Dokumen tersebut membahas aspek-aspek perpajakan dalam pelaksanaan program hibah kompetitif berbasis institusi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas. Termasuk jenis-jenis pajak, kewajiban wajib pajak, mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, sanksi bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

1. ASPEK PERPAJAKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI (PHK-I)
DITJEN DIKTI KEMENDIKNAS
Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, 19 Agustus 2010
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2. Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk
membiayai penyelenggaraan negara

4. Pajak adalah:
Iuran kepada Negara
Berdasarkan Undang-
undang
Dapat dipaksakan
Tidak memberikan
imbalan secara langsung
Dipergunakan untuk
keperluan Negara

5. PAJAK – TANPA KONTRAPRESTASI LANGSUNG
Masyarakat bersedia antri membayar tagihan listrik, telepon dan tagihan dari
perusahaan air minum (PAM) (kontribusi), karena masyarakat merasakan sendiri,
telah memperoleh kontraprestasi langsung (balas jasa),
berupa arus listrik & air minum dlm kehidupan sehari-hari
Masyarakat banyak yang enggan membayar pajak, karena merasa
tidak memperoleh kontraprestasi langsung

6. SISTEM PERPAJAKAN
INDONESIA
Sebelum reformasi
Official assesment
Reformasi Perpajakan Th.1983
Self-assessment System:
Wajib Pajak diberikan
kepercayaan untuk :
• mendaftarkan diri,
• menghitung,
• membayar ,
• melaporkan pajaknya sendiri.

7. JENIS-JENIS PAJAK :
PAJAK PUSAT (dikelola oleh DITJEN. PAJAK) :
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Bea Meterai
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

8. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
(UU NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH )
 PAJAK PROPINSI :
1. PKB
2. BBNKB
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

9. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
• Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB Pedesaan dan Perkotaan (selambat2nya 2014)
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(th.2011)

10. Dirjen Pajak
BM
PPh
21/26
PPh
22
PPh
23
PPN
PPnBM
PHK-I
Aspek Perpajakan
PPh
4(2)
PBB
BPHTB

11. Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada
Orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan; jabatan;
Jasa dan kegiatan.
PPh
Pasal 21/26
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubung-
An jasa tertentu dan sumber tertentu dan bersifat Final
PPh
Pasal 4 (2)
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubung-
An dengan pembelian barang
PPh
Pasal 22
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa ;
hadiah,bunga, sewa , deviden, royalty dan jasa jasa lain
Objek PPh Pasal 23 yg belum dipotong PPh Pasal 21
PPh
Pasal 23/26
Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri
Sehubungan penyerahan BKP dan JKP.
PPN &
PPnBM
Pembayaran Materai untuk pemanfaatan dokumen
tertentu
Bea Materai

12. KEWAJIBAN WP
1. Mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP
2. Mengisi dan menandatangani SPT
3. Membayar dan menyetor ke kas negara
4. Pembukuan atau pencatatan

13. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
FUNGSI UTAMA NPWP :
 Sarana dalam administrasi perpajakan
 Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
pengawasan administrasi perpajakan.
Setiap WAJIB PAJAK satu NPWP !

14. Kewajiban Wajib Pajak
3 M
Menghitung
Pajak yang
terutang
Melapor
Membayar

15. 3 M
• Menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang
berlaku ---ingat PTKP dan tarif PPh
• Membayar pajak – melalui kantor pos atau bank-
bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir
Surat Setoran Pajak (SSP)
• Melapor pajak - ke KPP dengan menggunakan
formulir Surat Pemberitahuan SPT (SPT) - SPT
Masa dan SPT Tahunan

16. Berkaitan dengan Pajak Penghasilan
• Wajib Melaporkan SPT Masa
• SPT Tahunan
• Pelunasan utang pajak yang
tercantum dalam surat ketetapan
pajak dan surat keputusan lainnya.

17. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai:
• Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang
telah dipungut
• Membuat Faktur Pajak
• Mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan ke KPP

18. Wajib melakukan pembukuan/pencatatan?
Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia,
harus mengadakan pembukuan/pencatatan.
--

19. MEKANISME PEMBAYARAN
PAJAK
PPh Pasal 29
1. MEMBAYAR
SENDIRI
PAJAK
TERUTANG
PPh Pasal 25
2. MELALUI
PEMOTONGAN
ATAU
PEMUNGUTAN
PIHAK LAIN
PPh Psl. 4 ayat
(2), Psl 15, Psl
21, 22, 23 serta
PPh Pasal 26

20. MEKANISME PEMBAYARAN
PAJAK
3. PEMUNGUTAN
OLEH PIHAK
PENJUAL
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI
4. PEMBAYARAN
PAJAK PAJAK
LAINNYA
PBB , BPHTB,
BEA MATERAI
INGAT BATAS WAKTU
PEMBAYARAN PAJAK !!

21. MEKANISME PELAPORAN PAJAK
SPT TAHUNAN
SURAT
PEMBERITAHUAN
(SPT)
SPT MASA
Sarana bagi Wajib Pajak
dalam melaporkan dan
mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak
yang sebenarnya terutang
INGAT BATAS WAKTU
PELAPORAN !!

22. TANGGAL JATUH TEMPO
PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
(Per Menkeu Nomor : 184/PMK.03/2007)
NO JENIS PAJAK TANGGAL
PENYETORAN
TANGGAL
PELAPORAN
1 PPh pasal 4 ayat (2) – Pemotong PPh Tgl 10 BB Tgl 20 BB
2 PPh pasal 4 ayat (2) – WP sendiri Tgl 15 BB Tgl 20 BB
3 PPh pasal 15 – Pemotong PPh Tgl 10 BB Tgl 20 BB
4 PPh pasal 15 – WP sendiri Tgl 15 BB Tgl 20 BB
5 PPh pasal 21 – Pemotong PPh Tgl 10 BB Tgl 20 BB
6 PPh pasal 23 dan 26 – pemotong PPh Tgl 10 BB Tgl 20 BB
7 PPh pasal 25 ….> Per-22/PJ/2008 Tgl 15 BB Tgl 20 BB
8 PPh pasal 22- PPN & PPn BM atas impor Bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk
9 PPh pasal 22- PPN & PPn BM oleh Ditjen
Bea Cukai
1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir
minggu berikutnya

23. NO JENIS PAJAK TANGGAL
PENYETORAN
TANGGAL
PELAPORAN
10 PPh pasal 22, PPN & PPn BM –
Bendahara Pemerintah
Pada hari yg sama
saat penyerahan
barang
Tgl 14 BB
11 PPh pasal 22 – WP badan yg bergerak
dalam bidang produksi BBM, gas dan
pelumas
Tgl 10 BB Tgl 20 BB
12 PPh pasal 22, PPN & PPn BM –
Pemungut tertentu
Tgl 10 BB Tgl 20 BB
13 PPn dan PPn BM – PKP - UU PPN Akhir BB Akhir BB
14 PPn dan PPn BM – Bendahara
Pemerintah
Tgl 7 BB Tgl 14 BB
15 PPn dan PPn BM – Pemungut PPN Non
Bendahara
Tgl 15 BB Tgl 20 BB
16 PPh pasal Pasal 4 ayat (2), 15, 21, 23,
PPN, dan PPnBM untuk WP kriteria
tertentu
Sesuai batas waktu per
SPT Masa
Tgl 20 setalah
berakhirnya masa
pajak terakhir
17 PPh pasal 25 untuk WP kriteria tertentu
yg diperbolehkan melaporkan beberapa
Masa Pajak dalam satu SPT Masa
Akhir masa pajak
terakhir
Tgl 20 setelah
berakhirnya masa
pajak terakhir
TANGGAL JATUH TEMPO
PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
(Per Menkeu Nomor : 184/PMK.03/2007)

24. FUNGSI SPT
•
SEBAGAI SARANA WP UNTUK MENETAPKAN SENDIRI BESARNYA
PAJAK YANG TERHUTANG DENGAN CARA :
 MELAPORKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
PENGHITUNGAN JUMLAH PAJAK YANG SEBENARNYA
TERUTANG;
 MELAPORKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH
DILAKSANAKAN SENDIRI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/ BAGIAN
TAHUN PAJAK ;
 MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK YANG
DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN DALAM SUATU TAHUN PAJAK ;
 MELAPORKAN PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK
DAN ATAU BUKAN OBJEK PAJAK;
 MELAPORKAN HARTA DAN KEWAJIBAN.

