2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke vertikal DJPb

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
YANG DIDELEGASIKAN KE INSTANSI VERTIKAL
DJPb
EFFECTIVE, EFFICIENT, & ECONOMICAL

2. Mengawal
Pelaksanaan
APBN yang
efektif, efisien
dan kredibel
Perencanaan
realisasi
anggaran yang
akurat
Evaluasi pelaksanaan anggaran
Review alokasi dalam rangka
peningkatan efisiensi dalam
pencapaian output
Sinkronisasi Pelaksanaan
Anggaran K/L dan prioritas
nasional
Sinkronisasi penyediaan kas
BUN dan
permintaan kas K/L
Peningkatan akurasi rencana
penerimaan dan pengeluaran
pada DIPA
Pengendalian Belanja
Pemerintah
•DFDD
•KFR
•Spending
Review
Monev
PA/EPA
•Opsi Penghe-
matan dalam
menjaga
defisit APBN
•Revisi DIPA
Penajaman dan peningkatan
kualitas revisi anggaran
berbasis kinerja
•Revitalisasi
hal 3 DIPA
•Pengendali-
an UP
•Pendaftaran
kontrak
•Penerapan
KKP
Sinkronisasi Pelaksanaan
Anggaran Pusat dan Daerah
Penyempurnaan
Sistem serta
Regulasi dalam
Pelaksanaan
APBN yang tertib
& taat azas
Pengendalian Belanja
Simplifikasi peraturan
pelaksanaan APBN
Regulasi yang
mendukung
pelaksanaan anggaran
Pengembangan sistem
yang mendukung PA
•Pengembangan
apl. Monev PA,
•Pengembangan
e-SPM
•Transaksi belanja
secara elektronik
•Regulasi baru u/.
mendukung me-
kanisme baru PA.
Edukasi Layanan
dalam
Pelaksanaan
APBN
Pelaksanaan edukasi
kpd K/L
Penyampaian jawaban
atas pertanyaan K/L
atau umum secara
cepat
Edukasi dan publikasi
layanan kepada
stakeholder
•Edukasi melalui
HAI DJPB
•Kegiatan
sosialisasi,
bimtek dan
sejenisnya
•Penerbitan surat
•Kemenkeu
Mengajar
Mengawal PA
untuk
Pertanggungjawa
ban yang
berkualitas dan
akuntabel
Tindak lanjut LHP BPK
Koordinasi dengan BPK
terkait dengan
penilaian LKKL
•Monitoring
Temuan BPK
•FGD PA dengan
BPK terkait
dengan opini BPK
BLUE PRINT DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

3. SUBDIT KKPA
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
TUGAS, FUNGSI, & STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PA
TUGAS:
merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi,
monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran
FUNGSI:
• Perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
pembinaan; monitoring serta evaluasi di bidang
pelaksanaan anggaran;
• pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan
evaluasi pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen
Perbendaharaan di bidang pelaksanaan anggaran,
penganggaran, perimbangan keuangan dan analisis
fiskal regional
SUBDIT APPA
SUBDIT PA I
SUBDIT PA II
SUBDIT PA III
SUBDIT PA IV

4. PELIMPAHAN KEWENANGAN TERKAIT FUNGSI DIREKTORAT PA
Pelimpahan kewenangan kepada
Kantor instansi vertikal terkait dengan
fungsi Direktorat PA untuk melakukan
pembinaan, koordinasi, supervisi,
monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
tugas Kanwil DJPb:
Bidang
Pelaksanaan
Anggaran
Bidang
Penganggaran
Bidang
Perimbangan
Keuangan
Bidang Analisis
Fiskal Regional
Core function dari DJPb Kewenangan dari unit eselon I yang lainnya: DJA, DJPK, BKF, DJPPR
 Pelaksanaan penyaluran dana belanja K/L
 Pembinaan dan Bimtek PA Belanja Pusat;
 Penyusunan SR dan RPA;
 Analisis kinerja pelaksanaan anggaran;
 Monev pelaksanaan anggaran belanja K/L;
 Rakorda & EPA Satker;
 Layanan perbendaharaan bidang PA
(persetujuan pemberian UP melampaui
besaran tertentu, persetujuan pemberian
TUP dalam hal TUP yang sebelumnya
belum dipertanggungjawabkan dan/atau
belum disetor, konsultasi dan
penyelesaian permasalahan teknis yang
diajukan satker);
DJA
 Pengesahan revisi DIPA
 Penyiapan bahan sumbangan
penyusunan Standar Biaya
 Pembinaan dan bimtek
penganggaran dan PNBP
 Monev PNBP
 Penyerahan DIPA
DJPK
 Profil Keuangan Pemda
 Pembinaan dan bimtek PA
pemerintah daerah
 Koordinasi dan Fasilitasi
kerjasama dengan Pemda
 Laporan LKT dan LRT
 Penyaluran DFDD
 Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyaluran DFDD
BKF
 Penyusunan Kajian Fiskal
Regional (KFR)
DJPPR
 Penetapan Register Hibah
 Pengesahan belanja hibah
DIREKTORAT
PELAKSANAAN
ANGGARAN

