Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018

1. 1
Perencanaan dan
Penganggaran APBD
Muh Aji Wibowo
Manajemen Kepemimpinan Organisasi (MKO)
Tahun 2018
18 September 2018

2. 2
Perencanaan
LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan Pengawasan/
Pengendalian
Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output
Kebijakan Umum
APBD
Kegiatan
Anggaran
APBD
Penatausahan &
Akuntansi
Laporan
Pelaksanaan
APBD
Evaluasi
Kinerja
Hasil
Evaluasi
•RPJMD/RKPD
•Penjaringan
Aspirasi
Kinerja Masa Lalu
•Asumsi Dasar
• Kebijakan
Pemerintah
(RPJM/RKP/
Prioritas
Pembangunan)
• Prestasi Kerja
• Perda APBD
• Formulir/Dokumen
•Catatan/Register
• Semesteran
•Tahunan
Prioritas & Plafon
Anggaran Sementara

3. 3
PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KUA PPAS
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH

4. 4
PENGERTIAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU
TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK
DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI
SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN
RP-APBD

5. 5
Bab I Pendahuluan
a. Kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan
dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang
b. Perkiraan pencapaian tahun yg akan datang
c. Identifikasi Permasalahan & Tantangan
Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendanaan
a. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.
b. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda.
c. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang.
Bab II Gambaran Umum RKPD
Prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyelesaikan
permasalahan dan tantangan serta untuk mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Substansi dan Lingkup Materi Kebijakan Umum APBD
Bab IV Penutup
Uraian mengenai kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati.

6. 6
PEDOMAN PENYUSUNAN
APBD YG DIKELUARKAN
OLEH MENDAGRI
Pokok-pokok kebijakan
yang memuat sinkronisasi
kebijakan pemerintah
dengan pemerintah daerah
Prinsip dan kebijakan
penyusunan APBD tahun
anggaran berkenaan
Teknis penyusunan APBD
Hal-hal khusus lainnya
PEMERINTAH
DAERAH
Rancangan
KUA
DPRD
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA

7. 7
Proses Penyampaian Rancangan KUA
DPRD
Rancangan
KUA
Disampaikan
ke DPRD
paling lambat
Pertengahan
bulan Juni
Rancangan
KUA
TAPD
KOORDINATOR TAPD
Rancangan
KUA
KDH
Rancangan
KUA
Disampaikan
ke KDH
paling lambat
awal bulan Juni
Sekda selaku
Koordinator
TAPD
Rancangan KUA
dibahas bersama
Panitia
Anggaran
DPRD
PEMERINTAH DAERAH
Nota Kesepakatan
Paling lambat
Minggu ke-1
Juli
RKPD

8. 8
Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendanaan
a. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.
b. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda.
c. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang.
Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian
sasaran pada tahun yang akan datang adalah:
(1)Laju inflasi
(2)Pertumbuhan ekonomi regional
(3)Tingkat penyerapan tenaga kerja regional, dan
(4)Lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.

9. 9
PENGERTIAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS
MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN
KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN
KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM
PENYUSUNAN RKA-SKPD
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT
DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN
BELANJA PEGAWAI

10. 10
PENGERTIAN
 Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu
daripada yang lain
 Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan
keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan
dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb
 Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa
yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan
skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau
program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu
dibandingkan program atau kegiatan yang lain
PRIORITAS

11. 11
TUJUAN
PRIORITAS
Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang
dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar
alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara
ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan
ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang
lebih realistis.
Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn
- Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian
ibu dan anak
- Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom
- Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi

12. 12
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
 Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi
yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat
daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai
 Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan
DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus
ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut
batasan plafon anggaran yang bersifat tetap /Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPA) SKPD
 PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam
penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada
masing-masing satuan kerja perangkat daerah

13. 13
LANGKAH-LANGKAH DALAM
PEMBAHASAN PPAS
Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib
dan urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk
masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)
KUA

14. 14
Bab I Pendahuluan
Kondisi/prestasi yang telah dicapai, Perkiraan pencapaian tahun yg akan datang, Identifikasi
Permasalahan & Tantangan
Bab IV Prioritas Program dan Plafon Anggaran
Uraian tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati yaitu mencakup :
Capaian sasaran program,
Dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke
dalam masing-masing kegiatan
Bab III Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Asumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah.
Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya peningkatan belanja daerah
Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran berkenaan
Substansi dan Lingkup Materi PPAS
Bab V Penutup
Uraian mengenai kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati.
Bab II Kebijakan Umum APBD
Gambaran ringkas target pencapaian kinerja setiap urusan berdasarkan proyeksi anggaran.

15. 15
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH
Tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan
prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi
kerja
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD,
format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga
Diterbitkan
Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan

16. 16
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
DAMPAK
MANFAAT
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
HASIL
KELUARAN
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
MASUKAN
PENILAIAN KINERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN

17. 17
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
HASIL
KELUARAN
PROGRAM
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
MASUKAN
PENILAIAN KINERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN

18. 18
PENERAPAN PENYUSUNAN
ANGGARAN KINERJA
POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-
SKPD)
• Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur
Kinerja Dengan Program dan Kegiatan
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur
Kinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam KUA
dan PPAS

19. 19
PRASYARAT
DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
DATA YANG RELIABLE DAN VALID
TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR

20. 20
Teknis Penggaran
Penyusunan RKA berdasar kepada:
 - Instruksi Anggaran
 - ASB
 -Standarisasi Harga Barang dan Jasa
 - Pedoman Pengelolaan APBD
 - SPM.

21. 21
Pedoman Penyusunan APBD
 Setiap tahun akan terbit Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Tertentu.
Untuk Tahun 2018:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Taerah Tahun 2019

22. 22
SUBSTANSI PERMENDAGRI TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kebijakan Pemerintah (Pusat),
 Prinsisp-prinsip Penyusunan APBD,
 Kebijakan Penyusunan APBD,
 Teknis Penyusunan APBD, dan
 Hal-hal Khusus Lainnya

23. 23
Beberapa Pertimbangan dalam
menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)
 - Cek dan acu PPAS
 - Logis
 - Rasional
 - Sesuai dengan standar

24. 24
Langkah Selanjutnya
 Setelah RKA- SKPD terkumpul semuanya 
dikirim kepada Bupati/TAPD  penelitian RKA-
SKPD dituangkan dalam Draf RAPBD (Nota
Keuangan RAPBD) Penyampaian Nota Keuangan
RAPBD lewat Paripurna  Pandangan Umum
Fraksi  Jawaban Eksekutif
sinkronisasiPersetujuan RaperdaEvaluasi
GubernurTanggapan atas Evaluasi
Perda/Perbup Jabar.

25. 25
 Perda/Perbup Jabar SE penyusunan DPA .
 DPAmengacu pada perbup jabar.
 DPAsemula RKADPA.
 DPAdasar pelaksanaan.
SIKLUS ANGGARAN:
RKPD KUA PPAS NOTA KEUANGAN RAPBD APBD

26. 26
S E K I A N
&
TERIMA KASIH