Dokumen tersebut membahasakan prinsip-prinsip umum yang terkait dengan akad dalam hukum Islam. Ia menjelaskan makna akad, perbezaan antara akad, tasarruf dan iltizam, prinsip-prinsip umum akad seperti kebenaran, persetujuan bersama, bebas dari unsur paksaan, riba, gharar dan penipuan, serta pembentukan akad yang melibatkan ungkapan akad, pelaku akad dan subjek akad
Dokumen tersebut membahasakan konsep akad, rukun, dan syarat dalam jual beli menurut perspektif fiqh. Ia menjelaskan definisi akad, jenis-jenis akad, rukun-rukun akad seperti al-'Aqidain dan Ma'kud alaih, serta unsur-unsur ijab dan qabul. Dokumen ini juga membincangkan pandangan ulama tentang konsep tersebut.
Dokumen tersebut membahasakan prinsip-prinsip umum yang terkait dengan akad dalam hukum Islam. Ia menjelaskan makna akad, perbezaan antara akad, tasarruf dan iltizam, prinsip-prinsip umum akad seperti kebenaran, persetujuan bersama, bebas dari unsur paksaan, riba, gharar dan penipuan, serta pembentukan akad yang melibatkan ungkapan akad, pelaku akad dan subjek akad
Dokumen tersebut membahasakan konsep akad, rukun, dan syarat dalam jual beli menurut perspektif fiqh. Ia menjelaskan definisi akad, jenis-jenis akad, rukun-rukun akad seperti al-'Aqidain dan Ma'kud alaih, serta unsur-unsur ijab dan qabul. Dokumen ini juga membincangkan pandangan ulama tentang konsep tersebut.
Dokumen tersebut membahasakan dua jenis kontrak jual beli khusus yaitu bay' al-salam dan bay' al-istisna'. Bay' al-salam melibatkan jual beli barang di mana harga dibayar tunai tetapi barang diserahkan kemudian. Bay' al-istisna' pula melibatkan pembelian barang yang akan dibuat di masa depan di mana pembayaran boleh dilakukan secara ansuran. Dokumen tersebut juga membahas ruk
Dokumen tersebut membahas konsep kepemilikan dalam Islam. Ia menjelaskan definisi kepemilikan sebagai penguasaan suatu harta yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya sesuai hukum syara'. Dokumen tersebut juga membedakan antara kepemilikan penuh dan tidak penuh, serta menjelaskan berbagai jenis hak kepemilikan seperti hak kepemilikan, manfaat, dan penggunaan aset.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar sadd al-dzar'i yang mencakup pengertian, pembagian, jenis, syarat, argumen, dan sumber pengambilan hukum dari sadd al-dzar'i. Dokumen tersebut juga menjelaskan penerapan sadd al-dzar'i terhadap isu-isu kontemporer.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas konsep Istihalah dalam hukum Islam dan bagaimana perubahan zat dari najis menjadi suci.
2) Terdapat beberapa contoh Istihalah yang diterima oleh para ulama seperti arak menjadi cuka dan kulit bangkai yang disamak.
3) Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab dalam penerapan teori Istihalah pada berbagai kasus.
Dokumen tersebut membahasakan konsep qiyas dalam hukum Islam. Qiyas merupakan metode ijtihad untuk menghasilkan hukum baru berdasarkan perbandingan antara kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Dibahas pula unsur-unsur qiyas seperti asal, illah, dan furu serta berbagai jenis qiyas. Juga dibahas mengenai dalil-dalil yang mendukung penggunaan qiyas sebagai sum
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
Over fourteen centuries ago, ADR methods have been used by Muslims to settle their differences amicably and these methods have been mentioned and encouraged in the sources of Islamic sharia.
Algerian legislator has introduced these alternatives, in an effort to reduce the size of the disputes which have become tired of judges and affect the yield qualitative judgments.
It also was intended to prompt settlement of disputes and avoid prolonging the introduction and respond to appeals and alternative ways by sulh and mediation as the precious traditions.