5. PELIMPAHAN KEWENANGAN UTK BIDANG PPA I KANWIL DJPb
No Uraian Tugas Periode Dasar Hukum
1 Pembinaan dan Bimtek Pelaksanaan Anggaran Belanja Pusat PMK No 262/PMK.01/2016
2 Penyusunan Spending Review (SR) Tahunan (Triwulan 1) SE Dirjen Perbendaharaan No SE-12/PB/2016
3 Penyusunan Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semesteran SE Dirjen Perbendaharaan No SE-28/PB/2015
4 Analisis & publikasi kinerja pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, termasuk
monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L (rencana penarikan dana
dan realisasinya)
Bulanan Surat Dirjen Perbendaharaan No S-1717PB/2018
5 Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Semesteran Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8633/PB/2015
6 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L (EPA) Triwulanan Surat Dirjen Perbendaharaan No S-8633/PB/2015
7 Layanan perbendaharaan (bidang pelaksanaan anggaran): persetujuan pemberian UP
melampaui besaran tertentu, persetujuan pemberian TUP dalam hal TUP yang
sebelumnya belum dipertanggungjawabkan dan/atau belum disetor, konsultasi dan
penyelesaian permasalahan teknis yang diajukan satker)
PMK No 262/PMK.01/2016
PMK No 190/PMK.05/2012
Dll.
8 Pengawalan kebijakan pusat: LLSPA, e-SPM, KKP, simplifikasi PA, dll* PMK No 190/PMK.05/2012
9 Pengesahan revisi DIPA Perdirjen Perbendaharaan No Per-03/PB./2018
10 Penyiapan bahan sumbangan penyusunan Standar Biaya Tahunan (Triwulan 4) PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013
11 Pembinaan dan bimtek penganggaran serta PNBP PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013
12 Monitoring dan evaluasi PNBP PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013
13 Penetapan register hibah dalam negeri PMK No 99/PMK.05/2017
14 Penyerahan DIPA Tahunan (Triwulan 4) -
*Keterangan: LLSPA –Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran; KKP – kartu kredit pemerintah; Contoh simplifikasi PA – Bansos/banper, Revisi PMK 190, dll

6. PELIMPAHAN KEWENANGAN UTK BIDANG PPA II KANWIL DJPb
No Uraian Tugas Periode Dasar Hukum
1 Penyusunan Profil Keuangan Pemerintah Daerah Tahunan (smt 1) Perdirjen Perbendaharaan No
PER-30/PB/2013
2 Pembinaan dan bimtek pelaksanaan anggaran
pemerintah daerah
KMK No 46/KMK.01/2014
3 Koordinasi dan Fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah
Daerah
PMK No 262/PMK.01/2016
4 Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulanan SE Dirjen Perbendaharaan No
SE-61/PB/2017
5 Laporan LKT (Lembar Konfirmasi Transfer) dan LRT
(Lembar Rekapitulasi Transfer)
Triwulanan PMK No 50/PMK.07/2016 dan
perubahannya
6 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyaluran DAK Fisik &
Dana Desa
Triwulanan PMK No 50/PMK.07/2016 dan
perubahannya

7. PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK KPPN DI DAERAH
No Uraian Tugas Periode Dasar Hukum
1 Pelaksanaan penyaluran dana belanja K/L PMK No 190/PMK.05/2012
2 Pengawalan kebijakan: LLSPA, e-SPM, KKP, simplifikasi PA, dll PMK No 190/PMK.05/2012
3 Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta kinerja
pelaksanaan anggaran satker K/L
Triwulanan Surat Dirjen Perbendaharaan No
S-1717PB/2018
4 Pembinaan dan bimtek pengelolaan perbendaharaan PMK No 262/PMK.01/2016
5 Fasilitasi pengumpulan bahan pelaksanaan penyusunan RPA
dan SR
Semesteran SE Dirjen Perbendaharaan No
SE-28/PB/2015
6 Pelaksanaan penyaluran dana belanja transfer ke daerah
(DAK Fisik & Dana Desa)
PMK No 50/PMK.07/2016 dan
perubahannya
7 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyaluran DAK Fisik &
Dana Desa
Triwulanan PMK No 50/PMK.07/2016 dan
perubahannya
8 Monitoring penerimaan dana transfer (LKT & LRT) Triwulanan PMK No 50/PMK.07/2016 dan
perubahannya
9 Fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak
lainnya
PMK No 262/PMK.01/2016