25. P T K P
PTKP LAMA PTKP BARU
Mulai 1-1-2009
SETAHUN
(Rp)
SEBULAN
(Rp)
SETAHUN
(Rp)
SEBULAN
(Rp)
WP 13.200.000.- 1.100.000,- 15.840.000.- 1.320.000,-
WP KAWIN 1.200.000.- 100.000,- 1.320.000.- 110.000,-
ISTERI
BEKERJA
13.200.000.- 1.100.000,- 15.840.000.- 1.320.000,-
TANGGUNGAN 1.200.000.- 100.000,- 1.320.000.- 110.000,-
MAKS.
TANGGUNGAN
K/3 K/3

26. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Pasal 17 ayat (1) a UU PPh
NO Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d Rp 25.000.000,- 5%
2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%
3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15%
4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25%
5. Di atas Rp200.000.000,- 35%
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
KETENTUAN LAMA:
NO Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%

27. TEMPAT PENYAMPAIAN SPT
KPP TEMPAT WP TERDAFTAR
CARA PENYAMPAIAN SPT
• LANGSUNG
• POS SECARA TERCATAT
•E-FILLING
•DROP BOX

28. SANKSI BAGI WP
Sanksi Administrasi :
 SPT TAHUNAN WP OP TIDAK DISAMPAIKAN ATAU TERLAMBAT DISAMPAIKAN
DIKENAKAN SANKSI DENDAADMINISTRASI RP. 100.000,-
 ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG DIKENAKAN SANKSI
DENDA BUNGA 2 % SEBULAN.
 SPT YANG TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA DAN TELAH DITEGUR , MAKA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR (SKPKB) DENGAN SANKSI ADMINISTRASI KENAIKAN SEBESAR 50 %
DARI PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR.
 APABILA TERDAPAT DATA BARU DAN ATAU DATA SEMULA BELUM TERUNGKAP YG
MENGAKIBATKAN PENAMBAHAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG MAKA KEKURANGAN
PAJAK YG TERUTANG DALAM SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPKBT) DITAMBAH DGN SANKSI ADMINSITRASI BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100%
DARI JUMLAH KEKURANGAN PAJAK TSB.

29. SANKSI PIDANA
ALPA
Ps. 38 UU KUP
SENGAJA
Ps. 39 UU KUP
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN
YANG ISINYA TIDAK BENAR
• tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau
tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak;
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT :
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
• MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU
• TIDAK MENYELENGG. PEMBUKUAN/PENCATATAN
• TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG
• MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK;
KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA
1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI
PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG
PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN
PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT
2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING
BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG
MENIMBULKAN KERUGIAN
PADA PENDAPATAN NEGARA

30. HAK-HAK WP
• Memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut
• Mengajukan penundaan penyampaian SPT dan
pembetulan SPT
• Minta pengurangan (Pengurangan angsuran PPh
Ps.25, Pengurangan PBB)
• Restitusi
• Keberatan kepada DJP
• Banding kepada Badan Peradilan Pajak

31. Hak Wajib Pajak
• Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling
lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan
pajak.
• Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke
Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 bulan sejak
keputusan keberatan diterima.
• Apabila belum puas dengan Putusan
Banding, WP berhak mengajukan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

32. Hak Wajib Pajak
Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan
kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan
kepada DJP, misalnya:
– SPT
– Laporan Keuangan
– Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia,
– Dll.

33. Hak Wajib Pajak
• Pengangsuran Pembayaran
• Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
• Pengurangan PPh Pasal 25
• Pengurangan PBB
• Pembebasan Pajak
• Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak

34. TERIMA KASIH
ATAS PAJAK YANG TELAH ANDA BAYAR
UNTUK PEMBANGUNAN
BANGSA