Dokumen tersebut membahasakan dua jenis kontrak jual beli khusus yaitu bay' al-salam dan bay' al-istisna'. Bay' al-salam melibatkan jual beli barang di mana harga dibayar tunai tetapi barang diserahkan kemudian. Bay' al-istisna' pula melibatkan pembelian barang yang akan dibuat di masa depan di mana pembayaran boleh dilakukan secara ansuran. Dokumen tersebut juga membahas ruk
Dokumen tersebut membahas konsep kepemilikan dalam Islam. Ia menjelaskan definisi kepemilikan sebagai penguasaan suatu harta yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakannya sesuai hukum syara'. Dokumen tersebut juga membedakan antara kepemilikan penuh dan tidak penuh, serta menjelaskan berbagai jenis hak kepemilikan seperti hak kepemilikan, manfaat, dan penggunaan aset.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar sadd al-dzar'i yang mencakup pengertian, pembagian, jenis, syarat, argumen, dan sumber pengambilan hukum dari sadd al-dzar'i. Dokumen tersebut juga menjelaskan penerapan sadd al-dzar'i terhadap isu-isu kontemporer.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas konsep Istihalah dalam hukum Islam dan bagaimana perubahan zat dari najis menjadi suci.
2) Terdapat beberapa contoh Istihalah yang diterima oleh para ulama seperti arak menjadi cuka dan kulit bangkai yang disamak.
3) Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab dalam penerapan teori Istihalah pada berbagai kasus.
Dokumen tersebut membahasakan konsep qiyas dalam hukum Islam. Qiyas merupakan metode ijtihad untuk menghasilkan hukum baru berdasarkan perbandingan antara kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Dibahas pula unsur-unsur qiyas seperti asal, illah, dan furu serta berbagai jenis qiyas. Juga dibahas mengenai dalil-dalil yang mendukung penggunaan qiyas sebagai sum
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerint
Over fourteen centuries ago, ADR methods have been used by Muslims to settle their differences amicably and these methods have been mentioned and encouraged in the sources of Islamic sharia.
Algerian legislator has introduced these alternatives, in an effort to reduce the size of the disputes which have become tired of judges and affect the yield qualitative judgments.
It also was intended to prompt settlement of disputes and avoid prolonging the introduction and respond to appeals and alternative ways by sulh and mediation as the precious traditions.
Bab 5 membahas hukum Islam tentang muamalah atau transaksi ekonomi. Terdapat penjelasan mengenai asas-asas transaksi ekonomi seperti kewajiban memenuhi perjanjian, sukarela, dan tidak menyimpang dari syara'. Jenis transaksi yang dijelaskan meliputi jual beli, syarikat, utang piutang, wadi'ah, dan wakalah. Riba dilarang karena dapat menimbulkan eksploitasi dan jurang pemisah antara kaya dan
1. Dokumen tersebut membahas beberapa topik muamalah seperti wakalah, sulhu, daman, dan kafalah. Wakalah adalah penyerahan tugas kepada orang lain, sulhu adalah perdamaian antara dua pihak yang bersengketa, daman adalah menanggung utang orang lain, sedangkan kafalah adalah tanggungan badan untuk menunaikan kewajiban orang lain.
2. Dibahas pula unsur-unsur dan sy
1. Dokumen tersebut membahas beberapa topik muamalah seperti wakalah, sulhu, daman, dan kafalah. Wakalah adalah penyerahan tugas kepada orang lain, sulhu adalah perdamaian antara dua pihak yang bersengketa, daman adalah menanggung utang orang lain, sedangkan kafalah adalah tanggungan badan untuk menunaikan kewajiban orang lain.
2. Dibahas pula unsur-unsur dan sy
Bab 9 membahas tentang wakalah dan kafalah. Wakalah adalah penyerahan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan, sedangkan kafalah adalah bertindak menunaikan hak orang lain atau berjanji menghadirkannya di pengadilan. Dokumen ini menjelaskan pengertian, rukun, syarat yang sah dari wakalah dan kafalah serta contoh-contoh penerapannya.
Bab 9 membahas tentang wakalah dan kafalah. Wakalah adalah penyerahan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan, sedangkan kafalah adalah bertindak menunaikan hak orang lain atau berjanji menghadirkannya di pengadilan. Dokumen ini juga membahas rukun, syarat, dan berakhirnya akad wakalah dan kafalah serta hal-hal yang boleh diwakilkan.
