHUN 2008
UU
• PP NO.132 TAHUN 2000
• PP NO.5 TAHUN 2002
• PP NO.71 TAHUN 2008
• PP NO.51 TAHUN 2008
PP
• PERMENKEU NO.187/PMK.03/2008
• PERMENKEU NO.243PMK.03/2008
• KEPMENKEU NO.120/KMK.03/2002
PER/KEP
MENKEU
• PERDIRJEN NO.PER-102/PJ/2006
• PERDIRJEN NO.PER-30/PJ/2009
• PERDIRJEN NO.PER-53/PJ/2009
PERDIRJEN

31. PPhPASAL4AYAT2
Pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)
adalah cara pelunasan pajak dalam tahun
berjalan antara lain melalui pemotongan
dan pemungutan pajak yang bersifat final
atas penghasilan tertentu yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah
PENGERTIAN
(BUKU MAHIR PAJAK 2013)

32. PPhPASAL4AYAT2
1. PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk
bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri
2. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar,
perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara
lain yang disepakati
3. JASA KONSTRUKSI
keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain
OBJEK PAJAK

33. PPhPASAL4AYAT2
Persewaan tanah dan/atau bangunan
Pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan
TARIF
(BUKU MAHIR PAJAK 2013)
10% dari jumlah bruto nilai persewaan
5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan

34. PPhPASAL4AYAT2 TARIF
(BUKU MAHIR PAJAK 2013)
JASA KONSTRUKSI
PPh BERSIFAT FINAL
PELAKSANA KONSTRUKSI
MEMPUNYAI
KUALIFIKASI
USAHA
KECIL
2%
SEDANG
3%
TIDAK
MEMPUNYAI
KUALIFIKASI
USAHA
4%
PERENCANA/PENGAWAS
KONSTRUKSI
DENGAN
KUALIFIKASI
YSAHA
4%
TANPA
KUALIFIKASI
USAHA
6%

35. PPhPASAL4AYAT2
LINK >>>>>
CONTOH PENGHITUNGAN

36. PAJAK PPN
DASAR HUKUM
PENGERTIAN
OBJEK PAJAK
BUKAN OBJEK PAJAK
TARIF
CONTOH PENGHITUNGAN

37. PPN DASAR HUKUM
• UU NO.6 TAHUN 1983 STTD UU NO 28 TAHUN 2007
• UU NO.8 TAHUN 1983 STTD UU NO 18 TAHUN 2000
UU
• PP NO.143 TAHUN 2000
• PP NO.144 TAHUN 2000
• PP NO.145 TAHUN 2000
PP
• KEPMENKEU NO.563/KMK.03/2003
• KERMENKEU NO.371/KMK.03/2003
• KERMENKEU NO.571/KMK.03/2003
PER/KEP
MENKEU
• PERDIRJEN NO.PER-147/PJ./2006
• PERDIRJEN NO.PER-38/PJ/2009
PERDIRJEN

38. PPN
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
atau PPN merupakan pelunasan pajak
yang dikenakan atas setiap transaksi
pembelian barang atau perolehan jasa
dari pihak ketiga
PENGERTIAN

39. PPN
atas setiap transaksi pembelian barang
dan perolehan jasa dari pihak
ketiga/rekanan yang dibayar oleh
bendahara harus dipungut PPN
OBJEK PAJAK

40. PPN
beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak
ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:
1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas
penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate
3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut
dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
4. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan
Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero)
5. pembayaran atas rekening telepon;
6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan;
7. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
BUKAN OBJEK PAJAK

41. PPN
TARIF PPN = 10%
TARIF

42. PPhPASAL23
LINK >>>>>
CONTOH PENGHITUNGAN

43. PAJAK BEA METERAI
DASAR HUKUM
PENGERTIAN
OBJEK PAJAK
BUKAN OBJEK PAJAK
TARIF
CONTOH PENGHITUNGAN

44. BEAMETERAI DASAR HUKUM
• UU NO.13 TAHUN 1985UU
• PP NO.24 TAHUN 2000PP
• PERMENKEU NO.55/PMK.02/2009
• KEPMENKEU NO.133b/KMK.04/2000
• KEPMENKEU NO.476/KMK.03/2002
PER/KEP
MENKEU
• PERDIRJEN NO.PER-66/PJ./2010
• KEPDIRJEN NO.KEP-122c/PJ/2000
• KEPDIRJEN NO.KEP-122d/PJ/2000
• KEPDIRJEN NO.KEP-02/PJ/2003
PER/KEP
DIRJEN

45. BEAMETERAI
Bea meterai adalah pajak yang dikenakan
atas dokumen berupa kertas yang menurut
Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek
Bea Meterai
PENGERTIAN

