1. NURSINI
2012
Disampaikan pada Kelas Bappenas 18 September 2012

2.  Tahapan pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan dan tahapan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan
 Pengertian monitoring dan evaluasi
 Manfaat monitoring dan evaluasi
 Langkah-langkah melakukan monitoring dan evaluasi
 Mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan di daerah, baik tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, kepada pemerintah
pusat, DPRD dan masyarakat sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 3 Tahun 2007.

3.  UU NO 17 TAHUN 2003
 UU NO 32 TAHUN 2004
 UU NO.25 TAHUN 2004
 UU NO. 1 TAHUN 2004
 PP NO.39 TAHUN 2006
 PP NO.8 TAHUN 2006
 PP 08 TAHUN 2008
 PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010

4. R P J P
NASIONAL
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
R P J P
DAERAH
Renstra
KL
Pedoman Diacu
RPJM
Nasional
RPJM
Daerah
Renstra
SKPD
Renja
KL
Pedoman Pedoman
RKP
RKP
Daerah
Renja
SKPD
RKA-KL
RAPBN
RAPBD
RKA
SKPD
Rincian
APBN
APBN
APBD
Rincian
APBD
Pemerintah
Pemerintah
Pusat
Daerah
UU SPPN
No. 25/2004
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU KN
No. 17/2003
bahan
bahan

5. WHAT
WHY
HOW
MONITORING
DAN
EVALUASI

6.  Pengendalian adalah serangkaian kegiatan menajemen
yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu
program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan.
 Pemantauan adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan
yang timbul dan / atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin.
 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar.

7. SIKLUS PROYEK : MONITORING & EVALUASI
IDENTIFIKASI
PERENCANAAN
PROYEK LAIN
UMPAN BALIK
MONITORING
UMPAN
BALIK
IMPLEMENTASI
PROYEK
SEKARANG
REKOMENDASI
EVALUASI
PELAJARAN
YG DIPELAJARI
Sumber : Project Cycle Management FASID

8. a. Proses pengumpulan dan analisis informasi secara
sistematis dan kontinu atas program/kegiatan
berdasarkan indikator yang ditetapkan sehingga
tindakan koreksi/penyempurnaan program/kegiatan
dapat dilakukan.
b. Kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus
untuk memastikan dan mengendalikan keserasian
pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah
ditetapkan.

9. Monitoring dalam pelaksanaan program/kegiatan
dilakukan pada:
1. Perkembangan realisasi penyerapan dana
2. Realisasi pencapaian target
3. Kendala yang dihadapi

10. 1. Menerapkan dan mengembangkan indikator
efisiensi, efektivitas, dan dampak.
2. Membangun sistem untuk mengumpulkan
informasi yang berhubungan dengan indikator.
3. Mengumpulkan dan menyimpan informasi
yang penting untuk evaluasi.
4. Menganalisis informasi tersebut.
5. Menggunakan informasi untuk melaksanakan
program selanjutnya.

11.  Informasi yang Dikumpulkan
Indikator yang dapat diverifikasi secara objektif untuk maksud kegiatan, Indikator yang dapat
diverifikasi secara objektif untuk output dan hasil yang diharapkan dalam rencana pelaksanaan,
dengan informasi penting yang ditambahkan bila perlu.
 Pengumpul Informasi, Waktu dan Metode Pengumpulan Informasi
Orang yang ditugaskan untuk pengumpulan informasi, frekuensi pengumpulan dan metode
pengumpulan
 Agregator Informasi, Waktu dan Metode Agregasi
Orang yang ditugaskan untuk agregasi informasi, frekuensi agregasi dan metoe agregasi
 Pembuat Keputusan (orang/organisasi) dan Waktu Pembuatan
Keputusan
Orang atau komite yang bertanggungjawab dalam pembuatan keputusan tentang
kebutuhan untuk mengubah arah kegiatan di tempat kerja dan frekuensi
 Metode dan Waktu Pengumuman Keputusan
Orang/seksi yang ditugaskan untuk penyampaian informasi, frekuensi dan
penyampaian metode

12.  Monitoring dilaksanakan pada saat suatu program berjalan,
sebaiknya dilakukan oleh suatu tim multisektoral yang
kompeten, untuk menentukan:
a) Apakah program dijalankan sesuai dengan perencanaan dan
anggaran?
b) Problem-problem yang dihadapi dan kemungkinan
pemecahannya.
c) Apakah diperlukan penyesuaian agar tujuan yang diharapkan
dapat tercapai?
 Monitoring yang efektif juga mencakup sistem pelaporan
yang terkoordinasi.

13. ARUS INFORMASI KINERJA DALAM MONEV
EVALUASI
MONITORING

14.  Monitoring memberikan informasi apakah sebuah
program atau kebijakan dijalankan sesuai dengan
rencana dan tujuan yang ditetapkan.
 Hasil dan evaluasi yang tepat waktu dan akuntabel
dapat digunakan sebagai masukan bagi perbaikan
program atau proyek yang sedang berjalan maupun
pembelajaran program serupa di masa mendatang.