Dokumen tersebut membahas konsep kepemilikan dan perolehan harta dalam Islam serta penggunaan dan pendistribusian harta secara syariah, termasuk larangan terhadap transaksi-transaksi seperti riba, penipuan, dan monopoli."
Jual beli merupakan pertukaran barang atau uang antara pihak penjual dan pembeli dengan kesepakatan bersama. Jual beli dibolehkan dalam Islam asalkan tidak melibatkan unsur riba. Terdapat berbagai jenis jual beli seperti jual beli tunai, jual beli nasi'ah, dan jual beli murabahah. Syarat sahnya jual beli antara lain kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli serta barang yang diper
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep jual beli dalam perspektif syariah. Ia mendefinisikan jual beli, menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang jual beli, serta menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut syariah. Dokumen ini juga membahas mengenai hak-hak pihak pembeli dan penjual d
Pinjaman (‘Ariyyah) adalah membenarkan penggunaan sesuatu barang milik orang lain dengan syarat pemilik asal dikembalikan. Pinjaman sunat dan membantu sesama, namun mesti patuhi beberapa rukun seperti keizinan pemberi pinjaman, kejelasan barang dipinjam, dan tanggungjawab peminjam terhadap barang. Kontrak pinjaman boleh ditarik balik oleh mana-mana pihak pada bila-bila masa.
Musaqah adalah kontrak antara pemilik tanah dengan pengusaha untuk menjaga tanaman. Kontrak ini melibatkan pengusaha yang akan menjalankan kerja-kerja penjagaan tanaman seperti menyiram dan membahagikan hasil tanaman. Kontrak ini sah jika memenuhi unsur-unsur seperti pemilik, pengusaha, perjanjian, subjek, kerja dan pembahagian hasil.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut menjelaskan definisi dan unsur-unsur jaminan menurut perspektif syariah, termasuk definisi, jenis-jenis, rukun-rukun, dan kesahihan jaminan. Dokumen tersebut juga membahas mengenai syarat-syarat penjamin, pihak yang dijamin, dan perkara yang dijamin.
Gadaian (Al-Rahn) adalah kontrak yang melibatkan penggunaan barang sebagai cagaran untuk hutang. Terdapat empat rukun utama kontrak gadaian: (1) kedua-dua pihak yang berkontrak, (2) lafaz persetujuan, (3) barang gadaian, dan (4) hutang yang dicagarkan. Kontrak gadaian akan sah jika keempat-empat rukun tersebut dipenuhi.
Barang Pungotan (Luqotoh) adalah harta atau hak khusus yang ditemui di tanah yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Pemungut wajib mengumumkan penemuan tersebut selama setahun di tempat-tempat awam agar pemiliknya dapat mengenalpastinya. Setelah tempoh pengumuman berakhir, pemungut boleh memiliki barang tersebut dengan syarat membayar nilainya jika pemilik muncul.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep ji'alah dalam istilah dan bahasa serta unsur-unsur kontrak ji'alah. Kontrak ji'alah adalah perjanjian antara pemberi upah dengan pekerja dimana pekerja berhak mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, walaupun pekerjaan tidak ditentukan secara spesifik. Kontrak ji'alah bersifat fleksibel dimana kedua belah pihak dapat membat
1) Rasulullah adalah juru dakwah pertama yang diutus Allah untuk menyeru kepada Islam. 2) Tugas utama juru dakwah adalah mengajak manusia kepada Islam dan menyuruh kebajikan serta mencegah kemungkaran. 3) Persiapan penting bagi juru dakwah adalah memiliki ilmu agama yang luas dan iman serta ketakwaan kepada Allah yang kuat.
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudZafirah Abdullah
Zaman Taklid dan Jumud menandakan zaman di mana ijtihad mengalami kemerosotan dan budaya taqlid menjadi lazim di kalangan ulama. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perpecahan wilayah Islam, fanatisme terhadap mazhab, dan penutupan pintu ijtihad. Walau bagaimanapun, zaman ini juga menyaksikan permulaan kebangkitan semula ijtihad melalui usaha tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah.