46. BEAMETERAI
Dokumen yang dikenai bea meterai
antara lain adalah
 Dokumen yang berbentuk surat yang
memuat jumlah uang, seperti kuitansi,
dan dokumen yang bersifat perdata,
seperti dokumen perjanjian
pembangunan gedung kantor dengan
pengusaha jasa konstruksi dan
dokumen kontrak pengadaan jasa
tenaga kebersihan
OBJEK PAJAK

47. BEAMETERAI
BEA METERAI TIDAK DIKENAKAN ATAS:
1. Dokumen yang berupa:
a.surat penyimpanan barang
b.konosemen
c. surat angkutan penumpang dan barang
d.keterangan pemindahan yang dituliskan di atas
dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c
e.bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
f. surat pengiriman barang untuk dijual atas
tanggungan pengirim
g.surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan
surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai huruf f
BUKAN OBJEK PAJAK

48. BEAMETERAI
BEA METERAI TIDAK DIKENAKAN ATAS:
2. segala bentuk Ijazah
3. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan
pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta
surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu
4. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas
Pemerintah Daerah, dan bank
5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang
dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan
Daerah dan bank
6. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
7. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan
kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang
bergerak di bidang tersebut
8. surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian
9. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan
dalam bentuk apapun
BUKAN OBJEK PAJAK

49. BEAMETERAI DASAR PENGHITUNGAN
(TARIF)
NO OBJEK TARIF
1
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat
perdata
Rp6.000,00
2 akta-akta notaris termasuk salinannya. Rp6.000,00
3
akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-
rangkapnya.
Rp6.000,00
4 Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dll:
a. 0 s.d. Rp250.000,00; -
b. Di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00; Rp3.000,00
c. Di atas Rp1.000.000,00. Rp6.000,00
5 Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Rp6.000,00
6 Cek dan bilyet giro. Rp3.000,00
7 Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun:
a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00; Rp3.000,00
b. Harga nominal di atas Rp1.000.000,00. Rp6.000,00
8
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat
pembuktian di muka Pengadilan.
Rp6.000,00

50. KEWAJIBAN
Kewajiban bendahara pemerintah selanjutnya adalah
menyetorkan PPh dan/atau PPN ke Bank
Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran dan
melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendahara
terdaftar sesuai batas waktu yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal
Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta
Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran
Pajak.
KEWAJIBAN
PENYETORAN DAN PELAPORAN

51. KEWAJIBAN
BATAS WAKTU
PEMBAYARAN/PENYETORAN
DAN PELAPORAN SPT MASA
PASAL TANGGAL PENYETORAN TANGGAL PELAPORAN
PPh Pasal
21
Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal
22
Disetor pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran
Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal
23
Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPh Pasal 4
ayat 2
Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak
berakhir
PPN
Bendahara pengeluaran sebagai
Pemungut PPN paling lama tanggal 7
(tujuh) bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir
Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar sebagai Pemungut PPN harus
disetor pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran kepada
Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Pemerintah melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
Paling lama akhir bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir;
Paling lama akhir bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.

52. SANKSI ADMINISTRASI
DENDA
Ps. 7 UU KUP
BUNGA
Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP
KENAIKAN
Ps. 13(3), 15(2) UU KUP
Rp 100.000
Rp500.000
• SPT MASA PPh
Ps.21/22/23/26
TERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN
• SPT MASA PPN DAN
PPnBM
TERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN
2%/BULAN
maks 24 BULAN
• PEMBETULAN SENDIRI SPT
• HASIL PENELITIAN SPT
AKIBAT SALAH TULIS
DAN/ATAU SALAH HITUNG
• HASIL PEMERIKSAAN
(SKPKB)
• DITERBITKAN NPWP DAN
PKP SECARA JABATAN
• IZIN PENUNDAAN
PENYAMPAIAN SPT
• IZIN MENGANGSUR ATAU
MENUNDA PEMBAYARAN
50%
SPT TERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN SETELAH
DITEGUR TERTULIS
100%
PPh TIDAK / KURANG
DIPUNGUT/ DIPOTONG/
DISETOR
100%
KARENA DITERBITKAN
SKPKBT
PAJAK YANG TIDAK/
KURANG DIBAYAR
DARI
Rp 100.000
• SPT TAHUNAN PPh Ps. 21
TERLAMBAT/ TIDAK
DISAMPAIKAN
(Untuk Tahun Pajak 2007
200%
DITERBITKAN SKPKB
KARNA ALPA PERTAMA KALI

53. KEWAJIBAN
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)
wajib membuat Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah
(DTH) atas Belanja Daerah yang memuat rincian
transaksi harian belanja daerah per Surat Perintah
Membayar/Surat Penyediaan Dana (SPM/SPD) dan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). DTH yang dibuat
oleh Bendahara Pengeluaran SKPD disampaikan kepada
Kuasa BUD paling lama tanggal 10 setelah bulan yang
bersangkutan berakhir dengan dilampiri fotokopi SSP
lembar ke-3.
DAFTAR TRANSAKSI HARIAN (DTH)

54. TERIMA
KASIH