15. Pimpinan
Kementeria
n/Lembaga
•Pengendalian pelaksanaan Renja-KL, yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta
jenis belanja
Gubernur
•Pengendalian pelaksanaan dekon-sentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan
program dan kegiatan, serta jenis belanja
Bupati/Wal
ikota
•Pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan
kegiatan, serta jenis belanja
Kepala
SKPD
•Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi
dan tugas pembantuan

16. PEMANTAUAN
PELAPORAN:
-Berkala
-Berjenjang
PENGAWASAN

17. KABUPATEN
/KOTA
•Dimulai dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menyusun laporan triwulanan
dalam rangka tugas pembantuan
PROVINSI
•Di tingkat provinsi, Kepala SKPD provinsi menyusun laporan triwulanan dalam
rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Laporan tersebut disampaikan paling
lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur
melalui Kepala Bappeda Provinsi
KEMENTERIAN
•Di tingkat kementerian, Kepala Unit Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga
menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan kepada Kepala Unit Organisasi
paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir.

19. Rencana Operasi
 Tujua
n
Output
Kegiatan
Input
Asumsi Penting
Asumsi Penting
Prasyarat

21. PENGENDA
LIAN
MENTERI;
GUBERNUR;
BUPATI/WALIK
OTA
KEBIJAKAN
PERENCANANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA:
Keseluruhan
perencanaan daerah
SKPD: program dan
kegiatan
Pemantauan;
supervisi, dan
tindak lanjut
Realisasi
pencapaian
target;
penyerapan
dana; kendala
yang dihadapi
Laporan
triwula
nan

23. a. Suatu teknik penilaian kualitas program dari
sisi efisiensi, efektivitas, dampak, dan
keberlanjutan pengembangan yang dilakukan
secara berkala melalui metoda yang tepat.
b. Proses analisis berdasarkan standar
pemeriksaan untuk menilai pelaksanaan
pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan
oleh akuntan publik.
c. Merupakan rangkaian kegiatan
membandingkan realisasi masukan, keluaran,
dan hasil terhadap rencana standar.

24. 1. Memberikan informasi untuk membuat
perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Melihat tujuan yang ingin dicapai dan
dampaknya.
3. Menilai pelaksanaan atau proses dalam
mencapai tujuan dan juga menilai dampak
yang dimungkinkan terjadi.
4. Melihat efektivitas dan efisiensi strategi
program, dan kesesuaiannya dengan tujuan.

25. 5. Melihat proses jalannya kegiatan.
6. Menunjukkan di mana dan bagaimana
tindakan atau perubahan yang perlu
dilakukan.
7. Menentukan bagaimana kekuatan dan potensi
dapat ditingkatkan.
8. Melihat kemungkinan opportunity cost dalam
pelaksanaan program dan efisiensi alokasi
sumberdaya.

26. WAKTU
PELAKSANAAN
FORMATIF
1. Dilaksanakan pada waktu
pelaksanaan program
2. Bertujuan memperbaiki
pelaksanaan program
3. Temuan utama berupa masalah-masalah
dalam pelaksanaan program
SUMMATIF
1. Dilaksanakan pada saat pelaksanaan
program sudah selesai
2 Bertujuan untuk menilai hasil
pelaksanaan program
3. Temuan utama berupa capaian-capaian
dari pelaksanaan program
TUJUAN
PROSES:
Mengkaji bagaimana program berjalan
dengan fokus pada masalah penyampaian
pelayanan (service delivery).
EVALUASI BIAYA-MANFAAT
Mengkaji biaya program relatif terhadap
alternatif penggunaan sumberdaya dan
manfaat dari program.
EVALUASI DAMPAK
Mengkaji apakah program memberikan
pengaruh yang diinginkan terhadap
individu, rumahtangga, masyarakat, dan
kelembagaan

27.  Setiap tahun dilaksanakan berbagai program,
sebagian memakan biaya yang besar, tetapi hasil
yang sebenarnya seringkali tidak diketahui.
 Muncul pertanyaan-pertanyaan:
a) Apakah desain program-program tersebut sudah tepat?
b) Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan
secara efisien?
c) Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang
diharapkan?

28.  Alasan Ekonomi
- Memperbaiki desain & keefektifan program.
- Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke
yang lebih efektif.
 Alasan Sosial
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 Alasan Politik
- Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan.

29. Aspek Monitoring Evaluasi
Tujuan Menilai kemajuan dalam pelaksanaan
program yang sedang berjalan
Memberikan gambaran pada
suatu waktu tertentu
mengenai suatu program
Fokus Akuntabilitas penyampaian input
program, dasar untuk perbaikan,
penilaian keberlanjutan program
Akuntabilitas penggunaan
sumber daya, pembelajaran
tentang hal-hal yang dapat
dilakukan lebih baik di masa
yang akan datang
Fokus utama evaluasi
diarahkan kepada keluaran
(outputs), hasil (outcomes), dan
dampak (impacts) dari
pelaksanaan rencana
pembangunan.