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
Materi ini sangat penting sebagai kita pendidik di smk untuk apa untuk memberikan motifasi kepada kita sebagai pendidik di smk bahwa tujuan akhir kita tidak hanya transfer ilmu saja melainkan juga mengantar peserta didik menuju du di
2. TAKRIF
Sulf (Perdamaian) ialah :
Usaha untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan
Mencapai persetujuan antara pihak yang bermusuh
Mewujudkan perdamaian antara mereka.
Kesahihan menurut Syarak
“Perdamaian itu lebih baik” (An-Nisa : 128)
“Perdamaian adalah harus dan Sah di antara orang-orang Islam, kecuali Perdamaian yang
menghalalkan perkara yang haram, atau mengharamkan perkara yang halal” (Hadis
Nabi)
3. HIKMAH
Syariat Allah menggalakkan manusia supaya menunaikan segala hak
orang lain. Mengabaikan aspek ini akan menjadi punca utama
berlakunya segala pergaduhan dan perselisihan.
“ Janganlah kamu makan ( atau mengambil) harta (orang lain) di antara kamu dengan
cara yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (sebagai rasuah) kepada
hakim-hakim supaya kamu dapat memakan (atau mengambil) sebahagian daripada harta benda
manusia dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui (kesalahannya)”
(Al-Baqarah : 188)
“Janganlah kamu saling membenci. Janganlah kamu saling berdengki. Janganlah kamu
saling memutuskan hubungan. Sebaliknya jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang
bersaudara”
(Hadis Nabi)
4. JENIS KONTRAK PERDAMAIAN
1. Perdamaian antara negara Islam dan bukan negara Islam.
Contoh: Perjanjian Hudaibiyah (Sirah Rasulullah S.A.W)
2. Perdamaian antara pihak yang benar dan pihak yang memberontak
di kalangan orang Islam (Bughah)
3. Perdamaian antara suami-isteri ketika berlaku perselisihan
4. Perdamaian antara dua pihak yang bertelagah mengenai perkara
yang tidak membabitkan harta dan mereka bukan golongan yang
memberontak (bughah)
5. Perdamaian dalam aspek muamalat yang membabitkan harta.
5. PERDAMAIAN DALAM MUAMALAT
1. Perdamaian antara Pendakwa dan Didakwa
1. Berlaku dalam keadaan orang yang didakwa menafikan dakwaan tersebut.
2. Perdamaian ini dinamakan perdamaian beserta penafian
3. Berlaku dalam keadaan orang yang didakwa mengakui kebenaran dakwaan tersebut
4. Perdamaian ini dinamakan perdamaian beserta pengakuan.
Perdamaian beserta Penafian
Contoh : Seseorang membuat tuntutan ke atas orang lain. Misalnya dalam bentuk hutang (RM 1000).
Orang yang didakwa menafikan tuntutan tersebut . Perdamaian tersebut tidak sah kerana ia
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
Jika pendakwa yang berbohong: Bermakna perdamaian ini menghalalkan dia mengambil harta orang
lain. Sedangkan perbuatan ini diharamkan.
Jika dakwaan pendakwa itu benar : Bermakna dia telah mengharamkan sebahagian hak miliknya
sedangkan harta tersebut hak miliknya. Melalui penafian orang yang didakwa memaksanya
menggugurkan haknya.
6. PERDAMAIAN DALAM MUAMALAT
Perdamaian berserta Pengakuan
Kes ini membabitkan seseorang menuntut sesuatu hak daripada orang lain, dalam bentuk hutang
atau barangan.
Orang yang didakwa mengakui kesahihan dakwaan tersebut tetapi dia menuntut supaya diadakan
perdamaian
a) Perdamaian membabitkan barangan tertentu
1) Sulh al-hathithoh (Rebat)
Membabitkan pengambil alihan sebahagian daripada barangan tertentu
Contoh : Sebuah Rumah.
Melalui perdamaian tersebut, dipersetujui pendakwa mengambil separuh daripada rumah tersebut dan
bakinya dikira sebagai anugerah pendakwa kepada pemegang barangan tersebut (Orang yang didakwa)
Orang yang berhak terhadap barangan tersebut telah menggugurkan sebahagian haknya terhadap barangan
tersebut untuk diserahkan kepada yang didakwa.
7. PERDAMAIAN DALAM MUAMALAT
2) Sulh al-Mu’awadhah (Tukaran)
Persetujuan yang dicapai ialah orang yang didakwa tersebut bersetuju membayar semula dengan
barangan lain sebagai ganti kepada barangan tersebut.
Contoh : Perkara yang didamaikan : Sebuah Rumah
Kedua pihak berdamai supaya orang yang didakwa menggantikan dengan sebuah kereta.
Kontrak ini tertakluk dengan Khiyar majlis, Khiyar Syarat dan Khiyar Cacat.
Perkara yang membatalkan jual beli juga akan turut membatalkan kontrak ini
b) Perdamaian membabitkan Hutang
1) Sulh al-Hathithoh
Pemiutang bertelingkah dengan penghutang dan penghutang mengakui mengenai hutang
tersebut.
Setelah kedua pihak berdamai, mereka setuju supaya pemiutang merebatkan sebahagian
daripada jumlah hutang tersebut.
Contoh : Penghutang hanya membayar RM 500 sahaja daripada hutang RM 1000
8. PERDAMAIAN DALAM MUAMALAT
Orang yang membebaskan penghutang daipada bebanan tertentu mestilah orang yang
layak memberikan sumbangan
Tidak sah dilakukan oleh penjaga /kanak-kanak
Orang tersebut mestilah mengetahui bahagian yang dilangsaikannya (diibra’kan)
Tidak sah jika dia membebaskan suku bebanan hutang sedangkan dia tidak tahu
jumlahnya.
Pelangsaian(ibra’) mestilah berkaitan dengan hutang. Tidak sah mengaitkannya
dengan barangan.
Tidak terikat dengan syarat atau tempoh tertentu
9. Jika penghutang enggan menjelaskan baki hutang?
Adakah hutang tersebut kembali seperti sedia kala dan pemiutang boleh menuntut seluruh
jumlah hutang tersebut?
Jawapan: Jika pemiutang telah mengibra’kan (melangsaikan) sebahagian hutang, pemiutang
hanya boleh menuntut baki hutang sahaja.
“Perkara yang gugur tidak akan kembali”
2) Sulh al-Mu’awadhah (Tukaran) membabitkan hutang
Kes ini membabitkan satu pihak mendakwa lawannya berhutang dengannya
Orang yang didakwa mengakuinya
Kedua pihak membuat perdamaian dengan penghutang akan memberikan pemiutang barangan
tertentu; contonya mesin basuh.
Kes ini dikategorikan sebagai mu’awadhah (tukaran) dan jual beli
10. PERDAMAIAN DALAM MUAMALAT
2) Perdamaian antara Pendakwa dan Pihak Ketiga
Kes ini membabitkan satu pihak mendakwa lawannya berhutang dengannya
Muncul pihak ketiga yang membuar perdamaian dengan pendakwa
1. Pihak ketiga ini mendakwa dia adalah wakil kepada yang didakwa dan dia akan membuat
perdamaian bagi pihak yang didakwa
• Jika tiada sebarang penafian daripada pihak yang didakwa, apabila mereka mencapai persetujuan,
perdamaian tersebut adalah SAH
• Jika pihak yang didakwa menafikan wakil tersebut, perdamaian tersebut TIDAK SAH
2. Pihak ketiga membuat perdamaian bagi pihak dirinya
• Contoh: Dia berkata. “ Orang yang anda dakwa mengakui dakwaan anda dan sayan datang untuk
berdamai dengan anda tentang barangan tersebut untuk digantikan dengan sesuatu”
• Dalam kes ini, pihak ketiga tidak mendakwa sebagai wakil pihak yang didakwa
• Perkara ini dikategorikan sebagai jual beli (Fadhuli), iaitu seorang membeli untuk orang lain (tanpa
izin).
• Amalan ini tidak sah
11. PERDAMAIAN DALAM MUAMALAT
3. Pihak yang didakwa menafikan dakwaan pihak pendakwa tetapi…
Pihak ketiga berkata : “Penafiannya itu tidak benar dan pihak ketiga ini cuba
berdamai tentang perkara tersebut bagi pihak dirinya”
Kes ini sama seperti kes menjual barangan yang dirampas kepada orang lain.