30. Aspek Monitoring Evaluasi
Cakupan Apakah pelaksanaan
sesuai dengan rencana?
Apakah terdapat
penyimpangan?
Apakah penyimpangan
tersebut dapat dibenarkan?
Relevansi,
efektivitas, efisiensi,
dampak,
keberlanjutan
Waktu
Pelaksanaan
Dilaksanakan terus
menerus atau dilaksanakan
secara berkala selama
program berjalan
Umumnya
dilaksanakan pada
pertengahan dan
akhir program

31.  Untuk mendukung pembuatan kebijakan- terutama
keputusan di bidang anggaran- penyusunan anggaran
berbasis kinerja dan perencanaan nasional dan daerah
 Untuk membantu kementerian-kementerian pemerintah
dan satuan kerja pemerintah daerah dalam pengembangan
dan analisis kebijakan serta dalam pengembangan
program.
 Untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan pada
tingkat sektor, program dan proyek, yang mencakup
penyediaan pelayanan pemerintah dan manajemen staf.

32.  Untuk meningkatkan transparansi dan mendukung
hubungan akuntabilitas dengan memperlihatkan sejauh
mana pemerintah telah mencapai sasaran-sasaran.
 Untuk mencapai pembuatan kebijakan berbasis-bukti
(evidence-based planning), manajemen berbasis-bukti dan
akuntabilitas berbasis-bukti.

33.  meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi
sumberdaya,
 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan program pembangunan
 pelaksanaan rencana pembangunan sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan

34.  Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan
sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk
memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan
kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
 Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan
pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat
kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya, dan
 Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan
untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan.
Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil
dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap
sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu
program.

36. EVALUASI
MENTERI;
GUBERNUR;
BUPATI/WALIK
OTA
1.KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
2. PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
3. HASIL RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH
BAPPEDA: Keseluruhan
perencanaan daerah
SKPD: capaian kinerja
pelaksanaan program dan
kegiatan thn sebelumnya
RPJPD
RPJMD
RKPD
Renstra
Renja
1. Penilaian terhadap pelaksanaan proses
perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, dan
pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah; dan
2. menghimpun, menganalisis dan
menyusun hasil evaluasi kepala SKPD

37. No Aspek
Penjelasan Hasil Pengendalian
dan Evaluasi
(1) (2) (3)
Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah
dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan
struktur dan pola ruang provinsi.
Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah,
kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan,
dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan
kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan
karakteristik daerah;
Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah
daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi
lainnya.
Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan
pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya.
Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
menengah daerah provinsi.
Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi
yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

38. RPJMD Provinsi RKPD Provinsi
Kesesuaian/
Relevansi Evaluasi
Tindak
Lanjut
Hasil
Tindak
Lanjut
Ya Tidak
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6)
Kebijakan umum
dan Program
pembangunan
tahun RKPD terkait
Prioritas dan
sasaran
pembangunan
tahunan
Indikasi rencana
program prioritas
yang disertai
kerangka
pendanaan tahun
RKPD terkait
Rencana program
prioritas, kegiatan
prioritas, indikator
kinerja dan pagu
indikatif

39.  Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD provinsi sudah sesuai dan
merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD
provinsi?
 Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan
tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD provinsi.
 Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD
provinsi sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD
provinsi terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi?
 Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD
provinsi tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan
pagu indikatif RKPD provinsi.
 Apakah rencana program dan kegiatan RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari
program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan
periode tahun bersangkutan?
 Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD provinsi sesuai dan menunjang pencapaian
target kinerja program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan tahun bersangkutan?
 Apakah pagu indikatif dalam RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka
pendanaan pada tahun bersangkutan?

40. RKPD dan Kumpulan Renja
SKPD Provinsi
APBD dan
Laporan
Triwulan
Kesesuaia
n
Evaluasi
Tindak
Lanjut
Hasil
Tindak
Tida
k
Ya Lanjut
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6)
Prioritas dan Sasaran
Pembangunan
KUA
Rencana program dan kegiatan
prioritas, dan pagu indikatif
PPAS
Program dan kegiatan seluruh
Renja SKPD provinsi
RKA
SKPD
provinsi
Realisasi pencapaian target
Laporan
Triwulanan
Penyerapan dana
Kendala pelaksanaan program

42.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
kepala Daerah (LKPJ)
 INFORMASI LPPD

43.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah (LPPD) adalah laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan
oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
 Ruang lingkup:
 Urusan Desentralisasi (Urusan wajib dan Urusan pilihan)
 Tugas Pembantuan
 Tugas Umum Pemerintahan

44.  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah
laporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama
1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa
jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah
kepada DPRD.

45.  Arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
 Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk
pendapatan dan belanja daerah;
 Pendapatan daerah ( intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi
PAD, permasalahan dan solusi)
 Belanja daerah ( kebijakan umum anggaran, target dan realisasi belanja
serta permasalahan dan solusi)
 Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 Urusan wajib dan urusan pilihan
 Program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
 Permasalahan dan solusi
 Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.