Jika dia mampu mengambil semula barangan tersebut daripada pihak yang didakwa,
perdamaian tersebut SAH
Jika tidak, ia TIDAK SAH
4. Pihak yang didakwa menafikan dakwaan pihak pendakwa dan pihak ketiga tidak
menolak penafian tersebut..
..tetapi dia berdamai dengan pihak pendakwa mengenai perkara tersebut bagi pihak dirinya
Perdamaian ini TIDAK SAH kerana dia seolah membeli drp pendakwa sesuatu yang masih
belum sah menjadi milik pendakwa.
12. RUKUN DAN SYARAT PERDAMAIAN
Rukun pertama : Pihak yang berdamai
1. Taklif
1. Orang yang berakal dan baligh
2. Perdamaian oleh Kanak-kanak walaupun telah mumaiyyiz & Orang gila adalah TIDAK SAH
2. Kuasa mengurus Harta
1. Bagi perdamaian yang membabitkan kanak-kanak, hendaklah dilakukan oleh bapa, datuk,
atau pemegang wasiat.
3. Perdamaian tidak menyebabkan mudarat yang ketara
1. Syarat ini perlu jika perdamaian dilakukan oleh penjaga bagi pihak kanak-kanak di bawah
jagaannya.
2. Sama ada kanak-kanak ini di pihak mendakwa atau didakwa
(Sambungan ->)
13. RUKUN DAN SYARAT PERDAMAIAN
3. Perdamaian tidak menyebabkan mudarat yang ketara
1. Jika kanak-kanak tersebut adalah pihak yang didakwa dan penjaga berdamai bagi
pihaknya untuk menyelesaikan tuntutan terhadap sejumlah harta kanak-kanak ini:
Jika pendakwa mempunyai bukti untuk menyokong dakwaannya, dan perkara
yang dituntut supaya dibayar adalah sama nilai dengan perkara yang didakwa /
lebih kurang, perdamaian ini dibenarkan
Perdamaian ini dikategorikan sebagai mu’awadhah
2. Jika pendakwa tidak mempunyai bukti yang menyokong dakwaannya / atau
perbezaan nilai antara perkara yang dituntut dengan perkara yang didakwa amat
ketara:
Perdamaian ini TIDAK SAH
Perbuatan ini sama seperti memberi sumbangan menggunakan harta kanak-kanak
tersebut
Sumbangan seperti ini mendatangkan mudarat kepada hartanya dan penjaga tidak
14. RUKUN DAN SYARAT PERDAMAIAN
3) Perdamaian tidak menyebabkan mudarat yang ketara
Jika penjaga bertindak sebagai pendakwa bagi pihak kanak-kanak jagaannya dan
pihak yang didakwa meminta digugurkan sebahagian hak yang dituntut;
Jika penjaga yang mendakwa mempunyai bukti yang menoyokong akan wujudnya
hutang tersebut, maka perdamaian itu TIDAK SAH dilakukan.
Jika penjaga tanpa bukti, dan mereka berdamai membabitkan nilai yang
sama/lebih kurang (dgn nilai yang didakwa), perdamaian itu SAH.
Tindakan tersebut menyamai tindakan menjual harta kanak-kanak tersebut.
Jika membabitkan nilai yang amat ketara, maka ia tidak boleh dilakukan oleh
penjaga tersebut.
15. RUKUN DAN SYARAT PERDAMAIAN
Rukun Kedua : Sighah
Penawaran dan persetujuan (ijab dan qabul)
Contoh (Pihak yang didakwa): “Saya berdamai dengan anda tentang perkara ini bagi
menggantikan dengan perkara ini”.
Pihak kedua berkata; “Saya setuju”
Rukun Ketiga : Perkara yang didamai
Merujuk kepada hak yang didakwa oleh pihak pendakwa dan pihak yang didakwa
menggantikannya dengan suatu barangan /hutang/perkhidmatan.
16. RUKUN DAN SYARAT PERDAMAIAN
Rukun Ketiga : Perkara yang didamai
(a) Perkara yang didamai mestilah diterima sebagai hak manusia
Dalam bentuk harta atau bukan harta (Qisos)
Orang yang didakwa berdamai dan bersedia membayar sejumlah wang sebagai
ganti kepada hukuman Qisos tersebut. (Perdamaian dibenarkan)
Pertukaran tersebut boleh dalam bentuk barangan sepertu rumah atau dalam
bentuk hutang.
Jika pertukaran tersebut dalam bentuk hutang, hutang tersebut mestilah diterima
dalam majlis perdamain.
Jika perkara yang didamaikan ialah hak allah, (seperti penzina berdamai untuk
membayar sejumlah wang untuk tidak kenakan hukuman),ia TIDAK SAH.
17. RUKUN DAN SYARAT PERDAMAIAN
b) Perkara yang didamai mestilah hak pihak pendakwa (yang
menuntut)
Kecuali membabitkan orang yang berada di dalam jagaannya.
c) Perkara yang didamai hendaklah hak milik pendakwa dan
hendaklah sabit pada subject kontrak perdamaian.
d) Perkara yang didamai mestilah dimaklumi oleh kedua-dua pihak.
• Jika perkara yang didamaikan itu tidak diketahui oleh salah satu atau kedua pihak, maka
perdamaian tersebut tidak sah.
18. RUKUN DAN SYARAT PERDAMAIAN
Rukun Ketiga : Perkara yang Dituntut
Perkara yang dituntut ialah pampasan yang diterima oleh pihak pendakwa daripada pihak
didakwa sebagai gantu kepada hak yang didakwa.
1. Perkara yang dituntut mestilah berbentuk harta yang dibenarkan oleh Syarak
Arak/ Khinzir/ Peralatan yang melalaikan TIDAK SAH kerana barangan tersebut tidak diterima
sebagai harta oleh syarak
Pampasan berupa barangan seperti (Perkhidmatan / kebenaran untuk tinggal di sebuah rumah
selama setahun ) boleh diterima sebagai barangan pertukaran dalam kontrak jual beli. Ia SAH
dijadikan sebagai pampasan dalam kontrak perdamaian.
2. Perkara yang dituntut hendaklah milik pihak yang didakwa
Barangan curi/ Rampasan TIDAK SAH dijadikan barangan pertukaran
3. Barangan yang dituntut mestilah dimaklumi oleh kedua-dua pihak
Tanpa sebarang pengetahuan mengenai pampasan akan menyebabkan pertelingkahan dan akan
menyebabkan kontrak tersebut BATAL.
19. PERKARA YANG MEMBATALKAN
PERDAMAIAN
1. Pembatalan, bagi perdamaian selain Qisos
Jika salah satu pihak berkata “Lucutkan saya daripada perdamaian ini”, dan pihak
satu lagi bersetuju, maka perdamaian itu dibatalkan.
Jika perdamaian tersebut membabitkan Qisos. Ia tidak terbatal.
Ini kerana pembatalan bermakna menggugurkan sama sekali hak pihak yang berhak untuk
mendapatkan hukuman qisos ke atas pembunuh.
Perdamaian bermakna memberikan pengampunan kepada pembunuh.
Pendakwa boleh menerima diyat (bayaran penebus) daripada pembunuh.
2. Penyerahan semula disebabkan Khiyar Aib (kecacatan)
• Contohnya, seseorang itu berdamai untuk memperolehi sesuatu barangan
• Setelah dia memperolehi barangan tersebut, dia dapati terdapat kecacatan yang boleh
merendahkan nilainya, orang ini berhal meminta Khiyar dan mengembalikannya
• Apabila barangan tersebut diserahkan semula, perdamaian tersebut dengan sendirinya terbatal
dan tidak sah.
20. HUKUM SESUATU PERDAMAIAN
SETELAH DIBATALKAN
•Pendakwa boleh mengemukan semula dakwaannya.
•Jika perdamaian tersebut membabitkan penafian sesuatu, perdamaian yang
disertakan dengan penafian adalah tidak SAH pada dasarnya.
•Jika perdamaian ity disertakan dengan pengakuan, pihak pendakwa boleh menuntut
semula hanya barangan yang didakwa sahaja daripada pihak yang didakwa. Semua
perkara akan kembali semula sepertimana keadaan sebelum perdamaian yang telah
dibatalkan.